Prosedur legislasi Uni Eropa: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
kTidak ada ringkasan suntingan Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan aplikasi seluler |
kTidak ada ringkasan suntingan Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan aplikasi seluler |
||
Baris 43:
== Prosedur legislatif biasa ==
Prosedur ini ditetapkan dalam Pasal 249 Perjanjian Lisboa, Dewan dan Parlemen Eropa berbagi kekuasaan legislatif.{{sfnp|USDA|2018}} Prosedur legislatif biasa (''{{lang|en|ordinary legislative procedure}}'') menempatkan Parlemen Eropa dan Dewan UE dalam bobot yang sama dalam berbagai bidang (misalnya, tata kelola [[ekonomi]], [[imigrasi]], [[energi]], [[transportasi]], [[lingkungan hidup]] dan [[perlindungan konsumen]]). Prosedur legislatif biasa dijadikan prosedur legislatif yang utama dalam sistem pengambilan keputusan UE.{{sfnp|European Parliament|n.d.}}
Prosedur legislasi biasa didasarkan pada [[prinsip]] paritas antara Parlemen Eropa yang dipilih secara langsung mewakili rakyat UE, dengan Dewan yang mewakili pemerintah-pemerintah negara anggota. Atas dasar rancangan ([[proposal]]) dari Komisi, kedua ''{{lang|en|co-legislator}}'' mengadopsi undang-undang bersama. Tak satu pun masing-masing dari mereka dapat mengadopsi undang-undang tanpa persetujuan yang lain, dan kedua ''{{lang|en|co-legislator}}'' tersebut harus menyetujui naskah yang sama. Kesepakatan dapat dicapai pada masing-masing dari tiga kemungkinan pembacaan di bawah prosedur legislatif biasa. Jika rancangan legislatif ditolak pada setiap tahapan prosedur, atau Parlemen dan Dewan tidak dapat mencapai kompromi, rancangan tidak dapat diadopsi dan prosedurnya dianggap berakhir.{{sfnp|European Parliament|2017a|p=1}}
Prosesnya sebagai berikut:{{sfnp|European Union|2014|p=5-7}}
* Prosedur dimulai dari Komisi. Ketika mempertimbangkan untuk melayangkan rancangan (proposal) undang-undang, Komisi terlebih dahulu mengundang dan meminta pandangan tentang suatu topik dari pemerintah, bisnis, organisasi masyarakat sipil dan individu. Pendapat-pendapat tersebut sebagai umpan balik dalam rancangan Komisi yang disajikan kepada Dewan dan Parlemen. Rancangan tersebut dapat juga dibuat atas permintaan Dewan, Dewan Eropa, Parlemen, atau warga Eropa, atau mungkin juga atas inisiatif Komisi sendiri. Komisi Eropa juga harus melaksanakan "evaluasi dampak" untuk setiap inisiatif baru yang mungkin memiliki dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan yang signifikan.{{sfnp|USDA|2018}}
Baris 52 ⟶ 56:
===Trilog===
Negosiasi antarinstitusional telah menjadi praktik standar untuk mengadopsi undang-undang UE. Negosiaasi ini memungkinkan para anggota dewan legislatif untuk mencapai kesepakatan pada setiap tahap prosedur legislatif. Untuk Parlemen, kerangka umum untuk melakukan negosiasi diatur dalam Aturan Prosedur (''{{lang|en|Rule of Procedure}}'').{{sfnp|European Parliament|
Negosiasi antara lembaga-lembaga dalam membahas rancangan legislatif umumnya mengambil bentuk pertemuan tripartit (trilog) antara Parlemen, Dewan dan Komisi. Untuk berkas-berkas yang diserahkan, masing-masing lembaga menunjuk negosiatornya dan mendefinisikan mandat perundingannya. Trilog dapat diorganisasikan pada setiap tahap prosedur legislatif (pembacaan pertama, kedua atau ketiga). Setiap kesepakatan sementara yang dicapai dalam trilog sifatnya informal dan oleh karenanya harus disetujui melalui prosedur formal yang berlaku di masing-masing lembaga tersebut. Di Parlemen, naskah kesepakatan sementara harus disetujui melalui pemungutan suara di komite setelah dikonfirmasi dalam pleno.{{sfnp|European Parliament|
== Prosedur legislatif khusus ==
| |||