Ernst Utrecht: Perbedaan antara revisi

Utrecht adalah seorang politikus yang aktif. Ia menjadi anggota [[Partai Nasional Indonesia|PNI]] dan duduk di DPR dan [[Konstituante]].<ref>{{Cite web|url=http://www.konstituante.net/id/profile/PNI_ernst_utrecht|title=Mr. Drs. Ernst Utrecht - PNI (Partai Nasional Indonesia) - Profil Anggota - Konstituante.Net|website=Konstituante.Net|access-date=2018-07-28}}</ref> Selain itu, Ia pernah menjadi penasehat [[Soekarno]]. Selain itu, menurut Pusat Sejarah TNI AD (1995), ia termasuk ke dalam anggota Himpunan Sarjana Indonesia (HSI).<ref name=":5">{{Cite book|title=Bahaya Laten Komunisme Di Indonesia|url=http://archive.org/details/BahayaLatenKomunismeDiIndonesia_pki|language=English|last=salafykolaka.net}}</ref>

Merespons sikap arogan Utrecht, pada 16 November 1963 DM-UB mengeluarkan resolusi menuntut agar [[Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia|Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP)]] melarang Utrecht mengajar di Universitas Brawijaya Cabang Jember. Tentu saja Utrecht menolak resolusi DM-UB. Penyelesaian dicari. Pimpinan Universitas, Dewan Penyantun, dan Pimpinan Yayasan berkumpul. Sayangnya, pertemuan para pimpinan yang tidak dihadiri unsur lembaga kemahasiswaan itu cenderung menyalahkan DM-UB.<ref name=":3" /> Di tengah perdebatan, masih ada dua orang pimpinan fakultas yang memiliki opini berbeda. Keduanya adalah Dekan dan Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Drs. [[Sudarpo Mas'udi]] dan Drs. [[Amir Hamzah Wirjosukarto]]. Sudarpo dan Amir Hamzah pernah menjadi aktivis HMI Cabang Yogyakarta. Amir Hamzah tercatat pernah menjadi Ketua Umum Pengurus Besar PII. Dalam rapat, Sudarpo dan Wirjosukarto meminta penilaian pimpinan universitas diberikan setelah mendengar keterangan DM-UB. Karena usulnya itu, bersama dengan Utrecht, Sudarpo dan Wirjosukarto dikeluarkan dari Universitas Brawijaya Cabang Jember.<ref name=":3" />

Akibat konflik dengan militer/[[Tentara Nasional Indonesia|TNI]] (dalam hal ini [[Herman Pieters]]) dan kelompok agama (dalam hal ini [[Himpunan Mahasiswa Islam|HMI]]/[[Partai Masyumi|Masyumi]]), ia mengalami akibat berat setelah peristiwa [[Gerakan 30 September|G30S]] dimana ia ditangkap dan dipenjara pada tahun 1965. Ia dikeluarkan dari penjara pada tahun 1966 kemudian pergi ke negeri [[Belanda]] pada tahun 1969 (melalui [[Singapura]], [[Australia]], dan [[Amerika Serikat]]) hingga meninggal di sana serta tidak pernah kembali ke Indonesia.<ref name=":1" />.<ref name=":5" />

Terkait peristiwa [[Gerakan 30 September]] dan [[Penumpasan pemberontakan|pembasmian pihak-pihak yang terlibat setelahnya]], ia sempat berkomentar mengenai pembantaian simpatisan [[Partai Komunis Indonesia|PKI]] di Bali (Ia pernah menjadi pengurus PNI di Bali). Ia menganggap bahwa peristiwa pembasmian simpatisan PKI di Bali dianggap sebagai "perang suci". Pembantaian itu sendiri ia anggap tidak berdosa bagi para pelakunya sendiri yang menurutnya terdiri atas masyarakat biasa dan buruh pertanian yang juga diikuti dengan simpatisan PNI di Bali.<ref>{{Cite book|title=Sisi gelap pulau dewata : sejarah kekerasan politik|url=https://www.worldcat.org/oclc/968655092|publisher=LKiS|date=2006|location=Yogyakarta|isbn=9798451554|oclc=968655092|last=Robinson, Geoffrey.}}</ref><ref>{{Cite book|title=The dark side of paradise : political violence in Bali|url=https://www.worldcat.org/oclc/1043219067|publisher=Cornell University Press|date=1995|location=Ithaca|isbn=9781501732188|oclc=1043219067|last=Robinson, Geoffrey, 1957-}}</ref><ref>{{Cite book|edition=Cet. 1|title=Genealogi kekerasan dan pergolakan subaltern : bara di Bali Utara|url=https://www.worldcat.org/oclc/607257826|publisher=Prenada|date=2010|location=Rawamangun, Jakarta, Indonesia|isbn=9789793464534|oclc=607257826|last=Suryawan, I Ngurah, 1980-}}</ref> Bahkan, terkait peristiwa pembasmian ini, ia berasumsi bahwa pihak-pihak yang ikut serta dalam pembasmian (atau penumpasan) simpatisan PKI ini mencapai 50.000 jiwa.<ref>{{Cite web|url=https://www.europe-solidaire.org/spip.php?article35084|title=Indonesia 1965: The Forgotten Massacres - Europe Solidaire Sans Frontières|website=www.europe-solidaire.org|access-date=2019-08-27}}</ref>

Salah satu kritiknya yang tajam pada awal [[Orde Baru|Pemerintahan Orde Baru]] ialah terkait [[Pembantaian Purwodadi|Peristiwa Purwodadi]]. Ia mengkritik pemerintahan [[Soeharto|Suharto]] di awal periodenya dengan mengatakan “''Repelita is onzin''” ([[Rencana Pembangunan Lima Tahun|Repelita]] adalah omong kosong). Ia mengatakan bahwa bantuan ekonomi barat kepada Indonesia adalah sama dengan imperialisme ekonomi yang membawa Indonesia memasuki [[Kapitalisme]] Barat.<ref>{{Cite web|url=http://historia.id/politika/articles/purwodadi-skandal-pertama-orde-baru-6lnlv|title=Purwodadi: Skandal Pertama Orde Baru|website=Historia - Obrolan Perempuan Urban|language=en|access-date=2019-01-24}}</ref> Selain itu, pada dekade 1970-an ia pernah menganggap Indonesia pada masa Orde Baru merupakan Indonesia yang memasuki era pemerintahan "Kasta Militer".<ref>{{Cite web|url=https://indoprogress.com/2016/09/trio-habibie-tim-tim/|title=Trio Habibie & Tim-Tim|date=2016-09-06|website=IndoPROGRESS|language=en|access-date=2019-08-27}}</ref>

# Land Reform in Indonesia (1969).<ref>{{Cite journal|last=Utrecht|first=E.|date=1969-11-01|title=Land Reform in Indonesia|url=https://doi.org/10.1080/00074916912331331482|journal=Bulletin of Indonesian Economic Studies|volume=5|issue=3|pages=71–88|doi=10.1080/00074916912331331482|issn=0007-4918}}</ref>