Pemerintah Aceh: Perbedaan antara revisi

| dasar_hukum = UU Nomor 11 Tahun 2006

<!--sesuaikan dengan kebutuhan untuk gubernur untuk provinsi, wali kota untuk kota atau bupati untuk kabupaten-->

<!------------------------------------------->

| DPRD = Dewan Perwakilan Rakyat Aceh

| wakil_ketua_DPRD =

| sekretaris_daerah = [[Dermawan (lahir 1959)|Dermawan]]

{{Utama|Mahkamah Syar'iyah}}

 

 

Peradilan [[Syariat Islam]] di Aceh adalah bagian dari sistem peradilan nasional dalam lingkungan peradilan agama yang dilakukan oleh Mahkamah Syar’iyah yang bebas dari pengaruh pihak mana pun. [[Mahkamah Syar'iyah]] merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh.

 

== Wali Nanggroe dan lembaga adat ==

Lembaga ''Wali Nanggroe'' merupakan kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat yang independen, berwibawa, dan berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, dan pemberian gelar/derajat dan upacara-upacara adat lainnya.

 

Pemerintah, Pemerintah Aceh dan/atau pemerintah Kabupaten/Kota dapat membangun pelabuhan dan bandar udara umum di Aceh. Pengelolaan pelabuhan dan bandar udara yang dibangun oleh Pemerintah Aceh dan/atau pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan oleh Pemerintah Aceh dan/atau pemerintah Kabupaten/Kota. Pelabuhan dan bandar udara umum yang pada saat Undang-Undang ini diundangkan, dikelola oleh badan usaha milik negara (BUMN) dikerjasamakan pengelolaannya dengan Pemerintah Aceh dan/atau pemerintah Kabupaten/Kota.

 

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik [[Indonesia]] yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari:

# tata niaga;