Papua Nugini: Perbedaan antara revisi
| [revisi terperiksa] | [revisi tidak terperiksa] |
Konten dihapus Konten ditambahkan
Menolak 2 perubahan teks terakhir (oleh 218.214.106.223) dan mengembalikan revisi 15147680 oleh AABot |
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
||
Baris 84:
Kekuasaan eksekutif sebenarnya terletak pada [[Daftar Perdana Menteri Papua Nugini|Perdana Menteri]], yang mengepalai [[Kabinet Papua Nugini|kabinet]]. Perdana Menteri saat ini adalah [[Peter O'Neill]]. [[Parlemen Nasional Papua Nugini|Parlemen nasional]] yang [[Sistem satu kamar|tunggal]] memiliki 109 kursi, 20 di antaranya ditempati oleh para gubernur dari 19 provinsi dan [[Port Moresby|Distrik Ibukota Nasional]]. Calon [[anggota parlemen]] dipilih pada saat perdana menteri menyerukan pemilihan umum nasional, selambat-lambatnya lima tahun setelah pemilu nasional sebelumnya. Pada awal-awal kemerdekaan, ketidakstabilan sistem partai menyebabkan sering terjadinya [[mosi tidak percaya]] di parlemen yang berakibat pada jatuhnya pemerintah masa itu dan pemilu nasional perlu diadakan lagi, sesuai dengan konvensi demokrasi parlementer. Dalam beberapa tahun terakhir, berturut-turut pemerintah telah mengeluarkan undang-undang demi mencegah suara seperti itu lebih cepat dari 18 bulan setelah pemilihan umum nasional. Ini mengakibatkan stabilitas yang lebih besar, meskipun mungkin dengan mengurangi akuntabilitas dari cabang eksekutif pemerintahan.
Pemilihan di Papua Nugini menarik banyak calon. Setelah kemerdekaan pada tahun 1975, anggota dipilih dengan ''[[plurality vote system]]'', dengan para pemenang seringkali meraih kurang dari 15% suara. Reformasi elektoral pada tahun 2001 memperkenalkan ''Limited Preferential Vote'', sebuah versi dari ''[[instant-runoff voting]]''. Pemilihan umum tahun 2007 adalah yang pertama dilakukan dengan menggunakan sistem itu. Babi
=== Hukum ===
| |||