|
[[Berkas:Flag of Europe.svg|jmpl|ka|200px|Bendera Uni Eropa.]]
{{Politik Uni Eropa}}
Artikel ini berisi tentang sejarah hukum Uni Eropa pada masa sebelum ditandatanganinya [[Perjanjian Lisboa]]. '''Hukum Uni Eropa''' (sebelumnya disebut '''Hukum Komunitas Eropa''') adalah sekumpulan traktat dan perundang-undangan yang(misalnya dapatRegulasi berpengaruhdan Direktif) yang ber[[pengaruh langsung]] atau [[pengaruh tidak langsung|tidak langsung]] terhadap hukum negara anggota [[Uni Eropa]]. UntukTiga tujuansumber penyederhanaanhukum klasifikasiUni traktat-traktatEropa tersebut dapat dibagi menjadi sumberadalah hukum primer, sumber hukum sekunder, sumber eksternal, sumber pelengkap, dan sumber yang dihasilkan dari penafsiran hukum Komunitas oleh Mahkamah Eropasuplementer.{{sfn|Kaczorowska|2009|p=206}} Sumber primer utama hukum Uni Eropa adalah [[Daftar perjanjian Uni Eropa|Traktattraktat Pendirianpendirian Uni Eropa]]. Sumber sekunder meliputi [[Regulasiregulasi (Uni Eropa)|Regulasiregulasi]], [[Direktif (Uni Eropa)|Direktif]],dan [[Keputusandirektif (Uni Eropa)|keputusan,direktif]] [[Rekomendasi (Uni Eropa)|rekomendasi]], dan opini yang didasarkan pada traktat-traktat.{{sfn|European Commission|2018a}}{{sfn|EuropeanBadan Commission|2018b}}legislatif Lembaga utama yang membentuk struktur dasar [[Uni Eropa]] terdiri dari [[Parlemen Eropa]], dan [[Dewan Uni Eropa|Dewan]], [[Komisiyang Eropa]],dapat [[Mahkamahmembuat Eropa]]hukum dansekunder [[Mahkamahuntuk Auditmencapai Eropa]].{{sfn|Kaczorowska|2009|p=132}} Hukum Uni Eropa memiliki sistem hukum ''sui generis'',tujuan yang berbedaditetapkan dengandalam hukumtraktat. yangSementara dikembangkan perjanjian internasional lainnyaitu, sehinggasumber tidaksuplementer bersifatHukum hukumEropa nasionalmeliputi ataukeputusan federal;Mahkamah denganEropa hubungandalam spesifik antarakasus, [[hukum nasionalinternasional]], dan hukum yang berasal dari [[Daftarasas perjanjianumum Uni Eropa|Perjanjian Pendirian]]hukum Uni Eropa.{{sfn|Cairns|2002|p=10}} Hukum Uni Eropa diterapkan oleh pengadilan-pengadilan negara anggota, di mana [[Mahkamah Eropa]] merupakan pengadilan tertinggi yang dapat menafsirkan Hukum Eropa.{{sfn|Kaczorowska|2009|p=170}}
Hukum Uni Eropa diterapkan oleh pengadilan-pengadilan negara anggota. [[Mahkamah Eropa]] merupakan pengadilan tertinggi yang dapat menafsirkan Hukum Eropa.
Pada perkara [[Van Gend en Loos v Nederlandse Administratie der Belastingen|''Van Gend en Loos'']], [[Mahkamah Eropa]] menyatakan bahwa hukum Eropa tidak hanya menimbulkan kewajiban bagi negara-negara [[Uni Eropa]], tetapi juga hak bagi individu,{{sfn|European Commission|2018c}} di mana Komunitas merupakan 'tatanan hukum baru dari hukum internasional' yang memberikan hak dan kewajiban pada individu, serta pada negara anggota yang berpartisipasi, tanpa perlu menerapkan undang-undang, dan pengadilan nasional harus melindungi hak-hak tersebut.{{sfn|Davies|2003|pp=47-48}} Sementara pada perkara [[Costa v ENEL|''Costa v ENEL'']], [[Mahkamah Eropa]] juga menekankan bahwa bila terjadi konflik antara hukum negara anggota dengan hukum Uni Eropa, maka hukum Uni Eropa lebih unggul. Sehingga, negara anggota harus menghapuskan hukum nasional yang tidak sesuai dengan hukum Uni Eropa.{{sfn|Klaus-Dieter|2000|p=22}}{{sfn|Klaus-Dieter|2000|p=22-24}}
Dalam kasus [[Van Gend en Loos v Nederlandse Administratie der Belastingen]], Mahkamah Eropa menyatakan bahwa
{{TOC limit|3}}
{{cquote2|Komunitas [Eropa] mendirikan tatanan hukum internasional yang baru dan untuk itu negara-negara [anggota] telah membatasi kedaulatannya, walaupun hanya dalam beberapa bidang dan subjek yang tidak hanya meliputi negara anggota tetapi juga warga negaranya.}}
Dalam kasus [[Costa v ENEL]], Mahkamah Eropa juga menekankan bahwa bila terjadi konflik antara hukum negara anggota dengan hukum Uni Eropa, maka hukum Uni Eropa lebih unggul. Akibatnya, negara anggota harus menghapuskan hukum nasional yang tidak sesuai dengan hukum Uni Eropa.
== SejarahHak asasi manusia ==
{{main article|Sejarah Uni Eropa|Integrasi Eropa|Perluasan Uni Eropa}}
[[File:Europa Blaue.png|thumb|left|400px|Gagasan [[integrasi Eropa]] tentang pembangunan manusia dan [[perdamaian]] dapat ditelusuri hingga [[Abad Pertengahan]].]]
Penyatuan Eropa dapat ditelusuri kembali hingga masa-masa [[Kekaisaran Romawi]] yang merupakan representasi kekuasaan [[Eropa]] di masa kini. Setelah jatuhnya Romawi di tahun 476 M, [[Karel yang Agung]] berusaha mendirikan ulang struktur besar tersebut di abad ke-9 dengan membangun [[Kekaisaran Romawi Suci]], yang berdiri hingga tahun 1806. Kekaisaran ini mencakup [[Eropa Barat]] dan [[Eropa Tengah]].{{sfn|Cairns|2002|p=13}} Lalu, pemikiran tentang [[negara bangsa]] tumbuh dan menyebar di abad ke-19. Di akhir tahun 1930-an, [[Winston Churchill]] khawatir dengan ancaman [[Fasisme]] [[Jerman]] yang berkuasa hampir di seluruh Eropa, dan mengajukan [[Federalisme|penyatuan federal]] antara [[Britania]] dan [[Prancis]] yang berdasarkan pada kewarganegaraan umum dan parlemen bersama.{{sfn|Cairns|2002|p=13}}{{sfn|Hodges|1972|pp=44-45}} Pengajuan ini tidak pernah terealisasikan. Namun, pengajuan tersebut merupakan gagasan awal tentang [[Federalisme]] bagi benak negarawan Eropa. Periode [[Perang Dunia II|pasca perang]], setelah kekuatan sekutu meraih kemenangan melawan [[Nazisme]] di tahun 1945; Eropa sepenuhnya hancur, khususnya di bidang ekonomi.{{sfn|Cairns|2002|p=13}} Para pemimpin [[Eropa Barat]] berkoordinasi merekonstruksi negara-negara Eropa dengan berupaya mencari tatanan politik baru yang dapat menjamin keamanan negara-negara, serta memberi peluang keberhasilan pembangunan di masa depan.{{sfn|Europejskiportal|2018}} Di masa [[Perang Dingin]] awal, gagasan kerja sama Eropa didukung oleh [[Amerika Serikat]].{{sfn|Wiseinternational|2018}} Negara-negara Eropa mengambil inisiatif membentuk lembaga-lembaga umum, yang memungkinkan negara-negara Eropa supaya tidak berperang satu sama lain. Selain itu, [[George Marshall]], seorang tokoh politik [[Amerika Serikat]], menyusun rencana pemberian bantuan ekonomi bagi negara-negara Eropa.{{sfn|Cairns|2002|p=13}} Kemudian pada April 1948, Organisasi Kerja Sama Ekonomi Eropa (OEEC) didirikan dengan enam belas negara anggota, dan menyelenggarakan implementasi [[Rencana Marshall]]. Lembaga ini bertugas membantu pembangunan ekonomi bagi negara-negara yang terlibat konflik;{{sfn|Cairns|2002|p=13}}{{sfn|Wiseinternational|2018}} yang tidak termasuk dalam lingkup pengaruh [[Uni Soviet]]. Kemudian di tahun 1960, organisasi tersebut berganti nama menjadi [[Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi]] (OECD), di mana sebagian besar negara-negara Barat dan [[Jepang]] menjadi anggotanya.{{sfn|Wiseinternational|2018}} [[Perjanjian Brussel|Perjanjian Brussels 1948]] juga menyatukan kekuatan-kekuatan Eropa. Namun, di tahun berikutnya, perjanjian tersebut tergantikan dengan [[Pakta Pertahanan Atlantik Utara]] (NATO), yaitu sebuah organisasi penghubung bidang pertahanan [[Eropa Barat]] dengan bantuan militer [[Amerika Serikat]] dan [[Kanada]]. [[Jerman]] yang pada mulanya dikeluarkan dari organisasi, diizinkan bergabung kembali di tahun 1955. [[Majelis Eropa]] (CoE) kemudian didirikan di tahun 1949, dengan tujuan mencapai kerja sama di bidang [[budaya]], [[politik]], [[hukum]] dan [[sosial]].{{sfn|Cairns|2002|p=13}}
Meskipun OECD dan NATO berkontribusi besar terhadap unifikasi Eropa, tetapi bagaimana pun, kedua organisasi tersebut merupakan organisasi yang bekerja antarpemerintah. Oleh kareanya, untuk memperkuat hubungan antara negara-negara Eropa lebih jauh, [[Robert Schuman]], seorang Menteri Luar Negeri Prancis, mengusulkan pembentukan sebuah organisasi independen yang memiliki otoritas atas pemerintahan negara anggota, pada dua kawasan industri utama, yaitu batu bara dan baja.{{sfn|Cairns|2002|p=14-15}} Penyatuan produksi batu bara dan baja, yang kemudian menjadi sumber semua kekuatan militer, diusulkan sebagai "fondasi konkret pertama atas federasi Eropa". Gagasan ini disampaikan oleh [[Robert Schuman]] dalam sebuah pidato pada 9 Mei 1950.{{sfn|McIver|2011|p=3}}{{sfn|Philpott|2016|p=1}} Kini, tanggal tersebut diperingati sebagai ‟[[Hari Eropa]]‟. Gagasan [[Robert Schuman|Schuman]] menyatakan bahwa jika negara-negara berbagi sumber daya dan saling membutuhkan satu sama lain perihal bahan pokok mereka, maka kecenderungan berperang satu sama lain akan berkurang.{{sfn|McIver|2011|p=3}} Pada mulanya, rencana tersebut hanya melibatkan [[Prancis]] dan [[Jerman]], tetapi kemudian negara-negara Eropa lainnya ikut bergabung.{{sfn|Cairns|2002|p=14-15}}{{sfn|Wiseinternational|2018}} Kemudian [[Masyarakat Batu Bara dan Baja Eropa|Komunitas Batu Bara dan Baja Eropa]] (ECSC) dibentuk dan [[Perjanjian Paris (1951)|Perjanjian Komunitas Batu Bara dan Baja Eropa]] (TECSC) ditandatangani di [[Paris]] pada 18 April 1951.{{sfn|Europejskiportal|2018}}{{sfn|McIver|2011|p=3}} Keenam negara anggota pendiri [[Masyarakat Batu Bara dan Baja Eropa|Komunitas Batu Bara dan Baja Eropa]] tersebut terdiri dari negara-negara [[Benelux]], [[Italia]], [[Prancis]], dan [[Jerman Barat]]. Perjanjian ini membentuk pasar umum batu bara dan baja, yang diawasi oleh Otoritas Tinggi, yaitu sebuah badan independen supranasional negara-negara anggota yang terdiri dari pegawai negeri internasional, yang memiliki kekuatan besar dalam menentukan kondisi produksi dan harga batu bara dan baja, dengan kegiatan pertama yang dimulai di tahun 1952.{{sfn|Cairns|2002|p=14-15}}{{sfn|Damian|Giorgio|2010|p=9}} Pembentukan ECSC pada intinya mendorong pengintensifan upaya [[integrasi Eropa]].{{sfn|Europejskiportal|2018}}
Di tahun 1950, selama negosiasi [[Perjanjian Paris (1951)|Perjanjian Paris]], [[Perang Korea]] dimulai. [[Amerika Serikat]] terancam dengan Pemerintahan [[Stalin]], [[Uni Soviet]] dan menekan persenjataan [[Jerman]], serta keanggotaannya di dalam [[Pakta Pertahanan Atlantik Utara|NATO]].{{sfn|Damian|Giorgio|2010|p=11}}{{sfn|Schwartz|1986|p=369}} [[Perang Korea]] mendorong upaya pembentukan pasukan khusus Eropa di antara negara-negara anggota ECSC.{{sfn|Cairns|2002|p=15}} Kemudian pada 27 Mei 1952, keenam negara ini membentuk dua komunitas baru, yaitu [[Komunitas Pertahanan Eropa]] (EDC) dan [[Masyarakat Politik Eropa]] (EPC). Tugas utama [[Komunitas Pertahanan Eropa]] (EDC) adalah mengkoordinasikan kebijakan luar negeri negara-negara [[Eropa Barat]] dan membangun pasar bersama, sementara [[Masyarakat Politik Eropa]] (EPC) bertujuan menciptakan tentara Eropa bersama, yang terdiri dari kontingen militer yang berasal dari negara-negara tertentu, serta mengatur markas bersama tentara Eropa.{{sfn|Europejskiportal|2018}} Kemudian di tahun 1954, [[Uni Eropa Barat]] (WEU) didirikan, dengan tujuan kerja sama menuju terciptanya sistem keamanan bersama di negara-negara anggota ECSC.{{sfn|Europejskiportal|2018}} Namun, [[Uni Eropa Barat|WEU]] tidak memainkan peran penting, meskipun merevitalisasi saat-saat krisis kerja sama Eropa.{{sfn|Wiseinternational|2018}}
[[File:EU Roma Musei Capitolini hall.jpg|thumb|right|[[Perjanjian Roma]] ditandatangani di [[Museum Capitolini]], dan merupakan [[perjanjian internasional]] pertama yang mempertimbangkan integrasi sosial, ekonomi, dan politik pada bidang-bidang yang terbatas bagi [[negara bangsa]].]]
Meskipun ditandatangani oleh semua negara anggota, pada tahun 1954, [[Majelis Nasional Perancis|Majelis Nasional Prancis]] menahan ratifikasi Perjanjian [[Komunitas Pertahanan Eropa]], yang merupakan akibat penggabungan [[Spektrum politik kiri-kanan|politik kiri-kanan Prancis]], dan memunculkan pemikiran besar tentang masa depan kerja sama dan [[integrasi Eropa]].{{sfn|Cairns|2002|p=15}} Terlepas dari kegagalan EDC dan EPC, serta penyempitan proses integrasi ke bidang ekonomi, para pemimpin [[Eropa Barat]] kemudian mengusulkan pembentukan komunitas lain, dengan pendekatan berbeda dari konsep integrasi sektor ekonomi yang diadvokasi sebelumnya.{{sfn|Europejskiportal|2018}}
Di tahun 1955, pertemuan tingkat atas berlangsung di Messina, ([[Italia]]). Pertemuan tersebut menandai awal peluncuran kembali Eropa.{{sfn|Cairns|2002|p=15}} Menteri Luar Negeri Belanda, [[Johan Beyen]] mengusulkan [[Pasar Tunggal Eropa|Pasar Bersama Eropa]],{{sfn|Europejskiportal|2018}} yang merupakan integrasi ekonomi di antara negara-negara anggota.{{sfn|Cairns|2002|p=15}} Kemudian, komite antarpemerintah dibentuk, dan dipimpin oleh Menteri Luar Negeri [[Belgia]], [[Paul-Henri Spaak]], dengan laporan akhir tentang garis besar struktur kelembagaan dan bidang kebijakan utama organisasi. Laporan tersebut dimasukkan ke dalam rancangan perjanjian pembentukan [[Masyarakat Ekonomi Eropa]] (EEC),{{sfn|Cairns|2002|p=15}} yang kemudian ditandatangani di Roma pada 25 Maret 1957.{{sfn|Cairns|2002|p=15}} Pada saat yang sama, perjanjian fungsionalis terkait Perjanjian Euratom, ditandatangani.{{sfn|Cairns|2002|p=15}}{{sfn|McIver|2011|p=3}}
[[Perjanjian Roma]] berkontribusi pada penghapusan hambatan serta pembatasan secara bertahap yang memisahkan pasar dan ekonomi negara-negara [[Eropa Barat]]. Perjanjian ini memperkenalkan empat kebebasan pasar umum, yaitu kebebasan bergerak bagi individu, jasa, barang-barang, dan modal.{{sfn|Europejskiportal|2018}}{{sfn|McIver|2011|p=3}} Perjanjian pembentukan [[Masyarakat Ekonomi Eropa]] (EEC) membentuk struktur yang mirip dengan komunitas ECSC, yaitu lembaga eksekutif independen dalam bentuk Komisi dalam bentuk Menteri Dewan, dengan otoritas yudisial pada Mahkamah dan [[Parlemen Eropa]]. Wilayah utama pertama yang menjadi perhatian lembaga-lembaga tersebut adalah bidang [[pertanian]], yang di bahas pada pertemuan di Stresa, [[Italia]]. Pertemuan tersebut dihadiri oleh pejabat Komisi, perwakilan petani, dan pakar nasional, dengan hasil kerangka kerja [[Kebijakan Pertanian Bersama]].{{sfn|Cairns|2002|p=16}} Bersamaan dengan [[Perjanjian Roma]], sebuah lembaga yang bertanggung jawab atas ECSC, Euratom dan EEC dibentuk. Kemudian, [[Parlemen Eropa]] (terdiri dari 142 anggota) didirikan pada Maret 1958, dengan Schuman sebagai ketua pertama.{{sfn|Wiseinternational|2018}} Di tahun 1961, [[Britania Raya]], [[Denmark]], [[Irlandia]] dan [[Norwegia]] mengajukan permohonan keanggotaan, tetapi diveto di tahun 1963 oleh [[Charles de Gaulle]]. Spanyol juga mengajukan permohonan, tetapi ditolak karena masih dipimpin oleh [[Spanyol di bawah Francisco Franco|kediktatoran Franco]]. Di tahun yang sama, [[Mahkamah Eropa]] menyatakan bahwa Komunitas merupakan "tatanan hukum baru atas [[hukum internasional]]".{{sfn|European Commission|1963}}
[[Perjanjian Penggabungan]] mulai berlaku pada 1 Juli 1967, membentuk lembaga eksekutif tunggal, yaitu 'Masyarakat Eropa' (EC) atas organisasi ECSC, EEC dan Euratom.{{sfn|Wiseinternational|2018}} [[Perjanjian Penggabungan]] memudahkan keputusan yang koheren dan rasional pada bidang-bidang energi dan kebijakan industri. Secara geografis, setalah [[Perjanjian Penggabungan]] ditandatangani, kini Komisi berbasis di [[Brussels]], sementara Otoritas Tinggi ECSC sebelumnya berbasis di [[Luksemburg]].{{sfn|Cairns|2002|pp=16-17}} Kemudian, di tahun 1970-an, negara-negara anggota menyiapkan 'pengawas keuangan' Komunitas, atau Pengadilan Auditor (CoA). Di tahun berikutnya, [[Britania Raya]] dipimpin oleh [[Edward Heath]], yaitu seorang pendukung antusias integrasi Eropa.{{sfn|Cairns|2002|p=17}} Lalu, [[Britania Raya]], [[Denmark]], dan [[Irlandia]] bergabung sebagai anggota [[Masyarakat Ekonomi Eropa]] (EEC) di tahun 1973.{{sfn|McIver|2011|pp=3-4}}{{sfn|Wiseinternational|2018}}
[[File:EC-EU-enlargement animation.gif|thumb|250px|left|Uni Eropa berevolusi dari [[Masyarakat Batu Bara dan Baja Eropa]] yang pada mulanya terdiri dari enam negara anggota, menjadi sebuah komunitas dengan jumlah 28 negara anggota di tahun 2013.]]
Pada KTT Paris yang diadakan pada Desember 1974, Kepala Negara dan Pemerintahan Komunitas sepakat bertemu tiga kali dalam setahun sebagai [[Dewan Eropa]]. Kemudian, Pemerintah [[Norwegia]] berencana mengambil bagian dalam perluasan Komunitas pada gelombaang pertama ini, tetapi gagal karena referendum menolak keanggotaannya di dalam Komunitas.{{sfn|Cairns|2002|p=17}} Kemudian, pada Juni 1979, [[Parlemen Eropa]] dipilih oleh hak pilih universal langsung untuk pertama kalinya, sehingga memberikan legitimasi demokratis. Di tahun yang sama, Mekanisme Nilai Tukar Eropa mulai beroperasi, dan menjadi alat penstabil mata uang, sehingga memungkinkan penyatuan moneter.{{sfn|Cairns|2002|pp=17-18}}
Parlemen tumbuh menjadi 198 anggota, di mana pada Januari 1981, [[Yunani]] bergabung dengan [[Masyarakat Ekonomi Eropa|Komunitas]]. Kemudian, [[Spanyol]] serta [[Portugal]] berpartisipasi di tahun 1986, sehingga Parlemen terus tumbuh; dari 410 anggota (di tahun 1979) menjadi 518 anggota.{{sfn|Wiseinternational|2018}}
[[File:Thefalloftheberlinwall1989.JPG|thumb|[[Tembok Berlin]] menjadi simbol runtuhnya negara-negara [[Tirai Besi]] di tahun 1989 dan [[penyatuan kembali Jerman|penyatuan Jerman di tahun 1990]], memungkinkan [[Uni Eropa]] melakukan [[Perluasan Uni Eropa|perluasan]] lebih lanjut.]]
Perluasan bidang hukum substansial dan kelembagaan EEC diperluas dengan kerja sama Komunitas dalam kebijakan ekonomi dan sosial, perlindungan lingkungan, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi. [[Undang-Undang Eropa Tunggal]] (SEA) kemudian disepakati dan memengaruhi transformasi prosedur pengambilan keputusan di dalam Komunitas, dan memberikan peningkatan aktivitas pasar umum Eropa, serta kerja sama politik antara negara-negara anggota. UU Eropa Tunggal (SEA) merupakan perjanjian internasional yang berisi tentang kerangka kerja Komunitas Eropa yang memodifikasi [[Perjanjian Roma]]. Perubahan utama yang diperkenalkan oleh Komunitas atas dasar SEA dimulai pada 1 Januari 1993, dengan pembentukan [[Pasar Tunggal Eropa|Pasar Internal Uni Eropa]] di dalam Komunitas.{{sfn|Europejskiportal|2018}} Sementara aspek hukum pada perubahan perjanjian membentuk [[Komunitas Eropa]], di mana '[[Masyarakat Ekonomi Eropa]]' (EEC) diganti menjadi '[[Komunitas Eropa]]' (EC). Lingkup kerja ekonomi awal di antara negara-negara anggota Komunitas ditambahkan pada [[Perjanjian Uni Eropa]] (atau [[Perjanjian Maastricht]]) dengan Tiga Pilar utama yang meliputi: Aspek-aspek Pembentukan [[Uni Eropa]] (Pilar Pertama), [[Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Bersama]] (Pilar Kedua), serta Peradilan dan Urusan Dalam Negeri (Pilar Ketiga).{{sfn|Europejskiportal|2018}} [[Perjanjian Uni Eropa]] dipandang sebagai reformasi [[Perjanjian Roma]] yang paling komprehensif, yang menghasilkan jadwal yang jelas dalam kemajuan lebih lanjut menuju [[Persatuan Ekonomi dan Moneter Uni Eropa]] (EMU).{{sfn|Europejskiportal|2018}}
Perubahan [[Eropa Tengah]] dan [[Eropa Timur]], serta "[[Tembok Berlin#Runtuhnya Tembok Berlin|runtuhnya Tembok Berlin]]" dan [[penyatuan kembali Jerman]] pada 3 Oktober 1990 memaksa terjadinya reformasi besar-besaran di dalam [[Komunitas Eropa]]. Sehingga [[Uni Eropa]] dibentuk sebagai struktur kerja sama antarnegara yang sifatnya berbeda dengan perkara organisasi internasional tradisional. Dengan kata lain, [[Uni Eropa]] adalah organisasi internasional yang terus bertahap menuju integrasi penuh di bidang ekonomi, politik dan moneter bagi negara-negara [[Eropa Barat]].{{sfn|Europejskiportal|2018}}
<!--
Tujuan-tujuan pada [[Perjanjian Uni Eropa]] berisi tentang:{{sfn|Europejskiportal|2018}}
# Mempromosikan kemajuan ekonomi dan sosial dan tingkat pekerjaan yang tinggi, serta pembangunan yang seimbang dan berkelanjutan, khususnya melalui penciptaan suatu wilayah tanpa batas internal, melalui penguatan kohesi ekonomi dan sosial, serta pembentukan serikat ekonomi dan moneter, yang pada akhirnya membentuk mata uang tunggal.
# Menegaskan identitas di kancah internasional, khususnya melalui implementasi kebijakan luar negeri dan keamanan bersama termasuk kerangka progresif dari kebijakan pertahanan bersama, yang mengarah pada pembelaan bersama, sesuai dengan ketentuan Pasal.
# Memperkuat perlindungan hak dan kepentingan warga negara dari negara anggota melalui pengenalan kewarganegaraan anggota [[Uni Eropa]].
# Memelihara dan mengembangkan Uni Eropa di bidang kebebasan, keamanan dan keadilan, di mana hak bebas bergerak bagi individu dijamin bersama dengan langkah-langkah yang tepat; dengan kontrol perbatasan luar negeri, suaka, imigrasi dan pencegahan, serta pemberantasan kejahatan.
# Mempertahankan ''[[acquis communautaire]]'' secara penuh, dengan maksud mempertimbangkan sejauh mana kebijakan dan bentuk kerja sama yang diperkenalkan oleh perjanjian ini; yang mungkin perlu direvisi dengan tujuan memastikan efektivitas mekanisme dan institusi Komunitas.
-->Kemudian di tahun 1994, [[Uni Eropa]] dan [[Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa]] (EFTA) dengan tujuh anggota membentuk [[Wilayah Ekonomi Eropa]], dengan [[Pasar Tunggal Eropa|Pasar Tunggal]] atas sembilan belas negara. [[Uni Eropa]] menyelesaikan negosiasi keanggotaan dengan anggota EFTA yang tidak meratifikasi perjanjian aksesi di tahun 1995 seperti [[Austria]], [[Finlandia]], [[Norwegia]] . Kemudian [[Austria]], [[Finlandia]] dan [[Swedia]] bergabung dengan [[Uni Eropa]] pada 1 Januari 1995, dan [[Parlemen Eropa]] tumbuh menjadi 626 anggota.{{sfn|Wiseinternational|2018}}
[[Image:Santer Commission.jpg|thumb|Seluruh Komisi Santer mengundurkan diri dalam merespon laporan Komite Ahli Independen.]]
[[Perjanjian Uni Eropa]] membawa perubahan kelembagaan yang cukup besar, dengan pengaruh peningkatan status, serta kekuasaan [[Parlemen Eropa]]. Perkembangan penting berikutnya berupa [[Perjanjian Amsterdam]], yang disepakati pada Konferensi Antarpemerintah yang diadakan pada Juni 1997.{{sfn|Cairns|2002|p=19}} Perubahan besar dari perjanjian tersebut memperluas yurisdiksi [[Uni Eropa]] ke bidang kebijakan baru, dengan meningkatkan kekuatan [[Parlemen Eropa]], yang menjadikannya mitra legislatif penting Menteri Dewan; dan perubahan kelembagaan lainnya. Pada gilirannya, perjanjian ini menuntun pada sebuah laporan Komite Ahli Independen (Komisi Santer), yang didirikan oleh [[Parlemen Eropa]], tentang penipuan, salah urus dan nepotisme di dalam Komisi, yang mendorong pengunduran diri seluruh Komisi yang dipimpin oleh [[Jacques Santer]] di tahun 1999. Langkah ini didorong oleh keputusan [[Parlemen Eropa]], yang tidak memberi Komisi pembebasan di tahun anggaran 1996. Komisi baru, dipimpin oleh mantan Perdana Menteri Italia, [[Romano Prodi]], yang mulai menjabat pada September 1999.{{sfn|Cairns|2002|pp=19-20}} Namun, Konferensi Nice menandai satu kemajuan signifikan perluasan yuridiksi [[Uni Eropa]], dengan pengadopsian [[Piagam Hak Asasi Uni Eropa]]. Piagam hak-hak sipil dan politik ini berasal dari [[Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia]] (ECHR), dan dari tradisi konstitusional umum bagi negara-negara anggota.{{sfn|Cairns|2002|p=20}}
== Hukum konstitusional ==
{{further information|Hukum konstitusional|Federalisasi Uni Eropa}}
[[File:Hémycicle du Parlement européen (Bruxelles).JPG|thumb|right|400px|[[Parlemen Eropa]], yang dipilih oleh warga Uni Eropa, membuat undang-undang baru dengan [[Komisi Eropa|Komisi]] dan [[Dewan Uni Eropa|Dewan]].<ref> [https://en.wikisource.org/wiki/Consolidated_version_of_the_Treaty_on_the_Functioning_of_the_European_Union/Chapter_2:_Legal_acts_of_the_Union,_adoption_procedures_and_other_provisions#SECTION_2:_PROCEDURES_FOR_THE_ADOPTION_OF_ACTS_AND_OTHER_PROVISIONS TFEU, Pasal 293-294].</ref>]]
[[Uni Eropa]] secara tradisional seringkali menggunakan istilah "Komunitas" dan "Uni". Hal ini menjadikan Uni Eropa sulit diklasifikasikan, khususnya dengan melibatkan perbedaan antara hukum nasional (di mana individu dan korporasi merupakan subjek hukum yang termasuk di dalamnya) dan [[hukum internasional]] (dengan subjek yang terdiri dari negara berdaulat dan organisasi internasional), serta klasifikasi tradisi konstitusional Eropa dan Amerika yang berbeda.{{sfn|Schütze|2012|pp=47-79}} Dalam konteks tradisi Eropa, istilah federasi setara dengan [[Federalisasi Uni Eropa|negara federal yang berdaulat]] di dalam hukum internasional; sehingga Uni Eropa tidak dapat disebut federasi; setidaknya, bukan federasi tanpa kualifikasi. Namun demikian, dapat digambarkan dengan model federal atau federal alamiah; yang dianggap pantas sebagai [[Federalisme|uni negara-negara federal]], yaitu sebuah struktur konsep yang terletak antara [[konfederasi]] negara-negara dan negara federal.{{sfn|Law|2013|p=E104}} Mahkamah Konstitusi Jerman mengacu [[Uni Eropa]] sebagai <nowiki>"</nowiki>''Staatenverbund''<nowiki>"</nowiki>, yaitu struktur yang berada di antara <nowiki>"</nowiki>''[[Konfederasi|Staatenbund]]''<nowiki>"</nowiki> dan <nowiki>"</nowiki>''[[Bundesstaat]]''<nowiki>"</nowiki>(negara federal).{{sfn|Bundesverfassungsgericht|2009}}
Konstitusi Uni Eropa, sebagaimana asosiasi negara-negara tentunya memiliki tugas dan fungsi yang spesifik. Berbeda halnya dengan kebanyakan konstitusi negara anggota, konstitusi [[Uni Eropa]] tidak ditetapkan dalam dokumen konstitusional yang komprehensif, tetapi muncul dari keseluruhan aturan-aturan dan nilai-nilai fundamental yang dengannya memiliki sifat mengikat.{{sfn|Klaus-Dieter|2000|p=18}}{{efn|Pada 29 Mei 2005 [[Prancis]] menolak dokumen Konstitusi Euro di dalam [[Referendum Konstitusi Eropa Perancis 2005|referendum nasional]], kemudian diikuti oleh [[Belanda]] pada 1 Juni 2005, sehingga menghentikan proses [[ratifikasi]], yang akhirnya mengarah pada pengabaian Konstitusi Eropa. Namun, perwakilan negara-negara yang mempersiapkan keanggotaan Uni Eropa, seperti [[Bulgaria]] dan [[Rumania]], serta [[Turki]] yang akan bergabung dengan Komunitas, menandatangani Akta Akhir Konstitusi. Masing-masing Negara Anggota Uni Eropa memulai proses ratifikasi Konstitusi Euro. Perjanjian ini mencabut Perjanjian Komunitas Eropa dan Perjanjian Uni Eropa, serta semua dokumen mengubah dan melengkapi kontrak-kontrak perjanjian ini.{{sfn|Europejskiportal|2018}}}} Peraturan-peraturan Uni Eropa dapat ditemukan sebagian di dalam traktat-traktat atau instrumen hukum yang dihasilkan oleh [[Lembaga-lembaga Uni Eropa|lembaga-lembaga Komunitas Eropa]].{{sfn|Klaus-Dieter|2000|p=18}} Di negara anggota, tubuh politik ini dibentuk oleh dua prinsip utama, yaitu aturan hukum dan demokrasi. Semua kegiatan [[Uni Eropa]] harus setia pada persyaratan mendasar dari hukum dan demokrasi, sehingga memiliki legitimasi legal dan bersifat demokratis; baik pada elemen-elemen yang didirikan, struktur, kekuatan, cara kerja, posisi negara anggota dan lembaga-lembaganya, beserta posisi warga negaranya.{{sfn|Klaus-Dieter|2000|p=18}}
=== Traktat-traktat ===
{{main|Daftar perjanjian Uni Eropa}}
Traktat-traktat perjanjian [[Uni Eropa]] menetapkan tujuan Uni Eropa, aturan bagi [[lembaga-lembaga Uni Eropa]], bagaimana keputusan dibuat dan hubungan antara [[Uni Eropa]] dengan negara-negara anggotanya. Traktat-traktat ini dari waktu ke waktu diubah untuk mereformasi lembaga-lembaga Uni Eropa, serta memberinya wilayah tanggung jawab baru, yang memungkinkan negara-negara baru dapat bergabung dengan Uni Eropa. Traktat-traktat ini dinegosiasikan dan disepakati oleh semua negara [[Uni Eropa]], kemudian disahkan oleh parlemen setelah [[referendum]].{{sfn|European Commission|2018a}} Pada [[Perjanjian Uni Eropa]] (TEU) Pasal 5(2), "prinsip perundingan" mengatakan bahwa Uni Eropa tidak dapat melakukan apapun kecuali jika otoritas menghendakinya. Keterbatasan kompetensi dibangun oleh Dewan Peradilan Uni Eropa, dan dewan-dewan, serta Parlemen dari negara-negara anggota.{{sfn|Arnull|1990|pp=683-708}}
Untuk tujuan penyederhanaan klasifikasi sumber hukum Komunitas, traktat-traktat tersebut dibagi dengan tipologi sebagai berikut:{{sfn|Kaczorowska|2009|p=206}}
# Sumber hukum primer, yaitu sumber hukum yang terkandung di dalam [[Daftar perjanjian Uni Eropa|Perjanjian-Perjanjian Pendirian]]; sebagaimana yang telah diubah, protokol-protokol dan konvensi-konvensi yang dilekatkan, serta akta-akta aksesi negara anggota baru.
# Sumber hukum sekunder, yaitu akta sepihak yang diadopsi oleh lembaga-lembaga EC berdasarkan Perjanjian, seperti [[Regulasi (Uni Eropa)|Regulasi]], [[Direktif (Uni Eropa)|Direktif]] dan [[Keputusan (Uni Eropa)|Keputusan]].
# Sumber eksternal yang berasal dari perjanjian internasional antara Komunitas dengan negara ketiga.
# Sumber-sumber pelengkap, yang mencakup konvensi internasional yang disepakati antara negara-negara anggota, keputusan, kesepakatan, deklarasi, resolusi, dan sebagainya yang diadopsi oleh negara-negara anggota di luar kerangka Perjanjian, tetapi berlaku di antara negara-negara anggota tersebut, dan akta-akta yang diadopsi di bawah Pilar Kedua dan Ketiga.
# Sumber yang dihasilkan dari penafsiran hukum Komunitas oleh [[Mahkamah Eropa]], seperti prinsip-prinsip umum hukum Komunitas, termasuk perlindungan hak asasi manusia.
Tiga traktat utama atau Perjanjian Pendirian, terdiri dari: [[Perjanjian Paris (1951)|Perjanjian Paris]] yang mendirikan [[Masyarakat Batu Bara dan Baja Eropa]] (ECSC), yang mulai berlaku pada 23 Juli 1952 dengan jangka waktu 50 tahun, dan berakhir pada Juli 2002; [[Perjanjian Roma]] yang mendirikan [[Masyarakat Ekonomi Eropa]] (EEC), yang mulai berlaku pada 1 Januari 1958. Traktat ini dikenal sebagai Perjanjian EC, ditandatangani untuk waktu yang tidak terbatas; dan [[Perjanjian Roma]] yang membangun [[Komunitas Energi Atom Eropa]] (Euratom), ditandatangani untuk jangka waktu yang tidak terbatas.{{sfn|Kaczorowska|2009|p=206}}{{sfn|Tillotson|2003|p=67}}
==== Sumber hukum primer ====
{{further information|Perjanjian Maastricht|Perjanjian Roma}}
Dua sumber konstitusional utama Uni Eropa adalah [[Perjanjian Maastricht|Perjanjian Uni Eropa]] (TEU) dan [[Perjanjian Roma|Perjanjian Berfungsinya Uni Eropa]] (TFEU), yang disetujui oleh pemerintahan di seluruh negara anggota.{{sfn|Klaus-Dieter|2000|p=18}}{{efn|Selengkapnya, lihat Konvensi Wina 1969, Pasal 5 tentang aplikasi instrumen konstituen organisasi internasional.{{sfn|Klaus-Dieter|2000|p=18}}}} Kedua perjanjian tersebut menetapkan [[lembaga-lembaga Uni Eropa]] dapat membuat daftar kekuatan dan tanggung jawab masing-masing negara anggota, serta menjelaskan bidang-bidang apa saja yang [[Uni Eropa]] dapat buat undang-undangnya baik dalam bentuk [[Direktif (Uni Eropa)|Direktif]] atau [[Regulasi (Uni Eropa)|Regulasi]]. [[Komisi Eropa]] memiliki inisiatif dalam pengajuan undang-undang.{{sfn|Union|2012|p=12}}<ref> [https://en.wikisource.org/wiki/Consolidated_version_of_the_Treaty_on_European_Union/Title_III:_Provisions_on_the_Institutions#Article_17 TEU, Pasal 17]</ref> Di dalam [[prosedur legislasi Uni Eropa]], [[Dewan Uni Eropa|Dewan]] (menteri pemerintahan negara anggota) dan [[Parlemen Eropa]] (dipilih oleh warga negara), dapat membuat amandemen, serta harus memberikan perhatian supaya suatu undang-undang dapat disetujui.{{sfn|Union|2012|p=12}}<ref> [https://en.wikisource.org/wiki/Consolidated_version_of_the_Treaty_on_the_Functioning_of_the_European_Union/Chapter_2:_Legal_acts_of_the_Union,_adoption_procedures_and_other_provisions#SECTION_2:_PROCEDURES_FOR_THE_ADOPTION_OF_ACTS_AND_OTHER_PROVISIONS TFEU, Pasal 294]</ref>
* Pilar Pertama: [[Komunitas Eropa]]
Pilar Pertama terdiri dari tiga Komunitas Eropa (EEC, Euratom, ECSC) yang diperluas oleh [[Persatuan Ekonomi dan Moneter Uni Eropa|Persatuan Ekonomi dan Moneter]]. [[Komunitas Eropa]] merupakan penyatuan bertahap [[Masyarakat Batu Bara dan Baja Eropa|Masyarakat Batu bara dan Baja Eropa]] (ECSC), [[Komunitas Energi Atom Eropa]] (Euratom) dan [[Masyarakat Ekonomi Eropa]] (EEC).{{sfn|Tokar|2001|p=1}} Ketika Uni Eropa dibentuk, '[[Masyarakat Ekonomi Eropa]]' (EEC) berubah nama menjadi '[[Masyarakat Eropa|Komunitas Eropa]]' (EC).{{sfn|Klaus-Dieter|2000|pp=18-20}}
Area kebijakan yang menjadi tanggung jawab Komunitas meliputi: urusan ekonomi dan moneter (berpusat di sekitar mata uang tunggal Eropa, yaitu [[euro]]); [[pertanian]]; [[Kebijakan visa Kawasan Schengen|persyaratan visa]], suaka dan imigrasi; [[transportasi]]; [[perpajakan]]; [[pekerjaan]]; [[perdagangan]]; kesejahteraan sosial, [[pendidikan]] dan kesejahteraan pemuda; [[budaya]]; perlindungan dan kesehatan konsumen; jaringan trans-Eropa; [[industri]]; kohesi [[ekonomi]] dan [[sosial]]; penelitian dan teknologi; [[lingkungan]]; serta bantuan pembangunan.{{sfn|Klaus-Dieter|2000|pp=18-20}}
* Pilar Kedua: [[Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Bersama]]
Krisis politik akibat [[Perang Teluk]], perang saudara di daerah bekas [[Yugoslavia]], serta pecahnya [[Uni Soviet]] menunjukkan bahwa instrumen kebijakan luar negeri dan keamanan tidak cukup bagi [[Uni Eropa]]{{en dash}}khususnya sebagai kekuatan perdagangan terbesar di dunia{{en dash}}dalam menjalankan urusan-urusan di negara-negara.{{sfn|Klaus-Dieter|2000|p=20}} Sebelum [[Perjanjian Uni Eropa]] terbentuk, kerja sama politik antara negara-negara anggota didasarkan pada pengaturan [[Kerja sama Politik Eropa]] (EPC) yang dibentuk pada tahun 1970, serta ditingkatkan dan diperluas berdasarkan [[Undang-Undang Eropa Tunggal|UU Eropa Tunggal]] (SEA) di tahun 1986/87.
<!--Di dalam [[Perjanjian Uni Eropa]], Kepala Negara atau Pemerintahan kini setuju mengembangkan [[Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Bersama]] secara bertahap, dengan beberapa tujuan sebagai berikut:{{sfn|Klaus-Dieter|2000|pp=20-21}}
# Menjaga nilai-nilai bersama, kepentingan mendasar, serta kemandirian Uni Eropa.
# Memperkuat keamanan di Uni Eropa dan negara-negara anggotanya.
# Mengamankan perdamaian dunia dan meningkatkan keamanan internasional yang sejalan dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam [[Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa]], dan prinsip dan tujuan dari [[Perjanjian Helsinki|Akta Akhir Helsinki 1975]] dan Piagam Paris 1990; di mana pada tahun 1994 diwujudkan dalam bentuk [[Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa|Organisasi untuk Keamanan dan Kerja sama di Eropa]] (OSCE).
# Mempromosikan kerja sama internasional.
# Mempromosikan demokrasi dan supremasi hukum, serta menjaga [[hak asasi manusia]] dan kebebasan dasar.
Kerangka kerja keputusan pada dasarnya serupa dengan Direktif Komunitas Eropa, tetapi keputusan-keputusan ini tidak langsung berlaku di negara-negara anggota. Sebagai contoh, keputusan prinsip diperlihatkan dalam konteks Pilar Kedua (dan Pilar Ketiga), kemudian posisi umum ditetapkan, akta-akta bersama dan langkah-langkah dilakukan, kemudian kerangka kerja keputusan disahkan.{{sfn|Klaus-Dieter|2000|pp=20-21}}-->Kebanyakan keputusan [[Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Bersama]] saat ini masih diambil atas dasar kerja sama antarnegara. Secara tradisional, kebijakan keamanan luar negeri, khususnya kebijakan keamanan itu sendiri merupakan wilayah di mana negara-negara anggota tertarik mempertahankan kedaulatan (nasional) mereka sendiri. Masalah lainnya adalah bahwa beberapa negara anggota bukan merupakan anggota NATO ([[Austria]], [[Finlandia]], [[Irlandia]], [[Swedia]]) atau [[Uni Eropa Barat]] (WEU) ([[Denmark]], [[Irlandia]], [[Yunani]]).{{sfn|Klaus-Dieter|2000|p=21}}
* Pilar Ketiga: Kerja Sama Bidang Peradilan dan Urusan Dalam Negeri
Kerja sama peradilan memfasilitasi dan mempercepat kerja sama dalam kaitannya dengan proses dan penegakan [[Keputusan (Uni Eropa)|Keputusan]], memfasilitasi ekstradisi antara negara-negara anggota, menetapkan aturan minimum yang berkaitan dengan elemen-elemen penyusun akta-akta kriminal dan hukuman di bidang kejahatan terorganisir, terorisme, serta perdagangan narkoba (Pasal 31 dan 32 UE).{{sfn|Klaus-Dieter|2000|p=21}} Tujuan kerja sama antara polisi dan otoritas peradilan adalah memberikan kebebasan, keamanan dan keadilan bagi warga negara, dengan bersama-sama mencegah dan memberantas kejahatan (khususnya [[terorisme]], perdagangan manusia, perdagangan obat terlarang, perdagangan senjata, [[korupsi]] dan penipuan), [[rasisme]] dan [[xenofobia]] (Pasal 29 dan 30 UE).{{sfn|Klaus-Dieter|2000|p=21}}
==== Perkembangan sumber hukum primer ====
{{Garis waktu evolusi UE}}
===== Perjanjian Amsterdam =====
{{main article|Perjanjian Amsterdam}}
[[Perjanjian Amsterdam]] mulai berlaku pada 1 Mei 1999, dengan penekanan pada arti kerja sama antarnegara anggota yang lebih ditingkatkan, serta kemungkinan pengadopsian sanksi terhadap negara-negara anggota Uni Eropa yang melanggar hukum dan aturan yang mengikat di dalam Komunitas. Perlindungan integritas Uni Eropa dimasukkan dalam tujuan Pilar Kedua, kemudian kantor Perwakilan Tinggi untuk [[Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Bersama]] dibentuk (fungsi ini dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Dewan Uni Eropa.{{sfn|Europejskiportal|2018}}
===== Perjanjian Nice =====
{{main article|Perjanjian Nice}}
[[Perjanjian Nice]] digunakan oleh negara-negara anggota dalam mempersiapkan [[perluasan Uni Eropa]] di masa depan. Perjanjian-perjanjian tersebut direvisi dengan empat cara utama; selain itu, ukuran dan komposisi [[Komisi Eropa]] diubah, serta jumlah suara setiap anggota negara bagian di [[Dewan Eropa]] disesuaikan dan suara mayoritas yang memenuhi syarat diperluas ke area kebijakan.{{sfn|McIver|2011|p=5}} Perjanjian Nice ditandatangani di Nice pada 26 Februari 2001, dan mengubah Perjanjian Uni Eropa yang membentuk Komunitas Eropa (TEC). Selama konferensi tersebut beberapa keputusan bersejarah bagi Uni Eropa dibuat berdasarkan aksesi demokrasi [[Eropa Tengah]] dan [[Eropa Timur]] ke dalam Komunitas. Jumlah negara anggota Uni Eropa meningkat untuk pertama kalinya dengan bergabungnya 12 negara anggota baru ([[Estonia]], [[Hongaria]], [[Latvia]], [[Lituania]], [[Malta]], [[Polandia]], [[Republik Ceko]], [[Siprus]], [[Slovenia]], dan [[Slowakia]] (tidak termasuk bagian [[Bulgaria]], [[Rumania]], dan [[Turki]]).{{sfn|Europejskiportal|2018}}
Menurut ketentuan Perjanjian, [[Komisi Eropa]] akan terdiri dari sejumlah komisaris yang sesuai dengan jumlah negara anggota Komunitas. Perjanjian tersebut memperkuat posisi Presiden Komisi Eropa dan mereformasi sistem peradilan Komunitas Eropa. Perjanjian ini secara resmi disajikan pada 30 Januari 2001 di [[Brussels]].{{sfn|Europejskiportal|2018}}
===== Perjanjian Lisboa =====
{{main article|Perjanjian Lisboa (2007)}}
[[File:Reform treaty.jpg|thumb|right|Perjanjian Lisboa mengubah Perjanjian Uni Eropa (TEU) dan Perjanjian Komunitas Eropa (TEC), dan disebut juga sebagai Perjanjian Reformasi.]]
Menurut [[Perjanjian Lisboa (2007)|Perjanjian Lisboa]], Uni Eropa berfungsi hingga kini berdasarkan dua dokumen dasar, yaitu Perjanjian Uni Eropa (TEU) dan Perjanjian Komunitas Eropa (TEC), yang diubah oleh Konferensi Internasional pada 29 Oktober 2004, di mana draf Konstitusi Eropa diterima. Perjanjian ini menghapus sistem organisasi Tiga Pilar Uni Eropa, yang mempertahankan keterpisahan tertentu di dalam Komunitas, yang terkait dengan fungsi sebelumnya pada Pilar Kedua dan Ketiga.{{sfn|Europejskiportal|2018}} Implementasi ketentuan [[Perjanjian Lisboa (2007)|Perjanjian Lisboa]] menghasilkan pembagian kompetensi Komunitas menjadi tiga bidang:{{sfn|Europejskiportal|2018}}
* Kompetensi [[Uni Eropa]] (realisasi tujuan Uni Eropa dan kebijakan luar negeri dan keselamatan)
* Berbagi kompetensi (hukum komunal/Uni diutamakan atas hukum nasional negara anggota Uni Eropa, tidak termasuk daerah-daerah tertentu yang berada dalam kompetensi negara-negara anggota)
* Kompetensi, di mana sebuah keputusan dibuat secara independen oleh masing-masing negara anggota [[Uni Eropa]].
Perjanjian Lisboa mengubah [[Perjanjian Uni Eropa]] (TEU atau Perjanjian Maastricht) dan Perjanjian Komunitas Eropa (TEC). 'Perjanjian Komunitas Eropa' (TEC) berganti nama menjadi '[[Perjanjian Roma|Perjanjian Berfungsinya Uni Eropa]]' (TFEU).{{sfn|Europejskiportal|2018}}{{sfn|McIver|2011|p=5}} Selain itu, [[Perjanjian Lisboa (2007)|Perjanjian Lisboa]] disebut juga sebagai Perjanjian Reformasi, yang diputuskan selama KTT Uni Eropa di Lisboa pada 18-19 Oktober 2007. Setiap negara anggota [[Uni Eropa]] dapat menuntut pengulangan suara tertentu sesuai dengan sistem Nice.{{sfn|Europejskiportal|2018}}
Konsekuensinya, kata 'konstitusi' tidak digunakan dalam dokumen ini, pasal-pasal yang berbicara tentang bendera, lagu kebangsaan dan semboyan [[Uni Eropa]] dihapus, penggunaan terminologi akta hukum khusus untuk undang-undang nasional ditolak (tetapi suatu akta, yang sebelumnya dikenal '[[Regulasi (Uni Eropa)|Regulasi]]' dan '[[Direktif (Uni Eropa)|Direktif]]' dipertahankan). Pada perjanjian ini diputuskan bahwa mulai tahun 2014 Komisi Eropa terdiri dari 2/3 perwakilan dari negara anggota Komunitas dan masing-masing negara menominasikan komisaris dalam sistem rotasi.{{sfn|Europejskiportal|2018}} Pada awal 2006, perkara perjanjian baru Uni Eropa dilanjutkan. [[Perjanjian Lisboa (2007)|Perjanjian Lisboa]] memperkenalkan struktur organisasi Uni Eropa yang seragam dan memberikan kepribadian hukum kepada Komunitas. Salah satu perubahan terpenting yang diperkenalkan oleh [[Perjanjian Lisboa (2007)|Perjanjian Lisboa]] adalah sistem pemilihan di [[Dewan Uni Eropa]]. Selain itu, dokumen tersebut memungkinkan negara anggota mengundurkan diri dari Keanggotaan Uni Eropa, serta hak inisiatif legislatif tidak langsung bagi warga negara anggota Uni Eropa. Perjanjian Lisboa menunjuk [[Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan]] memimpin [[Dinas Luar Negeri Eropa]].{{sfn|Europejskiportal|2018}}
==== Sumber hukum sekunder ====
{{main article|Regulasi (Uni Eropa)|Direktif (Uni Eropa)|Keputusan (Uni Eropa)|Rekomendasi (Uni Eropa)}}
Badan hukum yang berasal dari prinsip dan tujuan perjanjian dikenal sebagai hukum sekunder. Adapun hukum-hukum sekunder ini terdiri dari [[Regulasi (Uni Eropa)|Regulasi]], [[Direktif (Uni Eropa)|Direktif]], [[Keputusan (Uni Eropa)|keputusan]], [[Rekomendasi (Uni Eropa)|rekomendasi]], dan opini.{{sfn|European Commission|2018a}}{{sfn|European Commission|2018b}} [[Regulasi (Uni Eropa)|Regulasi]] berlaku secara otomatis, bersifat mengikat dan seragam di seluruh negara Uni Eropa, tanpa perlu diubah menjadi undang-undang nasional.{{sfn|European Commission|2018a}} Sementara, [[Direktif (Uni Eropa)|Direktif]] mengharuskan negara-negara anggota [[Uni Eropa]] mencapai hasil tertentu, tetapi negara-negara tersebut bebas memilih cara melakukannya. Negara-negara tersebut juga harus mengadopsi undang-undang transposisi oleh otoritas nasional kepada [[Komisi Eropa]] supaya mencapai tujuan yang ditetapkan oleh Direktif dengan tenggat waktu yang ditetapkan ketika Direktif diambil (umumnya 2 tahun). Ketika suatu negara tidak mengubah suatu Direktif, maka Komisi dapat memulai proses pelanggaran.{{sfn|European Commission|2018a}}
[[Keputusan (Uni Eropa)|Keputusan]] dapat mengikat dan berlaku di satu atau lebih negara [[Uni Eropa]], perusahaan, atau individu. Namun, keputusan tidak perlu diubah menjadi hukum nasional.{{sfn|European Commission|2018a}} Sementara, [[Rekomendasi (Uni Eropa)|Rekomendasi]] memungkinkan lembaga-lembaga [[Uni Eropa]] membuat pandangan mereka diketahui, dan menyarankan suatu garis akta tanpa memaksakan kewajiban hukum apa pun kepada yang ditujukan. Namun, rekomendasi tidak memiliki kekuatan mengikat,{{sfn|European Commission|2018a}} oleh karenanya tidak memberikan pengaruh langsung.{{sfn|European Commission|2018c}} Sementara opini adalah instrumen yang memungkinkan lembaga-lembaga [[Uni Eropa]] membuat pernyataan, tanpa memaksakan kewajiban hukum apa pun pada subjek opini. Suatu pendapat tidak memiliki kekuatan mengikat,{{sfn|European Commission|2018a}} oleh karenanya tidak memberikan pengaruh langsung.{{sfn|European Commission|2018c}}
<!--
=== Kerangka kerja lembaga eksekutif ===
{{further information|Lembaga-lembaga Uni Eropa}}
[[File:Seat of the European Central Bank and Frankfurt Skyline at dawn 20150422 1.jpg|right|thumb|[[Bank Sentral Eropa]] bermarkas di [[Frankfurt]], dan dibuka pada tahun 2015; menjalankan kontrol eksekutif di dalam kekuatan kebijakan moneternya.<ref> [https://en.wikisource.org/wiki/Consolidated_version_of_the_Treaty_on_the_Functioning_of_the_European_Union/Chapter_1:_The_Institutions#SECTION_6:_THE_EUROPEAN_CENTRAL_BANK TFEU, Pasal 282–287].</ref>]]
Kelima lembaga utama yang disebutkan dalam Pasal 7EC dan 3 EA ([[Parlemen Eropa]], [[Dewan Uni Eropa|Dewan]], [[Komisi Eropa]], [[Mahkamah Eropa]] dan [[Mahkamah Audit Eropa]]) membentuk struktur dasar sistem kelembagaan Komunitas. Kerangka kelembagaan dasar ini, terdiri dari lembaga dan badan yang meliputi:{{sfn|Kaczorowska|2009|p=132}}
# [[Dewan Eropa]], yaitu sebuah badan yang status kelembagaannya tidak pasti dan muncul dari pertemuan puncak kepala negara atau pemerintahan negara-negara anggota. Hal ini melibatkan para pemimpin politik dari semua negara-negara anggota dalam menjalankan urusan Komunitas dan Uni Eropa.{{sfn|Kaczorowska|2009|p=132}}
# Badan dan lembaga yang dibentuk oleh Perjanjian, misalnya Pasal 7(2) EC menyediakan pembentukan Komite Ekonomi dan Sosial, serta Komite Daerah supaya membantu Dewan dan Komisi. Pasal 8 EC meliputi lembaga yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas khusus dalam [[Persatuan Ekonomi dan Moneter Uni Eropa|Persatuan Ekonomi dan Moneter]], yaitu Sistem Bank Sentral Eropa dan [[Bank Sentral Eropa]]. Pasal 9 EC meliputi [[Bank Investasi Eropa]] dan Pasal 225 EC meliputi Pengadilan Tingkat Pertama (CFI), yang "melekat" dengan [[Mahkamah Eropa]] (ECJ).{{sfn|Kaczorowska|2009|pp=132-133}}
# Badan-badan yang berada dalam lingkup perjanjian-perjanjian, yang membantu Dewan dan [[Komisi Eropa|Komisi]] dalam pemenuhan tugas mereka, seperti [[Badan Lingkungan Eropa]], Yayasan Pelatihan Eropa, [[Badan Pengawas Obat Eropa]], Kantor Inspeksi dan Kontrol Kesehatan Hewan dan Tanaman, Badan Pengawas Obat dan Narkoba Eropa, [[Europol]], [[Eurojust]], [[Fundamental Rights Agency|Badan Hak Asasi]] dan Badan Kimia Eropa.{{sfn|Kaczorowska|2009|p=133}}
==== Dewan Eropa ====
{{main article|Dewan Eropa}}
[[File:EU flags next to national art gallery, Vilnius, Lithuania presidency.jpg|thumb|right|Negara-negara anggota Uni Eropa diwakili oleh seorang Menteri [[Dewan Uni Eropa|Dewan]] selama [[Prosedur legislasi Uni Eropa|prosedur legislatif]]. Selain itu "[[Dewan Eropa]]", yang merupakan kepala negara anggota pemerintah, dimaksudkan membimbing arah politik umum [[Uni Eropa]].]]
[[Dewan Eropa]] memainkan peran penting dalam sistem kelembagaan Komunitas dan Uni. Status kelembagaan yang tepat dalam Komunitas selalu tunduk pada ketidakpastian. Di satu sisi, [[Dewan Eropa]] dapat dipandang sebagai pengambil keputusan politik utama, tetapi di sisi lain, Dewan Eropa dipandang sebagai sebuah badan "yang dapat menstimulasi dan memulai". Pentingnya Dewan Eropa berasal dari peran politik yang dimainkannya dalam membentuk masa depan Komunitas dan Uni Eropa. Badan ini memerankan lima fungsi utama, yaitu:{{sfn|Kaczorowska|2009|pp=136-138}}
# Badan ini berfungsi sebagai platform pertukaran pandangan informal dan diskusi tidak resmi di antara para pemimpin negara-negara anggota.
# Dapat memeriksa masalah apa pun dalam kompetensi Komunitas serta subjek yang menjadi kepentingan bersama.
# Dewan Eropa memberikan dorongan politik yang diperlukan untuk pengembangan Komunitas dan Uni Eropa.
# Mengatasi masalah-masalah sensitif dan perselisihan yang tidak dapat diselesaikan oleh lembaga-lembaga masyarakat, khususnya yang dirujuk oleh Dewan (misalnya, pertanyaan tentang penentuan kontribusi [[Britania Raya]] ke dalam anggaran Komunitas dapat diselesaikan dengan KTT Fontainebleau yang diadakan pada Juni 1984).
# Dalam kerangka kerja Pilar Kedua dan Ketiga, [[Dewan Eropa]] mendefinisikan prinsip dan pedoman umum.
==== Dewan Uni Eropa (Dewan) ====
{{main|Dewan Uni Eropa|Prosedur legislasi Uni Eropa}}
[[File:European Council (38185339475).jpg|thumb|right|Ruang Pertemuan [[Dewan Uni Eropa]] di gedung Europa.]]
Setelah berlakunya [[Perjanjian Uni Eropa]] (TEU), Menteri Dewan, yang disebut dalam Perjanjian sebagai "Dewan" saja, mengadopsi [[Keputusan (Uni Eropa)|Keputusan]] 93/591 pada 8 November 1993, di mana ia mengganti namanya sendiri. Sejak saat itu, nama resminya adalah “Dewan Uni Eropa”. Namun, kini umumnya disebut sebagai "Dewan" saja.{{sfn|Kaczorowska|2009|p=139}}
Dewan adalah lembaga legislatif utama Komunitas dan satu-satunya pembuat hukum yang terkait dengan pengadopsian langkah-langkah di bawah Pilar Kedua dan Ketiga. Dewan ini mewakili kepentingan nasional setiap negara anggota dan, sebagai badan antarpemerintah murni; pertemuan-pertemuannya berisiko berubah menjadi konferensi diplomatik. Namun, Dewan merupakan lembaga Uni Eropa, dan karenanya diperlukan dalam mempromosikan kepentingan [[Uni Eropa]]. Fungsi ganda ini menjadikan Dewan disebut "berwajah Janus". Namun, tugas yang tidak mungkin dalam mempromosikan Uni Eropa, yang secara bersamaan melaksanakan serangkaian kepentingan nasional dan Uni Eropa, hingga taraf tertentu difasilitasi dengan tingkat konvergensi di antara keduanya.{{sfn|Kaczorowska|2009|p=139}}
Dewan tidak memiliki komposisi tetap dan keanggotaannya bervariasi sesuai dengan hal-hal yang dibahas. Pada pertemuan masing-masing menteri yang didampingi oleh seorang pegawai negeri sebagai bagian dari tim negosiasi. Komisi juga terwakili, meskipun pengaruhnya bergantung pada materi dan kompetensi Komisi di bidang yang dibahas. Dewan Uni Eropa memiliki sembilan konfigurasi yang berbeda, diantaranya:{{sfn|Kaczorowska|2009|p=140}} Hubungan Umum dan Hubungan Eksternal; Urusan Ekonomi dan Keuangan; Peradilan dan Urusan dalam Negeri; Pekerjaan, Kebijakan Sosial, Kesehatan dan Urusan Konsumen; Daya Saing (Pasar Internal, Industri dan Penelitian); Transportasi, Telekomunikasi dan Energi; Pertanian dan Perikanan; Lingkungan; Pendidikan, Pemuda dan Budaya.{{sfn|Kaczorowska|2009|p=140}}
==== Komisi Eropa (Komisi) ====
{{main article|Komisi Eropa}}
Seperti halnya Dewan, Komisi diubah namanya setelah berlakunya [[Perjanjian Maastricht]]. 'Komisi Komunitas Eropa' berganti nama menjadi '[[Komisi Eropa]]', yang kini digunakan. Komisi mewakili kepentingan Komunitas. Sebagai lembaga "revolusioner" dalam sistem kelembagaan Komunitas; Komisi Eropa juga merupakan lembaga yang paling kontroversial. Hal ini karena lembaga ini menjalankan banyak fungsi; di mana fungsi-fungsi yang paling penting diantaranya: Komisi Eropa merupakan wali Perjanjian, inisiator legislasi Komunitas, lambang eksekutif Komunitas dan Uni Eropa, serta selalu terlibat dalam representasi [[Uni Eropa]] di arena internasional.{{sfn|Kaczorowska|2009|p=146}}
==== Parlemen Eropa (EP) ====
{{main article|Parlemen Eropa}}
[[File:European Parliament Strasbourg Hemicycle - Diliff.jpg|thumb|Ruang debat setengah lingkaran [[Parlemen Eropa]] selama sesi pleno di [[Strasbourg]].|al=]]
[[Parlemen Eropa]] (EP) yang sebelumnya dikenal sebagai Majelis Komunitas Eropa, berganti nama di tahun 1962 dengan menekankan peran yang harus dimainkan dalam proses pembuatan kebijakan Komunitas. Selain itu, Parlemen Eropa berubah peran, karena setiap revisi dari Perjanjian asli meningkatkan kekuatan legislatif secara substansial diantaranya: kekuatan [[Parlemen Eropa|Parlemen]] yang pada mulanya murni bersifat konsultatif; [[Undang-Undang Eropa Tunggal|UU Eropa Tunggal]] mengakui nama baru dan memperkenalkan dua prosedur legislatif, yaitu persetujuan dan prosedur kerja sama dengan memperkenalkan [[Perjanjian Uni Eropa]], serta memungkinkan Parlemen Eropa supaya meminta [[Komisi Eropa|Komisi]] menyiapkan proposal legislatif, dan menambahkan prosedur baru, yaitu prosedur pengambilan keputusan; [[Perjanjian Amsterdam]] memperluas cakupan penerapan prosedur keputusan bersama (''co-decision''); dan cakupan prosedur keputusan bersama (''co-decision'') yang diperluas oleh [[Perjanjian Nice]] dan menyetujui prosedur tersebut.{{sfn|Kaczorowska|2009|pp=156-157}}
==== Mahkamah Eropa (ECJ) ====
{{main article|Mahkamah Eropa}}
Tugas utama [[Mahkamah Eropa]] (ECJ) adalah memastikan bahwa dalam menafsirkan dan menerapkan traktat-traktat perjanjian, hukum tersebut mesti diamati. Setiap Traktat-Traktat Pendirian, seperti Traktat [[Masyarakat Batu Bara dan Baja Eropa|ECSC]] (CS), Komunitas Eropa (EC) dan Traktat Euratom (EA), mendirikan pengadilannya sendiri yang berada di bawah Konvensi 1957 pada Lembaga Umum Tertentu bagi Komunitas Eropa yang diakui sebagai lembaga umum bagi ketiga Komunitas.{{sfn|Kaczorowska|2009|p=170}}
==== Pengadilan Tingkat Pertama (CFI) ====
{{main|Pengadilan Umum (Uni Eropa)}}
Pengadilan Tingkat Pertama (CFI) melekat pada [[Mahkamah Eropa]] (ECJ). Lembaga ini diciptakan meringankan beban kerja ECJ, serta memungkinkan ECJ berkonsentrasi pada tugas-tugas mendasarnya, tanpa memengaruhi keefektifan dan kualitas sistem peradilan Komunitas. CFI didirikan oleh Keputusan Dewan 88/591 pada 24 Oktober 1988 sesuai dengan ketentuan SEA.{{sfn|Kaczorowska|2009|p=180}}
==== Mahkamah Audit Eropa ====
{{main|Mahkamah Audit Eropa}}
Pengadilan Auditor (ECA) menyebut dirinya sebagai "kesadaran finansial" Uni Eropa. Lembaga ini didirikan oleh [[Perjanjian Brussel]] pada 22 Juli 1975, yang baru dibentuk di tahun 1977, serta diakui sebagai lembaga Komunitas oleh [[Perjanjian Uni Eropa]]. [[Perjanjian Amsterdam]] memperbesar lingkup audit Mahkamah terhadap Pilar Kedua dan Ketiga [[Uni Eropa]], yang dengannya Mahkamah ini menjadi lembaga Uni Eropa. [[Perjanjian Amsterdam]] menegaskan bahwa lokus pengadilan ini tidak dapat dipisahkan dengan Pasal 230 yang bertujuan melindungi hak prerogatifnya sehubungan dengan lembaga Uni Eropa lainnya.{{sfn|Kaczorowska|2009|p=181}}
==== Komite Ekonomi dan Sosial Eropa (EESC) ====
{{main|Komite Ekonomi dan Sosial Eropa}}
Komite Ekonomi dan Sosial Eropa (EESC) didirikan oleh [[Perjanjian Roma]] 1957 yang melibatkan kelompok-kelompok kepentingan ekonomi dan sosial dalam pembentukan [[Pasar Tunggal Eropa|Pasar Internal]], supaya menyediakan mesin-mesin institusional sebagai pemberi pengarahan pada Komisi dan Dewan tentang masalah-masalah sosial dan ekonomi, serta pemberi saham kepada kelompok-kelompok ini pada proses pengambilan keputusan Komunitas.{{sfn|Kaczorowska|2009|p=182}}
==== Komite Daerah (CoR) ====
{{main|Komite Daerah Eropa}}
[[Komite Daerah Eropa|Komite Daerah]] (CoR) terdiri dari 344 perwakilan badan regional dan lokal dari negara-negara anggota. Persyaratan pengangkatan jabatan, hak istimewa, dan sebagainya, serupa dengan yang dimiliki Komite Ekonomi dan Sosial (EESC). Perjanjian Nice mewajibkan anggota [[Komite Daerah Eropa|Komite Daerah]] menjadi anggota terpilih dari otoritas regional atau lokal, yang secara politis bertanggung jawab kepada majelis terpilih. Mereka ditunjuk oleh Dewan supaya bertindak atas mayoritas yang memenuhi syarat, setelah berkonsultasi dengan [[Parlemen Eropa]], atas dasar proposal yang diajukan oleh negara-negara anggota.{{sfn|Kaczorowska|2009|p=183}}
-->
=== Karakter hukum Komisi Eropa ===
Karakter hukum Komisi Eropa ditetapkan dalam dua putusan preseden oleh [[Mahkamah Eropa]] di tahun 1963 dan 1964.{{sfn|Klaus-Dieter|2000|p=22}}
==== ''Van Gend en Loos'' ====
{{main article|Van Gend en Loos v Nederlandse Administratie der Belastingen}}
Pada perkara perselisihan hukum ini, perusahaan angkutan Belanda ''[[Van Gend en Loos v Nederlandse Administratie der Belastingen|Van Gend en Loos]]'' mengajukan gugatan terhadap pihak pabean [[Belanda]] karena memaksakan [[bea masuk]] atas produk kimia dari [[Jerman]] yang lebih tinggi dibandingkan bea masuk impor sebelumnya. Perusahaan menganggap hal ini sebagai pelanggaran terhadap Perjanjian EEC Pasal 12 (sekarang Perjanjian EC Pasal 25), yang melarang pengenalan bea masuk baru atau peningkatan dalam tugas kebiasaan antara negara-negara anggota. Pengadilan di [[Belanda]] kemudian menangguhkan proses, serta merujuk masalah ini ke [[Mahkamah Eropa]] sebagai klarifikasi mengenai ruang lingkup dan implikasi hukum atas Pasal Perjanjian EC tersebut. Mahkamah Eropa menggunakan perkara ini sebagai kesempatan dalam menetapkan sejumlah temuan yang bersifat mendasar tentang sifat hukum Komisi Eropa.{{sfn|Klaus-Dieter|2000|p=22}}
==== ''Costa v ENEL'' ====
{{main article|Costa v ENEL}}
Setahun kemudian, perkara ''[[Costa v ENEL]]'' memberi kesempatan pada [[Mahkamah Eropa]] dalam menetapkan posisinya secara lebih terperinci. Fakta-fakta atas perkara ini berada di tahun 1962, yaitu ketika [[Italia]] menasionalisasi produksi dan distribusi listrik, serta mengalihkan aset usaha kelistrikan ke Dewan Listrik Nasional (ENEL). Sebagai pemegang saham Edison Volt; yaitu salah satu perusahaan yang dinasionalisasi, Bapak Costa mempertimbangkan bahwa ia telah kehilangan dividennya, sehingga menolak membayar tagihan listrik untuk ITL 1 926. Di dalam persidangan sebelum pengadilan arbitrase di [[Milan]], salah satu argumen yang diajukan oleh Bapak Costa{{spaced en dash space}}yang membenarkan akta-aktanya{{spaced en dash space}}adalah bahwa nasionalisasi melanggar sejumlah ketentuan Perjanjian EC. Supaya dapat menguji pengajuan Bapak Costa terhadap pembelaannya, pengadilan tersebut meminta [[Mahkamah Eropa]] supaya menafsirkan berbagai aspek Perjanjian EC. Unsur-unsur yang secara bersama-sama menandai sifat khusus hukum Komisi Eropa adalah:{{sfn|Klaus-Dieter|2000|p=22-24}}
# Pengaturan kelembagaan memastikan bahwa akta-akta [[Komisi Eropa]] dicirikan oleh kepentingan Eropa secara keseluruhan, yang tercermin dalam atau dipengaruhi oleh kepentingan Komunitas; sebagaimana ditetapkan pada tujuan hukum tersebut.
# Transfer kekuasaan di lembaga-lembaga Komunitas ke tingkat yang lebih besar dibandingkan organisasi internasional lainnya, yang meluas ke wilayah di mana negara-negara anggota biasanya mempertahankan hak berdaulatnya masing-masing.
# Pembentukan tatanan hukumnya sendiri yang independen dari perintah hukum negara-negara anggota.
# Keutamaan hukum Komunitas memastikan bahwa hukum Komunitas tidak dapat dicabut atau diubah oleh hukum nasional, serta hukum Komunitas lebih diutamakan melampaui hukum nasional apabila kedua hukum tersebut berkonflik.
[[Komisi Eropa]] merupakan entitas otonom dengan hak kedaulatannya sendiri, yaitu suatu tatanan hukum yang independen atas negara-negara anggota. Oleh sebab itu, baik negara anggota, maupun warga negaranya harus tunduk pada bidang kompetensi Komisi Eropa.{{sfn|Klaus-Dieter|2000|p=24}}
<!--
Pada perkara [[Costa v ENEL|''Costa v ENEL'']], Pengadilan membuat dua pengamatan penting mengenai hubungan antara hukum Komunitas dan hukum nasional:{{sfn|Klaus-Dieter|2000|p=101}}
# Negara-negara anggota secara definitif mengalihkan hak berdaulat kepada Komunitas. Negara-negara anggota tidak dapat membalikkan proses ini dengan langkah-langkah unilateral berikutnya yang tidak sesuai dengan konsep Komunitas.{{sfn|Klaus-Dieter|2000|p=101}}
# Prinsip Perjanjian bahwa tidak ada negara anggota yang dipertanyakan status hukum Komunitasnya sebagai suatu sistem yang seragam dan berlaku umum di seluruh Komunitas. Hal ini mengikuti hukum Komunitas, yang diberlakukan sesuai dengan kekuatan yang ditetapkan di dalam traktat-traktat, yang memiliki prioritas atas setiap hukum yang saling bertentangan dari hukum negara anggota. Tidak hanya lebih kuat dari hukum nasional sebelumnya, tetapi juga memiliki pengaruh yang dapat membatasi hukum yang diadopsi kemudian. Pada akhirnya, penilaian Pengadilan tidak pada seruan tentang [[Costa v ENEL|''Costa v ENEL'']] yang mempertanyakan nasionalisasi industri listrik Italia, tetapi menetapkan dengan sangat tegas keutamaan hukum Komunitas atas hukum nasional.{{sfn|Klaus-Dieter|2000|p=101}}
-->
== Hukum administratif ==
[[File:Courtroom European Court of Human Rights 04.JPG|thumb|400px|right|Meskipun keduanya menggunakan [[Bendera Eropa]], [[Mahkamah Eropa untuk Hak Asasi Manusia]] di [[Strasbourg]] bukan bagian dari [[Uni Eropa]], tetapi merupakan otoritas hak asasi manusia tertinggi di benua tersebut. Semua negara anggota Uni Eropa menandatangani [[Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia|Konvensi Eropa]], dan perjanjian tersebut mengharuskan Uni Eropa supaya bergabung.<ref> [https://en.wikisource.org/wiki/Consolidated_version_of_the_Treaty_on_European_Union/Title_I:_Common_Provisions#Article_6 TEU, Pasal 6(2)]</ref>]]
Hukum administratif umumnya dipahami sebagai cabang hukum publik yang mengatur administrasi yang terkait dengan negara atau pemerintah.{{sfn|Craig|De Búrca|2011|p=439}} Meskipun definisi antara hukum konstitusi dengan administratif, serta perbedaan di antara keduanya cenderung arbitrer, dan tumpang tindih, hukum administratif pada umumnya mengatur operasi hukum publik.{{sfn|Craig|De Búrca|2011|p=440}}{{sfn|Grey|1973|p=3}} Prinsip dasar hukum administratif Eropa berasal dari traktat-traktat yang disusun oleh [[Mahkamah Eropa]] (ECJ). Peran penting hukum administratif terletak pada penetapan aturan operasi proses administratif, yaitu kerangka kerja sekunder, di mana suatu administrasi beroperasi.{{sfn|Craig|De Búrca|2011|p=440}} Sistem [[pengujian yudisial]] yang dikembangkan saat ini menjadi norma dengan fungsi menetapkan legalitas akta-akta administratif, dan perlindungan hak-hak pihak swasta.{{sfn|Craig|De Búrca|2011|p=441}}
Prinsip-prinsip umum hukum administratif berasal dari hukum konstitusional atau hukum administratif, dengan aturan proses yang telah dikenal, misalnya, telah lama menjadi bagian dari hukum administratif itu sendiri, yang tumpang tindih dengan hak-hak pertahanan dalam prosedur pidana. Dalam undang-undang Uni Eropa, prinsip-prinsip baru dirumuskan seperti hak 'akses ke pengadilan' dan 'peradilan yang efektif' muncul sebagai hak konstitusional. Sebagai alternatif, prinsip-prinsip umum dapat berasal dalam administrasi publik, yang dipinjam dari prinsip-prinsip 'tata pemerintahan yang baik' seperti transparansi, [[akuntabilitas]], dan [[partisipasi]], yang diadopsi bagi [[Uni Eropa]] oleh [[Komisi Eropa]] di tahun 2001.{{sfn|Craig|De Búrca|2011|p=441}}{{sfn|European Commission|2001|p=10}} Meskipun dijelaskan dalam Perjanjian-perjanjian sebagai administrasi Eropa (TEC Pasal 211), [[Komisi Eropa]] merupakan badan pengatur otonom yang bukan hanya pusat administrasi [[negara bangsa]].{{sfn|Craig|De Búrca|2011|pp=441-442}} Komisi Eropa memiliki kekuatan formal memulai legislasi, meskipun kini, [[Perjanjian Lisboa (2007)|Perjanjian Lisboa]] membentuk keputusan bersama bagi Dewan dan Parlemen sebagai '[[Prosedur legislasi Uni Eropa|prosedur legislatif umum]]' bagi Uni Eropa (TFEU, Pasal 289 dan 29); [[Komisi Eropa|Komisi]] tetap merupakan peserta yang sangat berpengaruh dalam prosedur pembuatan hukum, dan mendapat kekuatan dari legislasi yang didelegasikan (Pasal 290).{{sfn|Craig|De Búrca|2011|pp=441-442}}<ref>[https://en.wikisource.org/wiki/Consolidated_version_of_the_Treaty_on_the_Functioning_of_the_European_Union/Chapter_2:_Legal_acts_of_the_Union,_adoption_procedures_and_other_provisions#SECTION_1:_THE_LEGAL_ACTS_OF_THE_UNION TFEU Pasal 289, 293 (1) dan (2)]</ref>
Dua peristiwa penting yang menandai pembukaan tahapan baru hukum administratif [[Uni Eropa]] diantaranya yaitu [[Perjanjian Maastricht]] 1992; di mana Uni Eropa secara resmi memperluas ruang lingkupnya ke bidang-bidang Peradilan dan Urusan Dalam Negeri,{{sfn|Craig|De Búrca|2011|pp=441-442}} dan jatuhnya [[Jacques Santer|Komisi Santer]] di tahun 1999, yang berpengaruh pada perubahan peran dan posisi Komisi. [[Komunitas Eropa]] pada mulanya merupakan sistem dua tingkat. Cara tradisional untuk menganalisis administrasi adalah dalam bentuk triadik, yaitu administrasi langsung, seperti pada [[Hukum kompetisi Uni Eropa|hukum kompetisi EC]]; administrasi tidak langsung, di mana pelaksanaan kebijakan [[Uni Eropa]] 'diunduh' ke dalam sistem administratif nasional; dan administrasi kooperatif atau administrasi bersama, di mana kedua tingkatan bekerja bersama. Namun, sistem pemerintahan Uni Eropa berubah secara radikal, di mana [[Komisi Eropa]] lebih merupakan 'koordinator jaringan' daripada sebuah administrasi publik klasik yang bertanggung jawab atas penyediaan layanan.{{sfn|Craig|De Búrca|2011|pp=443-444}}
<!--
Sistem multi-level 'tata kelola' muncul berdasarkan praktik-praktik kerja sama informal, seperti 'metode koordinasi terbuka', 'tata kelola baru', dan 'pemerintahan melalui jaringan'. Pendekatan lain mekanisme integrasi seperti 'mekanisme bawah-atas', di mana tujuan Uni Eropa dilakukan melalui kerja sama timbal balik antara negara-negara anggota, sedangkan 'mekanisme atas-bawah', yaitu [[Uni Eropa]] yang beroperasi melalui badan-badan "otonom" seperti lembaga-lembaga, yang bertukar informasi dan memantau kolaborasi.{{sfn|Craig|De Búrca|2011|pp=443-444}} Lembaga-lembaga Eropa dan jaringan lembaga mulai berkembang. Berbagai bentuk pemerintahan baru menunjukkan penghindaran metodologi hukum administratif, dan lebih bergantung pada praktik-praktik administratif.{{sfn|Craig|De Búrca|2011|p=444}}-->
Setelah [[Perjanjian Lisboa (2007)|Perjanjian Lisboa]] ditandatangani, hukum administratif [[Uni Eropa]] menghadapi beberapa tantangan lebih lanjut, diantaranya: perluasan aturan hukum dan prinsip legalitas ke bidang peradilan, urusan dalam negeri, dan imigrasi; yang memerlukan peningkatan perhatian atas [[hak asasi manusia|hak-hak asasi manusia]]; hilangnya fungsi pemerintahan ke agen dan jaringan; dan proses globalisasi yang semakin menekan Uni Eropa, sehingga menantang otonomi pertahanannya.{{sfn|Craig|De Búrca|2011|p=444}}<!--
=== Fitur utama hukum administratif ===
Pada Undang-Undang Uni Eropa saat ini, fitur utama hukum administrasi Eropa, meliputi:{{sfn|Chiti|2010|pp=6-7}}
# Hukum ini merupakan hukum dengan dasar konstitusional khusus pada TEU dan TFEU yang ada.
# Hukum ini merupakan hukum di mana hak-hak fundamental memiliki kepentingan khusus, seperti yang ditunjukkan oleh ketentuan [[Piagam Hak Asasi Uni Eropa]] yang didedikasikan bagi "kewarganegaraan", dan relevansi yang diberikan kepada hak-hak di bawah ECHR.
# Hukum administrasi merupakan hukum yang terintegrasi dengan cara yang orisinal dengan hukum administrasi nasional; tanpa menghilangkan karakteristik khusus mereka, yang merupakan bagian dari identitas budaya dan institusi dari masing-masing negara anggota, yang harus dihormati oleh Uni (TEU Pasal 4, paragraf 2).
# Hukum ini merupakan hukum buatan seorang hakim; di mana sebuah undang-undang sebagai hukum administrasi nasional, telah banyak dikembangkan oleh perkara-perkara hukum para hakim Eropa.
# Hukum ini masih merupakan cabang hukum khusus, karena didasarkan pada prinsip dan aturan yang berbeda dari yang biasa, untuk memastikan implementasi kebijakan publik yang efektif. Meskipun semakin jelas pentingnya administrasi Eropa (layanan, kantor, badan, lembaga) dan undang-undang khususnya, keseluruhan kerangka kerja administrasi publik di negara-negara anggota yang beragam.{{sfn|Chiti|2010|pp=6-7}} Pluralisme administratif negara-negara anggota merupakan dasar bagi hubungan aktif dengan Uni Eropa secara vertikal; serta di antara masing-masing hubungan secara horizontal, dan di dalam setiap interaksi administratif tersebut.{{sfn|Chiti|2010|p=7}} [[Perjanjian Lisboa (2007)|Perjanjian Lisboa]] menyatakan dengan tepat bahwa kompetensi legislatif baru dari [[Perserikatan Bangsa-Bangsa|PBB]] pada administrasi kerja sama internasional tidak mengarah pada harmonisasi undang-undang administrasi nasional (TEU Pasal 197). Pluralisme administratif dapat dikesampingkan oleh prinsip-prinsip hukum Uni Eropa secara umum, dengan nilai-nilai "pluralisme yang kompatibel dengan Euro".{{sfn|Chiti|2010|p=7}}
-->
[[File:Van Gend en Loos advert.jpg|thumb|right|perkara ''Van Gend en Loos'' pertama kali memungkinkan warga negara [[Uni Eropa]] mengklaim hak berdasarkan [[Daftar perjanjian Uni Eropa|undang-undang Uni Eropa]]. Namun, meskipun terdapat opini yang berpengaruh dari tiga Advokat Jenderal, dan pengecualian besar, [[Direktif (Uni Eropa)|Direktif]] dianggap tidak memberikan hak langsung di antara pihak swasta.]]
=== Pengaruh langsung ===
Pengaruh langsung hukum Eropa diabadikan oleh [[Mahkamah Eropa]] dalam keputusan terhadap perkara ''[[Van Gend en Loos v Nederlandse Administratie der Belastingen|Van Gend en Loos]]'' pada 5 Februari 1963. Di dalam keputusan tersebut, Mahkamah Eropa menyatakan bahwa hukum Eropa tidak hanya menimbulkan kewajiban bagi negara-negara [[Uni Eropa]], tetapi juga hak bagi individu. Oleh karenanya, individu dapat mengambil keuntungan atas hak-hak ini, dan secara langsung dapat memohonkan akta-akta Eropa sebelum pengadilan nasional dan pengadilan Eropa. Namun, negara-negara Uni Eropa tidak perlu mengadopsi akta Eropa yang berkaitan ke dalam sistem hukum internalnya.{{sfn|European Commission|2018c}} Prinsip pengaruh langsung memastikan aplikasi dan efektivitas hukum Eropa di negara-negara [[Uni Eropa]]. [[Mahkamah Hukum Uni Eropa]] (CJEU) mendefinisikan beberapa ketentuan supaya tindakan hukum Eropa dapat diterapkan. Pengaruh langsung hanya berhubungan antara individu dan negara Uni Eropa, atau diperluas pada hubungan antar individu yang berhubungan dengan tindakan Eropa tertentu, yang bergantung pada beberapa kondisi.{{sfn|European Commission|2018c}}
Pada perkara ''[[Van Gend en Loos v Nederlandse Administratie der Belastingen|Van Gend en Loos]]'', [[Mahkamah Eropa]] (ECJ) mengandalkan metode interpretasi yang bertujuan, yang tidak hanya mengandalkan kata-kata dari Perjanjian, tetapi juga pada semangat dan tujuan dari Komunitas. Dalam keputusan tersebut, ECJ menyatakan bahwa 'Komunitas merupakan tatanan hukum baru dari hukum internasional' yang memberikan hak dan kewajiban pada individu, serta pada negara anggota yang berpartisipasi, tanpa perlu menerapkan undang-undang. Pengadilan selanjutnya menyimpulkan bahwa pengadilan nasional harus melindungi hak-hak tersebut.{{sfn|Davies|2003|pp=47-48}} Dengan kata lain, ECJ menetapkan bahwa hukum EC memiliki pengaruh langsung, yang dapat dilihat sebagai konsep dengan dua arah, yaitu hukum Komunitas tidak hanya menyediakan negara anggota hak dan kewajiban, tetapi juga individu; dan hak-hak dan kewajiban seperti itu dapat ditegakkan oleh individu sebelum pengadilan nasional mereka. Berdasarkan keputusan ini{{spaced en dash space}}yang ditentang oleh sejumlah negara anggota, termasuk [[Belanda]] dan [[Belgia]]{{spaced en dash space}}dapat disimpulkan bahwa Pengadilan dimotivasi oleh pemastian integrasi, efektivitas dan keseragaman hukum Komunitas.{{sfn|Davies|2003|pp=47-48}} Aspek-aspek hukum Komunitas menjadikan sistem hukum Uni Eropa sebagai sistem hukum ''sui generis'', yang bukan merupakan hukum nasional atau federal, tetapi sebuah sistem yang mencerminkan hubungan yang sangat spesifik antara hukum nasional dan hukum yang dikembangkan di bawah Perjanjian Pendirian yang bersifat khusus bagi [[Uni Eropa]], di mana sistem hukum ini membebaskan diri dari hukum yang dikembangkan oleh perjanjian internasional lainnya dalam tiga hal penting yang meliputi pengaruh langsung, penerapan langsung, dan supremasi hukum Komunitas.{{sfn|Cairns|2002|p=10}}
Selain itu, terdapat dua aspek pengaruh langsung, yaitu aspek vertikal dan aspek horizontal. Pengaruh langsung vertikal adalah konsekuensi dalam hubungan antara individu dan negara. Aspek ini berarti bahwa individu dapat meminta ketetapan Eropa dalam hubungannya dengan Negara.{{sfn|European Commission|2018c}} Pengaruh langsung horizontal bersifat konsekuensial dalam hubungan antar individu. Hal ini berarti bahwa seseorang dapat meminta ketetapan Eropa dalam kaitannya dengan individu lain.{{sfn|European Commission|2018c}} Berdasarkan jenis akta yang bersangkutan, Pengadilan menerima pengaruh langsung secara penuh (pengaruh langsung horizontal dan pengaruh langsung vertikal) atau pengaruh langsung parsial (yang terbatas pada pengaruh langsung vertikal).{{sfn|European Commission|2018c}}
<!--
==== Kriteria pengaruh langsung ====
[[Mahkamah Eropa]] (ECJ) menjelaskan di dalam ''Van Gend'' bahwa tidak semua pasal Perjanjian memiliki pengaruh langsung, dan kini jelas bahwa ketentuan apa pun harus memenuhi seperangkat kriteria terlebih dahului, jika ingin memiliki pengaruh langsung (di mana kriteria ini nantinya disebut "kriteria Van Gend". Beberapa sumber mungkin mengacu pada "kriteria Reyners" setelah perkara tersebut pertama kali didaftarkan bersama). Kriteria Van Gend mengharuskan supaya memiliki pengaruh langsung, di mana hukum harus memiliki ketentuan sebagai berikut:{{sfn|Davies|2003|pp=48-49}}
;* Jelas dan tepat
Suatu hukum harus dapat diberlakukan, dalam keadaan kedua belah pihak memiliki kejelasan tentang hak/kewajiban masing-masing. Oleh karena itu, [[Mahkamah Eropa]] (ECJ) menyatakan bahwa ketentuan harus 'cukup jelas dan tepat' sebelum dapat berdampak langsung. Hal ini bukan berarti bahwa seluruh ketentuan harus sesuai, misalnya dalam perkara ''Defrenne v Sabena'', telah diadakan bahwa hanya sebagian dari Perjanjian EC Pasal 119 (kini Pasal 141) yang memenuhi kriteria ini, tetapi memiliki konsekuensi yang efektif secara langsung.{{sfn|Davies|2003|p=49}}
;* Tidak bersyarat
Suatu ketentuan harus tidak bersyarat, jika hak yang diberikan dalam beberapa hal bergantung keputusan atau kebijaksanaan badan independen, kecuali bahwa kebijaksanaan tersebut tunduk pada kendali peradilan (sebagai contoh untuk hal ini dapat ditemukan dalam perkara Van Duyn).{{sfn|Davies|2003|p=49}}
;* Tidak tunduk pada langkah-langkah pelaksanaan lebih lanjut, baik pada tingkat Komunitas, maupun otoritas nasional
Kriteria ini tunduk pada penerapan ECJ yang agak liberal, sebagaimana dapat ditunjukkan dalam perkara ''Reyners v Belgium'', di mana kata-kata dari Perjanjian, telah diantisipasi bahwa Komunitas harus memberlakukan hukum sekunder sebelum tujuan yang terkandung dalam Perjanjian EC Pasal 52 (sekarang Pasal 43) yang memberikan hak kepada individu. Namun, Pengadilan menyatakan bahwa ketentuan tersebut baru efektif berlaku secara langsung, dengan menjelaskan bahwa apabila melakukan yang sebaliknya dapat menyebabkan individu-individu tersebut ditolak oleh hak hukum Komunitas mereka.{{sfn|Davies|2003|p=49}}
==== Pengaruh langsung dan sumber hukum ====
Doktrin pengaruh langsung telah dikembangkan dan diperluas selama bertahun-tahun, dan satu perkembangan penting yang berkaitan dengan sumber-sumber hukum ini efektif secara langsung.{{sfn|Davies|2003|p=49}}
===== Pengaruh langsung dan pasal Perjanjian =====
Prinsip pengaruh langsung berlaku untuk pasal-pasal Perjanjian yang dianggap dalam Keputusan ''Van Gend en Loos'', di mana Perjanjian EC Pasal 12 (sekarang Pasal 25) yang bertujuan memiliki pengaruh langsung, kini telah diterima sebagai pasal Perjanjian yang mampu memberikan pengaruh langsung selama mematuhi kriteria Van Gend.{{sfn|Davies|2003|p=49}} Selain itu, hak dan kewajiban yang terkandung dalam pasal Perjanjian tersebut dapat diberlakukan, baik melawan negara (pengaruh langsung vertikal), maupun melawan individu-individu (pengaruh langsung horizontal, seperti pada perkara ''Defrenne v Sabena'').{{sfn|Davies|2003|p=49}}
===== Pengaruh langsung dan Regulasi =====
Regulasi selalu memiliki pengaruh langsung. Akibatnya, pada TFEU Pasal 288, menetapkan bahwa Regulasi secara langsung berlaku di negara-negara Uni Eropa. Pengadilan mengklarifikasi di dalam putusan Politi 14 Desember 1971, bahwa Regulasi merupakan pengaruh langsung yang lengkap.{{sfn|European Commission|2018c}} Selain itu, Perjanjian EC pasal 249 muncul dalam memberikan Regulasi pengaruh langsung, dengan ketentuan bahwa suatu Regulasi 'harus mengikat secara keseluruhan dan langsung berlaku di seluruh negara-negara anggota'.{{sfn|Davies|2003|p=49}}
Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, 'penerapan langsung' berbeda dengan 'pengaruh langsung', di mana penerapan langsung harus ditafsirkan sebagai ketentuan yang tidak memerlukan implementasi atau tindakan lebih lanjut oleh negara anggota supaya berpengaruh. Sementara semua [[Regulasi (Uni Eropa)|Regulasi]] secara langsung dapat diterapkan. Pengadilan menegaskan dalam perkara Franz Grad, bahwa Regulasi akan berpengaruh langsung hanya ketika mampu memenuhi semua kriteria Van Gend, dan seperti halnya pasal-pasal Perjanjian, Regulasi dapat diberlakukan baik secara vertikal maupun horizontal.{{sfn|Davies|2003|p=50}}
===== Pengaruh langsung dan keputusan =====
[[Keputusan (Uni Eropa)|Keputusan]] memiliki pengaruh langsung ketika keputusan-keputusan tersebut merujuk pada negara-negara [[Uni Eropa]] sebagai penerima. Oleh karena itu, Pengadilan hanya mengakui pengaruh langsung vertikal (Putusan 10 November 1992, Hansa Fleisch).{{sfn|European Commission|2018c}} Selain itu, keputusan, sebagai sebuah Regulasi, dapat diterapkan secara langsung, tetapi Perjanjian EC Pasal 249 menyatakan bahwa keputusan-keputusan ini dapat mengikat hanya bagi mereka yang ditujukan (apakah itu negara anggota, perusahaan atau perorangan). [[Mahkamah Eropa]] (ECJ) memutuskan bahwa sebuah keputusan akan berpengaruh langsung, dengan syarat memenuhi kriteria Van Gend, tetapi terhadap yang dituju saja (perkara Franz Grad).{{sfn|Davies|2003|p=50}}
===== Pengaruh langsung dan perjanjian internasional =====
Hal ini merupakan wilayah yang kontroversial dan kompleks, tetapi secara umum, dalam upaya pemastian bahwa negara-negara anggota menghormati komitmen apa pun yang timbul dari perjanjian-perjanjian yang telah disimpulkan dengan negara-negara bukan Anggota; [[Mahkamah Eropa]] (ECJ) memutuskan bahwa perjanjian-perjanjian tersebut memiliki pengaruh langsung jika memiliki keadaan yang sesuai (perkara Kupferberg).{{sfn|Davies|2003|p=50}} Sebagai contoh, dalam Putusan Demirel 30 September 1987, Pengadilan mengakui pengaruh langsung perjanjian tertentu sesuai dengan kriteria yang sama yang diidentifikasi dalam Putusan ''Van Gend en Loos''.{{sfn|European Commission|2018c}}
===== Pengaruh langsung dan Direktif =====
Pada perkara-perkara tertentu, Pengadilan mengakui pengaruh langsung Direktif adalah melindungi hak-hak individu. Oleh karena itu, Pengadilan menetapkan di dalam hukum perkaranya bahwa Direktif memiliki pengaruh langsung ketika ketentuannya tidak bersyarat, cukup jelas, dan tepat, serta ketika negara-negara [[Uni Eropa]] belum mentransposisikan Direktif dengan tenggat waktu (Putusan 4 Desember 1974, Van Duyn). Namun, Direktif hanya dapat berpengaruh langsung vertikal; di mana negara-negara [[Uni Eropa]] diwajibkan melaksanakan Direktif-Direktif ini, tetapi Direktif-Direktif ini tidak dapat dikutip oleh negara [[Uni Eropa]] terhadap seorang individu (Putusan 5 April 1979, Ratti).{{sfn|European Commission|2018c}} Perjanjian EC Pasal 249 menyatakan bahwa:
{{Cquote2|‘Sebuah Direktif harus bersifat mengikat, sebagai hasil yang akan dicapai, pada setiap negara anggota yang dituju, tetapi harus menyerahkan pilihan bentuk dan metode-metode kepada otoritas nasional.'}}
Oleh karenanya, [[Direktif (Uni Eropa)|Direktif]] tidak memberikan hak-hak kepada individu hingga berbentuk badan hukum, serta melewati legislasi nasional, meskipun Direktif-Direktif ini menempatkan kewajiban pada negara-negara anggota.{{sfn|Davies|2003|p=50}} Meskipun kata-kata pada Pasal 249, muncul untuk menghalangi Direktif yang berpengaruh langsung, ECJ menyatakan bahwa di mana Direktif belum diimplementasikan secara memadai ke dalam hukum nasional, maka Direktif tersebut masih menimbulkan pengaruh langsung (perkara Franz Grad dan Van Duyn).{{sfn|Davies|2003|p=50}}
Pengadilan mengkonfirmasi apabila Direktif ingin berpengaruh langsung, maka Direktif-Direktif ini harus memenuhi kriteria Van Gend, di mana begitu tenggat waktu Direktif harus diimplementasikan telah terlewati, ECJ harus menunjukkan bahwa Direktif-Direktif ini disimpulkan pada kriteria yang telah terpenuhi (perkara ''Pubblico Ministero v Ratti'').{{sfn|Davies|2003|p=50}} Pengadilan menyatakan bahwa pendekatan ini membuat Direktif lebih efektif dan juga membuat negara-negara anggota mengandalkan 'kesalahan' mereka sendiri, jika mereka gagal memasukkan instruksi ke dalam hukum domestik.<!--
Perkembangan ini belum tanpa kritik, bagaimanapun, bagi yang berpendapat bahwa supaya Direktif memungkinkan berpengaruh langsung, maka harus menghapus perbedaan antara [[Regulasi (Uni Eropa)|Regulasi]] dengan [[Direktif (Uni Eropa)|Direktif]].{{sfn|Davies|2003|p=50}} Menanggapi kritik tersebut, ECJ menjelaskan bahwa Direktif berbeda karena hanya ditegakkan secara vertikal (yaitu, melawan negara) dan tidak secara horizontal (yaitu, terhadap individu) (perkara ''Marshall v Southampton and Hampshire AHA Southwest'').{{sfn|Davies|2003|p=51}}{{sfn|Cairns|2002|p=106}}
Dalam perkara Marshall, Ny. Marshall ingin menegakkan hak-hak yang berasal dari Direktif Perlakuan Setara terhadap majikannya, sehingga dia berusaha mengajukan ini di pengadilan nasional yang sesuai (pengadilan kerja). Pengadilan kerja tersebut membuat rujukan awal kepada ECJ (di bawah Perjanjian EC Pasal 234), dan bertanya apakah dia dapat mengandalkan [[Direktif (Uni Eropa)|Direktif]]. Pengadilan memberi tanggapan bahwa dia dapat melakukannya, karena dia ingin bergantung pada ketentuan-ketentuan Direktif yang melawan negara, yang sama dan satu sebagaimana majikannya. Dengan kata lain, dia bisa mengandalkan pengaruh langsung vertikal dari [[Direktif (Uni Eropa)|Direktif]].{{sfn|Davies|2003|p=51}} Persyaratan ini memiliki pengaruh yang tidak menguntungkan atas diskriminasi antara individu yang ingin menegakkan hak-hak mereka terhadap negara, dibandingkan dengan mereka yang ingin mengejar hak-hak yang sama terhadap individu.{{sfn|Davies|2003|p=51}} -->
<!--
Masalahnya dapat diilustrasikan dengan mempertimbangkan perkara ''Roberts v Tate & Lyle Industries'', yang mencerminkan keadaan Marshall, di mana Roberts juga ingin memberlakukan hak yang berasal dari Direktif Perlakuan Setara tersebut, tetapi karena dia dipekerjakan oleh perusahaan yang berlawanan dengan negara, maka hak-haknya tidak dapat terlaksanakan. ECJ berusaha mengurangi efek diskriminatif tersebut dengan memberikan interpretasi luas dari kata 'negara', dengan bersedia mengakui Otoritas Kesehatan Daerah sebagai bagian dari negara, sementara dalam perkara Fratelli Constanzo, pemerintah regional dan lokal juga dianggap berada dalam definisi ini. Pada perkara ''Johnston v Chief Constable of the RUC'', Kepala Polisi (''Chief Constable'') juga diakui sebagai 'perpanjangan dari negara'.{{sfn|Davies|2003|p=51}}
Dalam perkara ''Foster v British Gas'', ECJ memberikan beberapa petunjuk dengan menjelaskan bahwa Direktif dapat diandalkan melawan organisasi atau badan yang dibuat bertanggung jawab dalam menyediakan layanan publik, yang tunduk pada otoritas atau kontrol negara, dan memiliki kekuatan khusus di luar yang dihasilkan dari aturan normal yang berlaku untuk hubungan antar individu.{{sfn|Davies|2003|p=51}} Keputusan ini, meskipun gagal memberikan definisi inklusif atas kata 'negara', tetapi terbukti membantu menjelaskan bahwa sesuatu yang lebih dari sekadar kontrol diperlukan. Kesimpulan ini didukung oleh Pengadilan Tinggi yang mendikte ''Doughty v Rolls Royce'' (1992). Meskipun Rolls Royce, pada saat itu, sepenuhnya dimiliki oleh negara, tetapi tidak dianggap sebagai 'perpanjangan negara', karena perusahaan tersebut tidak menyediakan layanan publik atau tidak memiliki 'kekuatan khusus' yang disebut di dalam perkara Foster.{{sfn|Davies|2003|p=51}} Pembatasan potensial efektivitas Direktif, diatasi oleh ECJ dengan memaksakan kewajiban menafsirkan perundang-undangan nasional kepada pengadilan nasional berdasarkan [[Direktif (Uni Eropa)|Direktif]]. Kewajiban ini disebut sebagai sebagai 'prinsip pengaruh tidak langsung', dan ditetapkan untuk pertama kalinya dalam [[Keputusan (Uni Eropa)|Keputusan]] Von Colson pada perkara ''Von Colson and Kamann v Land Nordrhein-Westfalen''. Pengadilan berdasarkan kewajiban pada tugas yang dikenakan oleh Perjanjian EC Pasal 10 (dulu pasal 5) terhadap negara-negara anggota supaya mengambil semua langkah-langkah tepat, baik umum maupun khusus, dengan memastikan pencapaian hasil yang dibayangkan oleh Direktif yang dimaksud.{{sfn|Cairns|2002|p=106}}
-->
=== Rujukan dan pemulihan ===
Asalkan kriteria tertentu terpenuhi, hukum Komunitas memiliki pengaruh langsung, dengan memberikan individu hak dan kewajiban yang dapat ditegakkan oleh pengadilan nasional.{{sfn|Davies|2003|p=61}} Hal ini diserahkan kepada kebijaksanaan negara anggota supaya menunjuk pengadilan nasional mana yang tepat dalam mendengar tindakan yang didasarkan pada hukum Komunitas, serta prosedur yang harus diikuti. Sebagaimana dinyatakan oleh ECJ dalam perkara ''Comet BV v roduktschap voor Siergewassen'' menunjukkan bahwa penegakan hak hukum EC di pengadilan nasional harus sesuai dengan sistem nasional yang sudah ada bagi penegakan hukum nasional.{{sfn|Davies|2003|p=61}}
{{Cquote2|Adalah bagi hukum domestik setiap negara anggota untuk menunjuk pengadilan yang memiliki yurisdiksi dan ketentuan prosedural yang mengatur tindakan hukum yang dimaksudkan, untuk memastikan perlindungan hak-hak yang subjeknya berasal dari pengaruh langsung hukum Komunitas.}}
Sebagai pengakuan atas kebutuhan Komunitas dalam memastikan penegakan hukum EC yang tepat, sambil tetap menghormati otonomi negara-negara anggota; ECJ menetapkan sejumlah pedoman yang harus dipertimbangkan pengadilan nasional, diantaranya:
* Prinsip nondiskriminasi yang berarti bahwa, meskipun pengadilan dan prosedur yang sesuai diserahkan kepada negara-negara anggota, negara-negara tersebut masih memiliki kewajiban memastikan bahwa prosedur nasional tidak mendiskriminasi individu yang ingin menegakkan hukum EC, bukan hukum nasional.{{sfn|Davies|2003|p=62}}
* Prosedur nasional tidak harus membuat sulit dalam mendapatkan pemulihan atas pelanggaran hukum EC. Dalam perkara ''Amministrozione delle Finanze dello Stato v San Giorgio'', ECJ menjelaskan bahwa aturan dan prosedur nasional dalam praktiknya tidak boleh membuatnya tidak dilaksanakan bagi hak-hak yang diberikan Komunitas.{{sfn|Davies|2003|p=62}}
==== Pemulihan ====
{{main|Pemulihan}}
[[Mahkamah Eropa]] sangat berhati-hati memastikan bahwa pemulihan yang tepat tersedia berkaitan dengan pelanggaran aturan hukum Komunitas. Dalam perkara ''Rewe-Zentralfinanz v Landschwirtschaftskammer'', Pengadilan menjelaskan bahwa meskipun seorang individu memungkinkan membawa tindakan langsung berdasarkan undang-undang EC sebelum pengadilan nasional, 'hal tersebut tidak dimaksudkan menciptakan solusi baru di pengadilan nasional yang memastikan ketaatan hukum Komunitas'.{{sfn|Davies|2003|p=62}} Akibatnya, solusi yang tersedia untuk pelanggaran yang sama atas hukum nasional harus tersedia bagi pelanggaran hukum [[Komisi Eropa]]. Namun, hal ini memenuhi syarat pada pedoman yang ditetapkan dalam keputusan ECJ. Penyediaan [[pemulihan]] tidak boleh membeda-bedakan dan harus tersedia 'pada kondisi yang sama seperti yang akan berlaku jika hal tersebut merupakan masalah pengamatan hukum nasional'. Selain itu, pemylihan ang disediakan di bawah hukum nasional haruslah efektif.{{sfn|Davies|2003|p=62}}
Pada perkara Von Colson, [[Mahkamah Eropa]] menjelaskan bahwa Perjanjian EC Pasal 10 (kemudian Pasal 5) menyediakan negara anggota, dan karenanya pengadilan nasional mereka, berkewajiban memfasilitasi pencapaian tujuan Komunitas.{{sfn|Davies|2003|p=62}} Akibatnya, negara-negara anggota dan pengadilan nasional harus memastikan bahwa penyelesaian yang tersedia atas pelanggaran hukum EC harus 'efektif', di mana hukum domestik dari setiap negara anggota menunjuk pengadilan yang memiliki yurisdiksi dan ketentuan prosedural, yang mengatur tindakan pada hukum yang dimaksudkan, untuk memastikan perlindungan hak-hak; dan subjek-subjek berasal dari pengaruh langsung atas hukum Komunitas yang memiliki 'efek jera', serta bersifat proporsional.{{sfn|Davies|2003|pp=62-63}} Pengadilan mengembangkan prinsip ini pada perkara ''Johnston v Chief Constable of the RUC'', dengan menekankan perlunya memastikan perlindungan peradilan yang efektif bagi mereka yang menderita sebagai akibat dari pelanggaran hukum Komunitas. Selain itu, terdapat juga dalam perkara ''Marshall v Southampton and South West Hampshire AHA'' bahwa ECJ mengambil prinsip efektivitas; yang selangkah lebih maju dengan memberikan tidak hanya pemulihannya, yang harus sebanding dengan yang tersedia bagi pelanggaran hukum nasional yang serupa (perkara Comet dan Rewe-Zentralfinanz), tetapi, jika tidak ada efek yang tersedia di bawah hukum nasional, pengadilan nasional harus memperbaiki apa yang tersedia atau merancang pemubahan ru yang sesuai.{{sfn|Davies|2003|pp=62-63}}
Pada perkara [[Francovich v Italy|Francovich]], ECJ menetapkan bahwa ketika suatu negara anggota gagal menerapkan tujuan [[Direktif (Uni Eropa)|Direktif]] dengan benar, kerusakan-kerusakan yang tersedia dari negara supaya mengkompensasi mereka yang menderita kerugian sebagai akibat pelanggaran negara. Hal ini memastikan bahwa negara-negara anggota tidak dapat mengandalkan, atau mengambil manfaat atas kesalahan mereka sendiri dan bahwa [[pemulihan]] untuk melakukan hal tersebut adalah seragam di seluruh Komunitas.{{sfn|Davies|2003|pp=62-63}}
==== Rujukan awal/keputusan ====
Prosedur putusan awal, di mana pengadilan nasional dan tribunal merujuk
pertanyaan hukum Komunitas ke Pengadilan. Melalui prosedur ini perselisihan di tingkat nasional; di mana individu menegaskan hak Komunitas terhadap negara-negara anggota mereka bahwa Pengadilan menetapkan dan mengembangkan konsep-konsep dasar seperti supremasi, pengaruh langsung dan tanggung jawab negara.{{sfn|Tillotson|2003|p=197}} Sifat alamiah prosedur menunjukkan bahwa pertanyaan sulit mengenai penafsiran yang benar (termasuk pengaruh langsung) dan oleh karenanya penerapan hukum Komunitas (Pasal-pasal Perjanjian, [[Regulasi (Uni Eropa)|Regulasi]], [[Direktif (Uni Eropa)|Direktif]], dan [[Keputusan (Uni Eropa)|Keputusan]]) diangkat tidak hanya secara langsung di hadapan Pengadilan, tetapi juga di pengadilan nasional dan pengadilan negara anggota dalam perkara-perkara 'dimensi Komunitas'.{{sfn|Tillotson|2003|p=197}}
Pengadilan Komunitas diberdayakan supaya memberikan keputusan awal berdasarkan Perjanjian EA Pasal 150, Perjanjian EC Pasal 68 dan 234, dan Perjanjian EU Pasal 35(1). Berdasarkan prosedur pendahuluan, pengadilan nasional dan tribunal dalam beberapa perkara, dapat merujuk pertanyaan tentang penafsiran hukum Komunitas, atau keabsahan langkah-langkah Komunitas (atau langkah-langkah yang diadopsi berdasarkan [[Perjanjian Uni Eropa]] Judul VI) kepada CFI.{{sfn|Kaczorowska|2009|p=248}}
<!--
Tiga aspek yurisdiksi pengadilan Komunitas berdasarkan Perjanjian EC Pasal 234 yang diperiksa, diantaranya:
* Hal-hal yang dapat dirujuk
Tidak semua undang-undang Komunitas dapat dirujuk ke pengadilan Komunitas. Misalnya, Pengadilan komunitas dilarang memberikan putusan awal mengenai keabsahan sumber primer (yang bertentangan dengan penafsiran mereka) dan pada penafsiran, serta keabsahan sumber pelengkap hukum Komunitas, yang tunduk pada pengecualian yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Uni Eropa Pasal 35(1).{{sfn|Kaczorowska|2009|p=249}}
* Pengadilan nasional dan pengadilan yang dapat membuat permintaan putusan awal
Hanya pengadilan dan tribunal yang menjalankan fungsi peradilan di bawah otoritas negara yang dapat dianggap sebagai "pengadilan dan tribunal" dalam arti Perjanjian EC Pasal 234. Oleh karena itu, pihak-pihak arbitrasi swasta ditolak atas pengakuan sebagai pengadilan atau tribunal dalam arti Perjanjian EC Pasal 234.
* Masalah yurisdiksi teritorial
[[Mahkamah Eropa]] secara luas menafsirkan ruang lingkup Perjanjian EC Pasal 234 supaya dimasukkan ke dalam yuridiksi rujukannya atas pengadilan dan tribunal yang terletak di luar wilayah [[Uni Eropa]], tetapi memiliki hubungan penting dengan beberapa negara-negara anggota.{{sfn|Kaczorowska|2009|p=249}}
-->
Pengadilan nasional tidak diserahkan sepenuhnya ke perangkat mereka sendiri ketika menerapkan undang-undang EC dan mempertimbangkan prosedur yang dikenal sebagai 'rujukan awal' (Pasal 234 EC), yang memberikan hubungan berharga antara [[Mahkamah Eropa]] (ECJ) dengan pengadilan domestik.{{sfn|Davies|2003|p=61}} Meskipun pengadilan domestik biasanya digunakan untuk menegakkan hak hukum EC, tetapi terdapat tindakan tertentu yang hanya diketahui oleh ECJ (atau CFI). Hal ini termasuk 'proses pelanggaran' terhadap negara-negara anggota yang telah gagal memenuhi kewajiban Komunitas mereka (Pasal 226-28 EC) dan '[[pengujian yudisial]]' atas tindakan dan kelalaian [[Lembaga-lembaga Uni Eropa|lembaga-lembaga Komunitas]] (termasuk Perjanjian EC Pasal 230–33 EC).{{sfn|Davies|2003|p=61}} Perjanjian EC Pasal 234 menyediakan yurisdiksi bagi ECJ dalam memberikan putusan awal tentang penafisran Perjanjian dan juga pada penafsiran, serta keabsahan legislasi sekunder, ketika diminta oleh pengadilan nasional.{{sfn|Davies|2003|p=63}}
Tujuan Pasal 234 EC adalah memastikan penafsiran yang seragam, dan menerapkan hukum Komunitas. Prinsip pengaruh langsung secara kuat menetapkan pengadilan nasional sebagai penegak hukum EC, hal ini karena apabila penafsiran diserahkan kepada pengadilan negara-negara anggota, maka keseragaman penafsiran tidak dapat dipastikan, mengingat bahwa sistem hukum yang berbeda menggunakan metode penafsiran yang berbeda pula (misalnya di [[Britania Raya]], metode penafsiran harfiah lebih disukai. Hal ini berlawanan dengan negara anggota lainnya, yang menggunakan pendekatan yang lebih purposif.).{{sfn|Davies|2003|p=63}} ECJ tidak harus mengikuti putusan sebelumnya sendiri. Namun, dalam kenyataannya ia melakukannya untuk memastikan konsistensi. Pengadilan nasional yang melakukan rujukan akan terikat oleh putusan ECJ dan berkewajiban menerapkan putusan yang diperoleh untuk perkara sebelumnya. Meskipun putusan biasanya bersifat retrospektif, ECJ dapat membatasi efek temporal atas putusan tersebut (seperti dalam perkara ''Barber v Guardian Royal Exchange'', di mana Pengadilan menyatakan bahwa putusan tersebut hanya efektif sejak tanggal penilaiannya).{{sfn|Davies|2003|p=64}}
==== Lembaga nasional yang merujuk perkara ====
Pasal 234 EC menyatakan bahwa 'pengadilan negara anggota' dapat merujuk suatu perkara ke ECJ. ECJ menerima rujukan dari berbagai pengadilan, termasuk panel arbitrase, petugas asuransi dan pengadilan administratif (rujukan di dalam ''Van Gend'' yang datang dari Pengadilan Administratif [[Belanda]]). Bagaimanapun, pertimbangan hukum perkara menunjukkan bahwa ECJ tidak memiliki yurisdiksi menerima referensi dari badan yang terletak seluruhnya atau sebagiannya di luar sistem hukum negara anggota.{{sfn|Davies|2003|p=65}}
Dalam perkara Nordsee, misalnya, permintaan putusan dibuat oleh pengadilan arbitrase yang telah ditetapkan oleh kontrak, di mana referensi tersebut ditolak. Sebaliknya, dalam perkara Broekmeulen, ECJ menganggap bahwa badan Belanda yang dikenal sebagai Komite Permohonan Pemulihan Umum merupakan badan yang tepat, karena badan tersebut dioperasikan dengan persetujuan dan kerja sama otoritas publik dan keputusan yang disampaikan yang diakui sebagai final.{{sfn|Davies|2003|p=65}}
Pengadilan Komunitas jarang menolak memberikan keputusan awal. Namun, hal ini dapat terjadi ketika tidak ada perselisihan antara beberapa pihak dengan proses nasional, ketika pertanyaan yang diajukan tidak memiliki relevansi dengan sengketa utama, atau ketika pengadilan yang merujuk tidak memberikan latar belakang fakta dan hukum yang cukup dalam rujukannya.{{sfn|Davies|2003|p=65}}{{sfn|Kaczorowska|2009|p=249}} Perjanjian EC Pasal 234 membedakan pengadilan-pengadilan yang memiliki wewenang merujuk (''discretionary referral'') dengan mereka yang wajib untuk dirujuk ('rujukan wajib' atau ''mandatory referral''). Terakhir merupakan pengadilan-pengadilan dari mana{{spaced en dash space}}dalam sistem nasional mereka{{spaced en dash space}} yang tidak memiliki banding yang terletak pada perkara instan ke pengadilan yang lebih tinggi. Teradapat tiga kondisi di mana ECJ secara khusus menyatakan bahwa pengadilan nasional mungkin tidak perlu membuat rujukan.{{sfn|Davies|2003|p=66}}{{sfn|Kaczorowska|2009|p=249}} Rujukan tentang keabsahan langkah-langkah Komunitas harus selalu dilakukan jika dinyatakan tidak sah. Hanya pengadilan Komunitas yang memiliki yurisdiksi membuat pernyataan semacam itu. Pengadilan nasional diberdayakan untuk menyatakan tindakan Komunitas adalah sah, tetapi tidak memiliki yurisdiksi untuk menyatakan tindakan Komunitas tidak sah.{{sfn|Kaczorowska|2009|p=249}}
<!--
Kondisi-kondisi ini dijelaskan oleh Pengadilan dalam perkara CILFIT, sebagai berikut:{{sfn|Davies|2003|p=66}}{{sfn|Kaczorowska|2009|p=249}}
# Pertanyaan hukum EC tidak relevan dengan perkara yang didengar oleh pengadilan nasional. Artinya, jawabannya tidak mempengaruhi hasil suatu perkara.
# Jika jawaban atas pertanyaan penafsiran telah diberikan oleh pengadilan Komunitas, yaitu bahwa pertanyaan di hadapan pengadilan nasional adalah identik secara materi atau mirip dengan pertanyaan yang telah ditangani oleh pengadilan Komunitas.
# Jika penerapan hukum Komunitas yang benar sangat jelas sehingga tidak ada ruang lingkup bagi keraguan yang masuk akal sekalipun. Hal ini dikenal sebagai sistem hukum Prancis atau doktrin ''acte clair''.
-->
=== Pengujian yudisial ===
{{main article|Pengujian yudisial}}
[[Pengujian yudisial]] merupakan aspek penting setiap sistem hukum yang beroperasi di bawah kekuasaan hukum. Pengujian ini memungkinkan individu melindungi hak-hak mereka, dengan bentuk kepentingan sah, sehingga menjaga keseimbangan di antara cabang-cabang politik pemerintahan, serta memberi kesempatan yang lebih besar bagi mahkamah, dengan membentuk proses pembuatan dan penerapan hukum. [[Pengujian yudisial]] berkontribusi pada akuntabilitas pemerintahan, serta perlindungan individu. Namun, masing-masing sistem hukum memiliki konsepsi berbeda mengenai sejauh mana mahkamah terlibat dalam pengujian akta-akta yang diadopsi oleh cabang-cabang pemerintahan.{{sfn|Gavison|2011|p=216}}{{sfn|Alexander|2009|p=1}} Negara-negara anggota [[Uni Eropa]] memberikan pengujian akta-akta administratif yang luas tentang implementasi individu atas penerapan umum. Mahkamah menegaskan kendali administrasi yang lebih besar, yang sebagiannya bertujuan melawan dominasi eksekutif, serta menyediakan sarana akuntabilitas.{{sfn|Alexander|2009|p=1}}{{sfn|De Smith|1995|p=1}} Di sisi lain, dengan alasan legitimasi demokratis, pengujian konstitusional atas akta-akta parlemen merupakan pengecualian di negara-negara anggota dan, jika ada, dipercayakan kepada mahkamah konstitusi atau pengadilan, khususnya dalam menegakkan nilai-nilai konstitusional, serta prinsip-prinsip yang telah berurat-berakar.{{sfn|Alexander|2009|p=1}}{{efn|Diskusi lebih lanjut tentang [[pengujian yudisial]] oleh Mahkamah Konstitusi dapat dilihat dalam {{Harvtxt|Tushnet|2006}}.}} [[Pengujian yudisial]] merupakan sarana penjaga keseimbangan institusi dalam perselisihan antara lembaga-lembaga politik. Sifat federal [[pengujian yudisial]] dapat menjaga keseimbangan antara [[Uni Eropa]] dengan negara-negara anggota yang berselisih akibat keberadaan, dan pelaksanaan kompetensi Uni Eropa yang tidak diperdebatkan. Selain itu, perlunya perlindungan hak-hak individu yang tidak dapat diragukan lagi.{{sfn|Alexander|2009|p=1}}{{efn|Penjelasan lebih lanjut tentang [[pengujian yudisial]] di dalam hukum [[Uni Eropa]], dapat dilihat pada {{Harvtxt|Mark|1998}},{{Harvtxt|O’Keeffe|Bavasso (eds.)|2000}},
{{Harvtxt|Schermers|Waelbroeck|2001}}, dan
{{Harvtxt|Angela|2007}}.}} Perihal kekhawatiran serius yang muncul mengenai apakah [[Mahkamah Eropa]] dapat melakukan fungsi ini secara memadai, khususnya karena pendekatan pembatasan yang memungkinkan akses langsung individu ke Pengadilan Komunitas, dapat melawan akta-akta normatif. Permintaan liberalisasi persyaratan yang lebih besar bagi individu, secara khusus dibenarkan, karena [[Uni Eropa]] tidak memiliki kepercayaan demokratis yang sama dengan negara anggota.{{sfn|Alexander|2009|p=2}}{{sfn|J. H. H.|N. J. S.|2006|p=66}}{{efn|[[Mahkamah Eropa]] untuk Peradilan Komunitas Eropa terdiri dari Pengadilan, [[Pengadilan Umum (Uni Eropa)|Pengadilan Tingkat Pertama]] (CFI) dan Pengadilan Dinas Sipil. Istilah [[Mahkamah Eropa]] merujuk pada ECJ, bergantung konteks yang digunakan, Mahkamah Peradilan Komunitas Eropa adalah istilah umum bagi ketiga bentuk Pengadilan, atau merujuk hanya bagi Pengadilan saja. Istilah Pengadilan Komunitas seringkali digunakan dalam merujuk pada Pengadilan dan [[Pengadilan Umum (Uni Eropa)|Pengadilan Tingkat Pertama]] (CFI). Istilah 'Pengadilan' (''Courts'') mengacu pada 'Pengadilan' ("Courts of Justice") sebagai salah satu Pengadilan Komunitas.{{sfn|Alexander|2009|p=2}}}} [[Pengujian yudisial]] Uni Eropa yang paling luas didasarkan pada Perjanjian Komunitas Eropa (TEC), di mana tindakan langsung tersedia dalam pembatalan akta-akta tindakan Komunitas yang didasarkan pada Perjanjian EC Pasal 230, dan tindak menggagalkan yang didasarkan pada Perjanjian EC Pasal 232. Negara-negara anggota, serta [[lembaga-lembaga Uni Eropa]] menikmati akses istimewa ke Pengadilan-pengadilan Komunitas dengan memanfaatkan pemulihan-pemulihan ini.{{sfn|Alexander|2009|p=2}} Pihak-pihak swasta, di sisi lain, harus memenuhi syarat yang lebih ketat dalam membawa tindakan langsung di [[Pengadilan Umum (Uni Eropa)|Pengadilan Tingkat Pertama]] (CFI). Sementara kondisi-kondisi ini biasanya memungkinkan individu menantang akta-akta administratif individu; di mana pada umumnya pihak-pihak swasta tidak memungkinkan membawa tindakan langsung tersebut terhadap akta-akta penerapan umum.{{sfn|Alexander|2009|p=2}}{{sfn|Alexander|2009|p=173.}}
Keabsahan akta-akta umum Komunitas seperti itu biasanya hanya terbuka bagi peninjauan tidak langsung yang berdasarkan Perjanjian EC Pasal 234, melalui pengadilan nasional, di mana individu mengajukan tindakan terhadap otoritas nasional yang telah menerapkannya, atau di dalam CFI yang didasarkan pada Pasal 241, di mana lembaga-lembaga komunitas dipercayai menerapkan akta-akta tersebut. Dalam hal ini, sistem [[Pemulihan|pemulihan hukum]] yang disediakan dalam sistem hukum Komunitas merupakan konsekuensi logika federalisme eksekutif; di mana implementasi aturan umum Komunitas menjadi tanggung jawab utama negara-negara anggota. Selain upaya hukum [[pengujian yudisial]], Pasal 235 memberikan kewenangan kepada Pengadilan dengan memberikan ganti rugi dengan ketentuan pada Pasal 288(2).{{sfn|Alexander|2009|p=2}}{{efn|Deskripsi tentang model federalisme eksekutif klasik dapat dilihat di dalam {{Harvp|Lenaerts|1991|pp=11-35}}, dan {{Harvtxt|Catalogue sciencespo|2003}}.}} Pengadilan menegaskan bahwa pada Perjanjian EC Pasal 230 dan Pasal 241, di satu sisi, dan Pasal 234, di sisi lain, menetapkan sebuah sistem lengkap atas upaya hukum dan prosedur yang dirancang untuk memastikan peninjauan legalitas akta-akta lembaga, serta memberi tanggung jawab untuk tinjauan semacam itu ke Pengadilan Komunitas. Di balik klaim sistem yang kuat atas [[pengujian yudisial]], tersembunyi tugas besar, yang mengadaptasi sistem ini pada tantangan yang harus dihadapi sejak awal.{{sfn|Alexander|2009|p=2}} Tugas Pengadilan dalam hal ini di luar penafsiran belaka; di mana pada beberapa perkara, seperti kewajiban Komunitas nonkontraktual yang berdasarkan Pasal 288(2), tentang penciptaan prinsip dan aturan yang mengatur [[pemulihan]] yang tersedia di bawah Perjanjian EC. Hal ini merupakan transformasi yang terjadi di dalam sistem hukum Komunitas,{{sfn|Craig|2008|pp=128-135}} melalui amendemen Perjanjian yang berurutan, di mana perundingan dengan kompetensi Komunitas merupakan tantangan paling besar bagi sistem peninjauan hukum Komunitas.{{sfn|Alexander|2009|p=2}}
<!--
Selain itu, tantangan-tantangan sistem [[Peninjauan yudisial|peninjauan hukum]] Komunitas meliputi:{{sfn|Alexander|2009|p=2}}
# Peningkatan kompetensi masyarakat dan hilangnya pengaruh nasional di tingkat Komisi Eropa, baik melalui jalur yang lebih besar di Dewan Menteri dalam mengkualifikasikan suara mayoritas yang memenuhi syarat untuk mengadopsi akta-akta dasar, atau perluasan sistem komitologi yang mengimplementasikan kekuasaan yang didelegasikan kepada Komisi, serta menyebabkan pendekatan yang lebih sadar hukum bagi negara anggota dalam melindungi kompetensinya.{{sfn|Alexander|2009|pp=3-4}}{{efn|Keterangan lebih lanjut lihat {{harvtxt|Fredrik|2005}}.}}
# Sifat dinamis dari keseimbangan kelembagaan Komunitas harus menyesuaikan dengan pertumbuhan dalam kekuasaan [[Parlemen Eropa]], di mana statusnya sebagai pemohon dan terdakwa dalam proses peradilan sebelum Pengadilan harus didefinisikan dengan tepat.
# Peningkatan peran [[Parlemen Eropa]] dalam proses pembuatan hukum dalam sistem konstitusional otonom memungkinkan pertimbangan akta-akta tertentu diadopsi oleh Komunitas sebagai akta-akta legislatif; yang secara fungsional setara dengan legislasi nasional.{{sfn|Alexander|2009|p=4}}{{sfn|Alexander|2009|p=228}}
# Perluasan kompetensi Komunitas dan peningkatan yang terkait dengan akta-akta Komunitas, menyebabkan proliferasi tantangan langsung di Pengadilan Komunitas oleh pihak-pihak swasta yang terkena pengaruh akta-akta tersebut. Persyaratan yang ketat bagi pihak swasta dalam menantang akta-akta penerapan umum secara langsung di Pengadilan Komunitas, telah memusatkan perhatian pada ketersediaan sarana tidak langsung dalam meninjau akta-akta tersebut melalui pengadilan nasional. Selain itu, apakah undang-undang Komunitas menyediakan peradilan yang efektif dalam hal ini.{{sfn|Alexander|2009|p=4}} Hal ini dibenarkan dengan pendekatan hati-hati yang dilakukan Pengadilan Komunitas pada [[pengujian yudisial]] atas akta-akta Komunitas, dibandingkan dengan serangan yang lebih radikal yang dilakukan Pengadilan ke dalam otonomi sistem hukum nasional, yang memberikan individu sebuah [[pemulihan|pemulihan hukum]] yang efektif untuk menegakkan hak-hak Komunitas di pengadilan nasional.{{sfn|Alexander|2009|p=4}}
# Pengembangan tatanan hukum Komunitas mengarah pada sistem tata kelola administrasi [[Uni Eropa]] yang lebih kompleks, dibandingkan model sederhana federalisme eksekutif. Pemerintahan administratif Uni Eropa saat ini dicirikan dengan kerja sama intensif antar pelaku administrasi dari tingkat nasional dan Komunitas.{{sfn|Alexander|2009|p=4}}{{sfn|Hofmann|Türk|2007|pp=253-271}} Selain itu, keterlibatan administrasi nasional di dalam proses pengambilan keputusan Komunitas, serta partisipasi para aktor Komunitas dalam implementasi hukum Komunitas pada sistem hukum nasional mempersulit individu, terutama pada arsitektur yudisial terkini.{{sfn|Alexander|2009|p=5}} Sementara itu, [[Mahkamah Eropa]] diminta mengadaptasi sistem pengujian yudisial Komunitas untuk tantangan-tantangan ini, sehingga menjadi jelas bahwa peningkatan litigasi juga membutuhkan reformasi arsitektur yudisial.{{sfn|Alexander|2009|p=5}}{{sfn|Anthony|2006|pp=25-27}}
-->
[[Pengadilan Umum (Uni Eropa)|Pengadilan Tingkat Pertama]] (CFI), yang didirikan di tahun 1988,{{sfn|Cvce|1988}} hanya diberi wewenang terbatas, tetapi di tahun 1994, memiliki kompetensi mendengar tindakan langsung yang dibawa oleh individu baik secara alami, maupun dalam bentuk hukum yang tunduk pada pengajuan banding ke Pengadilan. Meningkatnya tindakan penundaan sebelum Pengadilan membuat pengiriman lebih lanjut dari yurisdiksi menjadi tidak dapat dihindari.{{sfn|Alexander|2009|p=5}} Amandemen pada [[Perjanjian Nice]] Pasal 225(1) Komisi Eropa, memberikan kewenangan kepada CFI supaya didengar pada tindakan tingkat pertama dalam Perjanjian EC Pasal 230, 232, 235, 236 dan 238; kecuali apabila ditugaskan ke panel peradilan atau dicadangkan ke Pengadilan dalam Statuta Pengadilan.{{sfn|Alexander|2009|p=5}} Perjanjian EC Pasal 225a dimasukkan dalam [[Perjanjian Nice]], dan memungkinkan panel yudisial dibentuk oleh keputusan Dewan. Dewan menggunakan kemungkinan ini dengan mendirikan Pengadilan Dinas Sipil Eropa yang memiliki kewenangan mendengar perkara-perkara pegawai.{{sfn|Alexander|2009|p=5}}{{sfn|European Commission|2004b}}
Dengan amandemen pada Pasal 51 Statuta Mahkamah Pengadilan yang menyimpan yurisdiksi bagi tindakan, yang didasarkan pada Perjanjian EC Pasal 230 dan 232, yang dibawa oleh negara anggota terhadap [[Parlemen Eropa]] dan/atau terhadap Dewan (dengan pengecualian dari apa yang didengar CFI) atau oleh satu lembaga EC yang melawan lembaga-lembaga lainnya.{{sfn|Alexander|2009|p=5}}{{sfn|European Commission|2004b}} Akibatnya, CFI kini memiliki kewenangan mendengar tindakan langsung yang dibawa oleh orang-orang secara alamiah atau secara hukum, berdasarkan Perjanjian EC Pasal 230 dan 232, yang meliputi: tindakan-tindakan yang dibawa negara anggota terhadap Komisi; tindakan-tindakan yang dibawa negara-negara anggota terhadap Dewan di bidang bantuan negara dan ''anti-dumping'', serta perlwanan terhadap implementasi akta-akta tersebut; tindakan pengrusakan; tindakan berdasarkan kontrak yang memberikan kewenangan (yurisdiksi) CFI; serta tindakan yang berkaitan dengan merek dagang Komunitas. Namun, pada satu titik hukum, uji banding tersebut bertentangan dengan putusan CFI ke [[Mahkamah Eropa]].{{sfn|Alexander|2009|p=5}} Sementara Perjanjian EC Pasal 225(3), yang disisipkan oleh [[Perjanjian Nice]], menetapkan CFI supaya mendengar pendahuluan yang dibentuk agak terlambat sebagai kelompok sementara dalam membahas berbagai hal terkait dengan Pengadilan Komunitas.{{sfn|Alexander|2009|p=7}} Divisi-divisi di antara kelompok hanya mengubah hal-hal yang paling sederhana. Reformasi Perjanjian Konstitusi pada bagian lain memiliki dampak bagi [[pengujian yudisial]]. Misalnya, pada [[Perjanjian Lisboa (2007)|Perjanjian Lisboa]] yang telah memasukkan banyak amandemen pada Perjanjian Konstitusi yang kini terbengkalai, termasuk yang berkaitan dengan [[pengujian yudisial]].{{sfn|Alexander|2009|p=7}}<ref><span class="plainlinks">[http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%206655%202008%20INIT TEU dan TFEU, Dokumen Dewan 6655/08, 15 April 2008]</span></ref>
=== Prinsip dasar dan hak asasi manusia ===
{{further information|Prinsip dasar hukum Uni Eropa|Piagam Hak Asasi Uni Eropa|Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia|Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia}}
HakPada mulanya, penegakan hak asasi manusia sebelumnya(HAM) tidak dianggap sebagaiterkait ranahdengan Komunitas Eropa yang berfokuslebih berlandaskan pada ekonomi.pertimbangan-pertimbangan Setiapekonomi, upayasehingga untuksegala menegakkan HAMhal di Eropa punyang berkaitan dengan HAM akan dibawadirujuk ke [[Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa]],. yangPengadilan didirikanini sendiri tidak termasuk ke dalam kerangka Uni Eropa, tetapi merupakan bagian dari [[Majelis Eropa]], yang tugasnya adalah menerapkan [[Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia]] (ECHR). NamunWalaupun begitu, ECJ secara bertahap, ECJ mengakui perlunya mengamatimematuhi hak-hak fundamentaldasar tertentu ketika menerapkan hukum Komunitas, meskipun tidak pernah secara spesifik disebut ECHR untuk tujuan ini.{{sfn|Cairns|2002|p=89}} [[Undang-UndangPerkara Eropapertama Tunggal|UUECJ Eropayang Tunggalberkaitan dengan [[hak asasi manusia]] (SEA)adalah merupakanperkara instrumen''Stauder Komunitasv pertamaUlm'', yangdan memberikansejak pengakuanitu resmiECJ terhadapmengakui ECHR, meskipunsebagai hanyasumber menerapkannyaHAM padautama Pembukaannya.secara TEUhukum menerbitkandan lebihjuga banyakakan tentangmelarang masalahundang-undang ini.atau Dalamtindakan Pasalyang 6(2)tidak (dulu Pasal F(2)),sejalan dengan menyatakan bahwa:HAM.{{sfn|Cairns|2002|p=89}}
[[Undang-Undang Eropa Tunggal|UU Eropa Tunggal]] (SEA) merupakan instrumen Komunitas pertama yang memberikan pengakuan resmi terhadap ECHR, meskipun pernyataan tersebut hanya dimuat di bagian Pembukaan. Pada tanggal 7 Desember 2000, [[Piagam Hak Asasi Uni Eropa]] diproklamasikan oleh Presiden [[Parlemen Eropa]], [[Dewan Eropa]] dan Komisi Eropa.{{sfn|Cairns|2002|pp=89-90}} Piagam tersebut menetapkan hak-hak sipil dan politik yang dipetik dari ECHR, tradisi konstitusional bersama negara-negara anggota, dan hak warga negara yang sudah tercantum di dalam Perjanjian Komunitas.{{sfn|Cairns|2002|p=90}} Piagam ini juga berisi hak-hak ekonomi dan sosial yang terilhami dari Piagam Sosial Majelis Eropa, Piagam Hak Asasi Sosial Uni Eropa, serta undang-undang yang berasal dari Komunitas.{{sfn|Cairns|2002|p=90}} Semenjak ditetapkannya Perjanjian Lisboa, hak-hak yang terkandung di dalam Piagam Hak Asasi Uni Eropa diakui secara resmi oleh Uni Eropa dalam Pasal 6(1) TEU.{{sfn|Chalmers & Giorgio|2010|p=238}} Namun, piagam ini bukanlah sebuah dokumen konstitusi seperti halnya [[Deklarasi Hak-Hak]] di [[Amerika Serikat]].{{sfn|Chalmers & Giorgio|2010|p=238}}
{{Cquote2|Uni akan menghormati hak asasi manusia, sebagaimana dijamin oleh [[Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia|Konvensi Eropa untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia]] dan Kebebasan Asasi yang ditandatangani di Roma pada 4 November 1950, dan karena hak-hak ini dihasilkan dari tradisi konstitusional yang lazim bagi negara anggota, sebagai [[Prinsip dasar hukum Uni Eropa|prinsip dasar hukum Komunitas]].}}
== Catatan kaki ==
[[Perjanjian Amsterdam]] melangkah lebih jauh dengan meningkatkan rasa hormat terhadap manusia atas hak pada status salah satu prinsip umum yang mendasari [[Uni Eropa]] (sekarang Pasal 6(1) dulu Pasal F(1)). perkara pertama Pengadilan memanfaatkan [[hak asasi manusia]] adalah perkara ''Stauder v Ulm''.{{sfn|Cairns|2002|p=89}} Secara singkat, ECJ melindungi hak privasi (perkara ''National Panasonic (UK) v Commission''), hak atas proses hukum yang sah, hak mendapatkan privasi dalam hubungan antara penasehat hukum dan klien-nya (perkara ''Australian Mining and Smelting Europe Ltd v Commission''), serta hak-hak beragama (perkara ''Prais v Council''), bahkan menjunjung hak-hak ini di dalam hukum pidana, yaitu suatu area yang pada prinsipnya tidak termasuk dalam ruang lingkup hukum Komunitas (perkara ''R v Kirk'').{{sfn|Cairns|2002|pp=89-90}} Konferensi Antarpemerintahan (IGC) di Nice pada Desember 2000 memiliki sejumlah dampak penting di bidang hak asasi manusia di tingkat Uni Eropa. Pada tanggal 7 Desember 2000, [[Piagam Hak Asasi Uni Eropa]] diproklamasikan oleh Presiden [[Parlemen Eropa]], [[Dewan Eropa]] dan Komisi. Tujuannya adalah mendorong warga [[Uni Eropa]] supaya mengidentifikasi dengan menetapkan nilai-nilai umum yang dilindungi dan diakui, serta memperjelas ketentuan TEU Pasal 6(2) yang menghormati hak asasi manusia sebagai [[prinsip dasar hukum Uni Eropa]].{{sfn|Cairns|2002|pp=89-90}} Piagam tersebut menetapkan hak-hak sipil dan politik yang berasal dari [[Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia]] (ECHR), tradisi konstitusional umum bagi negara-negara anggota, atas hak warga negara yang tercantum dalam Perjanjian Komunitas, serta hak ekonomi dan sosial yang diilhami oleh Piagam Sosial Majelis Eropa, Piagam Hak Asasi Sosial Uni Eropa, serta legislasi yang berasal dari Komunitas.{{sfn|European Commission|2000|pp=15-16}} Komisi meminta Piagam tersebut dimasukkan dalam traktat-traktat Perjanjian pada waktunya, supaya diberikan pengaruh hukum yang wajib, dengan mengubah TEU Pasal 6(2) dalam prosesnya.{{sfn|Cairns|2002|p=91}} [[Perjanjian Amsterdam]] juga memberikan substansi lebih lanjut pada [[Perjanjian Uni Eropa]] (TEU) Pasal 7. Selain itu Perjanjian Amsterdam juga menambahkan bahwa ECJ memiliki yurisdiksi, sesuai dengan TEU Pasal 46, hanya bagi perselisihan mengenai ketentuan prosedural yang berdasarkan TEU Pasal 7, dan bukan untuk putusan atau justifikasi kelayakan setiap keputusan yang diambil berdasarkan ketentuan ini.{{sfn|Cairns|2002|p=91}}
{{reflist}}
== Daftar pustaka ==
Prinsip-prinsip umum [[hukum internasional]] meliputi hak-hak prosedural, kepemilikan Komisi, dan tersedianya akses terhadap dokumen.{{sfn|Cairns|2002|pp=91-93}} Sementara [[prinsip dasar hukum Uni Eropa]] merupakan prinsip-prinsip umum hukum yang diterapkan oleh [[Mahkamah Eropa]] dan pengadilan nasional dari negara-negara anggota ketika menentukan keabsahan tindakan legislatif dan administratif di dalam [[Uni Eropa]]. Prinsip-prinsip umum hukum Uni Eropa dapat berasal dari prinsip-prinsip umum hukum di berbagai negara anggota Uni Eropa, atau prinsip-prinsip umum yang ditemukan dalam [[hukum internasional]] atau hukum Uni Eropa. Pengadilan Eropa mengakui [[hak asasi manusia]], proporsionalitas, kepastian hukum, sama di hadapan hukum dan subsidiaritas sebagai [[prinsip dasar hukum Uni Eropa]]. Prinsip-prinsip umum hukum harus dibedakan dari aturan hukum sebagai prinsip yang lebih umum dan terbuka dalam arti prinsip-prinsip ini diterapkan pada perkara-perkara tertentu dengan hasil yang benar.{{sfn|Jans|2007|p=418}}
== Kebebasan bergerak ==
{{main|Pasar Tunggal Eropa|Organisasi Perdagangan Dunia|Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa|Perserikatan Bangsa-Bangsa}}
[[File:Maasmond (13726300363).jpg|right|400px|thumb|[[Pasar Tunggal Eropa]] untuk ekspor perdagangan, dengan [[Pelabuhan Rotterdam]] yang merupakan pelabuhan terbesar dengan volume perdagangan lebih dari 2.840 miliar EUR (Rp46.486 triliun).<ref><span class="plainlinks">[http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Intra-EU_trade_in_goods_-_recent_trends Eurostat, Tabel 1]</span></ref>]]
Komunitas Eropa diciptakan dalam upaya memastikan perdamaian dan stabilitas ekonomi di Eropa dan Perjanjian EC menetapkan sejumlah tujuan yang ingin dicapai, di mana aspirasi ini harus terpenuhi.{{sfn|Davies|2003|p=87}} Sebagian besar tujuan ini dapat dikategorikan sebagai bidang ekonomi, yang lainnya berdampak sosial, atau politik. Integrasi ekonomi, secara tradisional dipandang sebagai tujuan utama Komunitas dan tujuan penciptaan [[Pasar Tunggal Eropa|Pasar Bersama]], yang ditetapkan secara eksplisit di bawah Perjanjian EC Pasal 2. Perjanjian EC Pasal 3 memperbesar hal ini dengan menyediakan daftar kegiatan yang harus diberlakukan oleh Komunitas dalam memastikan supaya tujuan tersebut tercapai. Pasal 3(c) secara khusus menyatakan bahwa Komunitas harus memastikan bahwa semua 'hambatan pergerakan bebas atas barang-barang, orang, jasa dan modal' dihapuskan, serta didukung oleh Perjanjian EC Pasal 14, yang menetapkan bahwa pasar internal terdiri dari daerah tanpa batas di mana pergerakan bebas dapat terjamin. Umumnya hal ini dikenal pula dengan 'empat kebebasan'.{{sfn|Davies|2003|p=87}} Selain itu, kebijakan pengadaan otoritas publik negara anggota yang mendukung pemasok nasional, kini dilindungi oleh penyelarasan Direktif, dengan tujuan membuka prosedur penghargaan kontrak publik (misalnya, pekerjaan umum dan suplai barang publik) supaya berkompetisi di semua jenis usaha yang ada di dalam Komunitas.{{sfn|Tillotson|2003|p=261}} Tiga hambatan signifikan yang menghambat pergerakan bebas barang-barang (serta, hal-hal tertentu lainnya seperti orang, jasa dan modal), meliputi hambatan fisik, hambatan fiskal, dan hambatan teknis.{{sfn|Tillotson|2003|pp=261-262}} Berkaitan dengan pergerakan bebas barang-barang pada program [[Pasar Tunggal Eropa|Pasar Bersama]] Komisi berfokus menghapus kontrol perbatasan secara berkelanjutan (hambatan fisik), dengan menyelaraskan PPN dan bentuk-bentuk pajak barang tidak langsung lainnya (hambatan fiskal), serta menghilangkan atau menyelaraskan aturan dan standar nasional berbeda terkait dengan barang (MEEQR) di dalam perdagangan antarnegara (hambatan teknis). Target lain seperti prosedur pengadaan publik yang diskriminatif, dan masalah terkait paten nasional dan merek dagang.{{sfn|Tillotson|2003|pp=261-262}} Tantangan terhadap hambatan perdagangan pada dasarnya terdiri dari penghapusan sebagai akibat litigasi di Pengadilan atau pengadilan nasional, dan harmonisasi peraturan-peraturan yang berbeda dari negara-negara anggota melalui legislasi masyarakat (Direktif Dewan). Hubungan penting antara dua hal tersebut dapat ditemui dalam keputusan ''Cassis de Dijon''.{{sfn|Tillotson|2003|pp=261-262}}
<!--
Beberapa peraturan terkait [[Pasar Tunggal Eropa|Pasar Bersama]] adalah sebagai berikut:
* Pasal 38 (sekarang 32) mengatur [[Pasar Tunggal Eropa|Pasar Bersama]] dan peraturan terkait pergerakan bebas barang-barang, berlaku untuk produk pertanian serta barang-barang industri.{{sfn|Tillotson|2003|pp=261-262}}
* Pasal 24 (sebelumnya 10) mengatur pergerakan bebas yang berlaku bagi barang-barang yang berasal dari negara anggota dan negara ketiga, serta yang berada di dalam sirkulasi bebas negara anggota, ketika melintasi wilayah Tarif Bea Cukai Umum dengan semua formalitas impor yang harus dipenuhi atau biaya yang harus dibayar.{{sfn|Tillotson|2003|pp=261-262}}
* Pasal 12 (sekarang 25) pada perkara ''Van Gend en Loos'' memungkinkan panggilan yang dilakukan oleh individu (dan perusahaan) di pengadilan nasional masing-masing.{{sfn|Tillotson|2003|pp=262-263}}
* Pasal 30 (sebelumnya 36) memungkinkan negara anggota melarang impor atas dasar perlindungan kehidupan dan kesehatan manusia. Namun, ketika pengecualian diizinkan atas dasar ini atau alasan-alasan lain, penciptaan aturan pasar tunggal terkait hal-hal tertentu yang berbeda dari suatu negara anggota ke negara anggota lainnya seperti peraturan-peraturan nasional (mengenai, misalnya, bahan makanan) yang diselaraskan di tingkat Komunitas untuk memastikan bahwa, sementara tujuan dari aturan nasional dipertahankan, begitu juga prinsip pergerakan bebas.{{sfn|Tillotson|2003|p=263}}
-->
Penciptaan pasar tunggal yang mencakup 15 (yang akan diikuti 25) negara anggota dan, berdasarkan Perjanjian tentang [[Wilayah Ekonomi Eropa]] (EEA), lebih lanjut empat negara EFTA, menghasilkan pembentukan blok perdagangan regional yang mampu bersaing di pasar dunia dengan [[Amerika Serikat]] dan [[Jepang]].{{sfn|Tillotson|2003|p=263}}
=== Barang-barang ===
{{main|Pasar Tunggal Eropa}}
Istilah ‘barang’ tidak didefinisikan oleh Perjanjian dan ECJ perlu mempertimbangkan secara pasti barang mana yang harus tunduk pada peraturan Komisi Eropa. Pergerakan bebas barang-barang merupakan dasar pencapaian tujuan-tujuan Komunitas dan ECJ memberikan penafsiran yang luas terhadap istilah tersebut. Pada perkara ''Commission v Italy'', Pengadilan mendefinisikan 'barang' sebagai produk yang dapat dinilai dalam uang dan mampu membentuk subjek transaksi komersial.{{sfn|Davies|2003|p=87}}
==== Hambatan keuangan ====
Hambatan perdagangan sebelum dimulainya Komunitas adalah adanya bea impor dan bea masuk atas barang-barang yang masuk atau keluar dari masing-masing negara anggota. Oleh sebab itu, untuk menciptakan wilayah perdagangan tanpa hambatan, bea cukai harus dihapus dan sistem regulasi baru diberlakukan.{{sfn|Davies|2003|p=87}} Perjanjian EC Pasal 23 mengatur pembuatan bea cukai umum (CCT), yang dikenakan pada semua barang yang diimpor dari luar Komunitas, yang dibebankan pada tingkat yang sama, tidak peduli yang mana barang-barang negara anggota yang diimpor ke atau dari mana mereka diekspor.{{sfn|Davies|2003|p=86}} Pasal 24 EC juga mengatur tentang barang-barang nondomestik yang dikenai CCT berada dalam sirkulasi bebas dan harus diperlakukan sama dengan barang-barang domestik.{{sfn|Davies|2003|p=86}} Sementara, Pasal 25 menghapus bea cukai yang memiliki pengaruh setara. Penafsiran dan penerapan ECJ pada Perjanjian EC Pasal 25{{spaced en dash space}}berlaku baik untuk impor maupun ekspor{{spaced en dash space}}memberikan instruksi cukup jelas kepada negara-negara anggota, tetapi ECJ masih perlu menafsirkan maknanya dengan tepat untuk memastikan aplikasi seragam atas ketentuannya.{{sfn|Davies|2003|p=87}} Misalnya, dalam perkara ''Commission v United Kingdom'', disepakati bahwa bir dan anggur dianggap sama supaya bersaing, dan dapat disimpulkan bahwa tes yang sesuai adalah apakah konsumen dapat mengganti produk yang satu dengan yang lain, berdasarkan tujuan yang berbeda. Pada perkara ''Commission v French'', perkara French Spririts, karakteristik seperti komposisi, karakteristik fisik dan penggunaan konsumen lebih dipertimbangkan.{{sfn|Davies|2003|pp=89-90}}
==== Hambatan nonkeuangan ====
Selain hambatan yang bersifat keuangan (bea cukai), terdapat pula hambatan nonkeuangan seperti pembatasan kuantitatif atau kuota, di mana penerapan pemeriksaan wajib atau aturan perdagangan terkait dengan komposisi, pengemasan, dll.{{sfn|Davies|2003|p=91}} Pembatasan kuantitatif dapat digambarkan sebagai tindakan nasional yang menetapkan batas numerik pada barang dari jenis tertentu, baik ketika masuk (atau pergi) dari pasar domestik. Tujuan perilaku seperti itu seringkali menawarkan perlindungan terhadap produk domestik. Baik kuota maupun pemblokiran total dalam lingkup istilah (perkara ''Geddo v Ente'', dan perkara ''R v Henn and Darby'').{{sfn|Davies|2003|p=91}} ECJ Pada perkara ''Commission v French'', tentang pembatasan periklanan Prancis terlihat bias terhadap suasana berbasis gandum, tetapi mendukung suasana berbasis buah.{{sfn|Davies|2003|p=97}} Otoritas Prancis membenarkan hal ini atas dasar 'kesehatan publik', dengan alasan bahwa produk berbahan dasar gandum, lebih berbahaya bagi kesehatan. Bukti independen menunjukkan bahwa pengaruh terhadap kesehatan pada kedua suasana ini menjadi identik. Menariknya, orang Prancis menghasilkan suasana berbasiskan buah, sementara yang berbasiskan gandum umumnya diimpor. Pengadilan, dalam keputusannya, menganggap pembatasan menjadi berubah-ubah, dan merupakan diskriminasi 'arbiter' (sewenang-wenang).{{sfn|Davies|2003|p=97}} Sementara pada perkara ''Commission v United Kingdom'', tentang penyakit Newcastle; [[Britania Raya]] melarang impor unggas dan produk-produk unggas dari negara-negara yang tidak memiliki kebijakan penyembelihan unggas terkait penyakit Newcastle. [[Britania Raya]] berusaha membenarkan hal ini atas dasar 'kesehatan'.{{sfn|Davies|2003|p=97}} Sementara bukti menunjukkan bahwa metode lain dalam pengendalian penyakit, sama efektifnya, dan larangan tersebut diberlakukan setelah adanya tekanan dari produsen unggas [[Britania Raya]] terkait; dengan meningkatnya kalkun yang diimpor dari Prancis. Selanjutnya, ketika importir Prancis memenuhi persyaratan [[Britania Raya]], pembatasan tambahan diberlakukan. ECJ menyimpulkan bahwa pembatasan [[Britania Raya]] tersebut merupakan 'pembatasan terselubung perdagangan'.{{sfn|Davies|2003|p=97}} Perjanjian EC Pasal 30, secara implisit mengemukakan prinsip umum proporsionalitas yang berlaku di setiap ukuran, di mana negara anggota mengklaim pembenaran, misalnya dalam perkara ''Commission v United Kingdom'' tentang susu UHT, persyaratan 'proporsionalitas mengharuskan langkah-langkah yang tidak lebih dari sekedar yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu.{{sfn|Davies|2003|pp=97-98}}
==== Pembatasan ekspor/impor ====
Ketentuan Pasal 28 dan 29 tidak menghalangi larangan atau pembatasan impor, ekspor atau barang yang sedang transit, yang dibenarkan atas dasar: moralitas publik; keamanan atau kebijakan publik; perlindungan kesehatan dan kehidupan manusia, hewan atau tumbuhan; perlindungan harta nasional; dan perlindungan properti industri dan komersial.{{sfn|Davies|2003|p=97}} Namun, pasal-pasal tersebut memberikan daftar alasan-alasan tertutup, di mana suatu negara anggota dapat mengklaim pengecualian dari larangan yang tersedia. Pengadilan secara umum menyatakan keengganannya dalam mempertimbangkan perpanjangan dasar-dasar ini, karena melihat hal ini sebagai masalah legislasi.{{sfn|Davies|2003|p=98}} Pada perkara Henn dan Darby, para terdakwa dituduh oleh otoritas [[Britania Raya]] yang secara ilegal mengimpor materi pornografi. Pada pembelaannya, mereka berpendapat bahwa aturan [[Britania Raya]] melanggar Perjanjian EC Pasal 28. ECJ menemukan bahwa larangan pornografi [[Britania Raya]] dibenarkan di bawah Pasal 30, karena setiap negara anggota berhak menentukan standar moralitas publik yang ada di dalam wilayahnya sendiri.{{sfn|Davies|2003|p=98}} Sementara di Conegate Ltd., terdakwa mengimpor semacam 'boneka cinta' hidup ke [[Britania Raya]]. Boneka-boneka tersebut disita dan, diperdebatkan bahwa aturan [[Britania Raya]] merupakan ancaman bagi perdagangan.{{sfn|Davies|2003|p=98}} Aturan Britania Raya tidak mengandung larangan yang sama pada pembuatan domestik 'boneka cinta', meskipun Pengadilan mengulangi ''dicta'' Henn dan Darby, peraturan ini menunjukkan bahwa negara anggota tidak dapat bergantung pada Pasal 30; 'ketika undang-undangnya tidak mengandung larangan pembuatan atau pemasaran barang-barang yang sama di wilayahnya'.{{sfn|Davies|2003|p=98}} Oleh sebab itu, negara-negara anggota bebas menentukan standar moral dalam negara mereka sendiri, tetapi mereka tidak boleh menempatkan beban yang lebih ketat pada barang-barang nondomestik; yang mereka lakukan pada barang-barang yang diproduksi secara nasional.{{sfn|Davies|2003|p=98}} Perjanjian EC Pasal 94 dan 95 mengatur harmonisasi aturan perdagangan di dalam Komunitas. Supaya pasar yang terintegrasi dapat tercipta, Komunitas mengakui bahwa aturan-aturan perdagangan di dalam negara-negara anggota harus diselaraskan.{{sfn|Davies|2003|p=100}} Sebagai pengakuan atas pentingnya prinsip ini, Komisi menetapkan bahwa, 'Setiap produk yang diimpor dari negara anggota lain pada prinsipnya harus diterima di wilayah negara anggota pengimpor jika telah diproduksi secara sah, yaitu sesuai dengan peraturan dan proses pembuatan yang lazim dan secara tradisional diterima di negara pengekspor, serta dipasarkan di wilayah lain.{{sfn|Davies|2003|p=101}} Dengan mengikuti perkembangan prinsip saling pengakuan, 'pendekatan baru' untuk mengharmoniskan perundang-undangan, dengan undang-undang yang kini perlu didefinisikan, tidak lebih dari persyaratan esensi atas kesehatan dan keselamatan dari suatu produk.{{sfn|Davies|2003|p=101}} Pelarangan biaya dan langkah-langkah yang dikenakan oleh negara anggota mampu memiliki pengaruh pada pergerakan bebas atas barang-barang di dalam Komunitas.{{sfn|Davies|2003|p=102}}
=== Pekerja ===
Pada awalnya bebas bergerak bagi orang-orang dipandang sebagai elemen penting dalam mencapai [[Pasar Tunggal Eropa|pasar umum]], persepsi terkini cenderung melihat kebebasan ini sebagai hak fundamental yang diberikan pada semua warga negara Uni Eropa.{{sfn|Cairns|2002|p=183}} Padahal, ketentuan Perjanjian tentang bebas bergerak warga negara, pada dasarnya merupakan ekspresi khusus Pasal 12 (dulu Pasal 6), yang menyatakan bahwa 'dalam lingkup Perjanjian ini, dan tanpa mengurangi ketetuan khusus yang terkandung di dalamnya, diskriminasi apa pun atas dasar kewarganegaraan adalah terlarang'. Prinsip ini diterapkan pada kebebasan bergerak bagi pekerja dan 'kebebasan mendirikan', serta secara bertahap hukum perkara tersebut di Pengadilan berdasar ketentuan-ketentuan yang datang untuk mengembangkan gagasan kewarganegaraan Eropa (kemudian dikonfirmasi oleh TEU). Aturan nondiskriminasi merupakan salah satu prinsip umum yang membentuk sumber hukum Komunitas yang sah.{{sfn|Cairns|2002|p=183}} Aturan dasar tentang kebebasan bergerak bagi pekerja ditetapkan dalam Perjanjian EC Pasal 39–42 (dulu Pasal 48-51). Ketentuan mendasar ini tidak hanya mengatur prinsip bebas bergerak, tetapi juga menetapkan berbagai hak yang mendampingi prinsip tersebut, seperti kesetaraan perlakuan dengan tujuan pekerjaan dan cakupan hak berpindah dan menetap di bagian Komunitas manapun; yang tunduk pada kemungkinan penerapan 'pengecualian' atas [[kebijakan publik]]. Pasal 40 (dulu Pasal 49) mengharuskan [[Lembaga-lembaga Uni Eropa|lembaga-lembaga Komunitas]] mengadopsi undang-undang positif, di luar kebebasan bergerak bagi pekerja, berdasarkan kenyataan praktis.{{sfn|Cairns|2002|p=183}} Perjanjian EC Pasal 41 (dulu Pasal 50) mendorong pertukaran pekerja muda, dan Pasal 42 (dulu Pasal 51) terkait ketentuan pengalihan manfaat jaminan sosial.{{sfn|Cairns|2002|p=183}}
==== Lingkup istilah ‘pekerja’ ====
Prinsip bebas bergerak berlaku bagi semua pekerja dari negara-negara anggota. Namun, istilah 'warga negara' berbeda dengan istilah 'pekerja' pada tujuan Perjanjian EC Pasal 39 (dulu Pasal 48).{{sfn|Cairns|2002|pp=183-184}} Pengadilan menentukan arti dan cakupan istilah ini.{{sfn|Cairns|2002|p=183}} Pengadilan mengeluarkan pernyataan prinsip umum bahwa peraturan bebas bergerak bagi pekerja hanya mencakup bebas bergerak bagi orang-orang 'yang mengejar atau berkeinginan mengejar kegiatan ekonomi'.{{sfn|Cairns|2002|p=184}} Pengadilan dalam serangkaian keputusan, mengidentifikasi kondisi-kondisi yang dilakukan dan kondisi-kondisi yang tidak termasuk dalam ruang lingkup definisi ini.{{sfn|Cairns|2002|p=184}} ECJ menghadapi sejumlah perkara khusus di mana seseorang mengklaim status 'pekerja', meskipun dia hanya berharap bekerja. Contoh ini yang terjadi pada perkara ''R v IAT ex p Antonissen;'' di mana seorang warga negara [[Belgia]] datang ke [[Britania Raya]] untuk mencari pekerjaan. Lebih dari enam bulan kemudian, dia masih belum berhasil menemukan pekerjaan. Hal ini mendorong menteri dalam negeri mengeluarkan perintah [[deportasi]] terhadapnya. Pengadilan memutuskan bahwa undang-undang domestik mengharuskan warga negara asing supaya pergi setelah enam bulan sia-sia mencari kerja, tunduk pada banding yang sesuai dengan hukum Komunitas, kecuali orang yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa dirinya ada untuk mencari pekerjaan, dan memiliki kesempatan asli atas penawaran pekerjaan. Namun, Pengadilan mencoba beralih dengan merujuk pengadilan tentang tanggung jawab menilai aturan nasional dalam ketentuan Komunitas.{{sfn|Cairns|2002|pp=185-186}} Setelah diterima sebagai pekerja migran yang sah, orang yang bersangkutan dapat menikmati hak yang sama seperti halnya pekerja dari kelompok warga asli. [[Lembaga-lembaga Uni Eropa|Lembaga-lembaga Komunitas]] mengeluarkan sejumlah instrumen undang-undang yang memberikkan substansi pada prinsip nondiskriminasi. Hal ini mencakup hak masuk dan tempat tinggal; akses ke dalam kondisi kerja; dan hak tetap berada di wilayah negara majikan setelah pekerjaannya berakhir.{{sfn|Cairns|2002|pp=185-186}}
==== Hak masuk dan tinggal ====
Direktif 68/36010 diadopsi oleh Dewan untuk menghapus pembatasan hak bebas bergerak dan tempat tinggal warga negara.{{sfn|Cairns|2002|pp=185-186}} Hak-hak yang terlibat tidak sepenuhnya bergantung pada negara anggota tuan rumah. Negara-negara anggota juga harus memberi warga negara hak meninggalkan wilayah untuk bekerja di tempat lain di dalam [[Perjanjian Uni Eropa]] (Pasal 2(1)).{{sfn|Cairns|2002|p=186}} Hak ini diberikan dengan bentuk penerbitan kartu identitas atau paspor yang sah. Negara-negara anggota harus mengeluarkan kartu identitas atau paspor yang sah tersebut kepada warga negaranya (Pasal 2(2)), dan berlaku bagi semua negara anggota dan negara-negara, di mana Komunitas nasional dapat melakukan perjalanan antarnegara anggota (Pasal 2(3)); mengingat untuk melakukan perjalanan ke negara anggota Uni Eropa, terkadang harus melewati negara ketiga (misalnya dari [[Italia]] ke [[Swedia]], atau hampir di wilayah mana saja di dalam Komunitas ke [[Yunani]]).{{sfn|Cairns|2002|p=186}}
Selain itu, akses kondisi kerja Perjanjian EC Pasal 39(2) (dulu Pasal 48(2)) mengharuskan negara anggota menghapus semua diskriminasi berdasarkan kebangsaan mengenai pekerjaan, upah, dan ketentuan ketenagakerjaan lainnya. Untuk tujuan ini, Peraturan 1612/68 diadopsi. Ketentuan utama terkandung dalam Bagian I, yang terbagi menjadi tiga Judul,{{sfn|Cairns|2002|p=186}} yaitu: Judul I yang berkaitan dengan kelayakan pekerjaan, di mana setiap warga negara Komunitas, terlepas dari tempat tinggalnya, dapat mengambil dan mengejar pekerjaan di negara anggota lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku; sehingga, ia memiliki prioritas yang sama dengan warga negara tuan rumah; Judul II yang menetapkan aturan tentang ketenagakerjaan dan perlakuan yang sama, bahkan mencakup kondisi-kondisi yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan; dan Judul III menyangkut keluarga pekerja, di mana pekerja migran dapat ditemani oleh pasangannya dan kerabat terdekat mereka, apapun kebangsaan mereka, dan negara anggota harus memfasilitasi penerimaan mereka.{{sfn|Cairns|2002|p=187}}
==== Hak tidak dirugikan ====
Seorang pekerja menggunakan hak bebas bergerak di [[Uni Eropa]] dengan tinggal dan bekerja di negara anggota lain, maka negara di mana dia berada tidak boleh memaksakan kerugian apapun pada orang tersebut atas apa-apa yang diakibatkannya. Dengan demikian seseorang tersebut dapat mengambil keuntungan atas hak bebas bergerak ini.{{sfn|Cairns|2002|pp=187-188}} Hal ini merupakan hasil keputusan Pengadilan yang memberikan putusan awal dalam sengketa kewarganegaraan [[Belanda]] dan otoritas fiskal [[Belanda]]. Penggugat telah bekerja di [[Britania Raya]] untuk jangka waktu tertentu. Saat kembali ke [[Belanda]], dia diminta membayar otoritas pajak domestik terkait dengan tahun kembalinya, dan kontribusi jaminan sosialnya melebihi dari apa yang peraturan nasional tetapkan bagi penduduk, dengan mempertimbangkan penghasilan yang dia miliki selama di [[Britania Raya]], yang belum tunduk pada pajak penghasilan [[Belanda]].{{sfn|Cairns|2002|pp=187-188}}
Pengadilan menyatakan bahwa setiap warga negara [[Uni Eropa]] terlepas dari tempat tinggal atau kebangsaannya, dapat melaksanakan hak bebas bergerak bagi pekerja, dan bagi yang telah dipekerjakan di negara anggota lainnya jatuh dalam ruang lingkup ketentuan hukum Komunitas yang relevan.{{sfn|Cairns|2002|pp=187-188}} Perjanjian EC Pasal 39 (dulu Pasal 48) juga melarang negara anggota memindahkan kediaman pekerja dalam satu tahun dari satu negara anggota ke negara lain untuk mengambil pekerjaan di sana, kontribusi jaminan sosial yang lebih besar dibandingkan dengan yang akan dibayarkan oleh seorang pekerja, yang terus berada di sepanjang tahun di negara anggota, di mana apabila bukan warga negara, maka tidak berhak pula atas manfaat tambahan.{{sfn|Cairns|2002|pp=187-188}}
==== Hak menetap ====
Berdasarkan Peraturan 1251/70, negara anggota tidak boleh menyuruh pekerja migran meninggalkan negara setelah pekerjaan mereka berakhir karena pensiun atau karena ketidakmampuan. Pekerja pensiunan memperoleh hak ini, dan terus tinggal setelah mereka mencapai usia yang ditetapkan untuk hak pensiun usia lanjut.{{sfn|Cairns|2002|pp=187-188}} Pekerja yang tidak mampu memperoleh hak ini setelah dipekerjakan di negara tuan rumah selama minimal dua belas bulan, serta tinggal di sana selama setidaknya tiga tahun (Pasal 2(1)). Anggota keluarga pekerja yang pensiun atau tidak mampu, berhak menetap di negara tuan rumah, bahkan setelah kematian pekerja tersebut (Pasal 3(1)).{{sfn|Cairns|2002|pp=188-189}}
== Keterangan ==
{{notelist|35em}}
== Referensi ==
=== Catatan kaki ===
{{reflist|colwidth=20em}}
=== Daftar pustaka ===
==== Buku ====
{{refbegin|35em}}
* {{Cite book|url=https://www.worldcat.org/oclc/434463945|title=Judicial review in EU law|last=Alexander|first=Türk|date=2009|publisher=Edward Elgar|isbn=9781848447493|location=Cheltenham, UK|oclc=434463945|ref=harv}}
* {{Cite book|url=https://www.worldcat.org/oclc/1027961400|title=Judical review and the rights of private parties in EU law|last=Angela|first=Ward|publisher=Oxford University Press|year=2007|isbn=9780198804499|edition=Third edition|location=[S.l.]|oclc=1027961400|ref=harv}}
* {{Cite book|url=https://www.worldcat.org/oclc/65407133|title=The European Union and its Court of Justice|last=Anthony|first=Arnull|publisher=Oxford University Press|year=2006|isbn=0199258848|edition=2nd ed|location=Oxford|chapter=5|oclc=65407133|ref=harv}}
* {{Cite book|url=https://www.worldcat.org/oclc/47270417|title=Introduction to European Union Law|last=Cairns|first=Walter|date=2002|publisher=Cavendish|isbn=1859416799|edition=2nd ed|location=London|oclc=47270417|ref=harv}}
* {{Cite book|url=https://www.worldcat.org/oclc/60305373|title=European Community law|last=Charlesworth|first=Andrew|date=1994|publisher=Pitman|isbn=027361939X|edition=2nd ed|location=London|oclc=60305373|ref=harv}}
* {{Cite book|url=https://www.worldcat.org/oclc/869736228|title=The Evolution of EU Law|last=Craig|first=Paul|last2=De Búrca|first2=Gráinne|year=2011|isbn=9780191029578|edition=Second edition|location=Oxford|oclc=869736228|ref=harv}}
* {{Cite book|url=https://www.worldcat.org/oclc/761379402|title=EU administrative law|last=Craig|first=Paul|publisher=Oxford University Press|year=2012|isbn=9780199568628|edition=2nd ed|location=Oxford|oclc=761379402|ref=harv}}
* {{Cite book|url=https://www.worldcat.org/oclc/559801635|title=European Union law: Cases and Materials|last=Damian|first=Chalmers|last2=Giorgio|first2=Monti|date=2010|publisher=Cambridge University Press|isbn=9780521121514|edition=2nd ed|location=Cambridge, UK|oclc=559801635|ref=harv}}
* {{Cite book|url=https://www.worldcat.org/oclc/52620991|title=Understanding European Union Law|last=Davies|first=Karen|date=2003|publisher=Cavendish|isbn=1859418481|edition=2nd ed|location=London|oclc=52620991|ref=harv}}
* {{Cite book
|url=https://www.worldcat.org/oclc/6577359
|title=De Smith's Judicial review of administrative action|last=De Smith|first=Stanley A|date=1995|publisher=Stevens & Sons|isbn=0420454004|location=London|oclc=6577359|ref=harv}}
* {{Cite book|url=https://www.bibsonomy.org/bibtex/204d742315a8e008ea907796e450eeff3/mjvw|title=Access to justice for private applicants in the Community legal order: recent (r)evolutions|last=Filip|first=Ragolle|publisher=ELRev|year=2003|ref=harv}}
* {{Cite book|url=https://www.worldcat.org/oclc/58998804|title=Comitology: delegation of powers in the European Union and the Committee system|last=Fredrik|first=Bergström Carl|publisher=Oxford University Press|year=2005|isbn=0199280010|location=Oxford [England]|oclc=58998804|ref=harv}}
* {{Cite book|url=https://www.worldcat.org/oclc/886768|title=Principles of administrative law|last=Grey|first=Griffith, J. A. G. (John Aneurin)|date=1973|publisher=Pitman|isbn=0273318144|edition=5th ed|location=London|oclc=886768|ref=harv}}
* {{Cite book|url=https://www.worldcat.org/oclc/16242191|title=European integration: selected readings|last=Hodges|first=Michael R.|publisher=Penguin|year=1972|isbn=0140807217|location=Harmondsworth|oclc=16242191|ref=harv}}
* {{Cite book|url=https://www.worldcat.org/oclc/70107487|title=EU administrative governance|last=Hofmann|first=Herwig|last2=Alexander|first2=Türk|publisher=Edward Elgar|year=2006|isbn=1845429966|location=Cheltenham, UK|oclc=70107487|ref=harv}}
* {{Cite book|title=Europeanisation of Public Law|last=Jans|first=J.H.|publisher=Europa Law Publishing|year=2007|edition=1st|ref=harv}}
* {{Cite book|url=https://www.worldcat.org/oclc/950739144|title=European Union Law|last=Kaczorowska|first=Alina|year=2009|isbn=9781317200086|edition=Fourth edition|location=London|oclc=950739144|ref=harv}}
* {{Cite book|url=https://www.worldcat.org/oclc/45160969|title=The ABC of Community Law|last=Klaus-Dieter|first=Borchardt|date=2000|publisher=Office for Official Publications of the European Communities|isbn=9282878031|edition=5th ed|location=Luxembourg|oclc=45160969|ref=harv}}
* {{Cite book|url=https://www.worldcat.org/oclc/658244960|title=The ABC of European Union Law|last=Klaus-Dieter|first=Borchardt|date=2010|publisher=Publications Office of the European Union|isbn=9789278405250|location=Luxembourg|oclc=658244960|ref=harv}}
* {{Cite book|url=https://www.worldcat.org/oclc/39743641|title=Remedies in EC law: law and practice in the English and EC courts|last=Mark|first=Brealey|publisher=Sweet & Maxwell|year=1998|isbn=0752004697|edition=2nd ed|location=London|oclc=39743641|ref=harv}}
* {{Cite book|url=https://www.worldcat.org/oclc/45480852|title=Judicial review in international perspective|last=O’Keeffe|first=D|last2=Bavasso (eds.)|first2=Andenæs, Mads Tønnesson,|publisher=Kluwer Law International|year=2000|isbn=9041113789|location=The Hague|oclc=45480852|ref=harv}}
* {{Cite book|url=https://plato.stanford.edu/archives/sum2016/entries/sovereignty/|title=The Stanford Encyclopedia of Philosophy|last=Philpott|first=Daniel|publisher=Metaphysics Research Lab, Stanford University|year=2016|editor-last=Zalta|editor-first=Edward N.|edition=Summer 2016|ref=harv}}
* {{Cite book|url=https://www.worldcat.org/oclc/49266475|title=Judicial protection in the European Union|last=Schermers|first=H. G.|last2=Waelbroeck|first2=D. F.|publisher=Kluwer Law International|year=2001|isbn=9041116311|edition=6th ed.|location=The Hague|oclc=49266475|ref=harv}}
* {{Cite journal|last=Schwartz|first=Thomas A|date=1986|title=The "Skeleton Key": American Foreign Policy, European Unity, and German Rearmament, 1949-54|url=http://www.jstor.org/stable/4546082|journal=Central European History|volume=19|issue=4|pages=369–385|ref=harv}}
* {{cite book|title=European Constitutional Law|last=Schütze|first=Robert|publisher=Cambridge University Press|year=2012|isbn=978-0-521-73275-8|location=Cambridge|pages=47–79|ref=harv}}
* {{Cite book|url=https://www.worldcat.org/oclc/30669670|title=European Community Law|last=Shaw|first=Jo|date=1993|publisher=Macmillan|isbn=0333585275|location=Basingstoke, Hampshire|oclc=30669670|ref=harv}}
* {{Cite book|url=https://www.worldcat.org/oclc/842337717|title=Shareholder Primacy and Corporate Governance: Legal Aspects, Practices and Future Directions|last=Shuangge|first=Wen|isbn=9780415536264|location=Milton Park, Abingdon, Oxon|oclc=842337717|ref=harv}}
* {{Cite book|url=https://www.worldcat.org/oclc/63128186|title=Text, cases and materials on European Union law|last=Tillotson|first=John|date=2003|publisher=Cavendish Pub|isbn=1859417779|edition=4th ed|location=London|oclc=63128186|ref=harv}}
* {{Cite book|url=https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0023.02/DOC_1&format=PDF|title=Consolidated Versions of the Treaty on European Union|last=Union|first=European|date=2012|publisher=Official Journal of the European Union|ref=harv}}
* {{Cite book|url=https://www.worldcat.org/oclc/252996187|title=Briefcase on European Community Law|last=Wolf|first=Susan|date=1999|publisher=Cavendish Publishing|isbn=9781135350239|edition=2nd ed|location=London|oclc=252996187|ref=harv}}
{{refend}}
==== JurnalPranala ilmiahluar ====
* [http://eur-lex.europa.eu/ EUR-Lex] - online access to existing and proposed European Union legislation
{{refbegin|35em}}
* [http://eur-lex.europa.eu/en/treaties/index.htm eur-lex.europa.eu], Treaties
* {{Cite journal|last=Arnull|first=Anthony|year=1990|title=Does the Court of Justice Have Inherent Jurisdiction|url=https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.kluwer/cmlr0027&div=45&id=&page=|journal=Common Market Law Review 1990|language=en|ref=harv}}
* [http://europa.eu/legislation_summaries/index_en.htm Summaries of EU legislation]
* {{Cite journal|last=Chiti|first=Mario Pilade|year=2010|title=Towards an EU Regulation on Administrative Procedure?|url=http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2010/432743/IPOL-JURI_ET(2010)432743_EN.pdf|language=en|ref=harv}}
* [http://epdb.eu/eulegislation/ Evolution of European Union legislation]
* {{Cite journal|last=Craig|first=Paul|year=2008|title=Constitutions, Constitutionalism, and the European Union|url=http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2012/03/Craig-2001-Constitution-Constitutionalism-and-EU.pdf|language=en|location=Rochester, NY|pages=125-150|ref=harv}}
* von Bogdandy, Armin Smrkolj, Maja. [http://www.mpepil.com/sample_article?id=/epil/entries/law-9780199231690-e620&recno=3& European Community and Union Law and International Law], Max Planck Encyclopedia of Public International Law
* {{Cite journal|last=Craig|first=Paul|year=2010|title=EU Administrative Law - The Acquis|url=http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2010/432745/IPOL-JURI_NT(2010)432745_EN.pdf|language=en|ref=harv}}
{{hukum-stub}}
* {{Cite journal|last=Cornelia|first=Koch|year=2005|title=Locus standi of private applicants under the EU Constitution: preserving gaps in the protection of individual’s right to an effective remedy|url=https://ssrn.com/abstract=1542378|language=en|location=Adelaide|pages=511-527|ref=harv}}
* {{Cite journal|last=De Smith|first=Woolf|last2=Jowell|year=1995|title=Judicial Review of Administrative Action|url=http://library.cqpress.com/cqresearcher/document.php?id=cqresrre1938070900|journal=CQ Researcher by CQ Press|language=en|publisher=Sweet & Maxwell, 5th edn.|issn=1942-5635|ref=harv}}
* {{Cite journal|last=Gavison|first=Ruth E.|date=2011-11-23|year=2011|title=The Role of Courts in Rifted Democracies|url=https://papers.ssrn.com/abstract=1963756|language=en|location=Rochester, NY|ref=harv}}
* {{Cite journal|last=Hofmann|first=Herwig C. H.|last2=Türk|first2=Alexander|year=2007|title=The Development of Integrated Administration in the EU and its Consequences|url=https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2007.00355.x|journal=European Law Journal|language=en|volume=13|issue=2|pages=253–271|doi=10.1111/j.1468-0386.2007.00355.x|issn=1351-5993|ref=harv}}
* {{Cite book|url=https://www.worldcat.org/oclc/36590206|title=The constitution of Europe: "do the new clothes have an emperor?" and other essays on European integration|last=J. H. H.|first=Weiler|publisher=Cambridge University Press|year=1999|isbn=0521584736|location=Cambridge|pages=10-101|oclc=36590206|ref=harv}}
* {{Cite journal|last=J. H. H.|first=Weiler|last2=N. J. S.|first2=Lockhart|year=2006|title=Taking Rights Seriously Seriously - the European Court and Its Fundamental Rights Jurisprudence|url=http://hdl.handle.net/1814/16733|language=en|volume=32|issn=0165-0750|ref=harv}}
* {{Cite journal|last=Lenaerts|first=Koen|year=1991|title=Some Reflection on the Separation of Powers in the European Community|url=https://www.kluwerlawonline.com/abstract.php?area=Journals&id=COLA1991004|journal=Common Market Law Review|volume=28|issue=1|pages=11-35|ref=harv}}
* {{Cite journal|last=Tushnet|first=Mark|date=2006-11-16|year=2006|title=Comparative Constitutional Law|url=http://oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199296064.001.0001/oxfordhb-9780199296064-e-039|journal=Oxford Handbooks Online|language=en|doi=10.1093/oxfordhb/9780199296064.013.0039|ref=harv}}
{{refend}}
[[Kategori:Hukum Uni Eropa| ]]
==== Laman web ====
{{refbegin|35em}}
* {{cite web|url=http://www.bundesverfassungsgericht.de/en/press/bvg09-072en.html|title=Federal Constitutional Court Press Release No. 72/2009 of 30 June 2009. Judgment of 30 June 2009: Act Approving the Treaty of Lisboa compatible with the Basic Law; accompanying law unconstitutional to the extent that legislative bodies have not been accorded sufficient rights of participation|year=2009|archiveurl=https://web.archive.org/web/20121022061516/http://www.bundesverfassungsgericht.de/en/press/bvg09-072en.html|deadurl=yes|accessdate=27 Mei 2018|quote=Karena defisit demokrasi struktural ini, yang tidak dapat diselesaikan dalam sebuah asosiasi negara-negara nasional yang berdaulat (''Staatenverbund''), langkah-langkah integrasi lebih lanjut yang melampaui status quo dapat merusak baik kekuatan akta-akta politik, maupun "prinsip perundingan (''conferral'')". Orang-orang dari Negara Anggota merupakan pemegang kekuasaan konstituen. Undang-undang Dasar tidak mengizinkan badan-badan khusus dari kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudisial membuang unsur-unsur penting dari konstitusi, yaitu identitas konstitusional (Pasal 23.1 kalimat 3, Pasal 79,3 GG). Identitas konstitusional adalah elemen yang tidak dapat dicabut dari [[hak menentukan nasib sendiri]] yang demokratis dari suatu masyarakat.|ref=harv|author=Bundesverfassungsgericht}}
* {{Cite web|url=https://catalogue.sciencespo.fr/ark:/46513/sc0000548357|title=Administration indirecte et fédéralisme d'exécution en Europe Dubey, Bernard|year=2003|website=catalogue.sciencespo.fr|access-date=2018-05-30|ref=harv|author=Catalogue sciencespo}}
* {{Cite web|url=https://www.cvce.eu/en/obj/council_decision_88_591_ecsc_eec_euratom_24_october_1988-en-1b3b3d0f-a982-40e6-aedb-addfa5934a7f.html|title=Council Decision 88/591/ECSC, EEC, Euratom (24 October 1988)|last=Cvce|year=1988|website=cvce.eu by UNI.LU|language=en|access-date=2018-05-30|ref=harv}}
* {{Cite web|url=http://aei.pitt.edu/31503/1/GEN_RPT_(34th)_2000.pdf|title=General Report on the Activities of the Communities|last=European Commission|date=1996-08-01|year=2000|website=publications.europa.eu|language=en|access-date=2018-06-02|ref=harv}}
* {{Cite web|url=https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:61962CJ0026|title=EUR-Lex - 61962CJ0026 - EN - EUR-Lex|last=European Commission|year=1963|website=eur-lex.europa.eu|language=en|access-date=2018-06-13|ref=harv}}
* {{Cite web|url=http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004D0752:EN:HTML|title=L_2004333EN.01000701.xml|last=European Commission|year=2004a|website=eur-lex.europa.eu|access-date=2018-05-30|ref=harv}}
* {{Cite web|url=https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/af8d0c32-df0e-4126-a978-ce5c88ef1533/language-en|title=2004/407/EC, Euratom: Council Decision of 26 April 2004 amending Articles 51 and 54 of the Protocol on the Statute of the Court of Justice, CELEX1|last=European Commission|date=2011-03-04|year=2004b|website=publications.europa.eu|access-date=2018-05-30|ref=harv}}
* {{Cite web|url=https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/types-eu-law_en|title=Types of EU law|year=2018a|website=European Commission - European Commission|language=en|access-date=2018-05-27|ref=harv|author=European Commission}}
* {{Cite web|url=https://europa.eu/european-union/law_en|title=EU law - European Union - European Commission|last=European Commission|year=2018b|website=European Union|language=en|access-date=2018-05-27|ref=harv}}
* {{Cite web|url=https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM:l14547|title=EUR-Lex - l14547 - EN - EUR-Lex|year=2018c|website=eur-lex.europa.eu|language=en|access-date=2018-05-31|ref=harv|author=European Commission}}
* {{Cite web|url=https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/communication-white-paper-governance-com2001428-20010725_en.pdf|title=White Paper on European Governance (hereinafter White Paper)|year=2001|website=Commission of European Communities|language=en|access-date=2018-05-28|ref=harv|author=European Commission}}
* {{Cite web|url=http://europejskiportal.eu/history-of-european-integration/|title=History of European Integration - The European Portal of Integration and Development » The European Portal of Integration and Development|year=2018|website=europejskiportal.eu|language=en-GB|access-date=2018-05-26|ref=harv|author=Europejskiportal}}
* {{cite web|url=http://www.on-federalism.eu/attachments/169_download.pdf|title="How Can We Define Federalism?"|last=Law|first=John|year=2013|website=http://www.on-federalism.eu|access-date=26 Mei 2018|ref=harv}}
* {{cite web|url=http://www.parliament.scot/ResearchBriefingsAndFactsheets/S4/SB_11-44.pdf|title=The European Union – A Brief History|last=McIver|first=Iain|year=2011|website=http://www.parliament.scot|access-date=26 Mei 2018|ref=harv}}
* {{cite web|url=http://www.iwm.at/publ-jvc/jc-11-02.pdf|title=Something Happened. Sovereignty and European Integration|last=Tokar|first=Adrian|year=2001|website=ivm.at|access-date=26 Mei 2018|ref=harv}}
* {{Cite web|url=http://catalogue.sciencespo.fr/ark:/46513/sc0000579066|title=Direct and individual concern: an effective remedy or a conventional solution ?|last=Usher|first=John Anthony|website=catalogue.sciencespo.fr|access-date=2018-05-30|ref=harv}}
* {{Cite web|url=https://www.wiseinternational.org/nuclear-monitor/493-494/short-history-european-union|title=Short history of the European Union {{!}} Wise International|last=Wiseinternational|year=2018|website=www.wiseinternational.org|language=en|access-date=2018-06-12|ref=harv}}
{{refend}}
== Bacaan lanjut ==
* {{Cite book|url=https://www.worldcat.org/oclc/956395569|title=The Institutions of the European Union|last=Dermot|first=Hodson|last2=Peterson|first2=John|isbn=0198737416|edition=Fourth edition|location=Oxford, United Kingdom|oclc=956395569|ref=harv}}
* {{Cite book|url=https://www.worldcat.org/oclc/1024279556|title=The Council of Ministers|last=Fiona|first=Hayes-Renshaw|date=2005|publisher=Palgrave Macmillan|isbn=9780230804173|edition=2nd ed|location=Basingstoke|oclc=1024279556|ref=harv}}
* {{Cite book|url=https://www.worldcat.org/oclc/76797960|title=The Advocate General and EC Law|last=Noreen|first=Burrows|date=2007|publisher=Oxford University Press|isbn=9780199299003|location=Oxford|oclc=76797960|ref=harv}}
* {{Cite book|url=https://www.worldcat.org/oclc/60416826|title=Building Europe's Parliament: Democratic Representation Beyond The Nation State|last=Rittberger|first=Berthold|date=2005|publisher=Oxford University Press|isbn=0199273421|location=Oxford|oclc=60416826|ref=harv}}
* {{Cite book|url=https://www.worldcat.org/oclc/1020066028|title=The European Court of Justice and The Policy Process: The Shadow of Case Law|last=Schmidt|first=Susanne|isbn=9780191027598|edition=First edition|location=Oxford, United Kingdom|oclc=1020066028|ref=harv}}
== Pranala luar ==
* [http://eur-lex.europa.eu/ EUR-Lex] - akses daring ke undang-undang [[Uni Eropa]] yang telah ada dan yang sedang diusulkan
* [http://eur-lex.europa.eu/en/treaties/index.htm eur-lex.europa.eu], Perjanjian-perjanjian
* [http://epdb.eu/eulegislation/ Evolusi legislasi Uni Eropa]
* [http://europa.eu/legislation_summaries/index_en.htm Ringkasan legislasi Uni Eropa]
* von Bogdandy, Armin Smrkolj, Maja. [http://www.mpepil.com/sample_article?id=/epil/entries/law-9780199231690-e620&recno=3& Komunitas Eropa, hukum Uni Eropa dan hukum internasional], Hukum Publik Internasional Ensiklopedia Max Planck.
[[Kategori:Hukum di Uni Eropa]]
[[Kategori:Uni Eropa]]
| 