Politik di Swiss: Perbedaan antara revisi

Pada tahun 1848, Swiss didirikan sebagai sebuah negara federal modern dari persatuan kanton-kanton yang sebelumnya bergabung di dalam sebuah [[Konfederasi]]. Kanton-kanton tersebut sebelumnya mengalami perang sipil ([[Perang Sonderbund]] 1847) memutuskan untuk membentuk persatuan dibawah satu negara.<ref>http://www.swissworld.org/media/political_system/htdocs_en/index.html, diakses 31 Maret 2016.</ref> Swiss merupakan negara federal yang terdiri atas 3 level pemerintahan yaitu yang tertinggi diduduki oleh Pemerintah Federal, Pemerintahan daerah (kanton) dan Pemerintah Kotamadya (''Municipal''). Di dalam sistem pemerintahan federal Swiss menganut ''non-centralised division of power'' dimana tidak terdapat sentralisasi pembagian kekuasaan.<ref>Ibid. Swiss Political E-book, Hal 3.</ref> Pemerintahan tingkat kanton memiliki peran yang sentral di dalam ranah institutional dimana mereka dapat mempengaruhi pengambilan keputusan pada level pemerintah Federal. Berawal dari sejarah perkembangan federasi, pemerintahan di tingkat kanton mempertahankan kekuasaan dan wewenang mereka sendiri dan distribusi non-terpusat yang menjadi tanggung jawab kanton. Terkait dengan distribusi kekuasaan yang mana terdapat upaya untuk memecahkan masalah di tingkat terendah pada pemerintahan daerah yang kemudian dikenal sebagai prinsip subsidiaritas yang mana menjadi pilar Federalisme di Swiss. Distribusi kekuasaan dan tanggung jawab pemerintah ''Municipalities'' (dikenal juga sebagai ''Commune'') memiliki kekuasaan eksklusif dalam pelayanan pengiriman lokal (seperti pengawasan bangunan dan jalan, gas, listrik dan air bersih, pembuangan jasa, pemilihan guru dan bangunan sekolah). Wilayah Kanton yang ada selain mempertahankan lingkup kekuasaan yang penting terkait identitas mereka (budaya, pendidikan, bahasa, agama) namun juga termasuk isu-isu yang terkait dengan kebijakan sosial seperti kesehatan dan pelayanan sosial. Dalam bidang kebijakan yang baik secara langsung mengenai permasalahan kedaulatan nasional (militer, kebijakan moneter, atau hubungan luar negeri) termasuk yang secara khusus memerlukan koordinasi seperti jaminan sosial, lingkungan, energi, atau infrastruktur), pemerintahan tingkat federal memiliki kekuasaan eksklusif atau dapat menyebarluaskan pemberlakuan peraturan. Pada tiap tingkat pemerintahan baik pada tingkat federal, serta tingkat Kanton yang di dalamnya ada terdapat divisi administrasi kewilayahan (setara ''Rural'') dan kota (''Commune''), memiliki kewenangan seperti menaikkan pajak dan sektor keuangan yang didasarkan pada prinsip otonomi yang berlaku di Swiss.

Perkembangan dari dinamika perekonomian dan politik di akhir-akhir sekarang ini mempengaruhi variasi pemerintahan daerah di masing-masing kanton tersebut. Hal tersebut dipengaruhi dengan perkembangan masyarakat dan dunia bisnis khususnya dalam melakukan kegiatan mereka di area kanton yang bersangkutan. Atas dasar alasan ini dan juga dengan adanya kebijakan regionalisasi dari Uni Eropa walapun Swiss bukan bagian anggota UE, Otoritas Pemerintah Federal Swiss membagi canton-canton yang ada sebelumnya menjadi 7 region dimana setiap region tersebut fokus kepada pusat urban yang spesifik. Setiap pimpinan departemen dari setiap level Canton seperti dari bidang pendidikan bertemu di konferensi dalam mendiskusi koordinasi diantara para pemimpin dari departemen tersebut. Selain itu semakin banyak tanggung jawab ditransfer ke tingkat/level Konfederasi.

Pada tahun 1993, segala permasalahan seperti proteksi lingkungan, transportasi, perlindungan sosial dibahas pada tingkat Konferensi pertemuan antar pemerintah Canton untuk menengahi antara pihak Canton, Pemerintah Federal serta pembagian wewenang dan tanggung jawab diantara mereka.

Secara historis, Swiss sebagai sebuah negara dengan sistem federal modern dimulai pada tahun 1848. Konstitusi federal melindungi hak partisipasi dari setiap individu di dalam setiap kebijakan publik, yang terbagi atas kekuasaan antara tingkat Confederation, Canton dan Federal jurisdictions. Di bawah dari pengaturan konstitusi federal, terdapat 3 lembaga utama pemerintahan antara lain, Federal Assembly (Parlemen), Federal Council (Pemerintahan) and Federal Court (Lembaga Peradilan Federal). Dewan dari negara bagian (''Chamber of Cantons'') memiliki 46 Respresentatif. Di Swiss, harfiah dari pemerintahan lokal (local government) umumnya tertuju pada pemerintahan level Municipalities dimana terdapat partisipasi publik secara langsung serta kedekatan populasi di wilayah Municipal.

Terdapat 300 Kotamadya di Swiss. Kotamadya (''Commune'' merupakan salah pondasi penting daripada sistem politik di Swiss. Commune disini merupakan pemerintahan lokal yang dipilih melalui pemiilihan umum. Sebuah Konstitusi tidak tertulis memberikan juga otonomi kepada level pemerintahan Commune yang mana aspek-aspeknya sebagai berikut :

B. Kebebasan menentukan Pilihan di dalam daripada batas yuridis wilayah dari Canton, serta struktur dari sistem dan administrasi politik. Commune yang berada di pedesaan memiliki struktur pemerintahan yang simpel yang terdiri atas majelis rakyat (Citizens Assembly) dan Dewan Eksekutif. Majelis Warga proposisi yang diajukan oleh Dewan Eksekutif Commune dan juga oleh Warga biasa. Segala keperluan dan permasalahan dari komunitas Commune dapat di diskusikan di pertemuan itu.

1. Tradisi yang kuat dalam hal kepartisipasian di Level Lokal.

2. Identifikasi terhadap politisi pemiliham di level/tingkat lokal dengan Komunitas lokal.

Pada pemerintahan Canton memiliki Konstitusinya tersendiri yang memberikan semacam perbedaan yang beragama terkait dengan sistem organisasi pemerintah Canton dan posisi dari Commune. Pemerintahan Commune dengan batasan yang ditetapkan pada legislasi Canton, dapat menentukan sistem organisasi mereka sendiri. Hal tersebut menimbulkan varietas akan solusi-solusi terhadap pihak Commune itu sendiri. Di beberapa bagian dari Swiss sendiri, sebagian dari Commune memiliki kedudukan yang cukup kuat dan indenpenden dibandingkan dengan pemerintahan Canton yang lebih sentralistik. Pembentukan konstitusi kepada pemerintahan Canton dan Commune tidak hanya menegaskan kewenangan terkit dengan wilayah pemerintahannya saja tetapi melalui keanekaragaman potensi yang dimiliki dimana dapat mengakomodasi berbagai perbedaan kepentingan dan mereduksi konflik.