Penyidik Pegawai Negeri Sipil: Perbedaan antara revisi

# PP no. 5854 tahun 2010 tentang Perubahan PP no. 27 tahun 1983

Berdasarkan PP no. 54 tahun 2010<ref>[http://hukum.unsrat.ac.id/pp/pp2010_58.pdf "PP 58 2010"]</ref>, Untuk  dapat  diangkat  sebagai  pejabat  PPNS,  calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: (Pasal 3A)

# masa  kerja  sebagai  pegawai  negeri  sipil  paling singkat 2 (dua) tahun;

# berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan III/a;

# berpendidikan  paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;

# bertugas  dibidang  teknis  operasional  penegakan hukum;

# sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan  dokter  pada rumah  sakit pemerintah;  

# setiap  unsur  penilaian  pelaksanaan  pekerjaan dalam  Daftar  Penilaian  Pelaksanaan  Pekerjaan pegawai  negeri  sipil  paling  sedikit  bernilai  baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan

Pelantikan dilakukan oleh Menteri/Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau Pejabat lain untuk PPNS tingkat pusat (Kementerian/Lembaga) dan oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham atau Pejabat lain untuk PPNS Daerah (Pasal 7 Ayat 3 Permenkumham M.HH.01.AH.09.01 tahun 2011<ref>[http://sukabumikota.kemenag.go.id/file/dokumen/D001044.pdf "Permenkumham M.HH.01.AH.09.01 tahun 2011"]</ref>) Sumpah pelantikannya yaitu sebagai berikut:<blockquote>”Demi Allah, saya bersumpah/berjanji: </blockquote><blockquote>Bahwa  saya, untuk diangkat menjadi pejabat penyidik pegawai negeri sipil, akan setia dan taat sepenuhnya pada  Pancasila,  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah yang sah; </blockquote><blockquote>Bahwa  saya,  akan  menaati  segala  peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan  tugas  kedinasan  pejabat  penyidik pegawai negeri sipil yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab; </blockquote><blockquote>Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat pejabat penyidik pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa  dan  negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan; </blockquote><blockquote>Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan  Negara Kesatuan  Republik Indonesia dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji baik langsung  maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya".</blockquote>Dirjen atas nama Menteri Hukum dan HAM menerbitkan Kartu Tanda Anggota (Pasal 3F PP 54 2010 jo. Pasal 8 Permenkumham), dan diberitahukan apabila Pimpinan Kementerian Lembaga tempat PPNS bernaung akan melakukan mutasi kepada Pejabat PPNS (Pasal 3G PP 54 2010 jo. Pasal 9 Permenkumham), dan memberhentikan PPNS atas syarat-syarat tertentu (Pasal 33I PP 54 2010 jo Pasal 12 Permenkumham).

# Pelimpahan penyidikan dari PPNS kepada Penyidik Polri, dilaksanakan apabila (Pasal 46 Perkap 6 2010<ref>[http://acarapidana.bphn.go.id/peraturan/Peraturan%20Kepolisian/PERKAP%206%20TAHUN%202010.pdf "Perkap 6 tahun 2010"]</ref>):

## peristiwa pidana yang ditangani, meliputi lebih dari satu wilayah hukum PPNS;

## berdasarkan pertimbangan keamanan dan geografi, PPNS tidak dapat melakukan penyidikan; dan

## peristiwa pidana yang ditangani, merupakan gabungan tindak pidana tertentu dan tindak pidana umum, kecuali tindak pidana yang bukan merupakan kewenangan Penyidik Polri.

Wewenang PPNS yang diberikan setiap Undang Undang berbeda-beda, seperti kewenangan untuk menggeledah, menangkap, menyita, memblokir rekening, menyetop kendaraan dsb. Beberapa Undang-Undang juga mengamanatkan bahwa hanya PPNS yang berhak eksklusif menyidik pelanggaran UU tersebut dan dapat langsung menyerahkan berkas kepada penuntut umum, dan tidak bisa dilakukan oleh penyidik Polri, seperti dalam UU Perpajakan & UU Imigrasi