Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
←Membuat halaman berisi '{{Kotak info eselon I | nama = Sekretariat Jenderal | kementerian/lembaga = Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia|Mahkamah Konstitusi</br> Re...' |
k Bot: Perubahan kosmetika |
||
Baris 38:
'''Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia''' (disingkat '''Setjen MKRI''') adalah aparatur negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada [[Daftar Ketua Mahkamah Konstitusi Indonesia|Ketua Mahkamah Konstitusi]].<ref name="Perpres 49/2012">[http://simkum.baliprov.go.id/uploads/PERPRES_49_2012.pdf Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi]</ref>
== Tugas dan Fungsi ==
=== Tugas ===
Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi menjalankan tugas teknis administratif Mahkamah Konstitusi yang meliputi<ref name="Perpres 49/2012"/> :
# koordinasi pelaksanaan administratif di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan;
# penyusunan rencana dan program dukungan teknis administratif;
# pelaksanaan kerja sama dengan masyarakat dan hubungan antar lembaga;
# pelaksanaan dukungan fasilitas kegiatan persidangan; dan
# pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi sesuai dengan bidang tugasnya.
=== Fungsi ===
Dalam melaksanakan tugas Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi menyelenggarakan fungsi<ref name="Perpres 49/2012"/>:
# perencanaan, analisis dan evaluasi, pengawasan administrasi umum dan administrasi peradilan, serta penataan organisasi dan tata laksana;
# pengelolaan keuangan dan pengembangan sumber daya manusia;
# pengelolaan kerumahtanggaan, kearsipan dan ekspedisi, serta barang milik negara;
# pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerja sama, tata usaha pimpinan dan protokol, serta kesekretariatan kepaniteraan;
# penelitian dan pengkajian perkara, pengelolaan perpustakaan, serta pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi; dan
# pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
== Struktur Organisasi ==
Struktur organisasi Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri dari<ref name="Pejabat"/> :
* Biro Perencanaan dan Pengawasan
Baris 65:
* Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
== Lihat Pula ==
* [[Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia]]
== Referensi ==
{{Reflist}}
| |||