Revisi per 22 Maret 2008 04.28 sunting Den Mazze (bicara \| kontrib) 627 suntingan Tidak ada ringkasan suntingan ← Revisi sebelumnya		Revisi per 1 April 2008 22.25 sunting balikkan Borgxbot (bicara \| kontrib) 259.487 suntingan k Robot: Cosmetic changes Revisi selanjutnya →
Baris 8: Perangkat Daerah dibentuk oleh masing-masing Daerah berdasarkan pertimbangan karakteristik, potensi, dan kebutuhan Daerah. Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan [[Peraturan Daerah]] setempat dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah. Pengendalian organisasi perangkat daerah dilakukan oleh Pemerintah Pusat untuk Provinsi dan oleh Gubernur untuk Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Formasi dan persyaratan jabatan perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada [[Peraturan Pemerintah]]. == Dasar Pemikiran == Baris 75: * 20.001 - 30.000 km persegi; nilai = 21 * 30.001 - 40.000 km persegi; nilai = 28 * lebih dari 40.000 km persegi; nilai = 35 Luas wilayah untuk Provinsi di luar Pulau Jawa Baris 262: Untuk meningkatkan dan keterpaduan pelayanan masyarakat di bidang perizinan yang bersifat lintas sektor, Gubernur/Bupati/Walikota dapat membentuk unit pelayanan terpadu. Unit pelayanan terpadu tersebut merupakan gabungan dari unsur-unsur perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi perizinan. Unit pelayanan terpadu didukung oleh sebuah sekretariat sebagai bagian dari perangkat daerah. Pedoman organisasi dan tata kerja unit pelayanan terpadu ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara. == Lihat ~~Pula~~pula == * [[Pemerintahan Daerah]] * [[Pemerintah Daerah]]

Perangkat daerah: Perbedaan antara revisi