Peristiwa 17 Oktober: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
k ←Suntingan 120.188.4.140 (bicara) dibatalkan ke versi terakhir oleh Rachmat-bot Tag: Pengembalian |
k Ibukota → Ibu kota |
||
Baris 9:
Pada tanggal [[17 Oktober]] [[1952]] terjadi demonstrasi di [[Jakarta]]. Semula massa mendatangi gedung parlemen, kemudian mereka menuju Istana Presiden untuk mengajukan tuntutan pembubaran parlemen dan menggantinya dengan parlemen baru serta tuntutan segera dilaksanakan pemilihan umum. Penyebab utama dari peristiwa ini adalah terlalu jauhnya campur tangan kaum politisi terhadap masalah intern Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI).<ref name="pusjarah">[http://www.sejarahtni.mil.id/index.php?cid=1973&page=6 Kalender Peristiwa Sejarah TNI tahun 1945-sekarang]</ref>
Demonstrasi ini direncanakan Markas Besar Angkatan Darat atas inisiatif Letnan Kolonel [[Sutoko]] dan Letnan Kolonel [[S. Parman]]. Pelaksanaannya diorganisasi oleh Kolonel dr. [[Mustopo]] Kepala Kedokteran Gigi Angkatan Darat dan Perwira Penghubung Presiden, dan [[Kemal Idris|Letnan Kolonel Kemal Idris]], Komandan Garnisun Jakarta. Seksi Intel Divisi Siliwangi mengerahkan demonstran dari luar
Peristiwa ini bersumber pada kericuhan yang terjadi di lingkungan Angkatan Darat. Kolonel Bambang Supeno tidak menyetujui kebijaksanaan Kolonel A.H. Nasution selaku KSAD. Ia mengajukan surat kepada Menteri Pertahanan dan Presiden dengan tembusan kepada Parlemen berisi soal tersebut dan meminta agar Kolonel A.H. Nasution diganti. [[Manai Sophian]] selaku anggota Parlemen mengajukan mosi agar pemerintah membentuk panitia khusus untuk memepelajari masalah tersebut dan mengajukan usul pemecahannya. Hal demikian dirasakan oleh pimpinan AD sebagai usaha campur tangan Parlemen dalam lingkungan AD. Pimpinan AD mendesak kepada Presiden agar membubarkan Parlemen. Desakan tersebut juga dilakukan oleh rakyat dengan mengadakan demonstrasi ke gedung Parlemen (waktu itu masih di Lapangan Banteng Timur) dan Istana Merdeka. Presiden menolak tuntutan pembubaran Parlemen dengan alasan ia tidak mau menjadi diktator, tetapi akan berusaha mempercepat pemilu. Kolonel A.H. Nasution mengajukan permohonan mengundurkan diri dan diikuti oleh Mayjen [[T.B. Simatupang]]. Jabatan KSAD digantikan Kolonel Bambang Sugeng.{{fact}}
|