Sartono (politikus): Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Tidak ada ringkasan suntingan |
|||
Baris 26:
}}
'''Mr. Raden Mas Sartono''' ({{lahirmati|[[Baturetno, Wonogiri]]|5|8|1900|[[Daerah Khusus Ibukota Jakarta|Jakarta]]|15|10|1968}}) adalah tokoh perjuangan kemerdekaan [[Indonesia]] dan menteri pada [[Kabinet Presidensial|kabinet pertama]] Republik Indonesia. Tokoh [[Partai Nasional Indonesia]] (PNI) dan [[Partindo]] ini juga pernah menjabat ketua parlemen sementara ([[DPRS]]) pada [[Republik Indonesia Serikat]] ([[1949]]) dan ketua [[Dewan Perwakilan Rakyat]] antara tahun [[1950]] sampai [[1959]], dan pernah menjabat Gubernur Bank Indonesia.
[[Berkas:Sartono1951.jpg|thumb|280px|[[Sartono|Ketua DPR Sartono]] terlihat sedang melakukan rapat dengan pimpinan fraksi pada tahun [[1951]].]]▼
[[Berkas:Pejabat Presiden Sartono (1).jpg|thumb|220px|[[Soekarno|Presiden Soekarno]] berfoto bersama [[Sartono]] dan istri setelah serah terima jabatan tahun [[1958]].]]▼
[[Berkas:Sartono Mahaputera.jpg|thumb|220px|[[Soekarno|Presiden Soekarno]] menyematkan Bintang Mahaputera untuk [[Sartono]].]]▼
[[Berkas:Sartono dan Nasution.jpg|thumb|280px|Pada tahun [[1958]], saat [[Sartono|Mr.Sartono]] sebagai pejabat presiden, ia bekerjasama dengan [[Abdul Haris Nasution|Jenderal AH Nasution]] dalam peristiwa pemberontakan [[PRRI]], dan juga meratakan jalan bagi diberlakukannya kembali [[UUD 1945]] pada tahun [[1959]].]]▼
[[Berkas:Sartono dan HB IX.jpg|thumb|280px|[[Sartono|Pejabat Presiden/Ketua Parlemen Sartono]] menerima ucapan selamat dari [[Sri Sultan Hamengkubuwono IX]], di suatu resepsi kenegaraan. Perjuangan melawan penjajah yang dilakukan oleh kedua tokoh ini tidak diragukan, dan terhadap keduanya Belanda tidak pernah melakukan penahanan.]]▼
[[Berkas:Sartono dan Lee Kuan Yew.jpg|thumb|250px|[[Sartono]] bersama [[Lee Kuan Yew]].]]▼
[[Berkas:Sartono inspeksi.jpg|thumb|250px|[[Sartono|Mr.Sartono]] selaku Pejabat Presiden melakukan inspeksi pada suatu instalasi militer.]]▼
Dilahirkan sebagai keturunan bangsawan [[Suku Jawa|Jawa]], Sartono berturut-turut mengikuti pendidikan di [[HIS]], [[MULO]], [[AMS]], dan [[RHS]] yang ditamatkannya pada tahun [[1922]]. Ia kemudian meneruskan pendidikannya ke [[Universitas Leiden]] [[Belanda]] dan mendapatkan gelar ''Meester in de Rechten'' pada tahun [[1926]].
Baris 47 ⟶ 37:
== Karier ==
=== Sebelum Kemerdekaan ===
Sartono mulai berjuang untuk kemerdekaan sejak usia 16 tahun, saat ia mulai memasuki pergerakan nasional, sebagai anggota [[Darmokoro]]. Menjelang Kongres Pemuda II 28 Oktober 1928, ia termasuk yang memberi sponsor terlaksana Kongres II bersama temannya Mr. Soenario. Selama 29 tahun ia mengabdikan dirinya tanpa henti untuk mencapai cita-cita [[Indonesia]] merdeka.
=== Menjadi Menteri Kabinet Pertama RI ===
Baris 61 ⟶ 51:
=== Menjadi Pejabat Presiden ===
▲[[Berkas:Sartono1951.jpg|thumb|
▲[[Berkas:Pejabat Presiden Sartono (1).jpg|thumb|220px|[[Soekarno|Presiden Soekarno]] berfoto bersama [[Sartono]] dan istri setelah serah terima jabatan tahun [[1958]].]]
▲[[Berkas:Sartono Mahaputera.jpg|thumb|
▲[[Berkas:Sartono dan Nasution.jpg|thumb|
▲[[Berkas:Sartono dan HB IX.jpg|thumb|
▲[[Berkas:Sartono inspeksi.jpg|thumb|
Sartono pada [[20 Desember]] [[1957]] berdiri dengan khusyuk di hadapan sidang pleno [[DPR]] hasil pilihan rakyat untuk mengucapkan sumpah jabatan sebagai Pejabat Presiden. Sartono adalah orang pertama yang menduduki jabatan [[Presiden Republik Indonesia]] karena dipilih melalui mekanisme pemilihan umum. Sartono menjadi Pejabat Presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1957 Pasal 2 yang menegaskan bahwa yang ditunjuk untuk menjalankan pekerjaan dalam situasi Presiden mangkat atau berhalangan adalah Ketua Parlemen, dengan ketentuan sampai ditunjuk Presiden yang baru. Dengan demikian, kedudukan Pejabat yang Menjalankan Pekerjaan Jabatan Presiden sebagaimana yang dimaksud oleh undang-undang tersebut adalah praktis sama dengan jabatan Wakil Presiden. Ia kini berada di posisi yang tertinggi dalam kelembagaan negara. Namun, penampilan Sartono tetap bersahaja. Dalam setiap produk undang-undang yang ia tanda tangani selaku Pejabat Presiden, ia selalu menuliskan namanya hanya dengan Sartono, tanpa gelar apa pun. Salah satu undang-undang yang mendapat pengesahan dari Pejabat Presiden Sartono ialah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1958 tentang perubahan nama Provinsi [[Sunda Kecil]] menjadi [[Nusa Tenggara]]. Barangkali Sartono yang lahir di desa kecil di daerah [[Surakarta]] tersebut tidak mengira bahwa suatu waktu ia diberi kesempatan untuk memegang jabatan sebagai Kepala Negara. Ketika sejarah mencatat bahwa dalam memegang jabatan tersebut, Sartono harus melalui beberapa badai yang mengguncang kehidupan bangsa. Sartono hanya menjabat sampai tahun [[1959]] yang dimana Indonesia akan memasuki masa [[Demokrasi Terpimpin]], yang akan kembali kepada [[UUD 1945]].
| |||