Kebijakan Pertanian Bersama: Perbedaan antara revisi

Selain fenomena surplus pangan di masa lalu, mekanisme subsidi kebijakan ini juga dianggap menyebabkan munculnya berbagai intrik dan penipuan. Adanya perbedaan harga antara Uni Eropa dan harga global yang ditutupi melalui kompensasi justru dianggap menggoda petani yang tidak jujur untuk melakukan kejahatan terorganisir.{{sfnp|Kostić|Simonović|p=1370|Kostić|2016}} Jenis penipuan dalam Kebijakan Pertanian Bersama biasanya terkait manipulasi sasaran dan prosedur, termasuk memberikan pernyataan palsu agar mendapatkan [[subsidi ekspor]] yang lebih tinggi dengan memalsukan kualitas atau jenis barang, juga permintaan pembayaran subsidi pada produk yang tidak ada.{{sfnp|Sertöz|2014|p=223|ps=: Sudah diterima secara luas bahwa seluruh kompleksitas ''CAP'' menyebabkan munculnya penipuan dan menciptakan kesulitan untuk mendeteksi tingkat penipuan yang sebenarnya.|loc=-}} Telah diterima secara luas bahwa kompleksitas Kebijakan Pertanian Bersama telah menyebabkan penipuan dan menciptakan kesulitan dalam mendeteksi tingkat penipuan yang sebenarnya.

Kebijakan Pertanian Bersama dirancang dengan tujuan untuk membantu para petani Uni Eropa, di sisi lain beberapa instrumennya juga mendistorsi pasar dan merugikan [[Negara berkembang|negara-negara berkembang]]. Kebijakan ini mempengaruhi harga Uni Eropa dan pengaruh ini ditransmisikan ke harga dunia kemudian mempengaruhi negara-negara berkembang dengan beragam dampak,{{sfnp|Cantore|Page|Velde|2011}} menyebabkan distorsi harga global produk-produk pertanian, memperkeruh hubungan antara UEUni danEropa dengan mitra dagang utamanya, dan berkontribusi pada citra Uni Eropa dalam penciptaan [[proteksionisme]].{{sfnp|Kostić|Simonović|p=1371|Kostić|2016}}{{sfnp|Boysen|Jensen|Matthews|2014|p=2|ps=: Simulasi model menunjukkan bahwa ''CAP'' di masa lalu mendistorsi tingkat dan volatilitas harga pasar dunia hingga merugikan petani di negara berkembang dengan dampak yang beragam.}} Jika Uni Eropa (sebagai pengekspor produk pertanian terbesar dunia) meningkatkan ekspornya, maka harga-harga di pasar dunia dan di negara-negara berkembang akan jatuh, sehingga merusak daya saing dan produk-produk lokal.{{sfnp|Rudloff|Brüntrup|2018|p=1}}

Perlindungan yang diberikan oleh Kebijakan Pertanian Bersama memiliki kecenderungan untuk menekan harga dunia. Penggunaan [[Subsidi ekspor|subsidi ekspornya]] memungkinkan surplus untuk dibuang (''{{lang|en|dumped}}'') dengan harga rendah di pasar negara-negara berkembang dan menyebabkan destabilisasi harga pasar dunia. Hambatan impor ke Uni Eropa juga dianggap merugikan bagi petani-petani non Uni Eropa.{{sfnp|Sertöz|2014|p=226}}{{sfnp|Sævarsson|2011|p=25|ps=: Negara-negara dunia ketiga yang cocok untuk pertanian kalah, harus berurusan dengan subsidi ekspor dan tarif impor ke UE}} Hambatan ini membatasi kemungkinanpeluang bagi negara-negara berkembang untuk memperluas ekspor pertanian dan pangsa pasar mereka.,{{sfnp|Matthews|2017|p=27}} Jugajuga mencegah eksportir negara berkembang yang bertarif rendah untuk menjual produknya ke pasar Uni Eropa kecuali di bawah pengaturan akses preferensial.{{sfnp|Boysen|Jensen|Matthews|2014|p=1-2}}{{sfnp|Boulanger|Jomini|Zhang|Costa|2010|p=15|ps=: Uni Eropa melindungi sektor pertanian dengan berbagai bea masuk - ''ad valorem'' dan tarif khusus, dan kuota tarif. Ketika diukur dalam ekuivalen tarif, proteksi pada pertanian dan pengolahan makanan lebih tinggi daripada untuk manufaktur}} Uni Eropa menetapkan tarif impor yang lebih tinggi dibanding tarif impor di negara-negara berkembang. Berbeda dengan negara maju seperti di Uni Eropa, negara berkembang tidak punya cukup dana untuk membiayai sektor pertaniannya dengan jumlah besar. Alih-alih memberikan bantuan pertanian, petani di beberapa negara berkembang malah dikenai pungutan oleh negara-negara maju tersebut. Di beberapa negara berkembang, aspek-aspek kunci produksi pertanian telah dihancurkan karena mereka tidak bisa bersaing dengan pangan murah yang diimpor dari luar.{{sfnp|Amaliyah|2009}} Kebijakan ini juga telah lama dikritik karena tidak koheren dengan tujuan kebijakan pembangunan Uni Eropa, yaitu pemberantasan kemiskinan dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Subsidi Eropa dinilai memiliki andil dalam peningkatan kemiskinan dan kerawanan pangan di negara-negara berkembang melalui ekspornya yang murah sehingga merusak prospek negara-negara berkembang, terutama bagi kaum muda di daerah pedesaan.{{sfnp|Boysen|Jensen|Matthews|2014|p=27|ps=: Komisi Eropa memberi pembelaan, “Dampak negatif yang paling banyak dikritik sebagian besar telah di atasi dalam reformasi-reformasi sebelumnya melalui ''decoupled payment'' dan penghapusan subsidi ekspor secara bertahap, dampak reformasi ''CAP'' saat ini untuk pembangunan tidak kentara. ''CAP'' lebih berorientasi pasar, sehingga mengurangi potensi dampak negatifnya di pasar dunia. Oleh karena itu kritik masa lalu tentang efek negatif pada keamanan pangan global tidak lagi relevan.”}}{{sfnp|Rudloff|Brüntrup|2018|p=1}} Kritik lainnya adalah kebijakan ini juga dituduhdianggap berkontribusi terhadap [[Pengawahutanan|deforestasi]] dan praktik-praktik yang merusak lingkungan di negara berkembang.{{sfnp|Matthews|2017|p=2}}

Kebijakan Pertanian Bersama juga menyebabkan terciptanya ketergantungan ekonomi dan kenaikan harga lahan pertanian,{{sfnp|Sertöz|2014|p=226|ps=: Karena adanya ''CAP'', harga tanah meningkat dan menyebabkan peningkatan biaya operasional pertanian. Selain itu, harga tanah yang tinggi juga mempersulit para petani untuk mengembangkan usaha mereka. Subsidi produksi dikapitalisasi ke dalam nilai lahan dan sewa, sebagai hasilnya petani penyewa memperoleh lebih sedikit manfaat dari ''CAP''.|loc=''Land Price''}} juga tidak mengurangi kesenjangan antara pendapatan petani yang kaya dan miskin. Pembagian subsidi pertanian juga didistribusikan secara tidak merata dan kekayaan terakumulasi hanya di daerah-daerah tertentu.{{sfnp|Sertöz|2014|p=227|loc=''Social Impact''}} Petani kecil yang menyumbang sekitar 40% dari pertanian Uni Eropa hanya menerima 8% dari subsidi yang diberikan, sebagian besarnya diberikan untuk pertanian besar.{{sfnp|Jeffery|2003}} Pembayaran langsung (''{{lang|en|direct payment}}'') yang berbasis lahan berarti petani kecil hanya menerima dukunganbantuan terbatas, sementara usaha besar dan pemilik tanah menerima subsidi yang lebih besar.{{sfnp|White|2017}} Dikatakan bahwajuga sebagian besar pengeluaran Kebijakan Pertanian Bersama tidak menguntungkan petani sama sekali. Keluarga berpenghasilan rendah rusak oleh rezim subsidi dan penyimpanan makanan yang tidak diinginkan.{{sfnp|Sertöz|2014|p=228}} Kebijakan pembayaran langsung (''{{Lang|en|directyang payment}}'')tujuannya untuk mendukungmembantu pendapatan pertanian berpenghasilan rendah juga dinilai kurang efektif, karena masalah rendahnya penghasilan petani dan kemiskinan di pedesaan dianggap paling baik ditangani oleh dukungan dan kebijakan kesejahteraan sosial, bukan oleh kebijakan pertanian.{{sfnp|Matthews|2016}}

Kesenjangan lainnya ialah distribusi bantuan yang tidak merata di antara para petani, wilayah dan negara anggota. Beberapa negara anggota Uni Eropa memiliki sektor pertanian yang lebih besar daripada yang lain, terutama [[Perancis]] dan [[Spanyol]], sehingga menerima lebih banyak dana di bawah Kebijakan Pertanian Bersama.{{sfnp|Zahrnt|2009}} Para petani di negara-negara dengan sektor pertanian yang produktif, seperti [[Denmark]], [[Perancis|Prancis]], dan [[Belanda]], sangat diuntungkan oleh mekanisasi dan intensifikasi produksi, sedangkan rekan-rekan mereka di negara-negara yang kurang produktif, seperti [[Yunani]], [[Italia]] dan [[Portugal]], tetap relatif miskin.{{sfnp|Kostić|Simonović|p=1370|Kostić|2016}} Juga terdapat kesenjangan antara jumlah yang dibayarkan per hektar antara negara anggota baru dan lama. Jumlah rata-rata yang dibayarkan pada umumnya lebih tinggi di negara-negara di bagian Barat yang masuk Uni Eropa sebelum 2004.{{sfnp|Teffer|2018}} Namun setelah Reformasi 2013 kesenjangan-kesenjangan ini dilaporkan sudah mulai berkurang dengan memberlakukan sistem baru pembayaran langsung.{{sfnp|Espinosa|Louhichi|Perni|Ciaian|2017|p=2|ps=: Capaian penting dari reformasi ''CAP'' 2013 adalah konvergensi internal dalam pembayaran langsung (''DP'') di negara anggota. Reformasi 2013 mengurangi kesenjangan ''DP'' yang diukur dengan koefisien Gini dari 0,581 menjadi 0,561. }}{{sfnp|World Bank|2017|p=8}}