Pertanggungjawaban korporasi: Perbedaan antara revisi

Pada awalnya [[korporasi]] atau badan hukum (''rechtpersoon'') adalah subjek yang hanya dikenal di dalam hukum perdata. Apa yang dinamakan badan hukum itu sebenarnya adalah ciptaan hukum, yaitu dengan menunjuk kepada adanya suatu badan yang diberi status sebagai subjek hukum, di samping subjek hukum yang berwujud manusia alamiah (''natuurlijk persoon''). Dengan berjalannya waktu, pesatnya pertumbuhan ekonomi dunia yang mengarah ke globalisasi di mana memberikan peluang yang besar akan tumbuhnya [[perusahaan-perusahaan transnasional]], maka peran dari korporasi makin sering kita rasakan bahkan banyak memengaruhi sektor-sektor kehidupan manusia. Dampak yang kita rasakan menurut sifatnya ada dua yaitu dampak positif dan dampak negatif. Untuk yang berdampak positif, kita sependapat bahwa itu tidak menjadi masalah namun yang berdampak negatif inilah yang saat ini sering kita rasakan.

Tahun [[1984]], terjadi suatu tragedi yang menggemparkan dunia dimanadi mana terjadi bencana kimiawi akibat kebocoran gas pada pabrik milik [[Unicon Carbide India Limited]], di [[Bhopal]] [[India]]. Tragedi tersebut kita kenal dengan [[Tragedi Bhopal]], kejadian tersebut terjadi akibat buruknya sistem pengamanan dan tindakan penghematan baiayabiaya yang berlebihan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. efekEfek dari peristiwa tersebut dapat dirasakan hingga 20 tahun.

Tragedi Bhopal hanyalah sebagian kecil dari peristiwa yang diakibat oleh kegiatan korporasi di dunia ini. Masih banyak lagi contoh-contoh yang menunjukkan dampak negatif dari kegiatan korporasi. Di [[Indonesia]] mungkin peristiwa yang masih hangat yaitu peristiwa munculnya sumber [[lumpur]] di [[sidoarjoSidoarjo]] yang diindikasikan disebabkan oleh kegiatan pengeboran yang tidak memenuhi standar dilakukan oleh PT. [[Lapindo Brantas]]. Akibat peristiwa tersebut ribuan orang kehilangan tempat tinggal akibat terendam lumpur, belum lagi industri-industri disekitardi sekitar semburan lumpur yang harus tutup akibat tidak bisa berproduksi yang mengakibatkan ribuan orang kehilangan pekerjaannya.

Akibat semakin dirasakannya dampat negatif yang disebabkan oleh kegiatan korporasi, maka negara-negara maju khususnya yang perekonomiannya baik mulai mencari cara untuk bisa meminimalisir atau mencegah dampak tersebut salahsatunyasalah satunya dengan menggunakan istrumeninstrumen hukum pidana (bagian dari hukum publik). Sebenarnya [[kejahatan korporasi]] (''corporate crime'') sudah dikenal lama dalam ilmu [[kriminologi]]. Di kriminologi sendiri [[corporate crime]] merupakan bagian dari kejahatan kerah putih (''white collar crime''). ''White collar crime'' sendiri diperkenalkan oleh pakar kriminologi terkenal yaitu E.H. [[Sutherland]] (1883-1950) dalam pidato bersejarahnya yang dipresentasikan ''"...at the thirty-fourth annual meeting of the American Sociological Society ini [[Philadelphia]] on [[27 December 1939]]''". semenjak itu banyak pakar hukum maupun kriminologi mengembangkan konsep tersebut.

Namun masalah ini sebenarnya tidak menjadi masalah oleh kalangan yang pro terhadap pemikiran ''corporate crime''. Menurut '''[[Mardjono Reksodiputro]]''' ada dua hal yang harus diperhatikan dalam menentukan tindak pidana korporasi yaitu, pertama tentang perbuatan pengurus (atau orang lain) yang harus dikonstruksikan sebagai perbuatan korporasi dan kedua tentang kesalahan pada korporasi. Menurut pendapat dia, hal yang pertama untuk dapat dikonstruksikan suatu perbuatan pengurus adalah juga perbuatan korporasi maka digunakanlah “asas identifikasi” . Dengan asas tersebut maka perbuatan pengurus atau pegawai suatu korporasi, diidentifikasikan (dipersamakan) dengan perbuatan korporasi itu sendiri. Untuk hal yang kedua, memang selama ini dalam ilmu hukum pidana gambaran tentang pelaku tindak pidana masih sering dikaitkan dengan perbuatan yang secara fisik dilakukan oleh pembuat (''fysieke dader'') namun hal ini dapat diatasi dengan ajaran “pelaku"pelaku fungsional”fungsional" (''functionele dader'') . Dengan kita dapat membuktikan bahwa perbuatan pengurus atau pegawai korporasi itu dalam [[lalu lintas]] bermasyarakat berlaku sebagai perbuatan korporasi yang bersangkutan maka kesalahan (dolus atau culpa) mereka harus dianggap sebagai keasalahankesalahan korporasi.

Di negara-negara [[Common Law System]] seperti [[Amerika Serikat|Amerika]], [[Inggris]], dan [[Kanada]] upaya untuk membebankan pertanggungjawaban pidana korporasi (''corporate criminal liability'') sudah dilakukan pada saat [[Revolusi Industri]]. Menurut '''[[Remy Sjahdeini]]''' ada dua ajaran pokok yang menjadi bagi pembenaran dibebankannya pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Ajaran-ajaran tersebut adalah ''doctrine of strict liability'' dan [[''doctrine of vicarious liability'']]. Berdasarkan ajaran ''strict liability'' pelaku [[tindak pidana]] dapat diminta pertanggungjawabannya tanpa disyaratkannya adanya kesalahan, sedangkan menurut ajaran ''vicarious liability'' dimungkinkan adanya pembebanan pertanggungjawaban pidana dari tindak pidana yang dilakukan, misalnya oleh A kepada B.