Hak asasi manusia: Perbedaan antara revisi

Hak asasi manusia dapat digolongkan menjadi "[[hak sipil dan politik]]" dan "[[hak ekonomi, sosial, dan budaya]]".{{sfn|van Boven|2010|p=174}} Pada dasarnya, hak ekonomi, sosial, dan budaya berupaya memastikan agar individu dapat mengakses [[barang publik]] tertentu seperti perumahan, pendidikan, atau layanan kesehatan.{{sfn|deDe Schutter|2010|p=253}} Oleh sebab itu, hak ekonomi, sosial, dan budaya membutuhkan investasi yang besar dari negara, sehingga hak-hak tersebut tidak dapat diwujudkan dalam sekejap.{{sfn|OHCHR|2008|p=9}}{{sfn|van Boven|2010|p=175}} ICESCR mengakui kenyataan ini, dan Pasal 2 ICESCR hanya mengharuskan negara untuk mengupayakan "perwujudan progresif" (''progressive realization''):{{sfn|van Boven|2010|p=174}}

Pada pertengahan dasawarsa 1980-an, [[Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa|Pelapor Khusus PBB]] untuk Sub-Komisi tentang Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Minoritas, [[Asbjorn Eide]], menggagas bahwa negara memiliki empat macam kewajiban HAM, yaitu kewajiban untuk menghormati, melindungi, memenuhi, dan mempromosikan. Kemudian konsep ini direvisi menjadi tiga kewajiban saja, yaitu kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi.{{sfn|deDe Schutter|2010|p=242}} Semenjak itu, tipologi ini telah digunakan untuk menganalisis kewajiban HAM negara, baik itu untuk hak sipil dan politik{{sfn|Shelton & Gould|2013|p=566}} maupun untuk hak ekonomi, sosial, dan budaya.{{sfn|deDe Schutter|2010|p=243}} Pada dasarnya, kewajiban untuk "menghormati" adalah kewajiban negatif yang mengharuskan negara untuk tidak mengganggu ataupun mencederai hak asasi manusia. Sementara itu, kewajiban untuk "melindungi" dan "memenuhi" merupakan kewajiban positif: negara tidak hanya harus "melindungi" individu dan kelompok dari pelanggaran HAM oleh pihak lain, tetapi juga "memenuhi" dengan mengambil tindakan yang memfasilitasi hak asasi mereka.{{sfn|Shelton & Gould|2013|p=566}} Sebagai contoh, sehubungan dengan hak untuk memilih dan dipilih pada pemilihan umum dalam Pasal 25 ICCPR, negara diwajibkan untuk mengambil tindakan positif salah satunya dengan memberikan hak suara kepada semua warga dewasa, dan pada saat yang sama juga mengambil langkah untuk memastikan bahwa mereka benar-benar bisa memakai hak tersebut.{{sfn|Shelton & Gould|2013|p=567}}

Sehubungan dengan ICESCR, terdapat pula tipologi khusus yang digunakan untuk hak ekonomi, sosial, dan budaya, yakni tipologi "4A" yang terdiri dari empat unsur yang saling berhubungan, yaitu "ketersediaan" (''availability''), "keterjangkauan" (''accessibility''), "keberterimaan" (''acceptability''), dan "kebersesuaian" (''adaptability''). Tipologi ini pertama kali dikembangkan oleh mantan Pelapor Khusus PBB tentang Hak Pendidikan, [[Katarina Tomasevski]]. Kemudian tipologi ini dijabarkan oleh Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya di dalam Komentar Umum No. 13 tentang hak pendidikan.{{sfn|deDe Schutter|2010|p=253}} Sehubungan dengan hak pendidikan, "ketersediaan" berarti lembaga dan program pendidikan yang fungsional harus tersedia dengan jumlah yang cukup. "Keterjangkauan" menyiratkan bahwa lembaga dan program pendidikan harus dapat dijangkau oleh semua orang tanpa terkecuali di wilayah suatu negara, dan pada dasarnya elemen ini terdiri dari tiga aspek, yaitu "non-diskriminasi", "keterjangkauan fisik" (pendidikan harus dapat dijangkau dengan aman), dan "keterjangkauan ekonomi" (salah satunya dengan menggratiskan pendidikan dasar dan mengambil langkah progresif untuk menghapuskan iuran pendidikan menengah dan tinggi). Sementara itu, "keberterimaan" menyatakan bahwa bentuk dan isi dari pendidikan harus dapat diterima (bermutu baik dan relevan), sedangkan "kebersesuaian" mengatur bahwa pendidikan harus dapat disesuaikan dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat dan juga memenuhi kebutuhan beraneka ragam siswa.{{sfn|deDe Schutter|2010|p=254}} Pada kesempatan lain, Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya mengemukakan tipologi "AAAQ" di dalam Komentar Umum No. 14 yang berkaitan dengan hak kesehatan. Perbedaannya ada di unsur yang terakhir, yaitu "Q" alih-alih "A", yang merupakan singkatan dari ''quality'' (mutu). Yang dimaksud dengan "mutu" di sini adalah kewajiban untuk memastikan bahwa komersialisasi atau [[privatisasi]] tidak merusak mutu layanan kesehatan, karena biasanya setelah diprivatisasi, pemerintah sulit mengawasi dan menjaga mutu layanan kesehatan yang disediakan oleh swasta.{{sfn|Toebes|2008|p=448-450}}

Di tingkatan internasional, terdapat berbagai perjanjian HAM yang telah dirumuskan dan diratifikasi oleh banyak negara. Tidak seperti PUHAM, perjanjian-perjanjian tersebut mengikat secara hukum. Setiap perjanjian HAM utama memiliki sebuah [[badan traktat PBB|badan traktat]] yang mengawasi pelaksanaannya.{{sfn|Schmidt|2010|p=404}} Pendirian badan-badan tersebut diatur oleh perjanjian masing-masing, kecuali untuk [[Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya]], yang didirikan oleh Resolusi 1985/17 [[Dewan Ekonomi dan Sosial PBB]].{{sfn|deDe Schutter|2010|p=791}}

Sistem perlindungan hak asasi manusia juga telah muncul di tingkatan regional setelah beberapa organisasi antarpemerintah memutuskan untuk menjadikan hak asasi manusia sebagai salah satu dari tujuan utama mereka.{{sfn|Heyns & Killander|2013|p=672}} Organisasi-organisasi tersebut meliputi [[Majelis Eropa]], [[Organisasi Negara-negara Amerika|Organisasi Negara-Negara Amerika]], dan [[Uni Afrika]].{{sfn|Heyns & Killander|2013|p=675-682}} Mantan Pelapor Khusus PBB mengenai hak atas pangan, [[Olivier deDe Schutter]], berpendapat bahwa sistem di Eropa dan Amerika dengan rekam jejaknya yang panjang merupakan sistem perlindungan HAM yang paling "matang" dan "maju".{{sfn|deDe Schutter|2010|p=898}}

* {{cite book|last=deDe Schutter|first=Olivier|authorlink=Olivier deDe Schutter|title=International Human Rights Law|publisher=Cambridge University Press|location=Cambridge |year=2010|isbn=9780511779312|url=https://www.cambridge.org/core/books/international-human-rights-law/8275EE329C2E6C88CD1577293470A78A|ref={{sfnref|deDe Schutter|2010}}}}