Hak cipta: Perbedaan antara revisi

Hak cipta berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya cipta atau "ciptaan". Ciptaan tersebut dapat mencakup [[puisi]], [[drama]], serta [[sastra|karya tulis]] lainnya, [[film]], karya-karya [[koreografi]]skoreografis ([[tari]], [[balet]], dan sebagainya), [[musik|komposisi musik]], [[rekaman suara]], [[lukisan]], [[gambar]], [[patung]], [[foto]], [[perangkat lunak|perangkat lunak komputer]], [[siaran]] [[radio]] dan [[televisi]], dan (dalam yurisdiksi tertentu) [[desain industri]].

Hak cipta merupakan salah satu jenis '''[[hak kekayaan intelektual]]''', namun hak cipta berbeda secara mencolok dari [[hak kekayaan intelektual]] lainnya (seperti [[paten]], yang memberikan hak [[monopoli]] atas penggunaan [[invensi]]), karena hak cipta bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan hak untuk mencegah orang lain yang melakukannya.

[[Hukum]] yang mengatur hak cipta biasanya hanya mencakup ciptaan yang berupa perwujudan suatu gagasan tertentu dan tidak mencakup gagasan umum, konsep, fakta, gaya, atau teknik yang mungkin terwujud atau terwakili di dalam ciptaan tersebut. Sebagai contoh, hak cipta yang berkaitan dengan tokoh [[kartun]] [[Miki Tikus]] melarang pihak yang tidak berhak menyebarkan salinan kartun tersebut atau menciptakan karya yang meniru tokoh tikus tertentu ciptaan [[Walt Disney]] tersebut, namun tidak melarang penciptaan atau karya seni lain mengenai tokoh tikus secara umum.

Awalnya, hak monopoli tersebut diberikan langsung kepada penerbit untuk menjual karya cetak. Baru ketika peraturan hukum tentang ''copyright'' mulai diundangkan pada tahun [[1710]] dengan ''[[Statute of Anne]]'' di Inggris, hak tersebut diberikan ke pengarang, bukan penerbit. Peraturan tersebut juga mencakup perlindungan kepada konsumen yang menjamin bahwa penerbit tidak dapat mengatur penggunaan karya cetak tersebut setelah transaksi jual beli berlangsung. Selain itu, peraturan tersebut juga mengatur masa berlaku hak eksklusif bagi pemegang ''copyright'', yaitu selama 28 tahun, yang kemudian setelah itu karya tersebut menjadi [[milik umum]].

''Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works'' ("Konvensi Bern tentang Perlindungan Karya [[Seni]] dan [[Sastra]]" atau "[[Konvensi Bern]]") pada tahun [[1886]] adalah yang pertama kali mengatur masalah ''copyright'' antara negara-negara berdaulat. Dalam konvensi ini, ''copyright'' diberikan secara otomatis kepada karya cipta, dan pengarang tidak harus mendaftarkan karyanya untuk mendapatkan ''copyright''. Segera setelah sebuah karya dicetak atau disimpan dalam satu media, si pengarang otomatis mendapatkan hak eksklusif ''copyright'' terhadap karya tersebut dan juga terhadap karya derivatifnya, hingga si pengarang secara eksplisit menyatakan sebaliknya atau hingga masa berlaku ''copyright'' tersebut selesai.

* membuat salinan atau reproduksi ciptaan dan menjual hasil salinan tersebut (termasuk, pada umumnya, salinan [[elektronik]]),

* [[impor|mengimpor]] dan [[ekspor|mengekspor]] ciptaan,

Konsep tersebut juga berlaku di [[Indonesia]]. Di Indonesia, hak eksklusif pemegang hak cipta termasuk "kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, [[aransemen|mengaransemen]], mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, [[penyiaran|menyiarkan]], merekam, dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun"{{ref_num|uu19'02pjls|2|a}}.

Selain itu, dalam [[hukum]] yang berlaku di Indonesia diatur pula "hak terkait", yang berkaitan dengan hak cipta dan juga merupakan hak eksklusif, yang dimiliki oleh pelaku karya [[seni]] (yaitu [[pemusik]], [[aktor]], [[penari]], dan sebagainya), produser rekaman suara, dan lembaga penyiaran untuk mengatur pemanfaatan hasil dokumentasi kegiatan seni yang dilakukan, direkam, atau disiarkan oleh mereka masing-masing (UU 19/2002 pasal 1 butir 9–12 dan bab VII). Sebagai contoh, seorang [[penyanyi]] berhak melarang pihak lain memperbanyak rekaman suara nyanyiannya.

Hak-hak eksklusif yang tercakup dalam hak cipta tersebut dapat dialihkan, misalnya dengan [[pewarisan]] atau perjanjian tertulis (UU 19/2002 pasal 3 dan 4). Pemilik hak cipta dapat pula mengizinkan pihak lain melakukan hak eksklusifnya tersebut dengan [[lisensi]], dengan persyaratan tertentu (UU 19/2002 bab V).

Banyak negara mengakui adanya hak moral yang dimiliki pencipta suatu ciptaan, sesuai penggunaan Persetujuan [[TRIPs]] [[WTO]] (yang secara ''inter alia'' juga mensyaratkan penerapan bagian-bagian relevan [[Konvensi Bern]]). Secara umum, hak moral mencakup hak agar ciptaan tidak diubah atau dirusak tanpa persetujuan, dan hak untuk diakui sebagai pencipta ciptaan tersebut.

Hak cipta di Indonesia juga mengenal konsep "hak ekonomi" dan "hak moral". Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan, sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku (seni, rekaman, siaran) yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apa pun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan{{ref_num|uu19'02pjls|2|b}}. Contoh pelaksanaan hak moral adalah pencantuman nama pencipta pada ciptaan, walaupun misalnya hak cipta atas ciptaan tersebut sudah dijual untuk dimanfaatkan pihak lain. Hak moral diatur dalam pasal 24–26 Undang-undang Hak Cipta.

Setiap negara menerapkan persyaratan yang berbeda untuk menentukan bagaimana dan bilamana suatu karya berhak mendapatkan hak cipta; di [[Inggris]] misalnya, suatu ciptaan harus mengandung faktor "keahlian, keaslian, dan usaha". Pada sistem yang juga berlaku berdasarkan [[Konvensi Bern]], suatu hak cipta atas suatu ciptaan diperoleh tanpa perlu melalui pendaftaran resmi terlebih dahulu; bila gagasan ciptaan sudah terwujud dalam bentuk tertentu, misalnya pada medium tertentu (seperti [[lukisan]], [[partitur]] lagu, [[foto]], [[pita video]], atau [[surat]]), pemegang hak cipta sudah berhak atas hak cipta tersebut. Namun, walaupun suatu ciptaan tidak perlu didaftarkan dulu untuk melaksanakan hak cipta, pendaftaran ciptaan (sesuai dengan yang dimungkinkan oleh hukum yang berlaku pada yurisdiksi bersangkutan) memiliki keuntungan, yaitu sebagai bukti hak cipta yang sah.

Ciptaan yang dilindungi hak cipta di Indonesia dapat mencakup misalnya [[buku]], [[program komputer]], [[pamflet]], perwajahan (''lay out'') karya tulis yang diterbitkan, [[ceramah]], [[kuliah]], [[pidato]], alat peraga yang dibuat untuk kepentingan [[pendidikan]] dan [[ilmu pengetahuan]], [[lagu]] atau [[musik]] dengan atau tanpa teks, [[drama]], [[drama musikal]], [[tari]], [[koreografi]], [[wayang|pewayangan]], [[pantomim]], [[seni rupa]] dalam segala bentuk (seperti [[seni lukis]], [[gambar]], [[seni ukir]], seni [[kaligrafi]], [[seni pahat]], [[seni patung]], [[kolase]], dan seni terapan), [[arsitektur]], [[peta]], seni [[batik]] (dan karya tradisional lainnya seperti seni [[songket]] dan seni [[ikat]]), [[fotografi]], [[sinematografi]], dan tidak termasuk [[desain industri]] (yang dilindungi sebagai [[kekayaan intelektual]] tersendiri). Ciptaan hasil pengalihwujudan seperti terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai (misalnya buku yang berisi kumpulan karya tulis, himpunan lagu yang direkam dalam satu media, serta komposisi berbagai karya tari pilihan), dan ''[[database]]'' dilindungi sebagai ciptaan tersendiri tanpa mengurangi hak cipta atas ciptaan asli (UU 19/2002 pasal 12).

Dalam yurisdiksi tertentu, agar suatu ciptaan seperti [[buku]] atau [[film]] mendapatkan hak cipta pada saat diciptakan, ciptaan tersebut harus memuat suatu "pemberitahuan hak cipta" (''copyright notice''). Pemberitahuan atau pesan tersebut terdiri atas sebuah huruf c di dalam lingkaran (yaitu lambang hak cipta, ©), atau kata "''copyright''", yang diikuti dengan tahun hak cipta dan nama pemegang hak cipta. Jika ciptaan tersebut telah dimodifikasi (misalnya dengan terbitnya edisi baru) dan hak ciptanya didaftarkan ulang, akan tertulis beberapa angka tahun. Bentuk pesan lain diperbolehkan bagi jenis ciptaan tertentu. Pemberitahuan hak cipta tersebut bertujuan untuk memberi tahu (calon) pengguna ciptaan bahwa ciptaan tersebut berhak cipta.

Lambang © merupakan lambang [[Unicode]] <code>00A9</code> dalam [[heksadesimal]], dan dapat diketikkan dalam ([[XHTML|X]])[[HTML]] sebagai <code>©</code>, <code>©</code>, atau <code>©</code>

Hak cipta berlaku dalam jangka waktu berbeda-beda dalam [[yurisdiksi]] yang berbeda untuk jenis ciptaan yang berbeda. Masa berlaku tersebut juga dapat bergantung pada apakah ciptaan tersebut [[penerbitan|diterbitkan]] atau tidak diterbitkan. Di [[Amerika Serikat]] misalnya, masa berlaku hak cipta semua [[buku]] dan ciptaan lain yang diterbitkan sebelum tahun [[1923]] telah kedaluwarsa. Di kebanyakan negara di dunia, jangka waktu berlakunya hak cipta biasanya ''sepanjang hidup penciptanya ditambah 50 tahun'', atau ''sepanjang hidup penciptanya ditambah 70 tahun''. Secara umum, hak cipta tepat mulai habis masa berlakunya pada akhir tahun bersangkutan, dan bukan pada tanggal meninggalnya pencipta.

Perkecualian hak cipta dalam hal ini berarti tidak berlakunya hak eksklusif yang diatur dalam hukum tentang hak cipta. Contoh perkecualian hak cipta adalah doktrin ''[[fair use]]'' atau ''fair dealing'' yang diterapkan pada beberapa negara yang memungkinkan perbanyakan ciptaan tanpa dianggap melanggar hak cipta.

Keberhasilan proyek [[perangkat lunak bebas]] seperti [[Linux]], [[Mozilla Firefox]], dan [[Server HTTP Apache]] telah menunjukkan bahwa ciptaan bermutu dapat dibuat tanpa adanya sistem sewa bersifat monopoli berlandaskan hak cipta [http://www2.cio.com/consultant/report2214.html]. Produk-produk tersebut menggunakan hak cipta untuk memperkuat persyaratan lisensinya, yang dirancang untuk memastikan kebebasan ciptaan dan tidak menerapkan hak eksklusif yang bermotif uang; lisensi semacam itu disebut ''[[copyleft]]'' atau [[lisensi perangkat lunak bebas]].

* [[Hak cipta di Indonesia]]

* ''[[Copyleft]]''

* [[Creative Commons]]

* [[Domain umum]]

* [[Plagiarisme]]

* [[Kekayaan intelektual]]

* [[Paten]]

* [[Merek]]

* [[:s:Saya Bukan Pencuri|Saya Bukan Pencuri]] - esai [[Jimmy Wales]]