Soeman Hasiboean: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Rachmat-bot (bicara | kontrib) k cosmetic changes |
|||
Baris 55:
Peristiwa tersebut disusul oleh periode pembangunan infrastruktur pendidikan lanjutan. Untuk membantu para guru SD melanjutkan pendidikan mereka, Soeman mengambil gambar dalam pendirian sebuah SMP swasta pada 1953.{{efn|Sebagian besar guru hanya menempuh pendidikan tingkat SD {{harv|Kasiri|1993|p=102}}.}} Pada tahun berikutnya, ia membantu pendirian SMA Setia Dharma, SMA pertama di Riau. Menteri Pendidikan [[Mohammad Yamin]] menghadiri acara pembukaannya, dimana Soeman membandingkan situasi di Riau dengan Aceh dan Sumatra Utara dan menyatakan bahwa orang-orang di Riau seolah-olah dianaktirikan. Ia meminta Yamin untuk mengirimkan guru-guru pemerintah untuk mendukung Setia Dharma. Meskipun Yamin keberatan dengan permintaan Soeman dan tidak mengirimkan satu pun guru ke Setia Dharma, ia memerintahkan sebuah SMA negeri dibuka di Riau.{{sfn|Muhammad|2002|pp=201–202}}
Soeman melanjutkan bekerja untuk mendirikan sekolah-sekolah baru di Riau. Pada akhir 1950an, melihat berkembangnya sekolah-sekolah dari organisasi [[Kekristenan di Indonesia|Kristen]], Soeman, dengan bekerja dengan Muslim lainnya di Riau, mulai mendirikan sekolah-sekolah Islam pada tingkat TK, SD,
Meskipun ia secara resmi pensiun sebagai guru untuk bergabung dengan Badan Pemerintah Harian, dari 1960an Soeman terlibat dalam beberapa yayasan pendidikan. Ia menjabat sebagai direktur jenderal Yayasan Lembaga Pendidikan Islam serta ketua badan kepengurusan Setia Dharma, Yayasan Pendidikan Riau, dan Lembaga Sosial Budaya Riau. Ia juga mengutamakan hubungan dengan pemerintah provinsi; pada 1966, ia secara resmi menjadi bagian dari Dewan Perwakilan Regional, dan pada 1976, atas rekomendasi Gubernur Arifin Achmad, ia naik [[haji]] menggunakan kas negara.{{efn|Dalam sebuah wawancara 1989, Soeman berkata bahwa ia menganggap rekomendasi Achmad sebagai sebuah permintaan atas reaksi gubernur terhadap kritikan Soeman yang ditujukan kepada kebijakan-kebijakannya {{harv|Kasiri|1993|p=117}}.}}<ref>{{harvnb|Eneste|1981|p=92}}; {{harvnb|Kasiri|1993|pp=116–118}}</ref>
| |||