Langkah Lama: Perbedaan antara revisi

'''Langkah Lama''' merupakan agama adat atau kepercayaan asli [[Orang Talang Mamak|Suku Talang Mamak]] (Salah satu suku pedalaman di [[Riau]]) yang berorientasi kepada paham [[animisme]]. Agama ini mengakui eksistensi dan melakukan pemujaan terhadap roh-roh [[Leluhur|nenek moyang]] (sebutan mereka: ninik-datuk) dan [[Makhluk gaib|mahluk halus]] (khususnya penghuni hutan). Mayoritas dari mereka masih menganut Agama Adat Talang Mamak. Bagi Orang yang sudah memeluk Agama Islam, mereka menyebut dirinya sebagai penganut Langkah Baru. Hal demikian dimaksud untuk membedakan antara mereka dengan Orang Talang Mamak yang masih menganut Agama Adat Langkah Lama<ref>{{Cite web|url=http://www.wacana.co/2010/07/langkah-lama-agama-adat-talang-mamak/|title=Langkah Lama; Agama Adat Talang Mamak|last=Agnes|first=Priscilla|date=12 Juli 2010|website=wacana|access-date=6 April 2019}}</ref><ref name=":1">{{Cite web|url=https://www.liputan6.com/news/read/110801/buhul-adat-suku-talang-mamak|title=Buhul Adat Suku Talang Mamak|last=Soedjatmoko|first=|last2=Rahardian|first2=Binsar|date=15 Oktober 2005|website=liputan6|access-date=6 April 2019}}</ref>. Sementara bagi Orang Talang Mamak yang masih menganut Ajaran Langkah Lama, akan menyebut saudara mereka yang sudah menjadi Islam sebagai Orang Melayu. Orang Talang Mamak penganut Langkah Lama membedakan mereka dengan suku Melayu berdasarkan agama yang dianut.

Kepercayaan Langkah Lama pada Suku Talak Mamak sering juga disebut dengan Islam Langkah Lama. Penyebutan kata Islam di depan frasa Langkah Lama mungkin ada kaitannya dengan kepercayaan masyarakat tersebut dengan eksistensi Tuhan dalam konsep Islam dan [[Muhammad|Nabi Muhammad SAW]]. Yang jelas mereka juga sering menyebut dirinya sebagai Orang Adat untuk membedakan mereka dengan yang menjadi [[Muslim]] atau sudah menganut agama lain, misal [[Katolik|Katholik]]. Orang Talak Mamak penganut Langkah Lama juga mengklaim diri mereka sebagai Orang Adat. Hal ini karena mereka masih menunjukkan identitas sukunya dengan jelas, masih mewarisi tradisi leluhur (misal, berambut panjang, memakai sorban/songkok, atau gigi hitam karena makan pinang). dan masih melaksanakan upacara-upacara adat secara ketat<ref name=":0">{{Cite web|url=http://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2014/05/Paper-Talang-Mamak.pdf|title=Talang Mamak: Hidup Terjepit Di Atas Tanah Dan Hutannya Sendiri - Potret Konflik Kehutanan Antara Masyarakat Adat Talang Mamak Di Kabupaten Indrairi Hulu, Provinsi Riau Dengan Industri Kehutanan|last=Gilung|first=|date=|website=aman|access-date=6 April 2016}}</ref>.

Beberapa upacara atau ritual adat mereka bertentangan dengan agama-agama Samawi (Islam, Kristen atau Katholik). Misal, dalam salah satu prosesi pesta perkawinan Talak Mamak diadakan judi dan sabung ayam<ref name=":1" />. Prosesi ini merupakan syarat mutlak, sah atau tidaknya perkawinan itu. Contoh lainnya adalah Upacara Adat Batambak. Inti dari upacara ini adalah menghormati roh-roh orang yang sudah meninggal.

[[Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia|Mahkamah Konsitusi]] (MK) mengabulkan permohonan uji materiil terhadap Pasal 61 Ayat (1) & (2), dan Pasal 64 Ayat (1) & (5) UU Nomor 23 Tahun 2006  ''jo'' UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) yang diajukan oleh empat orang perwakilan Penghayat Kepercayaan: Nggay Mehang Tana, Pagar Damanra Sirait, Arnol Purba, dan Carlim<ref>{{Cite web|url=https://programpeduli.org/blog/setelah-konstitusi-mengakui-penghayat-kepercayaan/|title=Setelah Konstitusi Mengakui Penghayat Kepercayaan|last=Firmansyah|first=Nurul|date=|website=programpeduli|access-date=6 April 2019}}</ref>.

Alasan pemohon, aturan pengosongan kolom agama dalam Kartu Keluarga (KK) dan KTP elektronik dalam UU tersebut telah merugikan hak konstitusional dan tidak berpihak terhadap status kewarganegaraan Penghayat Kepercayaan. Implikasinya, akan menyulitkan mereka ketika hendak mengakses Dokumen Kependudukan (akta nikah atau kelahiran), bahkan ketika mereka akan mencari pekerjaan. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 (Putusan MK 97/2016<ref>{{Cite web|url=https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/97_PUU-XIV_2016.pdf|title=Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016|last=|first=|date=|website=mkri|access-date=6 April 2019}}</ref>), akhirnya permohonan tersebut dikabulkan secara keseluruhan.