Papua Nugini: Perbedaan antara revisi
| [revisi tidak terperiksa] | [revisi terperiksa] |
Konten dihapus Konten ditambahkan
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
k ←Suntingan 115.178.204.83 (bicara) dibatalkan ke versi terakhir oleh Mimihitam Tag: Pengembalian |
||
Baris 21:
Kemerdekaan tanpa peperangan dari Australia, kekuatan metropolitan ''de facto'', muncul pada 16 September 1975, dan tetap bertalian dekat (Australia masih menjadi penyumbang bantuan dwipihak terbesar bagi Papua Nugini).
Sebuah pemberontakan separatis pada 1975-1976 di [[Pulau Bougainville]] mengakibatkan perubahan rancangan Konstitusi Papua Nugini hanya dalam 11 jam untuk memungkinkan Bougainville dan 18 distrik lain pra-kemerdekaan Papua Nugini mendapatkan status semifederal sebagai provinsi. Pemberontakan terulang dan merenggut 20.000 jiwa dari tahun 1988 sampai hal itu diselesaikan pada tahun 1997. Setelah pemberontakan, Bougainville Otonom memilih Joseph Kabui sebagai presiden, tetapi ia digantikan oleh wakilnya, [[John Tabinaman]]. Tabinaman tetap pemimpin sampai pemilihan umum berikutnya pada bulan Desember 2008, dengan [[James Tanis]] muncul sebagai pemenang. Kerusuhan anti-Cina, yang melibatkan puluhan ribu orang,<ref>"[http://www.theaustralian.news.com.au/story/0,25197,25524906-2703,00.html Penjarah ditembak mati di tengah-tengah kerusuhan anti-Cina di Papua Nugini]". The Australian. 23 Mei 2009.</ref> pecah pada Mei 2009.
== Geografi ==
Baris 84:
Kekuasaan eksekutif sebenarnya terletak pada [[Daftar Perdana Menteri Papua Nugini|Perdana Menteri]], yang mengepalai [[Kabinet Papua Nugini|kabinet]]. Perdana Menteri saat ini adalah [[Peter O'Neill]]. [[Parlemen Nasional Papua Nugini|Parlemen nasional]] yang [[Sistem satu kamar|tunggal]] memiliki 109 kursi, 20 di antaranya ditempati oleh para gubernur dari 19 provinsi dan [[Port Moresby|Distrik Ibukota Nasional]]. Calon [[anggota parlemen]] dipilih pada saat perdana menteri menyerukan pemilihan umum nasional, selambat-lambatnya lima tahun setelah pemilu nasional sebelumnya. Pada awal-awal kemerdekaan, ketidakstabilan sistem partai menyebabkan sering terjadinya [[mosi tidak percaya]] di parlemen yang berakibat pada jatuhnya pemerintah masa itu dan pemilu nasional perlu diadakan lagi, sesuai dengan konvensi demokrasi parlementer. Dalam beberapa tahun terakhir, berturut-turut pemerintah telah mengeluarkan undang-undang demi mencegah suara seperti itu lebih cepat dari 18 bulan setelah pemilihan umum nasional. Ini mengakibatkan stabilitas yang lebih besar, meskipun mungkin dengan mengurangi akuntabilitas dari cabang eksekutif pemerintahan.
Pemilihan di Papua Nugini menarik banyak calon. Setelah kemerdekaan pada tahun 1975, anggota dipilih dengan ''[[plurality vote system]]'', dengan para pemenang seringkali meraih kurang dari 15% suara. Reformasi elektoral pada tahun 2001 memperkenalkan ''Limited Preferential Vote'', sebuah versi dari ''[[instant-runoff voting]]''. Pemilihan umum tahun 2007 adalah yang pertama dilakukan dengan menggunakan sistem itu.
=== Hukum ===
| |||