Kejahatan perang: Perbedaan antara revisi

Kejahatan perang merupakan bagian penting dalam hukum kemanusiaan internasional karena biasanya pada kasus kejahatan ini dibutuhkan suatu pengadilan internasional, seperti pada [[Pengadilan Nuremberg]]. Contoh pengadilan ini pada awal [[abad ke-21]] adalah [[Pengadilan Kejahatan Internasional untuk Bekas Yugoslavia]] dan [[Pengadilan Kejahatan Internasional untuk Rwanda]], yang dibentuk oleh [[Dewan Keamanan PBB]] berdasarkan pasal VII [[Piagam PBB]].

 

Pada [[1 Juli]] [[2002]], [[Pengadilan Kejahatan Internasional]], yang berbasis di [[Den Haag]], [[Belanda]], dibentuk untuk mengadili kejahatan perang yang terjadi pada atau setelah tanggal tersebut. Beberapa negara, terutama [[Amerika Serikat]], [[Tiongkok]] dan [[Israel]], menolak untuk berpartisipasi atau mengizinkan pengadilan tersebut menindak warga negara mereka.

 

Beberapa mantan kepala negara dan kepala pemerintahan yang telah diadili karena kejahatan perang antara lain adalah [[Karl Dönitz]] dari [[Jerman]], mantan Perdana Menteri [[Hideki Tojo]] dari [[Jepang]] dan mantan Presiden [[Liberia]] [[Charles Taylor]]. Pada awal 2006 mantan Presiden [[Irak]] [[Saddam Hussein]] dan mantan Presiden [[Yugoslavia]] [[Slobodan Milošević]] juga diadili karena kejahatan perang.

 

Keadilan perang kadang dituding lebih berpihak kepada pemenang suatu peperangan, karena beberapa peristiwa kontroversi tidak atau belum dianggap sebagai kejahatan perang. Contohnya antara lain perusakan target-target sipil yang dilakukan Amerika Serikat pada [[Perang Dunia I]] dan [[Perang Dunia II]]; penggunaan [[bom atom]] terhadap [[Hiroshima]] dan [[Nagasaki]] pada Perang Dunia II; serta pendudukan [[Timor Timur]] oleh [[Indonesia]] antara tahun [[1976]] dan [[1999]].