Revisi per 11 Desember 2017 15.32 sunting HsfBot (bicara \| kontrib) Bot 1.172.010 suntingan k Bot: Menambahkan tag <references /> yang hilang ← Revisi sebelumnya		Revisi per 1 Februari 2018 01.39 sunting balikkan 36.73.202.21 (bicara) →Dasar Tag: karakter berulang [ * ] Revisi selanjutnya →
Baris 4: Dengan berlakunya undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang pajak dan Retribusi Daerah maka kewenangan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) telah diserahkan ke pemerintah kabupaten/kota. PBB sektor Pertambangan, Perhutanan, dan Perkebunan (PBB P3) masih berada di bawah kewenangan pemerintah pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak. <ref>{{Cite web\|url=http://www.pajak.go.id/content/pengalihan-pbb-perdesaan-dan-perkotaan\|title=Pengalihan PBB Perdesaan dan Perkotaan {{!}} Direktorat Jenderal Pajak\|website=www.pajak.go.id\|language=id\|access-date=2017-09-12}}</ref> wkwkwkwkwkwk ~~== Dasar ==~~ ~~[[Dasar pengenaan pajak]] dalam PBB adalah [[Nilai Jual Objek Pajak]] (NJOP). NJOP ditentukan berdasarkan harga pasar per wilayah dan ditetapkan setiap [[tahun]] oleh [[menteri keuangan]].~~ Besarnya PBB yang terutang diperoleh dari perkalian [[tarif]] (0,5%) dengan NJKP . Nilai Jual Kena Pajak ditetapkan sebesar 20% dari NJOP (jika NJOP kurang dari 1 [[miliar]] [[rupiah]]) atau 40% dari NJOP (jika NJOP senilai 1 miliar rupiah atau lebih). Besaran PBB yang terutang dalam satu tahun pajak diinformasikan dalam [[Surat Pemberitahuan Pajak Terutang]] ('''SPPT'''). == Wajib Pajak ==

Pajak bumi dan bangunan: Perbedaan antara revisi