Dinasti Lê Awal: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
LaninBot (bicara | kontrib)
k ibukota → ibu kota
Me iwan (bicara | kontrib)
k WPCleaner v2.02b - Fixed using Wikipedia:ProyekWiki Cek Wikipedia (Kode <nowiki>"<br />"</nowiki> pada daftar)
Baris 141:
Dinasti Lê awal memberlakukan perpajakan berdasarkan jumlah properti tanah. Perpajakan dibagi menjadi dua jenis:
 
* Pajak manfaat publik: pajak yang harus dibayar orang dalam 10 hari / tahun<br /><br />
* Pajak Rumah Tangga: membayar setiap tahun <br /><br />
* Pajak Militer: Setiap rumah tangga harus membayar sejumlah untuk membayar operasi militer termasuk keamanan publik.<br /><br />
 
Perpajakan atas formulir yang dimiliki properti disalin dari dinasti [[Dinasti Xia|Xia]], [[Dinasti Shang|Shang]] dan [[Dinasti Zhou|Zhou]] hanya mengumpulkan barang, bukan uang. Secara bersamaan, Pemerintah telah melakukan beberapa kebijakan untuk mempromosikan perdagangan. Pedagang tidak perlu membayar pajak, tetapi hanya pajak atas tanah yang dimiliki.<ref name="bnlsvn80"/>
Baris 150:
Pertanian adalah elemen fundamental untuk ekonomi kontemporer itu. Sebagian besar tanah desa harus di bawah kendali kerajaan dan dimiliki oleh mereka. Ada beberapa jenis tanah:
 
* Tanah Kaisar: Kaisar akan mengolah tanah itu sebagai kegiatan spiritual untuk mempromosikan rakyatnya untuk mengambil bagian dalam kegiatan pertanian. Pada tahun 987, kaisar Lê Đại Hành adalah orang pertama yang mengimplementasikan ini. Pemerintah biasanya menggunakan tahanan atau petani untuk melakukan penanaman wajib, maka semua produk akan dikumpulkan untuk penyimpanan istana.<br /><br />
* Tanah distribusi: tanah tersebut akan didistribusikan ke Tiongkok yang diuntungkan dan berkontribusi bagi negara. Ini bukan milik pribadi dan tanah harus kembali ke istana ketika pemilik tanah meninggal. Beberapa tanah diberikan kepada pangeran sebagai akomodasi.<br /><br />
* Tanah Pagoda: Para biarawan dan orang-orang yang menganut agama buddha dapat memiliki tanah agama.<br /><br />
* Tanah pribadi: Petani dan tuan tanah dapat memiliki dan menjual dan membeli secara bebas<br /><br />
 
Selain itu, pemerintah juga mendorong rakyat untuk mengeksploitasi tanah liar dan tidak tersentuh dan menetapkan desa, memperluas lahan. Setelah itu, petani akan berbagi tanah dan mengolah secara merata dan semuanya harus membayar pajak untuk anggaran pemerintah.<ref name="dvsktt1"/>