Revisi per 21 Februari 2017 11.30 sunting 118.96.13.194 (bicara) Tidak ada ringkasan suntingan Tag: VisualEditor ← Revisi sebelumnya		Revisi per 21 Februari 2017 13.05 sunting balikkan Rachmat04 (bicara \| kontrib) Birokrat, Pengurus antarmuka, Pengurus 66.151 suntingan k Dikembalikan ke revisi 11932580 oleh HsfBot (bicara). Revisi selanjutnya →
Baris 7: * Aman berarti segala risiko dalam sistem pembayaran seperti risiko likuiditas, risiko kredit, risiko fraud harus dapat dikelola dan dimitigasi dengan baik oleh setiap penyelenggaraan sistem pembayaran. * Prinsip efisiensi menekankan bahwa penyelanggaran sistem pembayaran harus dapat digunakan secara luas sehingga biaya yang ditanggung masyarakat akan lebih murah karena meningkatnya skala ekonomi. * Kemudian prinsip kesetaraan akses yang mengandung arti ~~bahwaa~~bahwa [[Bank Indonesia]] tidak menginginkan adanya praktik monopoli pada penyelenggaraan suatu sistem yang dapat menghambat pemain lain untuk masuk. * Terakhir adalah kewajiban seluruh penyelenggara sistem pembayaran untuk memperhatikan aspek-aspek perlindungan konsumen. Baris 36: Penyelenggara sistem pembayaran non-Bank saat ini terdiri dari Institusi jasa keuangan, Koperasi dan Institusi penyedia jasa telekomunikasi. Selain hal-hal di atas, masih terdapat instumen pembayaran lain yaitu [[e-wallet]]. Beberapa contoh yang termasuk dalam kategori e-wallet adalah [[PayPal]], [[Doku]], [[Rakuten]], dan [[RekBer]]. Kategori e-wallet ~~sudah~~belum diatur oleh Bank Indonesia. == Komponen sistem pembayaran == Baris 138: == Pranala luar == * [http://www.bi.go.id/web/id/Sistem+Pembayaran/ Bank Indonesia - Sistem Pembayaran] <references />

Sistem pembayaran: Perbedaan antara revisi