Zakiah Daradjat: Perbedaan antara revisi

Setelah menyelesaikan pendidikan doktor di [[Mesir]] pada 1964, Zakiah membagi waktu bekerja dan membuka praktik konsultasi psikologi. Ia pernah dipercaya sebagai Direktur Pendidikan Agama dan Direktur Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, bertanggung jawab atas kebijakan dan eksistensi lembaga-lembaga pendidikan Islam. Ia duduk di [[Dewan Pertimbangan Agung]] periode 1983–1988, satu-satunya perempuan dalam keanggotaan DPA. Pada saat yang sama, ia adalah anggota [[Dewan Riset Nasional]] dan mengurusi bidang masalah keluarga dan anak pada [[Majelis Ulama Indonesia]] (MUI) di bawah kepimpinan [[Hasan Basri]].

Pada 1977, ia dipromosikan untuk menjabat sebagai Direktur Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam sampai Maret 1984.{{sfn|Jajat Burhanuddin|2002|pp=146–154}}{{sfn|Jajat Burhanuddin|2002|pp=161}} Sejjalan dengan pembenahan internal Departemen Agamaoleh pemerintah Orde Baru, Zakiah memimpin pengembangan dan pembaruan dalam bidang pendidikan Islam. Salah satu gagasannya adalah kebijakan pembaruan madrasah dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri (Menteri Agama, [[Daftar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia|Mendikbud]], dan [[Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia|Mendagri]]) pada tahun 1975. SKB ini muncul sebagai salah satu solusi terhadap kemlut yang terjadi antara Depdikbud dengan Depag berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan satu atap. <!--Depdikbud melihat bahwa yang memiliki otoritas dan kapabilitas untuk menyelenggarakan pendidikan secara profesional adalah Depdikbud. Berbagai lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Depag harus diserahkan pengelolaannya kepada Depdikbud. Upaya ini perlu dilakukan demi menjaga kesinambungan dan peningkatan kualitas pendidikan. Kenyataan menunjukkan bahwaembaga pendidikan agama yang berada di bawah naungan Departemen nasibnya amat memprihatinkan, mutu lulusannya rendah, tidak dapat melanjutkan ke universitas yang bermutu seperti UI, ITB, UGM, IPB, dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa Departemen Agama tidak memiliki kemampuan profesional untuk menyelenggarakan pendidikan. Sikap yang demikian tidak dapat diterima oleh Departemen Agama dengan beberapa pertimbangan. Pertama, penyelenggaraan pendidikan agama bukan hanya ingin menghasilkan orang yang berpengetahuan agama tanpa diamalkan (Islamolog), melainkan juga orang yang berjiwa agama dan mengamalkannya dengan baik. Tugas yang demikian itu tidak dapat diserahkan kepada orang-orang yang bukan kelompok yang memahami dan menghayati serta mengamalkan agama. Kedua, peningkatan mutu pendidikan yang berada di bawah naungan Depag dapat dilakukan tidak mesti dengan menyerahkan pengelolaan lembaga pendidikan agama tersebut kepada Depdikbud, melainkan dengan cara mengakreditasi dan memperbarui berbagai aspek yang terkait dengan pendidikan, termasuk di dalamnya pembaruan kurikulum. Tarik-menarik antara dua kepentingan dari Departemen Agama dengan Departemen Pendidikan Nasional tersebut akhirnya diselesaikan melalui SKB Tiga Menteri.-->