Kebebasan beragama di Turki: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
k ~ minor revision |
|||
Baris 1:
[[
Turki merupakan [[negara sekular]] sesuai dengan pasal 24 pada [[Konstitusi Turki|konstitusinya]]. [[Sekularisme di Turki]] berasal dari [[Kemalisme|Enam Panah]] [[Mustafa Kemal Atatürk]] yakni: [[republikanisme]], [[populisme]], ''[[laïcité]]'', [[Kemalisme|reformisme]], [[nasionalisme]], dan [[etatisme]]. Pemerintah Turki menentukan beberapa pembatasan pada [[Muslim]] dan kelompok agama lainnya, serta ekspresi agama Islam di kantor-kantor pemerintah dan lembaga-lembaga yang dikelola negara, termasuk universitas.
== Demografi agama ==
{{Utama|Agama di Turki}}
Menurut Pemerintah Turki, 90% populasi adalah Muslim (mayoritas [[Sunni
{{Pie chart
|thumb = right
Baris 37:
|}
Data statistik ini sebagian besar diulang atau diperbaruhi dalam laporan Departemen Luar Negeri A.S.<ref name=US2009>[https://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2009/130299.htm Turkey: International Religious Freedom Report 2009], United States Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, released on 26 October 2009, accessed on 10 November 2009</ref> dengan perbedaan hingga 3.000 Kristen Ortodoks Yunani dengan tambahan 3.000 Kristen Chaldean. Populasi Kristen Suriah dan Yazidi di tenggara sempat tinggi; namun, karena tekanan pemerintah dan perang dengan [[Partai Pekerja Kurdistan]] (PKK), banyak masyarakat Kristen Suriah bermigrasi ke Istanbul, Eropa Barat dan Amerika Utara dan Selatan.
Sebagai penandatanganan [[Perjanjian Lausanne]] pada tahun 1923, Turki mengakui hak-hak sipil, politik dan budaya minoritas non-Muslim. Dalam prakteknya, negara mengakui minoritas agama [[Bangsa Yunani|Yunani]], [[Bangsa Armenia|Armenia]], dan [[Yahudi]] tetapi tidak memberikan mereka semua hak yang ditetapkan dalam perjanjian.
== Status kebebasan beragama ==
Konstitusi tahun 1982 menetapkan negara sebagai negara sekular dan menyediakan kebebasan beragama dan beribadah serta penyebaran gagasan-gagasan keagamaan secara pribadi. Namun, ketentuan konstitusi lain untuk integritas negara sekular membatasi hak-hak ini. Konstitusi melarang diskriminasi atas dasar agama.
Kebijakan dan praktik pemerintah berkontribusi pada praktik agama yang umumnya bebas; namun, kebijakan negara memberlakukan beberapa pembatasan pada kelompok agama dan ekspresi keagamaan (simbo-simbol yang menyangkut keagamaan baik Muslim maupun non-Muslim) di kantor-kantor pemerintahan dan institusi yang dikelola negara, termasuk universitas.<ref name=usbdhrl />
=== Pelanggaran kebebasan beragama ===
Setelah 18 April 2007 pembunuhan tiga orang Kristen di Malatya,<ref>{{cite news|url=http://www.milliyet.com.tr/2007/04/18/son/sontur43.asp|accessdate=2008-09-12|title=Malatya'da yayınevine kanlı baskın: 3 ölü|department=Türkiye|publisher=[[Milliyet]]|date=2007-04-18|language=Turkish|work=Dogan News Agency|first=Mikail|last=Pelit}}</ref> Korban berkebangsaan Turki Ugur Yuksel ditolok dengan penguburan Kristen dan menerima penguburan Islam Alevi. Korban berkebangsaan Turki lainya Necati Aydin dimakamkan di sebuah halaman gereja Protestan di Izmir. Gubernur Malatya pada awalnya ragu-ragu untuk mengizninkan penguburan korban berkebangsaan Jerman di Malatya, mengatakan pada istrinya bahwa tidak ada orang Kristen yang harus dikuburkan di tanah Turki. Namun, setelah negosiasi antara pejabat pemerintah Jerman dan Turkim korban dimakamkan di pemakaman pribadi Armenia di Malatya.<ref name=usbdhrl />
Pada bulan Oktober 2006 seorang jaksa menekan tuntutan kriminal terhadap Hakan Taştan dan Turan Topal (Muslim yang berpindah ke Kristen) karena melanggar Pasal 301 ("Menghina Ke-Turki-an"(Turki)), menghasut kebencian terhadap Islam dan mengumpulkan data pada warga sipil untuk kursus korespondensi Alkitab. Jika terbukti bersalah, mereka dapat dijatuhi hukuman enam bulan hingga tiga tahun penjara. Berdasarkan laporan bahwa terdakwa mendekati siswa dan sekolah di Silivri dan mencoba untuk mengubahnya menjadi penganut Kristen, polisi menggeleda rumah seorang tersangka, pergi ke kantornya dan menyita dua komputer, buku dan kertas. Ketiga penggugat mengatakan bahwa orang-orang Kristen menyebut Islam sebagai "agama primitif dan palsu" dan orang-orang Turki adalah "orang-orang yang terkutuk". Namun, terdakwa menyangkal semua tuduhan.
== Pelecahan sosial dan diskriminasi ==
Pelecahan sosial atau diskriminasi berdasarkan keyakinan agama atau praktik dilaprokan, dengan pluralisme agaa secara luas dipandang sebagai ancaman terhadap Islam dan "persatuan nasional". Beberapa Muslim non-Sunni, Kristen, Baha'i dan anggota komunitas agama lainnya menghadapi kecurigaan dan ketidakpercayaan.<ref name=usbdhrl /> Retorika anti-misionaris dan anti-Kristen oleh pejabat pemerintah dan media nasional, seperti [[Hürriyet]] dan [[Milliyet]], tampaknya terus berlanjut. Menteri-menteri pemerintah seperti Mehmud Aydin, Menteri Negara yang bertanggungjawab atas urusan agama, yang disebut misionaris "separatis dan merusak".<ref name=usbdhrl />
Serangan bermotif agama pada orang dilaporkan. Laporan paling dikenal adalah pembunuhan wartawan Armenia [[Hrant Dink]] di Istanbu pada 19 Januari dan pembunuhan tiga orang Kristen di Malatya pada 18 April. Detail tentang serangan yang bermotif agama pada masyarakat dapat ditemukan dalam laporan tahunan Departemen Luar Negeri AS pada tahun
=== 2016: Kegagalan Kudeta dan gerakan Gulen ===
Pemerintah dianggap bertanggung jawab atas upaya kudeta 15 Juli bagi ulama Muslim yang mengasingkan diri yakni Fetullah Gulen dan gerakannya, yang dianggap pemerintah sebagai organisasi teroris. Setelah upaya kudeta, pemerintah menahan lebih dari 75.000 pejabat pemerintah dan menghentikan 3.600 staf dari ''[[Diyanet]]'' karena diduga terkait dengan Gulen dan upaya kudeta.
=== 2017: Pasca kegagalan kudeta dan keadaan darurat negara ===
Keadaan darurat negara disebabkan sebagai tanggapan atas upaya kudeta pada JUli 2016 dan tetap berlaku selama tahun 2017. Pemerintah Turki mengatakan upaya kudeta tersebut didalangi oleh ulama Muslim Fetullah Gulen dan gerakannya, yang dianggap sebagai organisasi terorois. Selama tahun 2017 pemerintah menangguhkan atau memecat ribuat pejabat publik dari lembaga-lembaga negara, termasuk lebih dari 1000 karyawan Diyanet. Pemerintah terus mengadili individu karena "secara terbuka tidak menghormati keyakinan agama dari suatu kelompok" dan terus membatasi hak-hak minoritas non-Muslim", terutama yang tidak diakui menurut [[Perjanjian Lausanne]] pada tahun 1923. Sekte non-Sunni seperti Alevi diperlakukan secara tidak adil dan mengatakan bahwa Alevi sebagi "sekte" Muslim yang heterdoks, dan tidak mengakui rumah ibadah Alevi. Selain Alevi, pemerintah juga menutup dua stasiun televisi Syiah Jaferidan menuduh menyebarkan "propoganda teroris". Minoritas agama mengatakan mereka terus mengalami kesulitan memperoleh pengecualian dari kelas agama wajib di sekolah umum, operasi atau membuka rumah ibadah dan dalam menangani sengketa tanah dan properti. Pemerintahpun membatasi upaya kelompok agama minoritas untuk melatih ulama mereka.
== Lihat juga ==
Baris 72:
*[http://www.hurriyetdailynews.com/turkish-pianist-fazil-say-sentenced-to-10-months-in-prison-for-blasphemy-in-retrial.aspx?PageID=238&NID=54824&NewsCatID=341 Turkish pianist Fazıl Say sentenced to 10 months in prison for blasphemy in retrial]
[[
[[
[[
[[
|