Pada februari 2019, Bappebti telah mengeluarkan peraturan mengenai legalisasi bitcoin<ref>{{Cite web|url=http://bappebti.go.id/pbk/sk_kep_kepala_bappebti/detail/5205|title=Bappebti Website - SK/ Kep. Kepala Bappebti|website=bappebti.go.id|access-date=2019-05-06}}</ref> sebagai komoditas dan memberi kepastian hukum kepada warga negara indonesia untuk bertransaksi bitcoin adalah 100% legal dan diperbolehkan oleh negara.
Legalitas penggunaan Bitcoin berubah-ubah secara cepat diseluruh dunia, beberapa negara seperti Thailand melarang Bitcoin, negara Jerman memberikan status legal dan beberapa negara seperti Cina membatasi penggunaan bitcoin. Pada 6 Februari 2014, Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa Bitcoin dan virtual currency lainnya bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia. Masyarakat Indonesia dihimbau untuk berhati-hati terhadap Bitcoin dan virtual currency lainnya. Segala risiko terkait kepemilikan/penggunaan Bitcoin ditanggung sendiri oleh pemilik/pengguna Bitcoin dan virtual currency lainnya.<ref>{{cite article |title=Pernyataan Bank Indonesia Terkait Bitcoin dan Virtual Currency Lainnya |url=http://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_160614.aspx|date=6 February 2014 |publisher=[[Bank Indonesia]] |accessdate=7 February 2014}}</ref>
