Institut Agama Kristen Negeri Ambon: Perbedaan antara revisi

[[Berkas:Rektorat STAKPN Ambon.jpg‎|ka|jmpl|200px|Gedung Rektorat STAKPN Ambon]]Asal mula berdirinya IAKN Ambon diawali dengan adanya terobosan-terobosan baru dari para tokoh Kristen di Pemerintahan khususnya Ditjen Bimas Kristen terhadap kemungkinan yang selama 52 tahun Kemerdekaan Indonesia sangat tidak mungkin terwujud yaitu bagaimana Pemerintah secara arif dan bijaksana melayani dan mendukung secara adil semua organisasi keagamaan yang ada dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaannya. Salah satu terobosan itu adalah mendorong peningkatan status Akademi Pendidikan Guru Agama Kristen menjadi Sekolah Tinggi atau Institut Agama Kristen yang dikelola Pemerintah. Selain secara imania diyakini adanya penyertaan Tuhan, namuntetapi dengan semangat tinggi refarmasi maka usulan tersebut diterima Pemerintah yaitu mengintegrasikan Akademi Pendidikan Guru Agama Kristen Protestan Negeri menjadi Sekolah Tinggi Agama Kriten Protestan negeri dengan dikeluarkannya Keputusan [[Presiden]] RI ([[Bacharuddin Jusuf Habibie|B. J. Habibie]]) Nomor 19 Tahun [[1999]], yang ditandatangani pada tanggal [[13 Maret]] 1999 atau tidak cukup satu tahun reformasi bergulir. Dengan Keputusan Presiden RI Nomor 19 tahun 1999,ini, maka [[Menteri Agama]] menerapkan untuk pada tahap awal meningkatkan AKGAKPN Ambon dan [[Tarutung]] menjadi Sekolah Tinggi Agama Kristen Prostestan Negeri masing-masing dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 85 tahun 1999, '''Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja [[STAKPN Tarutung]]''', dan KMA Nomor 86 tahun 1999, tentang '''Susunan Organisasi dan Tata Kerja STAKPN Ambon'''. Sumber daya untuk kebutuhan tenaga [[Pengajar]] saja Kepala Kanwil Departemen Agama [[Provinsi Maluku]] terpaksa merekomendasikan para pegawai untuk dimutasikan dari Kantor wilayah dan Kantor Departemen Agama [[Kota Ambon]] sebaagai Pegawai Administrasi dan Tenaga Pengajar pada APGAKPN Ambon. Dengan demikian realitas bahwa belum tersedianya tenaga Dosen pada APGAKPN Ambon, sekaligus untuk memenuhi persyaratan formal Lembaga Pendidikan Tinggi termasuk STAKPN yang sementara digodok untuk diperjuangkan oleh para pemimpin Kristen yang dipelopori oleh jajaran Ditjen Bimas Kristen Protestan. APGAKPN Ambon pada waktu itu dipimpin oleh Drs. Listen Sirait selaku Direktur, dan R. Souhaly SH, Selaku Kepala Urusan Tata Usaha. Hanya dua jabatan ini yang terisi secara resmi, sementara jabatan lain semisal wakil direktur hanya ditentukan pelaksanaan tugas.

Dengan berbekal persyaratan yang diminta oleh Ditjen Bimas Kristen Protestan tersebut, maka Drs. Listen Sirait, selaku Direktur APGAKPN Ambon, R. Souhaly SH, selaku Kepala Urusan Administrasi Umum Akademik secara bergantian berangkat ke [[Jakarta]] untuk mempelanjar proses berdirinya STAKPN Ambon. Dengan segala keterbatasan di atas, namuntetapi akhirnya pada tanggal [[13 Maret]] 1999, [[Presiden RI]], Habibie, menanda tangani Keputusan Presiden RI Nomor 19 Tahun 1999 tentang '''Pendirian Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri''', yang selanjutnya oleh Menteri Agama dikeluarkan KMA Nomor 154 dan 155, Tahun 1999 tentang Statuta yang menunjukan bahwa untuk pertama kali didirikan dua STAKPN, yaitu di [[Tarutung]], [[Sumatra Utara]], dan di [[Ambon]], Maluku.

STAKPN Ambon secara deyure didasari selain Keputusan Presiden RI Nomor 19 Tahun 1999, maka oleh Menteri Agama dikeluarkan lagi dua regulasi yaitu KMA 86 tahun 1999 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi STAKPN, dan KMA 155 tahun 1999, tentang Statuta STAKPN Ambon, namuntetapi secara civitas berupaya keras agar segera lembaga baru ini diresmikan oleh Menteri Agama. Sambil terus melobi Ditjen Bimas Kristen di Jakarta, R. Souhaly setelah meminta pendapat, usul, saran dari sesama koleganya, mengeluarkan kebijakan yang sangat spektakuler yaitu menerima Mahasiswa baru tahun Akademik 1999-2000, untuk Program Sastra 1 Pendidikan Agama Kristen (PAK), dan [[Teologi]], yang otomatis adalah yang beroperasinya STAKPN Ambon, dan selesailah riwayat [[APGAKPN Ambon]].