Revisi per 22 Maret 2017 13.43 sunting HsfBot (bicara \| kontrib) Bot 1.172.010 suntingan k Bot: penggantian teks otomatis (-dibawah, +di bawah) ← Revisi sebelumnya		Revisi per 25 Maret 2017 09.59 sunting balikkan HsfBot (bicara \| kontrib) Bot 1.172.010 suntingan k Bot: penggantian teks otomatis (- diatas, + di atas) Revisi selanjutnya →
Baris 45: ** [[Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat\|Angkatan Darat]], [[Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut\|Angkatan Laut]] dan [[Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara\|Angkatan Udara]] disebutkan secara eksplisit dalam UUD 1945 (Pasal 10) * [[Kepolisian Negara Republik Indonesia\|Kepolisian Negara]] (Pasal 30 Ayat 4) selain enam lembaga yang disebutkan dalam UUD ~~diatas~~di atas, terdapat juga lembaga lain yang disejajarkan dengan organisasi lapis ke dua yakni lembaga negara yang dibentuk dengan UU, yang disusun antara DPR dan Presiden. Lembaga ini dapat dibubarkan apabila UU atau pasal yang mengatur lembaga tersebut dibatalkan melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi. Beberapa contoh lembaga ini yaitu: * [[Kejaksaan Agung Republik Indonesia\|Kejaksaan Agung]] (UU 16 tahun 2004); * [[Otoritas Jasa Keuangan]] (UU 21 tahun 2011);

Lembaga Negara Indonesia: Perbedaan antara revisi