Sejarah Myanmar: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
k Bot: Perubahan kosmetika |
|||
Baris 242:
During the 1990s, the military regime had also had to deal with several insurgencies by tribal minorities along its borders. General [[Khin Nyunt]] was able to negotiate cease-fire agreements that ended the fighting with the [[Kokang]], hill tribes such as the [[Wa State|Wa]], and the [[Kachin people|Kachin]], but the [[Karen people|Karen]] would not negotiate. The military finally captured the main Karen base at [[Manerplaw]] in spring 1995, but there has still been no final peace settlement. [[Khun Sa]], a major opium warlord who nominally controlled parts of [[Shan State]], made a deal with the government in December 1995 after US pressure.
-->
Militer kembali menetapkan status tahanan rumah bagi [[Aung San Suu Kyi]] pada bulan September 2000 sampai dengan bulan Mei 2002, ketika larangan baginya untuk bepergian ke luar kota Rangoon juga dicabut. Pembicaraan-pembicaraan seputar rekonsiliasi dilakukan dengan pemerintah, namun semuanya menemui jalan buntu dan Suu Kyi sekali lagi ditahan pada bulan Mei May 2003 setelah iring-iringan kendaraan yang mengikutinya dilaporkan diserbu oleh massa pro militer. Pemerintah juga melaksanakan penangkapan besar-besaran atas para pemimpin LND dan menutup sebagian besar dari kantor-kantornya. Situasi di Myanmar masih diwarnai ketegangan sampai hari ini.
Pada bulan Agustus 2003, Kyin Nyunt mengumumkan tujuh langkah "[[petunjuk jalan menuju demokrasi]]", yang dikalim pemerintah sedang dalam proses implementasi. Tidak ada jadwal dan target waktu sehubungan dengan rencana pemerintah ini, atau pun mekanisme kondisional atau independen untuk mebuktikan bahwa program ini benar-benar berjalan. Karena alasan inilah sebagian besar pemerintah negara-negara barat dan negara-negara tetangga Myanmar bersikap skeptis dan kritis sehubungan dengan petunjuk jalan ini.
Pada 17 Februari 2005, pemerintah menyelenggarakan kembali Konvensi Nasional, untuk pertama kalinya sejak 1993, dalam upaya untuk menulis ulang Konstitusi. Meskipun demikian, organisasi-organisasi dan partai-partai besar yang pro demokrasi, termasuk [[Liga Nasional untuk Demokrasi]], dilarang berpartisipasi, militer hanya memberi iin kepada partai-partai kecil yang dipilih. Konvensi kembali diistirahatkan pada bulan Januari 2006.
Pada bulan November 2005, junta militer mulai memindahkan pemerintahan dari [[Yangon]] ke sebuah lokasi yang tidak disebutkan namanya di dekat Kyatpyay tepat di luar [[Pyinmana]], yakni lokasi ibu kota Myanmar yang baru. Aksi publik ini diikuti sebuah kebijakan jangka panjang tidak resmi untuk memindahkan prasarana militer dan pemerintah yang penting keluar dari Yangon guna menghindari berulangnya peristiwa-peristiwa semacam [[Pemberontakan 8888]]. Pada Hari Angkatan Bersenjata (27 Maret 2006), ibukota Myanmar secara resmi diberi nama [[Naypyidaw|Naypyidaw Myodaw]] (secara harfiah berarti Kota Takhta Raja-Raja).
Pada 2005, ibu kota negara dipindahkan dari [[Yangon]] ke [[Naypyidaw]].
Pada bulan November 2006, [[Organisasi Buruh Internasional]] mengumumkan akan berupaya – di [[Mahkamah Internasional]]<ref>{{cite news|url=http://in.today.reuters.com/news/newsArticle.aspx?type=worldNews&storyID=2006-11-16T163442Z_01_NOOTR_RTRJONC_0_India-276537-1.xml&archived=False |title=ILO seeks to charge Myanmar junta with atrocities |publisher=Reuters|date=16 November 2006 |accessdate=17 November 2006 }}</ref> – "untuk menuntut anggota-anggota junta militer Myanmar yang sementara berkuasa atas dakwaan kejahatan terhadap kemanusiaan" karena mewajibkan berkesinambungan untuk melakukan [[kerja paksa]]. Menurut Organisasi Buruh Internasional, diperkirakan ada 800.000 orang yang diwajibkan menjalani kerja paksa di Myanmar.<ref>{{cite web|url=http://www.atimes.com/atimes/Southeast_Asia/GC29Ae02.html|title=Asia Times Online :: Southeast Asia news and business from Indonesia, Philippines, Muangthai, Malaysia and Vietnam|publisher=|accessdate=4 Februari 2016}}</ref
=== Protes anti pemerintah 2007 ===
|