Pengeboman Surabaya (2018): Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
k ←Suntingan 180.251.58.197 (bicara) dibatalkan ke versi terakhir oleh Muhammad Fiqri Ashari Tag: Pengembalian |
Anantagita (bicara | kontrib) saltik |
||
Baris 42:
== Latar belakang ==
Diperkirakan pada tahun 2017 sekitar seratusan warga negara Indonesia pergi ke [[Suriah]] atau [[Irak]] untuk bergabung dengan pasukan [[Negara Islam Irak dan Syam]] sebelum mereka kembali.<ref>{{cite news|last1=Topsfield|first1=Jewel|title=Terror in Indonesia: the threat posed by returning Islamic State fighters|url=https://www.smh.com.au/world/terror-in-indonesia-the-threat-posed-by-returning-islamic-state-fighters-20170915-gyi11p.html|accessdate=13 May 2018|work=The Sydney Morning Herald|date=21 September 2017}}</ref>
Pada tahun 2016, [[Presiden Indonesia|Presiden]] [[Joko Widodo]] meminta perpepatan revisi kembali Undang-Undang Antiterorisme yang diteribitkan tahun 2003 dan direvisi pertama tahun 2013 lalu. Jokowi mempertanyakan efektivitas peraturan yang menyebabkan pemerintah secara hukum tidak dapat menangkap pelaku serangan Thamrin secara dini.<ref>{{cite news|title=Presiden Jokowi ajak lembaga negara revisi UU terorisme |url=http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/01/160118_indonesia_wacana_revisi_uu_terorisme|accessdate=13 May 2018|work=BBC Indonesia|date=19 January 2016|language=id}}</ref> Revisi yang dihadapi perlawanan, dengan kritik yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut akan mengizinkan penangkapan sewenang-wenang.<ref>{{cite news|last1=Padden|first1=Brian|title=Indonesian Terrorism Law Reform Still Faces Opposition|url=https://www.voanews.com/a/indonesian-terrorism-law-reform-still-faces-opposition/3155695.html|accessdate=13 May 2018|work=VOA}}</ref> Kemudian, kelompok kontra muncul dari kelompok-kelompok hak asasi manusia yang berargumen bahwa keterlibatan [[Tentara Nasional Indonesia]] dalam RUU akan menempatkan angkatan bersenjata dalam peran penegakan hukum.<ref>{{cite news|title=Pegiat HAM tolak 'pelibatan langsung TNI' dalam menindak terorisme|url=http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-40104073|accessdate=13 May 2018|work=BBC News Indonesia|date=1 June 2017|language=id}}</ref> Tanpa menghiraukan kelompk kontra tersebut, RUU itu terus berlanjut meskipun ditunda pada akhir Februari karena masalah keterlibatan militer dalam penanggulangan terorisme dan perdebatan definisi hukum terorisme.<ref>{{cite news|title=Revisions to Indonesia's anti-terror law put on hold while government considers legal definition of terrorism|url=https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/revisions-to-indonesias-anti-terror-law-put-on-hold-while-government-considers-legal|accessdate=13 May 2018|work=The Straits Times|date=1 March 2018|language=en}}</ref>
| |||