Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta: Perbedaan antara revisi

Setelah pengakuan kedaulatan sebagai hasil [[Konferensi Meja Bundar|KMB]], Indonesia memasuki babakan sejarah yang baru. Negara Republik Indonesia yang beribukotaberibu kota di Yogyakarta sejak 1946, hanyalah sebuah negara bagian dari [[Republik Indonesia Serikat]] (RIS) yang berkedudukan di Jakarta sampai [[17 Agustus]] [[1950]].

Pembagian DIY menjadi kabupaten-kabupaten dan kota yang berotonomi diatur dengan {{ke wikisource|UU No. 15 Tahun 1950}} (BN 1950 No. 44) dan {{ke wikisource|UU No. 16 Tahun 1950}} (BN 1950 No. 45). Kedua undang-undang tersebut diberlakukan dengan {{ke wikisource|PP No. 32 Tahun 1950}} (BN 1950 No. 59). Menurut undang-undang tersebut DIY dibagi menjadi kabupaten-kabupaten [[Bantul]] (beribukotaberibu kota Bantul), [[Sleman]] (beribukotaberibu kota Sleman), [[Gunung Kidul]] (beribukotaberibu kota [[Wonosari]]), [[Kulon Progo]] (beribukotaberibu kota Sentolo), [[Adikarto]] (beribukotaberibu kota [[Wates]]), dan Kota Besar Yogyakarta. Untuk alasan efisiensi, pada tahun 1951, kabupaten Adikarto yang beribukotaberibu kota Wates digabung dengan kabupaten Kulon Progo yang beribukotaberibu kota Sentolo menjadi Kabupaten Kulon Progo dengan ibu kota Wates. Penggabungan kedua daerah ini ditetapkan oleh {{ke wikisource|UU Nomor 18 Tahun 1951}} (LN 1951 No. 101). Semua UU mengenai pembentukan DIY dan Kabupaten dan Kota di dalam lingkungannya, dibentuk berdasarkan UU 22/1948.