Promagistrat: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Rachmat-bot (bicara | kontrib) k cosmetic changes |
perbaikan |
||
Baris 1:
{{about||Kewajiban promagistrat sebagai gubernur suatu provinsi|Gubernur Romawi|Prosedur hukum yang
▲{{about||Kewajiban promagistrat sebagai gubernur suatu provinsi|Gubernur Romawi|Prosedur hukum yang memumpin pembentukan promagistrasu|Prorogatio}}
{{Politik Romawi Kuno}}
Di [[Roma kuno]] sebuah '''promagistra''' ({{lang-la|pro magistratu}})
== Sejarah ==
Promagistrat jenis pertama
Konsep promagistrasi awalnya melibatkan gagasan promagistrat yang bertindak atas nama seorang hakim: pro konsul (satu nama konsul), pro praetor (atas nama praetor). Namun, dalam praktiknya, hal ini berubah
=== Abad ke-3 SM ===
Seiring Roma mengakuisisi wilayah-wilayah di luar Italia yang dicapainya sebagai provinsi, terdapat kebutuhan untuk mengirim gubernur ke sana. Di tahun 227 SM, setelah aneksasi dua provinsi Romawi pertama, ([[provinsi Romawi Sisilia|Sisilia]] di tahun 241 SM dan [[Corsica et Sardinia]] di tahun 238 SM), dua praetor ditambahkan pada dua
=== Abad pertama SM ===
Pada tahun 81 SM [[Lucius Cornelius Sulla]] menambahkan dua
Konsep wewenang yang didelegasikan terkadang digunakan dalam memberikan imperium prokonsular pada seseorang yang sebelumnya tidak pernah memegang kekuasaan konsuler. Selama [[Perang Punis Kedua]] (218-201 SM) [[Publius Cornelius Scipio Africanus]] mengajukan diri untuk memimpin ekspedisi Romawi kedua melawan [[Karthaginian]] di Hispania. Dia terlalu muda untuk menjadi seorang konsul. Oleh karena itu, imperium prokonular diberikan kepadanya dengan cara pemungutan suara oleh rakyat. Hal ini merupakan ukuran yang luar biasa, tetapi masih berupa preseden. Ketika Scipio meninggalkan Hispania setelah kemenangannya di tahun 205 SM, [[Lucius Cornelius Lentulus]] dan [[Lucius Manlius Acidinus]] dikirim ke sana dengan kekuasaan prokonsular "tanpa magistrasu" (''sine magistratus'', tanpa memegang jabatan publik). Tak satu pun dari mereka menjadi konsul sebelumnya. Oleh karena itu, mereka dikirim ke Hispania tanpa jabatan publik konsuler, tetapi mereka diberi kekuasaan prokonsular sehingga mereka dapat memberi perintah kepada tentara di sana. Hal ini merupakan keganjilan konstitusional, yang memberikan wilayah Romawi di Hispania dengan status yang tidak resmi.<ref>Richardson, J. S, Hispaniae, Spain and the development of Roman Imperialism, 218-82 BC, pp. 64-71</ref>
Baris 20 ⟶ 19:
Situasi ini berlanjut hingga tahun 198 SM ketika diputuskan untuk menciptakan dua provinsi baru: Hispania Citerior dan Hispania Ulterior (yang dilembagakan di tahun 197 SM). Pada tahun 77 SM [[Pompey the Great]] dikirim ke Hispania untuk mendukung [[Quintus Caecilius Metellus Pius]] dalam melawan [[Quintus Sertorius]] pada [[Perang Sertorian]] (80-72 SM). Untuk tujuan ini senat memberinya imperium prokonsular walaupun dia tidak pernah menjadi konsul.<ref>[http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Plutarch/Lives/Pompey*.html Plutarch, Parallel Lives, The Life of Pompey, 17]</ref>
Istilah "[[provincia]]" mengacu pada bidang tanggung jawab, bukan wilayah administratif geografis. Misalnya, tanggung jawab peradilan kota praetor, yang merupakan kepala pengadilan, disebut provincia. Istilah ini sering diterapkan pada tanggung jawab militer dan digunakan untuk merujuk pada area tanggung jawab militer yang ditugaskan kepada konsul dalam menghadapi pemberontakan atau ancaman invasi. Dengan kata lain, daerah tersebut merupakan imperium yang dieksekusi. Saat itu di Late Republic, istilah provincia juga merujuk pada area administratif di luar Italia. Ketika provinsi-provinsi dalam pengertian modern dibentuk, mereka pada awalnya merupakan daerah di mana promagitor menjalankan kekuatan militer mereka. Gubernur ini melakukan peran peradilan dalam arbitrase perselisihan antara orang Romawi dan penduduk lokal dan antara lokal mereka sendiri. Mereka memberikan pernyataan akhir dalam kasus di mana hukum penduduk setempat tidak berlaku atau kapan ada permintaan banding. Dasar dari ini adalah kemampuan gubernur untuk memberlakukan keputusannya melalui kekuatan militernya.<ref>Richardson, J, Roman Provincial Administration, p. 47-49</ref> Secara teori, Senat dimaksudkan untuk mengawasi gubernur, namun jarak dari banyak provinsi dari Roma membuat hal ini tidak praktis.
Seperti halnya hakim, para promagistrator bertanggung jawab atas tindakan mereka saat bertugas dan bertanggung jawab atas tuntutan setelah masa jabatan mereka selesai. Namun, penuntutan akan terjadi pasca facto dan terdapat keengganan untuk menghukum anggota elit. Impunitas adalah aturan umum. Sebagai alternatif, para terdakwa bisa pergi ke pengasingan yang dipaksakan di kota lain untuk menghindari hukuman. Di tahun 171 SM utusan provinsi Hispania Citerior dan Hispania Ulterior mengajukan keluhan tentang pemerasan terhadap tiga mantan propetoetor di dua provinsi tersebut. Mereka diadili. Pengadilan terhadap salah satu dari mereka ditunda dua kali dan pada sesi ketiga dia dibebaskan. Dua kasus lainnya juga ditunda dan dua orang lainnya pergi ke pengasingan di luar wilayah Romawi sebelum persidangan yang baru. Salah satu dakwaan adalah penilaian yang tidak adil atas gandum yang diterima sebagai upeti. Senat tersebut memutuskan bahwa tidak ada pejabat Romawi yang diizinkan untuk menetapkan harga gandum atau memaksa penduduk setempat untuk menjual kuota 5% yang dipungut dengan harga yang dia inginkan. Senat menunjuk para [[
Istilah [[provincia]] mengacu pada bidang tanggung jawab, bukan wilayah administratif geografis. Misalnya, tanggung jawab peradilan kota praetor, yang merupakan kepala pengadilan, disebut provincia. Istilah ini sering diterapkan pada tanggung jawab militer dan digunakan untuk merujuk pada area tanggung jawab militer yang ditugaskan kepada konsul untuk menghadapi pemberontakan atau ancaman invasi; Dengan kata lain, daerah di mana imperium dieksekusi. Saat itu di Late Republic, istilah provincia juga merujuk pada area administratif di luar Italia. Ketika provinsi-provinsi dalam pengertian modern dibentuk, mereka pada awalnya merupakan daerah di mana promagitor menjalankan kekuatan militer mereka. Gubernur ini melakukan peran peradilan dalam arbitrase perselisihan antara orang Romawi dan penduduk lokal dan antara lokal mereka sendiri. Mereka memberikan pernyataan akhir dalam kasus di mana hukum penduduk setempat tidak berlaku atau kapan ada permintaan banding. Dasar dari ini adalah kemampuan gubernur untuk memberlakukan keputusannya melalui kekuatan militernya.
Baris 31 ⟶ 29:
== Penggunaan di luar Roma ==
Kekuatan promagistrat di provinsi Romawi menyebabkan istilah ''
== Penggunaan dalam Gereja Katolik Roma ==
Hal ini sebelumnya merupakan peraturan bahwa semua kepala [[Kuria Roma|Kuria]] harus merupakan seorang [[kardinal (Katolik)|kardinal]], dan hingga abad ke-20 kemudian, mereka dikenal sebagau pro-prefek sampai mereka diangkat pada martabat itu.
Pada pertemuan mereka, [[nuncio]] juga ditunjuk oleh [[uskup]]. Pada saat [[Paus Pius XII]], beberapa imam diangkat menjadi
== Lihat pula ==
|