Hukum Uni Eropa: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Tidak ada ringkasan suntingan |
|||
Baris 355:
Dengan amandemen pada Pasal 51 Statuta Mahkamah Pengadilan yang menyimpan yurisdiksi bagi tindakan, yang didasarkan pada Perjanjian EC Pasal 230 dan 232, yang dibawa oleh negara anggota terhadap [[Parlemen Eropa]] dan/atau terhadap Dewan (dengan pengecualian dari apa yang didengar CFI) atau oleh satu lembaga EC yang melawan lembaga-lembaga lainnya.{{sfn|Alexander|2009|p=5}}{{sfn|European Commission|2004b}} Akibatnya, CFI kini memiliki kewenangan mendengar tindakan langsung yang dibawa oleh orang-orang secara alamiah atau secara hukum, berdasarkan Perjanjian EC Pasal 230 dan 232, yang meliputi: tindakan-tindakan yang dibawa negara anggota terhadap Komisi; tindakan-tindakan yang dibawa negara-negara anggota terhadap Dewan di bidang bantuan negara dan ''anti-dumping'', serta perlwanan terhadap implementasi akta-akta tersebut; tindakan pengrusakan; tindakan berdasarkan kontrak yang memberikan kewenangan (yurisdiksi) CFI; serta tindakan yang berkaitan dengan merek dagang Komunitas. Namun, pada satu titik hukum, uji banding tersebut bertentangan dengan putusan CFI ke [[Mahkamah Eropa]].{{sfn|Alexander|2009|p=5}} Sementara Perjanjian EC Pasal 225(3), yang disisipkan oleh [[Perjanjian Nice]], menetapkan CFI supaya mendengar pendahuluan yang dibentuk agak terlambat sebagai kelompok sementara dalam membahas berbagai hal terkait dengan Pengadilan Komunitas.{{sfn|Alexander|2009|p=7}} Divisi-divisi di antara kelompok hanya mengubah hal-hal yang paling sederhana. Reformasi Perjanjian Konstitusi pada bagian lain memiliki dampak bagi [[pengujian yudisial]]. Misalnya, pada [[Perjanjian Lisboa (2007)|Perjanjian Lisboa]] yang telah memasukkan banyak amandemen pada Perjanjian Konstitusi yang kini terbengkalai, termasuk yang berkaitan dengan [[pengujian yudisial]].{{sfn|Alexander|2009|p=7}}<ref><span class="plainlinks">[http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%206655%202008%20INIT TEU dan TFEU, Dokumen Dewan 6655/08, 15 April 2008]</span></ref>
=== Prinsip dasar
=== Hak asasi manusia ===
{{further information|Prinsip dasar hukum Uni Eropa|Piagam Hak Asasi Uni Eropa|Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia|Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia}}
Pada mulanya, penegakan hak asasi manusia (HAM) tidak dianggap terkait dengan Komunitas Eropa yang lebih berlandaskan pada pertimbangan-pertimbangan ekonomi, sehingga segala hal di Eropa yang berkaitan dengan HAM akan dirujuk ke [[Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa]]. Pengadilan ini sendiri tidak termasuk ke dalam kerangka Uni Eropa, tetapi merupakan bagian dari [[Majelis Eropa]], yang tugasnya adalah menerapkan [[Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia]] (ECHR). Walaupun begitu, ECJ secara bertahap mengakui perlunya mematuhi hak-hak dasar tertentu ketika menerapkan hukum Komunitas.{{sfn|Cairns|2002|p=89}} Perkara pertama ECJ yang berkaitan dengan [[hak asasi manusia]] adalah perkara ''Stauder v Ulm'', dan sejak itu ECJ mengakui ECHR sebagai sumber HAM utama secara hukum dan juga akan melarang undang-undang atau tindakan yang tidak sejalan dengan HAM.{{sfn|Cairns|2002|p=89}}
[[Undang-Undang Eropa Tunggal|UU Eropa Tunggal]] (SEA) merupakan instrumen Komunitas pertama yang memberikan pengakuan resmi terhadap ECHR, meskipun pernyataan tersebut hanya dimuat di bagian Pembukaan. Pada tanggal 7 Desember 2000, [[Piagam Hak Asasi Uni Eropa]] diproklamasikan oleh Presiden [[Parlemen Eropa]], [[Dewan Eropa]] dan Komisi Eropa.{{sfn|Cairns|2002|pp=89-90}} Piagam tersebut menetapkan hak-hak sipil dan politik yang dipetik dari ECHR, tradisi konstitusional bersama negara-negara anggota, dan hak warga negara yang sudah tercantum di dalam Perjanjian Komunitas.{{sfn|Cairns|2002|p=90}} Piagam ini juga berisi hak-hak ekonomi dan sosial yang terilhami dari Piagam Sosial Majelis Eropa, Piagam Hak Asasi Sosial Uni Eropa, serta undang-undang yang berasal dari Komunitas.{{sfn|Cairns|2002|p=90}} Semenjak ditetapkannya Perjanjian Lisbon, hak-hak yang terkandung di dalam Piagam Hak Asasi Uni Eropa diakui secara resmi oleh Uni Eropa dalam Pasal 6(1) TEU.{{sfn|Chalmers & Giorgio|2010|p=238}} Namun, piagam ini bukanlah sebuah dokumen konstitusi seperti halnya [[Deklarasi Hak-Hak]] di [[Amerika Serikat]].{{sfn|Chalmers & Giorgio|2010|p=238}}
▲Prinsip-prinsip umum [[hukum internasional]] meliputi hak-hak prosedural, kepemilikan Komisi, dan tersedianya akses terhadap dokumen.{{sfn|Cairns|2002|pp=91-93}} Sementara [[prinsip dasar hukum Uni Eropa]] merupakan prinsip-prinsip umum hukum yang diterapkan oleh [[Mahkamah Eropa]] dan pengadilan nasional dari negara-negara anggota ketika menentukan keabsahan tindakan legislatif dan administratif di dalam [[Uni Eropa]]. Prinsip-prinsip umum hukum Uni Eropa dapat berasal dari prinsip-prinsip umum hukum di berbagai negara anggota Uni Eropa, atau prinsip-prinsip umum yang ditemukan dalam [[hukum internasional]] atau hukum Uni Eropa. Pengadilan Eropa mengakui [[hak asasi manusia]], proporsionalitas, kepastian hukum, sama di hadapan hukum dan subsidiaritas sebagai [[prinsip dasar hukum Uni Eropa]]. Prinsip-prinsip umum hukum harus dibedakan dari aturan hukum sebagai prinsip yang lebih umum dan terbuka dalam arti prinsip-prinsip ini diterapkan pada perkara-perkara tertentu dengan hasil yang benar.{{sfn|Jans|2007|p=418}}
== Kebebasan bergerak ==
| |||