Sejarah ekonomi Indonesia: Perbedaan antara revisi

Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi dari 1987-1997 menutupi jumlah kelemahan struktural dalam ekonomi Indonesia. Pertumbuhan yang datang dengan biaya tinggi dalam hal yang lemah dan korup, lembaga publik yang parah hutang melalui salah urus sektor keuangan, menipisnya sumber daya alam Indonesia, dan budaya nikmat dan korupsi di elit bisnis. Korupsi terutama mendapatkan momentum pada tahun 1990-an, mencapai tingkat tertinggi dari hirarki politik seperti [[Soeharto]] menjadi yang paling korup pemimpin menurut [[Transparency International]]'s pemimpin yang korup daftar. Sebagai hasilnya, sistem hukum sangat lemah, dan tidak ada cara yang efektif untuk menegakkan kontrak, menagih hutang, atau menuntut atas [[kebangkrutan]]. Praktek perbankan yang sangat canggih, dengan agunan pinjaman berbasis norma dan meluasnya pelanggaran peraturan kehati-hatian, termasuk batas terhubung pinjaman. Hambatan Non-tarif, rent-seeking oleh perusahaan milik negara subsidi domestik hambatan ke perdagangan domestik dan ekspor pembatasan semua menciptakan distorsi ekonomi.

 

[[Berkas:IDR_USD_exchange_1997-07-02_to_1998-05-21.png|jmpl|280x280px|Indonesia diikuti Thailand dalam meninggalkan nilai tukar mata uang pada tanggal 14 agustus 1997. Dalam [[rupiah]] lebih mendevaluasi ke titik terendah setelah penandatanganan kedua letter of intent IMF pada tanggal 15 januari 1998.]]

Dengan [[Krisis finansial Asia 1997|krisis keuangan Asia]] yang mulai mempengaruhi Indonesia di pertengahan tahun 1997 menjadi krisis ekonomi dan politik. Indonesia adalah respon awal adalah untuk mengapung rupiah, menaikkan suku suku bunga domestik, dan memperketat kebijakan fiskal. Pada oktober 1997 Indonesia dan [[Dana Moneter Internasional|International Monetary Fund]] (IMF) mencapai kesepakatan tentang program reformasi ekonomi yang bertujuan untuk stabilisasi ekonomi makro dan penghapusan beberapa negara yang paling merusak kebijakan ekonomi, seperti Program Mobil Nasional dan monopoli[[Cengkih|cengkeh]], baik yang melibatkan anggota keluarga Presiden Soeharto. Nilai tukar rupiah tetap lemah, namun, dan Presiden Soeharto terpaksa mengundurkan diri pada Mei 1998. Pada agustus 1998, Indonesia dan IMF menyepakati sebuah Extended Fund Facility (EFF) di bawah Presiden [[Bacharuddin Jusuf Habibie|B. J Habibie]] yang termasuk signifikan reformasi struktural target. Presiden [[Abdurrahman Wahid]] menjabat pada oktober 1999, dan Indonesia dan IMF yang ditandatangani lain EFF pada bulan januari 2000. Program baru ini juga memiliki jangkauan ekonomi, reformasi struktural dan tata kelola target.