Sejarah Papua Nugini: Perbedaan antara revisi

Dengan berkembangnya keinginan Eropa untuk minyak kelapa , Godeffroy tentang Hamburg, perusahaan dagang terbesar di Pasifik, mulai perdagangan kopra di Kepulauan New Guinea . Pada tahun 1884 , Kekaisaran Jerman secara resmi menguasai kuartal timur laut dari pulau dan menempatkan administrasi di tangan sebuah perusahaan perdagangan carteran dibentuk, Perusahaan Jerman New Guinea . Dalam piagam yang diberikan kepada perusahaan ini oleh Pemerintah Kekaisaran Jerman Mei 1885 , itu diberikan kekuatan untuk melaksanakan hak-hak berdaulat atas wilayah dan lain " kosong " tanah atas nama pemerintah , dan kemampuan untuk " bernegosiasi " langsung dengan penduduk asli . Hubungan dengan kekuatan asing tetap dipertahankan sebagai melestarikan pemerintah Jerman . The New Guinea Kompanie dibayar untuk lembaga pemerintah daerah secara langsung, sebagai imbalan atas konsesi yang telah diberikan untuk itu. Pada tahun 1899, pemerintah kekaisaran Jerman diasumsikan kontrol langsung dari wilayah, kemudian dikenal sebagai Jerman Nugini.

New Guinea pada dasarnya usaha bisnis . Ribuan pekerja lokal dipekerjakan sebagai tenaga kerja murah di perkebunan kakao dan kopra . Pada tahun 1899 , pemerintah Jerman mengambil alih koloni dari perusahaan New Guinea Berlin . Pendidikan berada di tangan para misionaris . Pada tahun 1914 ketika Perang Dunia Pertama pecah Australia merebut koloni Jerman . Perkebunan diberikan kepada veteran perang Australia dan pada tahun 1921 Liga Bangsa-Bangsa memberi Australia perwalian atas New Guinea. Perkebunan dan pertambangan emas menghasilkan tingkat kemakmuran.<ref>John Dademo Waiko, ''Papua New Guinea: A History of Our Times'' (2003)</ref>

Persemakmuran Australia diasumsikan mandat dari Liga Bangsa-Bangsa untuk mengatur wilayah bekas Jerman Nugini pada tahun 1920 . Ini diberikan di bawah mandat ini sampai invasi Jepang pada bulan Desember 1941 membawa penangguhan pemerintahan sipil Australia . Sebagian Wilayah New Guinea , termasuk pulau-pulau Bougainville dan New Britain , diduduki oleh pasukan Jepang sebelum direbut kembali oleh pasukan Australia dan Amerika selama bulan-bulan terakhir perang (lihat kampanye Nugini ) .

Pemilu tahun 1972 menghasilkan pembentukan kementerian yang dipimpin oleh Kepala Menteri Michael Somare , yang berjanji untuk memimpin negeri ini menuju pemerintahan sendiri dan kemudian menuju kemerdekaan. Papua Nugini menjadi pemerintahan sendiri pada tanggal 1 Desember 1973 dan mencapai kemerdekaan pada tanggal 16 September 1975. Negara ini bergabung Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB ) pada tanggal 10 Oktober 1975 oleh cara Resolusi Dewan Keamanan 375 dan Resolusi Majelis Umum 3368 . 1977 pemilihan umum nasional dikonfirmasi Michael Somare sebagai Perdana Menteri di kepala koalisi yang dipimpin oleh Partai Pangu . Namun , pemerintahannya kehilangan mosi percaya pada tahun 1980 dan digantikan oleh kabinet baru yang dipimpin oleh Sir Julius Chan sebagai perdana menteri . Pemilu 1982 meningkat pluralitas Pangu , dan parlemen kembali memilih Somare sebagai perdana menteri . Pada November 1985 , pemerintah Somare kehilangan suara lain, dan mayoritas parlemen terpilih Paias Wingti , di kepala koalisi lima partai , sebagai perdana menteri . Sebuah koalisi yang dipimpin oleh Wingti , menang dalam pemilihan umum sangat dekat pada bulan Juli 1987 . Pada bulan Juli 1988, sebuah mosi tidak percaya menggulingkan Wingti dan dibawa ke kekuasaan Rabbie Namaliu , yang beberapa minggu sebelumnya telah menggantikan Somare sebagai pemimpin Partai Pangu .

Pembalikan seperti keberuntungan dan suksesi pintu-putar perdana menteri dan terus mengkarakterisasi politik nasional Papua Nugini . Pada kebanyakan partai politik , pemerintahan koalisi , pergeseran loyalitas partai dan gerakan tidak percaya terhadap kepemimpinan semua menunjukkan suasana ketidakstabilan proses politik.

Berdasarkan undang-undang yang dimaksudkan untuk meningkatkan stabilitas , pemerintah baru tetap kebal dari ketidak percaya suara untuk 18 bulan pertama dari jabatan mereka.

Sebuah pemberontakan separatis sembilan tahun di pulau Bougainville mengklaim sekitar 20.000 jiwa . Pemberontakan dimulai pada awal tahun 1989, permusuhan aktif berakhir dengan gencatan senjata pada bulan Oktober 1997 dan gencatan senjata permanen ditandatangani pada bulan April 1998 . Sebuah perjanjian damai antara Pemerintah dan mantan kombatan ditandatangani pada bulan Agustus 2001 . Sebuah pasukan perdamaian - monitoring regional dan misi pengamat PBB memonitor para pemimpin pemerintah dan provinsi yang telah membentuk pemerintahan sementara dan bekerja menuju penyerahan lengkap senjata , pemilihan pemerintah provinsi dan referendum akhirnya kemerdekaan .

Meski hubungan dekat telah dipertahankan sejak kemerdekaan damai dan Australia tetap yang terbesar bilateral bantuan donor untuk Papua Nugini , hubungan dengan Australia baru-baru ini menunjukkan tanda-tanda ketegangan . Sedangkan pada kunjungan kenegaraan pada Maret 2005, Perdana Menteri Somare diminta untuk menyerahkan pemeriksaan keamanan dan menghapus sepatunya setelah tiba di bandara Brisbane . Meskipun tuntutan dari pemerintah PNG bahwa Australia meminta maaf , kedua menolak . Selain itu , masalah muncul berkaitan dengan terbaru paket bantuan Australia untuk Indonesia . Senilai A $ 760.000.000 , program ini adalah untuk mengatasi kejahatan dan korupsi di PNG dengan mengirimkan 200 polisi Australia ke Port Moresby dan menginstal 40 pejabat Australia dalam birokrasi nasional. Namun, setelah detasemen pertama polisi tiba , pengadilan tinggi Papua Nugini memutuskan bahwa pengaturan tersebut tidak konstitusional , dan polisi kembali ke rumah . Sebuah pengaturan baru , dimana hanya 30 petugas akan berfungsi sebagai kekuatan pelatihan bagi pasukan lokal telah dijelaskan oleh Menteri Luar Negeri Australia sebagai " terbaik kedua " .<ref>{{Cite news|url=http://www.economist.com/displayStory.cfm?Story_ID=S'(X%20.Q!_*!%40!-%0A|title=Thirty Years On|work=[[The Economist]]|date=25 August 2005}} {{Dead link|date=November 2010|bot=RjwilmsiBot}}</ref>