Revisi per 27 Juli 2019 12.31 sunting Kekemycuppa (bicara \| kontrib) 119 suntingan Tidak ada ringkasan suntingan Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler ← Revisi sebelumnya		Revisi per 27 Juli 2019 12.34 sunting balikkan Kekemycuppa (bicara \| kontrib) 119 suntingan →Sejarah Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler Revisi selanjutnya →
Baris 6: Jabatan Fungsional Auditor muncul pertama kali pada tahun 1996 melalui Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 1996 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya. [[Instansi Pemerintah]] yang pertama kali menerapkan JFA adalah [[Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan]] (BPKP). Sebelum lahirnya JFA, di BPKP telah dikenal adanya Pejabat Pengawas Keuangan dan Pembangunan (PKP) yang telah dirintis sejak tahun 1983. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19/1996, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ditetapkan sebagai Instansi Pembina JFA di lingkungan Aparat Pengawasan ~~Intern~~Internal Pemerintah (APIP). Ruang lingkup pembinaan JFA di lingkungan APIP tersebut meliputi BPKP, Inspektorat Jenderal Departemen,Inspektorat Utama/Inspektorat Kementerian/LPND, dan unit kerja pemerintah lainnya yang melaksanakan tugas pengawasan intern serta Badan Pengawas (Inspektorat) Provinsi/Kabupaten/Kota. Penerapan JFA mulai merambah ke instansi pengawasan lain seperti di lingkungan Inspektorat Jenderal Departemen/LPND pada tahun 2000 dan selanjutnya pada tahun 2003 mulai muncul di lingkungan Badan Pengawasan Daerah (Bawasda). Dengan penerapan JFA tersebut diharapkan akan tercipta [[profesionalisme]] di bidang [[pengawasan]]. dan tercipta koordinasi yang bersinergi dengan pengawasan eksternal ([[Badan Pemeriksa Keuangan\|BPK]]) == Jenjang Jabatan ==

Fungsional Auditor: Perbedaan antara revisi