Ahmad Husein: Perbedaan antara revisi

 

== Panglima PRRI ==

Tuntutan Dewan Banteng tentang [[otonomi]], sistem pemerintahan desentralisasi, perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang adil, penyerahan mandat [[Perdana Menteri]] [[Djuanda]] kepada [[Mohammad Hatta]] dan [[Hamengku Buwono IX]], pembentukan zaken kabinet dan tuntutan agar [[Presiden]] kembali sebagai Presiden [[Konstitusional]] serta beberapa tuntutan lainnya tidak dipenuhi oleh pemerintah pusat. Hal ini mengakibatkan Dewan Banteng tidak lagi mengirimkan penghasilan Daerah Sumatra Tengah ke Pemerintah Pusat, tetapi dipakai untuk pembangunan daerah. Bahkan Dewan Banteng juga melakukan barter hasil-hasil alam Sumatra Tengah dengan pihak luar negeri. Seluruh dana yang didapat dari hasil bumi itu digunakan untuk pembangunan daerah. Hanya dalam beberapa bulan saja terlihat hasil yang nyata berbeda dengan keadaan sebelumnya, bahkan pembangunan Sumatra Tengah di bawah Dewan Banteng dianggap sebagai yang terbaik di Indonesia pada waktu itu. Apa yang dilakukan Dewan Banteng tersebut membuat hubungan daerah Sumatra Tengah dengan pemerintah pusat menjadi tegang.