Gewest (Hindia Belanda): Perbedaan antara revisi

Setelah pembubaran [[Perusahaan Hindia Timur Belanda]] (VOC) pada tanggal 31 Desember 1799 dan pengambilalihan oleh negara Belanda, sistem pemerintahan dilaksanakan oleh [[Gubernemen (Hindia Belanda)|Gubernemen]], kecuali pemerintahan interim Inggris: 1811-1816 di [[Jawa]], 1810-1817 di [[BuitenbezittenBuitenbezittingen|Daerah Jajahan Luar]]. Pada saat [[Gubernur Jenderal Hindia Belanda|Gubernur Jenderal]] [[Daendels]] (1808-1811) menjabat, 9 wilayah di Jawa disebut [[landdrostambt]]. Dalam [[bahasa Inggris]], [[Thomas Stamford Raffles|Raffles]] memperkenalkan istilah [[karesidenan]]. Pembagian administratif ke daerah-daerah lainnya baru mulai stabil sekitar tahun 1832. Terlepas dari beberapa perubahan di tahun-tahun lainnya, perubahan besar terjadi di Jawa pada tahun 1901, 1925 dan 1931, serta di [[Sumatera]] pada tahun 1906.

Gewest dibagi menjadi beberapa [[Afdeling]], mirip dengan [[munisipalitas]], dan [[Afdeling kontrol]] (bagian dari [[Binnenlands Bestuur]]) dan di [[Daftar kabupaten di Indonesia|kabupaten]] dan [[Daftar kota di Indonesia|kota]] (bagian dari [[Inlands Bestuur]]). Sebuah gewest bisa menjadi [[gubernemen]], karesidenan, atau Afdeling yang dipimpin oleh [[Asisten Residen]]. Gewest ditempatkan di bawah Binnenlands Bestuur (BB), yang langsung bertanggung jawab ke Gubernur Jenderal. Afdeling ditempatkan di bawah [[Plaatselijk Bestuur|pemerintah daerah]].

Pada tahun 1938, [[Buitenbezittingen|Daerah Jajahan Luar]] dibagi menjadi 3 kegubernuran: Sumatera (kota utama [[Kota Medan|Medan]]), [[Kalimantan]] (kota utama [[Kota Banjarmasin|Banjarmasin]]) dan [[Groote Oost]] (kota utama [[Kota Makassar|Makassar]]).