Prusia: Perbedaan antara revisi

 

'''Prusia''' ([[bahasa Jerman]]: ''Preußen'', [[bahasa latin]]: ''Borussia'', ''Prussia'' atau ''Prutenia''; [[bahasa Polandia]] ''Prusy''; [[bahasa Russia]]: ''Пруссия'') adalah kerajaan bangsa [[Jerman]] dan negara bersejarah yang berasal dari [[Kadipaten Prusia]] dan [[Margraviasi Brandenburg]]. Selama berabad-abad, Wangsa Hohenzollern menguasai wilayah Prusia, dan dengan sukses meluaskan wilayahnya dengan pasukan yang teratur dan efektif. Prusia memiliki andil dalam membentuk sejarah Jerman, dengan ibukotanya di [[Berlin]] setelah 1451. Setelah 1871, Prusia bersatu dengan Jerman, yang berakibat hilangnya identitas Prusia di dalam kekaisaran Jerman. Hal itu dihapuskan pada tahun 1932 tanpa masalah, dan dengan resmi pada tahun 1947.

Setelah tahun 1810, Prusia mendominasi Jerman secara politik, secara ekonomis, dan dalam populasi, Prusia adalah inti dari kesatuan Konfederasi Jerman Utara yang dibentuk pada tahun 1867, yang nantinya menjadi bagian dari [[Kekaisaran Jerman]] atau ''Deutsches Reich'' pada 1871.

 

{{Main|Negara Bebas Prusia|Brandenburg-Prusia|Kerajaan Prusia}}

 

 

{{multiple image|direction=vertical|align=left|width=200|image1=Dom Berlin Stadtschlossminiatur 042.jpg|image2=Stadtschloss 1702.jpg|header=[[Stadtschloss, Berlin|Tempat tinggal di Berlin]] [[Wangsa Hohenzollern]] |caption1=...selama [[Abad Renaisans]]|caption2=... menurut rancangan pada tahun 1702}}

Untuk mengurangi pengaruh dan kekuasaan kaum negarawan, pada tahun 1604 [[Joachim Frederick, Elektor dari Brandenburg]] membuat sebuah dewan bernama ''Geheimer Rat für die Kurmark'' ("Badan Pengawas untuk Elektorat"), yang berfungsi sebagai dewan penasihat agung kepada sang elektor dan bukanlah kaum negarawan.<ref name=Kotulla263/> Meskipun dewan tersebut sudah dipermanenkan semenjak tahun 1613, hal ini tidak berpengaruh banyak hingga akhirnya pada taun 1651 keadaan tersebut berubah dengan terjadinya [[Perang Tigapuluh Tahun]]<ref name=Kotulla263/> (1618-1648).

 

 

Cukai (''Akzise'') yang dikeluarkan oleh Frederick William I (yang dimulai dari tahun 1667 menggantikan pajak properti di Brandenburg untuk memelihara angkatan bersenjata Brandenburg-Prusia yang disetujui oleh para negarawan) diresmikan tanpa adanya permusyawarahan dengan para penguasa negara tersebut.<ref name=Kotulla266/> Berakhirnya [[Perang Utara Kedua]] pada tahun 1655-1660 telah menguatkan posisi politis sang Elektor, memungkinkan sang ELektor untuk membentuk ulang isi konstitusi dari Cleves dan Mark di tahun 1660 dan 1661 untuk memberi jalan masuk kepada para pejabat yang setia kepadanya dan tidak terpengaruh oleh para penguasa lokal.<ref name=Kotulla266/> Di Kadipaten Prusia sendiri dia mengakui hak-hak tradisional dari para penguasa lokal pada tahun 1633,<ref name=Kotulla266/> Tetapi para penguasa lokal sendiri menerima bahwa hak-hak ini tidaklah untuk digunakan untuk mengintervensi kedaulatan sang Elektor.<ref name=Kotulla266/> Di Brandenburg sendiri, Friedreich William mengabaikan hak-hak dari penguasa Prusia untuk menyetujui atau memveto pengumpulan pajak yang diajukan oleh sang Elektor: sementara pada tahun 1656, sebuah ''Akzise'' telah dikeluarkan tanpa persetujuan penguasa lokal, sang Elektor sendiri dengan paksa mengumpulkan hasil pajak di Kadipaten Prusia tanpa adanya persetujuan dari Penguasa Prusia pertamakalinya pada tahun 1674.<ref name=Kotulla267/> Pada tahun 1704 para penguasa Prusia secara ''de facto'' telah menghapuskan hak mereka untuk meresmikan pajak-pajak yang diusulkan oleh sang Elektor, meskipun secara formal mereka masih memiliki hak tersebut.<ref name=Kotulla267/> Pada tahun 1682 sang Elektor memunculkan sebuah ''Akzise'' ke Pomerania dan pada tahun 1688 ke Magdeburg,<ref name=Kotulla267/> sedangkan di Cleves dan Mark sebuah ''Akzise'' diperkenalkan hanya pada tahun 1716 sampai tahun 1720.<ref name=Kotulla266/> Akibat dari reformasi-reformasi yang dilakukan oleh Friedreich William I, penerimaan negara naik hingga tiga kali lipat dimasa pemerintahannya,<ref name=Duchhardt101/> dan beban pajak naik hingga duakali lipat per penduduk dibandingkan dengan di Perancis.<ref name=Duchhardt108>Duchhardt (2006), p. 108</ref>

Kerajaan Prusia berbentuk sebagai negara [[Monarki Absolut]] sampai dengan terjadinya [[Revolusi tahun 1848 di Negara-Negara Jerman]], dimana Prusia menjadi negara [[Monarki Konstitusional]] dan [[Adolf Heinrich von Arnim-Boitzenburg]] terpilih sebagai{{by whom|date=March 2015}} [[Perdana Menteri Prusia]] yang pertama (''Ministerpräsident''). [[Konstitusi Prusia (1848)|Undang-Undang Dasar pertama Prusia]] dicanangkan pada tahun 1848. [[Konstitusi Prusia (1850)|Revisi Undang-Undang Prusia tahun 1850]] menetapkan adanya parlemen [[Bikameralisme|dua kamar]]. Dewan rendah, atau yang dalam Bahasa Jerman disebut ''[[Landtag Prusia|Landtag]]'' mewakili semua pembayar pajak, yang [[Kasta tiga kelas Prusia|dibagi menjadi tiga kelas]] tergantung dari jumlah pajak yang dibayarkan. Mekanisme ini memungkinkan untuk membuat 25% pemilih memiliki 85% suara di dalam legislatur, mematenkan dominasi politik oleh kaum pemilik uang di Prusia. Dewan Tinggi (Kamar Pertama atau ''Erste Kammer''), yang nantinya dinamai [[Dewan Tuan-tuan Prusia]] (''Herrenhaus''), ditunjuk langsung oleh sang Raja. Raja memiliki kekuatan eksekutif penuh dan para Menteri hanya bertanggung jawab terhadap Raja. Maka dari itu, ikatan dari kaum pemilik lahan yaitu [[Junker]], tetaplah kuat, terutama di Provinsi-Provinsi bagian Timur. [[Polisi Rahasia Prusia]] yang ditugaskan untuk membantu Pemerintahan yang Konservatif, dibentuk sebagai reaksi dari terjadinya [[Revolusi tahun 1848 di Negara-Negara Jerman]] .

 

 

Serupa dengan Negara-Negara Jerman baik [[Jerman]] sekarang maupun [[Republik Weimar]], [[Eksekutif (Pemerintahan)|kekuatan eksekutif]] tetaplah dipegang oleh [[Mentri-Presiden|Mentri-Presiden Prusia]] dan dalam hukum yang ditetapkan oleh [[Landtag]] yang dipilih langsung oleh rakyat Jerman.

Sebagai reaksi atas kekalahan ini, reformator seperti [[Heinrich Friedrich Karl Reichsfreiherr vom und zum Stein|Stein]] dan [[Karl August von Hardenberg|Hardenberg]] bersiap melakukan modernisasi negara Prusia. Salah satu reformasinya iyalah pembebasan petani dari [[perbudakan]] dan [[Emansipasi Yahudi]] memperbolehkan kedua kelas ini untuk menjadi warga negara penuh. Sistem sekolah diatur ulang, dan pada tahun 1818 perdagangan bebas diperkenalkan. Proses reformasi angkatan bersenjata berakhir pada tahun 1813 dengan pengenalan wajib militer.<ref>Clark, ''Iron Kingdom'' ch 10</ref>

 

 

Pada tahun 1848 para liberalis melihat ada kesempatan beraksi ketika terjadinya [[Revolusi 1848]] yang terjadi di seantero Eropa. Waspada akan ini, Raja [[Friedrich Wilhelm IV dari Prusia]] memperbolehkan adanya Pertemuan Nasional dan memberikan konstitusi. Ketika [[Parlemen Frankfurt]] menawarkan Friedrich Wilhelm mahkota dari Jerman Bersatu, dia menolak dengan alasan dia tidak bosa menerima mahkota dari pertemuan revolusioner tanpa izin dari monarki-monarki Jerman lainnya.<ref>Clark, ''Iron Kingdom'' ch 13–14</ref>

{{Main|Perang Perancis-Prusia}}

[[Berkas:Wilhelm1.jpg|thumb|upright|Kaisar [[Wilhelm I, Kaisar Jerman|Wilhelm I]]]]

 

Kekaisaran ini merupakan solusi negeri-negeri "Jerman Kecil" ("[[kleindeutsche Lösung]]") atas bagaimana caranya menyatukan seluruh penduduk berbahasa Jerman menjadi satu negara, karena tetap tidak mengikutsertakan Austria yang tetap bersatu dengan [[Hungaria]] dan daerahnya meliputi orang-orang yang tidak berbahasa Jerman. Pada tanggal 18 Januari 1871 (Ulang tahun ke 170 dari diangkatnya Raja [[Friedrich I dari Prusia]]), Wilhelm diproklamirkan sebagai "[[Kaiser]] Jerman" dan bukanya sebagai "Kaisar dari Jerman", di [[Istana Versailles|Kamar Kaca]] di [[Istana Versailles]] yang bertempat di luar [[Paris]], selama berlangsungnya [[Pengepungan Paris (1870-1871)|pengepungan terhadap kota Paris]].

Bismarck menyadari penetapan administrasi ganda atas daerah Schleswig dan Holstein hanyalah solusi sementara, mengakibatkan naiknya ketegangan hubungan antara Prusia dan Austria. Perebutan supremasi daerah Jerman akhirnya berujung pada [[Perang Austro-Prusia]] (1866), dipicu oleh konflik Schleswig dan Holstein.

 

 

Bismarck menginginkan Austria untuk menjadi sekutu Prusia pada masa datang, sehingga dia menolak aneksasi teritori Austria. Namun pada [[Perdamaian Praha (1866)]], Prusia tetap menganeksasi empat sekutu Austria di Utara dan Tengah Jerman yaitu Hanover, [[Graviasi Tanah Hesse Kassel]], [[Kadipaten Nassau]] dan [[Frankfurt]]. Prusa juga memenangkan kuasa penuh atas [[Schleswig-Holstein]]. Hasil dari kemenangan ini, Prusia terbentang tanpa halangan di duapertiga wilayah Jerman Utara dan berisikan duapertiga dari seluruh populasi Jerman. Konfederasi Jerman dihapuskan, dan Prusia memaksa 21 negara di Utara sungai [[Main (sngai)|Main]] untuk membentuk [[Konfederasi Jerman Utara]].

Prusia menjadi negara yang dominan di konfederasi tersebut, karena Prusia wilayahnya mencakup 4/5 dari seluruh wilayah Konfederasi. Kekuasaan yang nyaris mutlak di tangan Prusia akhirnya diamankan melalui konstitusi yang disusun oleh Bismarck pada tahun 1867. Kekuatan eksekutif dipegang oleh Presiden, dan dibantu oleh Kanselir yang hanya menjawab ke Presiden. Kepresidenan di Konfederasi ini menggunakan sistem keturunan, yaitu dari [[wangsa Hohenzollern]] yang merupakan penguasa Prusia. Ada juga parlemen berkamar dua. Kamar rendah, atau ''[[Reichstag (Kekaisaran Jerman)|Reichstag]]'' dipilih melalui [[pemilu]] yang pemilihnya lelaki saja. Kamar atas, atau ''Bundesrat'' (Konsul Federal) ditunjuk oleh pemerintahan. Bundestrat pada praktiknya merupakan kamar yang lebih kuat dari Reichstag. Prusia memiliki 17 dari 43 suara dan dengan mudah bisa mengatur jalanya sidang melalui aliansi dengan negara lain.

 

 

=== Kekaisaran Jerman ===

Karena terjadinya [[Revolusi Jerman]] pada tahun 1918, Wilhelm II diturunkan dari kursi Kekaisaran Jerman dan Kerajaan Prusia. Prusia diproklamirkan sebagai sebuah "Negara Bebas" (sebuah [[republik]], Bahasa Jerman: ''Freistaat'') di dalam [[Republik Weimar]] yang baru dan pada tahun 1920 menerima konstitusi Demokratis.

 

 

Pemerintah Jerman sudah serius memikirkan pemecahan Prusia menjadi beberapa negara kecil, tetapi sentimen pihak tradisionalis menjadi pengaruh mayoritas dan Prusia pada masa [[Republik Weimar]] menjadi negara bagian terbesar, meliputi 60% teritori Republik tersebut. Dengan pemutihan nama Prusia lama, hal ini menjadi basis kekuatan politik kiri. Dengan peliputan "Berlin Merah" dan industrialisasi daerah Ruhr - keduanya mayoritas bersama kelas pekerja - memastikan dominasi kekuatan sayap kiri.<ref>Clark, ''Iron Kingdom,'' pp 620-24</ref>

Orang Prusia Timur bernama [[Otto Braun]], yang merupakan menteri-presiden untuk Prusia nyaris tanpa putus pada tahun 1920 hingga 1932, dinilai sebagai orang Sosial Demokrat paling kompeten sepanjang sejarah Jerman. Dia mengimplementasikan reformasi-reformasi yang menjadi patokan untuk penguasa setelahnya, bersama mentri dalam negri [[Carl Severing]], yang nantinya juga menjadi panutan saat [[Jerman|Republik Federal Jerman]] (RFJ) pada masa datang. Contohnya, menteri-presiden Prusia hanya bisa diturunkan dari kursi jabatan apabila sudah ada "suara mayoritas positif" akan adanya penerus yang potensial. Konsep ini, yang juga dikenal sebagai [[mosi tidak percaya]], terbawa ikut pada pembentukan [[Hukum Dasar untuk Republik Federal Jerman]]. Mayoritas sejarawan menganggap pemerintahan Prusia pada masa ini lebih sukses dibandingkan Jerman pada umumnya saat itu.<ref>Clark, ''Iron Kingdom,'' p 652</ref>

 

 

== Setelah Perang Dunia II dan akhir riwayat Prusia ==