Lembaga tinggi negara: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
→[[Badan Pemeriksa Keuangan]]: bentuk baku |
k Bot: Perubahan kosmetika |
||
Baris 49:
Melalui Amendemen Ketiga Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tahun 2001 disepakati tentang pembentukan Komisi Yudisial. Ketentuan mengenai Komisi Yudisial diatur dalam Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maksud dasar yang menjadi semangat pembentukan Komisi Yudisial disandarkan pada keprihatinan mendalam mengenai kondisi wajah peradilan yang muram dan keadilan di Indonesia yang tak kunjung tegak.
{{indo-stub}}▼
[[Kategori:Lembaga pemerintahan Indonesia| API]]
▲{{indo-stub}}
| |||