Kedaulatan Parlemen: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
k Bot: Penggantian teks otomatis (- + ) |
k Bot: Perubahan kosmetika |
||
Baris 20:
Gagasan kedaulatan parlemen mulai ditantang dengan [[Parliament Acts 1911 and 1949|Undang - Undang Parlemen 1911]] yang mengubah sifat dari apa yang dimaksudkan oleh parlemen, seperti Dicey menyesalkan dalam Pengantar untuk edisi ke-8 nya ''Pengantar Studi Hukum Konstitusi'' (1915), tetapi yang dala, kenyataannya sekarang [[Kabinet Britania Raya|Kabinet]] dan [[partai politik]] yang berkuasa (pp lxxii–lxxiv), dalam undang-undang parlemen masih berdaulat meskipun bahwa "berbagi kedaulatan" dari Commons memiliki peningkatan (p xlii).
Hukum Eropa tidak mengakui konsep supremasi parlemen Inggris.<ref>Alder, John ''Constitutional and Administrative Law'' 7th edition Palgrave Macmillan (2009) p173</ref> pengadilan Inggris saat ini mengakui [[Supremacy (European Union law)|supremasi hukum Uni eropa]] pada bidang di mana Uni Eropa dapat membuat undang-undang.<ref>Berry, Elspeth and Hargreaves, Sylvia ''European Union law'' Oxford University Press 2nd edition (2007) p39 "The national courts are therefore obliged to give effect to those Treaty obligations, even if this means disapplying national law."</ref><ref>Turpin, Colin & Tomkins, Adam ''British government and the constitution: text and materials'' Cambridge University Press (2007) p 335</ref> Namun, konsep supremasi ini berasal dari Masyarakat Eropa Act tahun 1972 dan penerusnya, yang secara teori dapat dicabut oleh parlemen mendatang. Tidak ada negara berdaulat yang pernah menarik diri [[Withdrawal from the European Union|dari Uni Eropa]] (kecuali untuk penarikan dari
=== Skotlandia dan Acts of Union ===
Beberapa ahli telah menyarankan bahwa Tindakan Union 1707 membatasi kedaulatan parlemen untuk Skotlandia. Meskipun pengadilan Skotlandia belum secara terbuka mempertanyakan validitas dari suatu [[Undang-undang Parlemen|undang-Undang Parlemen]], beberapa hakim telah mengangkat kemungkinan. Dengan demikian, di ''MacCormick v. Lord Avocate'', Lord President (Lord Cooper) menyatakan bahwa "prinsip kedaulatan Parlemen tak terbatas adalah khas inggris prinsip yang tidak memiliki hubungan di
Pendirian [[Parlemen Skotlandia]] pada tahun 1998 memiliki implikasi untuk supremasi parlemen. Misalnya, meskipun [[Daya nuklir|tenaga nuklir]] ini tidak disetujuinya, [[pemerintah Skotlandia]] berhasil diblokir keinginan [[Pemerintah Britania Raya|pemerintah Inggris]] untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir baru di Skotlandia dengan menggunakan kontrol atas aplikasi perencanaan yang didesentralisasikan.<ref>{{Cite news|url=http://www.telegraph.co.uk/earth/energy/nuclearpower/5163756/Cross-border-row-rages-over-SNP-blocking-new-nuclear-power-stations.html|title=Cross-border row rages over SNP blocking new nuclear power stations|last=Johnson|first=Simon|date=16 April 2009|work=[[The Daily Telegraph]]|location=London|access-date=8 September 2010}}</ref> Sementara itu tetap secara teoretis mungkin untuk membubarkan [[Parlemen Skotlandia]] atau undang-undang tanpa persetujuan dalam kaitannya dengan Skotlandia. Dalam prakteknya langkah tersebut akan sulit secara politik.
=== Inggris pada umumnya ===
Supremasi hukum seperti dikutip dari sejarawan kontemporer hukum Amerika kontemporer
Doktrin supremasi parlemen, dalam Hukum inggris,<ref>Gordon, Michael. </ref> ditegakkan pada tahun 2005 oleh Lord Bingham dalam kasus '' R (Jackson) v Attorney General'':{{Quote|The bedrock of the British Constitution is … the Supremacy of the Crown in Parliament.<ref>[2005] UKHL 56 [9](Lord Bingham).</ref>|text=The bedrock of the British Constitution is … the Supremacy of the Crown in Parliament.<ref>[2005] UKHL 56 [9](Lord Bingham).</ref>}}Namun, ada perbedaan yang harus dibuat antara kedaulatan hukum dan kedaulatan politik. Parlemen tidak berdaulat secara politik, yang berarti bahwa jika Parlemen melewatkan UU yang tidak populer atau menindas undang-undang, maka hal itu tidak dapat diterapkan; misalnya, berbagai PNS yang melaksanakan undang-undang dalam departemen-departemen pemerintah yang dapat diandalkan untuk menggunakan setiap celah dan bahasa yang samar-samar yang ada di UU untuk ikut campur area lain dan peradilan<ref>Allan, T.R.S. "The Rule Of Law, Parliamentary Sovereignty, And A Ministerial Veto Over Judicial Decisions." </ref> sangat mungkin sengaja menafsirkan dan menciptakan preseden untuk mengatakan undang-undang dengan cara yang sama. Namun ini tidak berarti bahwa Parlemen tidak berdaulat secara hukum. Ia berpendapat bahwa meskipun demikian Parlemen secara hukum dapat melewati setiap undang-undang itu keinginan. Poin ini dibuat dengan jelas oleh Lord Reid di ''Madzimbamuto v Lardner-Burke'' [1969] 1 AC 645:{{Quote|It is often said that it would be unconstitutional for the United Kingdom Parliament to do certain things, meaning that the moral, political and other reasons against doing them are so strong that most people would regard it as highly improper if Parliament did these things. But that does not mean that it is beyond the power of Parliament to do such things. If Parliament chose to do any of them, the courts would not hold the Act of Parliament invalid.'<ref>[1969] 1 A.C. 645, 723 (Lord Reid).</ref>|text=It is often said that it would be unconstitutional for the United Kingdom Parliament to do certain things, meaning that the moral, political and other reasons against doing them are so strong that most people would regard it as highly improper if Parliament did these things. But that does not mean that it is beyond the power of Parliament to do such things. If Parliament chose to do any of them, the courts would not hold the Act of Parliament invalid.'<ref>[1969] 1 A.C. 645, 723 (Lord Reid).</ref>}}
| |||