Gerakan Jogja Independent: Perbedaan antara revisi

Joint awal mula didirikan oleh tujuh orang yang hampir seluruhnya adalah seniman. Ke-7 orang tersebut adalah Edi Purjanto dan Ong Hariwahyu yang merupakan seniman dan penggerak masyarakat kebudayaan, Grek Wuryanto yang merupakan pengajar di [[Universitas Kristen Duta Wacana]], Rifki Fauzi dan Arif Budiman yang merupakan aktivis di bidang ''advertising'', Herman Dody yang merupakan seorang [[motivator]] dan konsultan di bidang [[komunikasi]], serta Yustina Neni yang juga merupakan seorang seniman. Persoalan strategis yang menjadi awal mula munculnya Gerakan Joint adalah mulai menjamurnya bangunan-bangunan hotel baru di [[Yogyakarta]] yang diirngi oleh dampak lanjutan seperti macet akibat semakin banyaknya jumlah kendaraan yang berlalu lalang. Selain itu, munculnya Gerakan Joint juga dilatarbelakangi oleh makin menjamurnya bangunan pasar-pasar modern seperti ''mall'' dan pusat perbelanjaan lain di [[Yogyakarta]]. Hal itu dinilai sebagai bentuk ketidakberpihakan pemerintah kepada rakyat kecil. Para penguasa dan pemangku kepentingan dianggap banyak melayani partai politik pengusung dan pendukungnya, ketimbang melayani masyarakat. Hal itu membuat Gerakan Joint lahir sebagai bentuk “perlawanan” dalam pemilihan kepala daerah. Secara khusus, Gerakan Joint muncul bersamaan dengan Pemilihan Wali [[Kota Yogyakarta]] pada tahun 2012. Sebagaimana namanya “Jogja Independent”, gerakan ini adalah non-partisan dan tidak mengenal istilah kontrak [[politik]] sebagaimana “percaturan” [[politik]] yang umum dikenal oleh masyarakat.<ref name=":2">JOINT. 2016. Kandidat: Kulonuwun Warga Jogja. Diakses melalui www.jogjaindependent2017.com</ref>

Gerakan Joint mengandalkan nilai-nilai seperti moral, edukasi, dan [[politik]] yang mertabat. Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, Gerakan Joint berupaya untuk mengusung calon kepala daerah (walikota dan wakil walikota) melalui jalur independen. Hal itu dilakukan untuk meminimalisir kontrak politik antara calon kepala daerah. Mereka berusaha untuk mengurangi dominasi elit yang banyak berpihak pada partai [[politik]] pengusung akibat adanya kontrak [[politik]] itu. Tanpa ada kontrak politik alias independen, keberpihakan kepala daerah yang terpilih akan lebih banyak berpihak pada masyarakat umum.<ref>JOINT. 2016. Bakal Calon Walikota Joint. Diakses melalui www.jogjaindependent2017.com</ref>

Dalam perkembangannya, ke-7 insiator Gerakan Joint berupaya untuk mengajak sebanyak mungkin pihak untuk ikut bergabung dalam Joint. Mereka bersama-sama ingin mengusung calon walikota tanpa melalui jalur [[partai politik]]. Setelah beberapa waktu, terdapat 30 orang pertama yang dinyakatan sebagai punggawa Gerakan Joint. Mereka mendeklarasikan dirinya sebagai bagian dari gerakan itu di Code, Jetis, [[Yogyakarta]]. Meskipun demikian, terdapat pihak-pihak lain yang turut mendukung Gerakan Joint, namun tidak mendaftarkan dirinya secara formal sebagaimana ke-30 orang tersebut. Mereka yang berada di luar gerakan berkontribusi dengan memberikan dukungan finansial kepada Gerakan Joint.<ref name=":2" />

Prinsip dan agenda kepemimpinan yang dirumuskan oleh Gerakan Joint akan menjadi pedoman dan pegangan bagi mereka untuk menyeleksi calon yang hendak disaring. Selain itu, mereka juga telah membentuk tim konvensi sendiri untuk bertugas menyeleksi nama-nama yang layak untuk dijadikan kandidat calon walikota yang akan diusung oleh Joint. Tim komite konvensi tersebut terdiri dari lima orang yang memiliki latar belakang profesi berbeda-beda, mulai dari [[Busyro Muqoddas]] yang merupakan seorang praktisi hukum, Bambang Eka Cahya Widodo yang merupakan akademisi sekaligus ahli pemilu, [[Herry Zudianto]] yang merupakan mantan Walikota [[Yogyakarta]], Yustina Neni yang merupakan seorang [[seniman]], serta Suparman Marzuki yang merupakan praktisi hukum sebagaimana Busyro Muqoddas. Tim komite konvensi tersebut kemudian mencari anggota tim lainnya yang dapat bergabung secara sukarela untuk menjadi tim seleksi. Mereka yang bergabung akan bertugas untuk menganalisis karakter kepemimpinan beserta visi dan misi para kandidat. Terbentuklah ke-9 tim seleksi yang seluruhnya juga berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Mereka adalah [[Busyro Muqoddas]] sebagai ketua tim, Suparman Marzuki seorang spesialis di bidang [[hukum]], [[Zainal Arifin Mochtar]] seorang spesialis bidang [[korupsi]], Bobi Setiawan seorang spesialis bidang tata ruang dan lingkungan, Budi Wahyuni seornag spesialis bidang perempuan dan kesehatan, Achmad Nurmandi dan Herry Zudianto seorang pakar bidang anggaran publik dan perbaikan birokrasi, ST Sunardi seorang pakar bidang hubungan luar negeri, politik perkotaan, seni dan politik seni, Robby Kusumahara seorang pakar bidang usaha, dan Edi Suadi Hamis seorang pakar bidang [[ekonomi]].<ref name=":2" />

Pada tahun 2016, Gerakan Joint memilih [[Garin Nugroho]] dan [[Rommy Haryanto]] sebagai kandidat Walikota da Wakil Walikota [[Yogyakarta]]<nowiki/>tahun 2017. Tugas para tim seleksi setelah terpilih kandidat tersebut tidak berhenti sampai di situ. Mereka harus menjadi tim pengarah untuk merumuskan berbagai strategi penyuksesan calon tersebut menjadi Walikota dan Walikota [[Yogyakarta]]. Hal-hal yang perlu dipikirkan adalah mencakup strategi pengumpulan dana, strategi promosi dan kampanye, serta strategi mengumpulkan [[Kartu Tanda Penduduk]] (KTP). Perlu digarisbawahi bahwa jumlah KTP minimal yang harus dikumpulkan Gerakan Joint untuk menyukseskan calonnya maju menjadi Walikota dan Wakil Walikota tidak sedikit.<ref name=":3">JOINT. 2016. Acara: Tim 10 yang Menjadi Panelis Konvensi. Diakses melalui www.jogjaindependent2017.com</ref>

Dalam penerapannya, mereka kemudian membuat kampanye dengan jargon “Satu KTP untuk Perubahan”. Mereka saling bekerja sama untuk merealisasikan jargon tersebut dengan beberapa macam metode, seperti telepon, berkeliling, hingga melakukan undangan kepada kelompok-kelompok kecil. Hal itu dinilai sebagai startegi mereka untuk “jemput bola”. Selain startegi tersebut, mereka juga melakukan metode sedekah KTP melalui website mereka. Melalui metode-metode tersebut, masyarakat dapat berpartisipasi dalam upaya pemberian dukungan kepada kandidat yang diusung Joint dalam memenangkan kontestasi [[politik]].<ref name=":3" />

Dalam perkembangannya, proses pengumpulan KTP untuk Gerakan Joint juga mengalami beberapa permasalahan. Permasalahan utamanya adalah berkaitan dengan penurunan jumlah relawan mereka. Kebanyakan relawan Joint merupakan [[mahasiswa]] aktif. Lambat laun, aktivitas mereka dalam mendukung Joint menjadi menurun karena beberapa faktor, seperti banyaknya tugas kuliah, [[Kuliah Kerja Nyata]] (KKN), ujian semester, dan lain sebagainya. Pada saat itu, terdapat pula calon kandidat Joint yang berasal dari dunia kemahasiswaan, yaitu Emmy Yuniarti Rusadi dari Fakultas Teknik [[Universitas Gadjah Mada]]. Sebelum proses pencalonan, banyak kalangan mahasiswa yang mendukung dia dan secara tidak langsung turut mendukung Gerakan Joint. Namun demikian, setelah ia dinyatakan tidak lolos dan dikalahkan oleh pasangan [[Garin Nugroho]] dan Rommy Haryanto, seketika dukungan dari kelompok mahasiswa terhadap Gerakan Joint menjadi sangat berkurang.<ref name=":1" />

Menurut penelitian Rizka (2017), kegagalan Joint dalam pemilihan walikota menunjukan beberapa sebab. Sebab tersebut yang menjadi asal muasal tidak tercukupinya jumlah [[KTP]] minimal yang harus dikumpulkan oleh Joint. Pertama, jumlah relawan Joint masih kurang, bahkan cenderung dianggap terlalu sedikit. Pendanaan yang dimiliki juga jauh dari kata cukup.<ref name=":1">Rizka, Desiana. 2017. Persepsi Pemuda tentang Gerakan Jogja Independent (Joint) dalam Pelaksanaan Pilwalkot Kota Yogyakarta Tahun 2017 dan Implikasinya terhadap Ketahanan Politik Pemuda. Tesis. Program Studi Ketahanan Nasional Universitas Gadjah Mada: Tidak Dipublikasikan</ref> Sebagaimana diketahui, Joint harus mengumpulkan [[KTP]] lebih dari 26.000 untuk memastikan calonnya, yaitu Garin dan Rommy, dapat mengikuti ajang pemilihan walikota. Sementara itu, Gerakan Joint hanya memiliki 15 orang relawan dengan target atau beban kerja yang cukup berat. Hal itu diakui menjadi penyebab semakin sedikitnya jumlah relawan yang bekerja dengan Gerakan Joint. Para relawan tersebut tidak memperoleh tunjangan [[transportasi]] dan [[akomodasi]]. Penyebabnya tentu saja faktor pendanaan mereka yang tidak berkelanjutan. Menurut penelitian yang sama juga disebutkan bahwa tim inisiator dan tim penyeleksi di Gerakan Joint juga kurang melibatkan para relawan dalam pengambilan keputusan. Mereka kerap kali mengambil keputusan sendiri dan terkesan memisahkan antara relawan dan tim. Hal ini menimbulkan kurangnya ikatan emosional di antara mereka.<ref name=":1" />