Perluasan Perbara: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
k Bot: Perubahan kosmetika
k Bot: Perubahan kosmetika
Baris 28:
[[Papua Nugini]], atau PNG, sebuah negara anggota [[Persemakmuran]], telah menjadi pengamat dari blok regional sejak tahun 1976, lebih awal daripada anggota yang non-asli lain ASEAN. Kenyataan bahwa Papua Nugini, sebuah negara di luar [[Asia Tenggara]] telah mendapatkan status pengamat karena penerimaan Papua Nugini dilakukan sebelum berlakunya keputusan tahun 1983 yang membatasi hanya negara-negara Asia Tenggara yang bisa menjadi bagian dari blok regional ini.
 
Selama Pertemuan Menteri ke-29 ASEAN yang diselenggarakan di [[Jakarta]], di [[1996]], Menteri Luar Negeri Papua Nugini, [[Kilroy Genia]] menyatakan keinginan negaranya untuk lebih memperkuat interaksinya dengan ASEAN dengan mengusulkan agar Papua Nugini diberikan keanggotaan status anggota rekan yang permanen dengan ASEAN. <ref>[http://www.aseansec.org/4005.htm PERNYATAAN PEMBUKAAN Y.M. DUTA LEONARD LOUMA utusan khusus PEMERINTAH Papua Nugini] </ref> [[Perdana Menteri]] Papua Nugini yang sekarang, [[Michael Somare]] menunjukkan selama kunjungannya ke salah satu negara anggota pendiri ASEAN, [[Filipina]], pada [[2009]] bahwa negaranya siap dan mampu memenuhi semua persyaratan keanggotaan dalam kelompok regional ini.<ref>[http://www.gmanews.tv/story/154860/Papua-New-Guinea-asks-RP-support-for-Asean-membership-bid Papua New Guinea asks RP support for Asean membership bid]</ref>.
 
Lokasi geografis negara itu agak menghalangi masuknya PNG menjadi anggota ASEAN. Meski berada tidak lebih jauh dari Jakarta, kantor pusat ASEAN, dibandingkan dengan [[Myanmar]] utara, PNG secara geografis bukanlah bagian dari [[Asia Tenggara]], ataupun daratan [[Asia]]. Ketika negara itu diberikan status pengamat psda [[1976]], diakui bahwa PNG memiliki wilayah politik dan ekonomi yang sama dengan anggota ASEAN, dan terhubung secara geografis, karena negara membentuk setengah dari pulau besar [[New Guinea]], dengan provinsi [[Papua (provinsi)|Papua]] dan [[Papua Barat (provinsi)|Papua Barat]] milik Indonesia yang membentuk paruhan lainnya. Sejak itu, Papua Nugini telah menanti dalam ketidakpastian selama 35-tahun yang panjang sambil mengharapkan izin untuk menjadi anggota penuh.