Iskak Tjokroadisurjo: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Menambahkan referensi penting
Tidak ada ringkasan suntingan
Baris 79:
 
=== Residen Banyumas ===
Ketika menjadi Residen Banyumas, ia berperan dalam pendirian [[Radio Republik Indonesia|RRI]] stasiun [[Purwokerto (kota)|Purwokerto]].<ref>Luthfiani, Alia Ifada, 2012, Laporan Praktek Kerja Lapangan pada Seksi Pemberitaan di Radio Republik Indonesia (RRI) Purwokerto, Bandung: Universitas Komputer Indonesia</ref> Ia juga ikut membantu merampas senjata bekas Jepang bersama dengan Ketua [[Badan Keamanan Rakyat|BKR]] Keresidenan Banyumas saat itu, [[Soedirman|Jenderal Soedirman]].<ref name=":8">{{Cite web|url=https://sejarah-tni.mil.id/2017/03/18/jenderal-besar-soedirman/|title=Pusat Sejarah TNI|access-date=2019-08-19}}</ref> Bersama-sama, mereka memulai perebutan kekuasaan dari tangan Jepang dan diadakan perundingan dengan komandan tentara Jepang di Banyumas. Dari hasil perundingan itu, BKR Banyumas memperoleh senjata yang cukup banyak, bahkan merupakan kesatuan yang terlengkap memiliki senjata pada waktu itu.<ref name=":8" />
 
=== Menteri Dalam Negeri (1951-1952) ===
 
==== Keputusan Kontroversial mengenai Aceh ====
Ketika menjadi Menteri Dalam Negeri Kabinet Sukirman, ia mengeluarkan beberapa keputusan kontroversial mengenai [[Aceh]].<ref name=":6">{{Cite book|title=The republican revolt : a study of the Acehnese rebellion|url=https://www.worldcat.org/oclc/13323084|publisher=Institute of Southeast Asian Studies|date=1985|location=Singapore|isbn=9971988151|oclc=13323084|last=Sjamsuddin, Nazaruddin.}}</ref> Per tanggal 2 Februari 1952, Ia memecat beberapa patih (pejabat setingkat di bawah [[bupati]]) di kawasan Aceh untuk dipindahkan ke beberapa kawasan di [[Sumatra Timur|Sumatera Timur]] dan [[Tapanuli]] dan menggantikannya dengan beberapa pejabat yang berasal dari kawasan tersebut.<ref name=":6" /> Salah satu kebijakan kontroversial yang ia ambil adalah menurunkan jabatan [[Daud Beureu'eh]] dari gubernur menjadi pejabat setingkat di bawah gubernur pada bulan Maret 1952.<ref name=":6" /> Selain itu, pada April 1952 ia juga mengangkat karyawan yang berasal dari Pulau Jawa dan Tapanuli untuk beberapa jabatan di kantor pemerintahan di luar supervisi (pengawas) di bidang industri.<ref name=":6" />
 
==== Penggabungan Kabupaten Adikerto dan Kulon Progo menjadi Kabupaten Kulon Progo saja ====