Eva Kusuma Sundari: Perbedaan antara revisi

'''Eva Kusuma Sundari''' ({{lahirmati|[[Nganjuk]]|8|10|1965}}) adalah anggota [[DPR RI]] periode 2014–2019 dari [[PDI Perjuangan]] mewakili [[Jawa Timur]]. Eva adalah politisi senior dari [[Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan|Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)]] dan mantan Anggota DPR-RI (2005-2014). Eva memulai kariernya sebagai seorang dosen dan peneliti ekonomi di [[Universitas Airlangga]]. Eva juga pernah menjadi konsultan di ''Asia Foundation'' (2003-2005). Pada tahun 2005, Eva kemudian bergabung menjadi kader PDIP dan mencalonkan diri menjadi calon legislatif pada Pemilu Legislatif 2004 dan terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2004-2009.

Pada periode 2009-2014, Ia pernah ditugaskan di [[Komisi Dewan Perwakilan Rakyat|Komisi III]] yang menangani [[Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia]], [[Kejaksaan Agung Republik Indonesia]] dan [[Kepolisian Negara Republik Indonesia]]. Eva Kusuma dikenal sebagai anggota yang kritis meski terlalu memihak PDI Perjuangan. Eva Kusuma kembali dicalonkan sebagai anggota DPR periode 2014–2019 untuk [[Kota Blitar]], [[Kabupaten Blitar]], [[Kota Kediri]], [[Kabupaten Kediri]] dan [[Tulungagung]]. Selain itu Eva juga adalah seorang anggota [[Subud]].<ref>[http://www.subudvoice.net/wp-content/uploads/2011/07/SubudVoiceEnglishAug2011.pdf Subud Voice, August 2011, Subud member in Indonesian Parliament, p. 22]</ref> Saat ini, ia menjabat anggota DPR Komisi XI - Keuangan, Perencanaan Pembangunan, Perbankan.

Walaupun kedua orang tua dari Eva adalah kader dan aktivis dari [[Partai Golongan Karya|Partai Golongan Karya (Golkar)]], Eva memutuskan untuk menjadi kader dari PDIP. Pada Pileg 2004, Eva mencalonkan diri menjadi calon legislatif. Eva terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2004-2009 mewakili Dapil Jatim VI (Blitar, Kediri dan Tulung Agung) dan duduk di [[Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia|Komisi XI]] yang membidangi keuangan, perbankan dan perencanaan pembangunan. Eva dikenal sebagai anggota yang vokal dan gigih memperjuangkan keberadaan Alat Kelengkapan Dewan baru yaitu [[Badan Akuntabilitas Keuangan Negara Dewan Perwakilan Rakyat|Badan Akuntabilitas Keuangan Negara]] (BAKN).

Pada Pileg 2009, Eva kembali terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2009-2014 dan duduk di [[Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia|Komisi III]] yang membidangi hukum, hak asasi manusia dan kepolisian. Pada periode ini, Eva memperjuangkan penambahan anggaran [[Kejaksaan Agung Republik Indonesia|Kejaksaan Agung]] khusus untuk kegiatan ''trafficking'' ([[perdagangan manusia]]).

Pada Pileg 2014, Eva mencalonkan untuk ketiga kalinya menjadi Anggota DPR-RI. Namun kali ini Eva gagal terpilh. Namun pada bulan Maret 2015, Eva ditunjuk menjadi Staf Khusus Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala [[BAPPENAS|Bappenas]]. Pada Agustus 2015, [[Pramono Anung]] dilantik oleh Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Sekretaris Kabinet dan meninggalkan kekosongan di DPR untuk Fraksi PDIP.

27 April 2016 - Eva mempertanyakan seperti apa rekomendasi [[Bursa Efek Indonesia|Burse Efek Indonesia]] (BEI). Eva melihat permasalahan di sini ada pada perilaku pembayar pajak. Eva meminta rekomendasi Forum Pajak Berkeadilan mengenai perilaku orang super kaya yang ingin mengamankan uangnya. Eva menilai RUU Pengampunan Pajak jangan hanya praktis, tetapi menyentuh sistem. Eva meminta rekomendasi kepada BEI dan Forum Pajak Berkeadilan mengenai konten pro atau kontra dan memberikan catatan. Eva mengajak Mitra membantu untuk memperbaiki sistem untuk mengurangi kekhawatiran dari RUU ini.<ref>{{Cite web|url=http://wikidpr.org/rangkuman/masukan-terhadap-ruu-pengampunan-pajak---rapat-komisi-11-dengan-dirut-bursa-efek-indonesia-forum-pajak-berkeadilan|title=Daftar Rangkuman - WikiDPR.org|website=wikidpr.org|access-date=2018-08-07}}</ref>

Pada tanggal 7 Desember 2016, Eva KususmaKusuma Sundari angkat bicara soal pernyataan sang Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizieq Shihab. Pasalnya, Habib Rizieq berencana menyambangi dan menduduki Gedung DPR/MPR untuk menuntut revolusi. Hal tersebut jika saja Ahok lolos dari putusan perkara di pengadilan atas dugaan penistaan agama.

<blockquote>"''Itu statemen dari warga negara yang buruk karena tidak menghormati hukum dan kebenaran dari Pengadilan. Jika tidak setuju dengan sistem hukum di Indonesia, beliau (Habieb Rizieq) punya pilihan untuk pindah ke negara yang pakai hukum agama''," kata Anggota Komisi XI DPR, Eva Kusuma Sundari melalui pesan elektronik diterima ''Netralnews.com,'' Rabu (7/12/2016).</blockquote>

Sebagaimana diketahui, pasca terendusnyaPasca kasus dugaan penistaan agama oleh Mantan Gubernur DKI Jakarta non-aktif [[Basuki Tjahaja Purnama]] alias Ahok, gaung tuntutan penegakan hukum terus mengalir deras. Meski demikian, terkait niat sejumlah orang yang ingin menduduki Gedung DPR/MPR dengan melakukan pemufakatan jahat dengan menuntut revolusi, maka Eva sendiri tidak setuju.