Hukum dagang: Perbedaan antara revisi

'''Hukum dagang''' adalah hukum yang mengatur hubungan antara suatu pihak dengan pihak lain yang berkaitan dengan urusan-urusan dagang.<ref name=":0">{{Cite book|title=Hukum Dagang dalam Tanya Jawab|last=Halim|first=A. Ridwan|publisher=Ghalia Indonesia|year=1985|isbn=|location=Jakarta|pages=}}</ref> Definisi lain menyatakan bahwa hukum dagang merupakan serangkaian norma yang timbul khusus dalam dunia usaha atau kegiatan perusahaan.<ref name=":1">{{Cite book|title=Hukum Dagang Suatu Pengantar|last=Suwardi|first=|publisher=Deepublish|year=2015|isbn=9786024011017|location=Yogyakarta|pages=}}</ref>

 

Hukum dagang masuk dalam kategori hukum perdata, tepatnya hukum perikatan. Alasannya karena hukum dagang berkaitan dengan tindakan manusia dalam urusan dagang. Oleh karena itu hukum dagang tidak masuk dalam hukum kebendaan. Kemudian hukum dagang juga berkaitan dengan hak dan kewajiban antarpihak yang bersangkutan dalam urusan dagang. Hukum perikatan mengatur hal ini. Itulhah sebabnya hukum dagang dikategorikan ke dalam hukum perikatan. Hukum perikatan adalah hukum yang secara spesifik mengatur perikatan-perikatan dalam urusan dagang.<ref name=":0" />

 

Perkembangan hukum dagang di Indonesia telah dimulai sejak abad ke-19. Pada masa pra-kemerdekaan, tepatnya 30 April 1847, Belanda memberlakukan ''[[Wetboek van Koophandel]]'' yang diadaptasi dari ''[[Code du Commerce]]'' asal Prancis. ''Code du Commerce'' ini terdiri dari dua kitab dan di dalamnya ada yang membahas hukum dagang. Meski telah dipublikasikan sejak 1847, penerapan ''Wetboek van Koophandel'' baru berlangsung sejak 1 Mei 1848. Itulah yang menjadi cikal bakal dari [[Kitab Undang-undang Hukum Dagang]] (KUHD) yang kemudian menjadi salah satu sumber dari hukum dagang Indonesia.<ref>{{Cite book|title=Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia|last=Kansil|first=|publisher=Balai Pustaka|year=1989|isbn=|location=Jakarta|pages=302}}</ref>

 

Hukum dagang di Indonesia tidak tercipta begitu saja, melainkan berdasarkan pada sumber. Terdapat tiga jenis sumber yang menjadi rujukan dari hukum dagang, yakni hukum tertulis yang sudah dikodifikasikan, hukum tertulis yang belum dikodifikasikan dan hukum kebiasaan.

 

 

== Referensi ==

 

[[Category:Hukum]]