Revisi per 20 Oktober 2017 09.18 sunting Danu Widjajanto (bicara \| kontrib) Peninjau 146.176 suntingan k Mimihitam memindahkan halaman Politik Tradisionalisme Jawa ke Tradisionalisme Jawa ← Revisi sebelumnya		Revisi per 20 Oktober 2017 14.16 sunting balikkan Kachokako (bicara \| kontrib) 71 suntingan Memperbaiki artikel, karena isi artikel kurang bisa dipahami dan kurang jelas Tag: VisualEditor Revisi selanjutnya →
Baris 1: '''Tradisionalisme Jawa''' merupakan salah satu bentuk konsep aliran pemikiran politik yang mewarnai aliran politik di Indonesia. Konsep pemikiran tradisionalisme jawa merupakan konsep asli yang berasal dari [[nusantara]]. Tradisionalisme Jawa merupakan sebutan untuk tindakan masyarakat Jawa yang mengaplikasikan nilai-nilai budaya jawa yang dianut dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nilai-nilai budaya jawa ini juga dijadikan pedoman bertindak dalam ranah politik. Tradisionalisme Jawa dalam bidang politik muncul didorong oleh keinginan nilai-nilai dan cita-cita politik idaman masyarakat Jawa. Tradisionalisme Jawa memiliki tujuan yang sama dengan nasionalisme radikal, yaitu menghormati negara kesatuan dan pemimpinnya, menginginkan negara yang berprinsip bahwa setiap manusia sama derajatnya dan sama-sama ingin bahagia. <ref>http://abie-berbagiilmu.blogspot.co.id/2011/11/budaya-politik-di-indonesia-melihat.html diakses tanggal 10 Oktober 2017</ref> '''Tradisionalisme Jawa''' merupakan salah satu bentuk konsep aliran pemikiran politik. Aliran pemikiran politik tersebut antara lain Nasional Radikal, Tradisionalisme Jawa, [[Islam]], [[sosialisme demokrat]], dan [[komunis]]. Konsep pemikiran tradisionalisme jawa merupakan konsep satu-satunya yang asli berasal dari nusantara, sedangkan pemikiran politik lainnya berasal dari pengaruh budaya barat. Dengan adanya konsep pemikiran politik tersebut, seseorang dapat dengan mudah untuk menganalisis bagaimana cara kepemimpinan yang dilakukan oleh pemimpin yang ada di seluruh dunia. Dalam praktiknya, konsep pemikiran politik tradisionalisme jawa ini pernah digunakan oleh salah satu presiden Indonesia yaitu Soeharto. Dengan menerapkan konsep tradisionalisme jawa tersebut pemerintahan [[Soeharto]] dapat dikatakan sukses untuk mempertahankan kepemimpinannya yang terbukti telah memipin Indonesia selama 32 tahun. Dalam praktiknya, konsep pemikiran politik tradisionalisme jawa ini pernah digunakan oleh salah satu presiden Indonesia yaitu Soeharto. Dengan menerapkan konsep tradisionalisme jawa tersebut pemerintahan [[Soeharto]] dapat mampu mempertahankan kekuasaannya yang terbukti telah memimpin Indonesia selama 32 tahun. Soeharto menggunakan konsep pemimpin dalam kalangan masyarakat Jawa yang kedudukannya disamakan dengan kedudukan seorang raja. Seorang raja memiliki kekuasaan yang terpusat padanya, hampir tiada batas (kekuasaan absolut). Akan tetapi, dalam pemikiran Jawa kekuasaan yang demikian haruslah diiringi dengan dikap-sikap yang berbudi luhur, mulia, dan kasih sayang.<ref>http://albetadixter.blogspot.co.id/2011/09/pemikiran-soeharto.html</ref> == Konsep Kekuasaan Jawa == Pemikiran politik tradisionalisme jawa memiliki ciri yaitu, yang pertama, kekuasaan bersifat konkrit dimana kekuasaan itu adalah bentuk realitas seperti kekuatan yang ada pada benda seperti air, tanah, api. Biasanya sifat konkrit ini juga dimaknai sebagai suatu kekuasaan politik, dimana kekuasaan yang ada adalah suatu bentuk ungkapan dan seorang penguasa tersebut memiliki kekuatan yang sakti. Yang kedua adalah kekuasaan bersifat homogen, semua kekuasaan berasal dari sumber yang sama dan memiliki kualitas yang sama. Yang ketiga adalah kekuasaan tidak mempermasalahkan keabsahan, contohnya ketika kerajaan Mataram lama masih berjaya, mereka membuat monumen, namun rakyat sekitar tidak suka, sehingga mereka memindahkan kerajaannnya ke Jawa Timur dan terjadi akumulasi kekuasaan. Dengan adanya kekuasaan yang berada di [[Jawa Timur]], kekuasaan yang berada di Mataram lama semakin merosot. Yang keempat adalah kekuasaan bersifat konstan atau tetap, artinya pemusatan kekuasaan di suatu tempat sama artinya dengan pengurangan kekuasaan di tempat lain, jadi apabila terdapat seorang pemimpin yang akan menempati suatu kedudukan, maka harus terdapat penurunan suatu penguasa juga sehingga jumlah nya akan tetap atau konstan. Yang kelima adalah kesaktian pemimpin diukur dari besarnya monopoli kekuasaan, semakin besarnya suatu kekuasaan maka dapat diperlihatkan dengan semakin besarnya penguasa tersebut dapat memonopoli suatu wilayah. Yang terakhir adalah tidak membutuhkan legitimasi, dimana segala kekuasaan dan hukum berasal dari raja karena raja adalah sumber kedaulatan. Dengan demikian, tidak dibutuhkan hukum sebagai syarat legitimasi kekuasaan.<ref>https://www.academia.edu/8404219/PRAKTIK_KEPEMIMPINAN_SOEHARTO_DALAM_PERSPEKTIF_PEMIKIRAN_POLITIK_TRADISIONALISME_JAWA_unfinished_ </ref> Kekuasaan dalam tradisi jawa harus sinergis dengan alam lahir dan alam batin yang berasal dari kekuatan gaib alam semesta. Kekuasaan dipandang sebagai kenyataan non-duniawi yang menentukan dirinya sendiri. Orang yang mendapatkan kekuasaan ini dipandang hanya sebagai wadah yang menampung kekuasaan ini. Kekuasaan Jawa ini memiliki 3 komponen, yaitu: # Raja sebagai pusat kekuatan kosmis dan mistis # Peranan ngelmu kasampurnaan # Sumber-sumber simbolik yang mendukung kekuasaan raja. === Sifat-Sifat Kekuasaan Jawa === # Kongkrit, karena kekuasaan ini dipandang sebagai bentuk ungkapan ''kasekten'' (sakti). # Homogen, karena berasal dari sumber yang sama dan memiliki kualitas yang sama pula. Sumber yang sama yakni kekuatan yang satu meresapi seluruh dunia ini. # Konstan, karena kekuasaan dipandang hanya berubah dalam pembagian kekuasaannya saja. Artinya, jika terjadi pemusatan kekuasaannya di suatu tempat, maka kekuasaan di daerah lainnya akan berkurang di tempat lainnya. # Kesaktian seorang pemimpin diukur dari monopoli kekuasaan. # Kekuasan terlihat dari sikap yang tenang, karena ketenangan dianggap sebagai inti dari manusia beradab, kekuatan batin, dan kontrol diri yang sempurna. # metaempiris, sehingga cara untuk mendapatkan kekuasaan ini tidak dengan cara-cara yang empiris. Yang bisa dilakukan untuk mendapatkannya yakni dengan pemusatan tenaga kosmis, yang seringkali didapatkan melalui pengalaman "panggilan". # Kekuasan dianggap hilang bila pemimpin mulai menunjukkan sikap pamrihnya # Kekuasaan tidak memerlukan legitimasi hukum. Raja dipandang sebagai sumber kedaulatan, dimana segala kekuasaan dan hukum berasal dari raja. Karena itulah, ia tidak perlu legitimasi dan pembatasan kekuasaan melaluiu hukum dalam menggunakan kekuasaannya # Kekuasaan dinilai dari hasil yang dicapai. Kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran rakyat lah yang menjadi tolak ukur hasil yang dicapai dari penggunaan kekuasaan raja. # <ref>https://www.academia.edu/8404219/PRAKTIK_KEPEMIMPINAN_SOEHARTO_DALAM_PERSPEKTIF_PEMIKIRAN_POLITIK_TRADISIONALISME_JAWA_unfinished_ </ref> == Referensi == {{Reflist}} <references group="http://abie-berbagiilmu.blogspot.co.id/2011/11/budaya-politik-di-indonesia-melihat.html diakses tanggal 20 Oktober 2017" /> [[Kategori:Politik]]

Tradisionalisme Jawa: Perbedaan antara revisi