Konstitusi Korea Selatan: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Dibuat dengan menerjemahkan halaman "Constitution of South Korea"
 
Tidak ada ringkasan suntingan
Baris 76:
{{Quote box|width=98em|quote=Kami, rakyat Korea, bangga dengan sejarah yang gemilang dan tradisi-tradisi dari zaman dahulu, menjunjung tinggi penyebab lahirnya Pemerintahan Sementara Republik Korea melalui Gerakan Kemerdekaan 1 Maret 1919 dan cita-cita demokrasi dari Pemberontakan 19 April 1960 yang melawan ketidakadilan, telah mengambil alih misi reformasi demokratis dan unifikasi damai tanah air kita dan telah bertekad untuk mengkonsolidasikan persatuan nasional dengan keadilan.|source=- Pembukaan Konstitusi Korea Selatan|salign=right}}
 
 
=== Semangat 4. 19 revolusi ===
 
=== Semangat 4.Revolusi 19 revolusiApril ===
Semangat 19 April dan [[Gerakan 1 Maret]] ditetapkan dalam pembukaan Konstitusi Korea Selatan. Tapi butuh waktu lama untuk disusun. Isi dari [[Revolusi April]] telah dihapuskan dalam amandemen keempat, dan kemudian dimasukkan kembali ke dalam pembukaan dalam amandemen kelima, yang diidentifikasi dengan [[Kudeta 16 Mei]]. Setelah amandemen kedelapan, semangat Revolusi April dikecualikan dari pembukaan, dan kemudian dimasukkan kembali pada amandemen kesembilan.<ref>The History of Korean Constitution in terms of its Spirit: A Study on the Introduction of the April 19 Uprising into the Preamble to the Constitution edited by Hee Kyung Suh</ref>
 
Baris 135 ⟶ 137:
 
Kesembilan hakim menjabat selama enam tahun dan dapat dipilih kembali. Pada Desember 2004, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa sebanyak 418 undang-undang yang bertentangan dengan Konstitusi dan mencabut sekitar 214 tindakan-tindakan pemerintah. [https://web.archive.org/web/20070504000338/http://www.ccourt.go.kr/home/english/index.jsp] {{Failed verification|date\November 2007|date=November 2007}}
 
== Pasal yang terkait dengan Mahkamah Konstitusi<ref>{{Cite web|url=http://www.law.go.kr/lsInfoP.do?lsiSeq=61603&efYd=19880225#0000|title=대한민국헌법|last=국가법령정보센터|website=law.go.kr|language=ko|access-date=2017-11-30}}</ref> ==
Pasal 111-113 Konstitusi Republik Korea mengacu kepada Mahkamah Konstitusi Republik Korea.
 
=== Pasal 111 ===
Pasal 111 Konstitusi menetapkan penegakan Mahkamah Konstitusi dan kualifikasi dan penunjukan para Hakim Konstitusi.
 
==== Pasal 111 (1) ====
Bagian 1 menetapkan lima putusan yang diperintah oleh Mahkamah Konstitusi.
* Konstitusionalitas sebuah undang-undang atas permintaan pengadilan: hukum apakah yang disahkan oleh Majelis Nasional yang melanggar Konstitusi.
* Pembuat keputusan pemakzulan: Jika seorang pejabat publik dalam posisi tinggi, seperti presiden, melanggar Konstitusi dan undang-undang, ia dapat mengundurkan diri dari jabatannya.
* Pembubaran partai politik: Partai politik yang melanggar tujuan atau anggaran dasar partai politik dapat dibubarkan.
* Perselisihan kompetensi antara lembaga-lembaga negara, antara lembaga negara dan pemerintah daerah, dan antara pemerintah daerah: Mahkamah Konstitusi memainkan peran dalam memecahkan kasus sengketa antara lembaga nasional,  badan otonomi daerah, dan entitas otonomi daerah.
* Banding terhadap konstitusional.
 
== Referensi ==