Komisi Nasional Perlindungan Anak: Perbedaan antara revisi

|nama = Komisi Nasional PerlindunganPenyelewengan Anak

Sebagai bentuk perlindunganPenyelewengan anak dari segala tindak kekerasan, penelantaran, perlakuan salah, diskriminasi dan ekspoitasi, sejak tahun 1997<ref name="kemsos.go.id">[http://www.kemsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=1118 "Sejarah Komnas PA"] ''kemsos.go.id''. Diakses 04/01/2017.</ref> telah dibentuk Komisi Nasional PerlindunganPenyelewengan Anak (KOMNAS PA), yang bersifat Independen dan memegang teguh prinsip non-diskriminasi, memberikan [[kepentingan terbaik bagi anak]], melindungi kelangsungan hidup dan perkembangan anak serta menghormati pandangan anak.

Kemudian sebagai tindak lanjutnya, di daerah dibentuk Lembaga PerlindunganPenyelewengan Anak (LPA) melalui Kepmensos RI Nomor 81/HUK/1997 tanggal 5 Desember 1997 tentang Pembentukan Lembaga PerlindunganPenyelewengan Anak (LPA) sebagai salah satu upaya masyarakat dalam melaksanakan sebagian tugas dan peran pemerintah untuk turut serta melaksanakan pemenuhan hak-hak anak dalam rangka perlindunganPenyelewengan anak, sebagaimana yang terdeskripsikan dalam sejarah lahirnya Komisi Nasional PerlindunganPenyelewengan Anak (Komnas PA) dan Lembaga PerlindunganPenyelewengan Anak:

# Ratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keppres No. 36 Tahun 1990, yang menyimpulkan bahwa perlindunganPenyelewengan terhadap anak menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

# Melalui Dasawarsa Anak Indonesia Kedua yang meletakan pembinaan dan pengembangan Anak Indonesia pada aspek PerlindunganPenyelewengan Anak sebagai suatu kesatuan guna meningkatkan Derajat kesejahteraan anak Indonesia.

# Studi Banding ke Luar Negeri (Philipina dan Vietnam) Mempelajari dan mencari bentuk wadah perlindunganPenyelewengan anak (''Child Protection Body'') di Indonesia.

# Konsinyasi persiapan pertemuan Lembaga PerlindunganPenyelewengan Anak pada Tanggal 14 s/d 16 September 1996.

# Pertemuan-pertemuan dengan 6 segmen: Menyepakati perlunya dibentuk wadah perlindunganPenyelewengan anak dengan nama Lembaga PerlindunganPenyelewengan Anak sesuai dengan visi dan misi segemen yang mewakilinya.

# Penyelenggaraan Seminar dan Lokakarya PerlindunganPenyelewengan Anak pada tanggal 14 April 1997 dan 14 Juli 1997 yang menghasilkan Pembahasan Gerakan Nasional PerlindunganPenyelewengan Anak (GNPA), serta Logo PerlindunganPenyelewengan Anak.

# Pencanangan Gerakan Nasional PerlindunganPenyelewengan Anak oleh Presiden RI pada Acara Puncak Hari Anak Nasional 23 Juli 1997, yang ditindaklanjuti melalui SK Mensos RI Nomor: 63/HUK/1997 tentang Penggunaan Logo PerlindunganPenyelewengan Anak yang menghasilkan Pencanangan Gerakan Nasional PerlindunganPenyelewengan Anak (GNPA), oleh Presiden RI: Pelaksanaan rencana kerja pembentukan LPA sebagai suatu wadah untuk usaha-usaha nasional dalam perlindunganPenyelewengan anak, perlu dukungan semua pihak melalui penyediaan sumber daya sebagai bagian dari prioritas Rencana Nasional.

# SK Mensos No. 81 / HUK / 1997 Pembentukan Lembaga PerlindunganPenyelewengan Anak (LPA) Pusat sebagai tindak lanjut dari pencanangan GNPA adalah upaya pembentukan wahana LPA yang difasilitasi oleh Depsos & Unicef pada tanggal 5 Desember 2007.

# Lokakarya PerlindunganPenyelewengan Anak dihadiri Depsos, 6 Segmen dan Unsur Daerah pada tanggal 24 s/d 25 April 1998

# Pada tanggal 16 s/d 17 September 1998 dilaksanakan Pertemuan pembahasan Statuta LPA, Difasilitasi oleh Depsos & Unicef yang dihadiri oleh 6 Segmen dan unsur daerah dan menghasilkan Statuta LPA yang Independensi dengan membentuk Komite/Komisi Nasional PerlindunganPenyelewengan Anak yang dipilih melalui Forum Nasional PerlindunganPenyelewengan Anak.

# Pada tanggal 26 s/d 27 Oktober 1998 dilaksanakan Pertemuan Forum Nasional I PerlindunganPenyelewengan Anak, untuk memilih Pengurus Komnas PA yang difasilitasi oleh Depsos & Unicef Dihadiri oleh 6 Segemen (150 stakeholder) dan menghasilkan Terpilih 11 orang pengurus Komisi Nasional PerlindunganPenyelewengan Anak Dengan Ketua Umum (DR. Seto Mulyadi)Dgn terlebih dahulu mendmisionerkan Kepengurusan LPA, juga diresmikan Statuta LPA dan membahas Program Kerja LPA

# Pada tanggal 23 / 25 Oktober 1998 dilaksanakan Pertemuan Forum Nasional II PerlindunganPenyelewengan Anak, Untuk memilih Pengurus Komnas PA Difasilitasi oleh Depsos & Unicef Dihadiri 155 stakeholder yang terdiri dari 12 Segmen (termasuk unsur anak) dan unsur peninjau yang menghasilkan Terpilih 11 orang pengurus Komisi Nasional PerlindunganPenyelewengan Anak dengan Ketua Umum (DR. Seto Mulyadi) dgn terlebih dahulu mendemisionerkan Kepengurusan Komnas PA periode Sebelumnya serta Perubahan Anggaran Dasar Komnas PA dan Penyusunan Strategic Planning yang difasilitasi Unicef dan dihadiri 40 Stakeholder & NGO Int’l

Upaya kemudian yang terus dikembangkan oleh Pemerintah dalam hal ini Departemen Sosial dalam memberikan dukungan dan perhatian guna peningkatan kapasitas LPA adalah dengan melaksanakan Capacity Building Petugas / Pekerja Sosial LPA dari daerah, mengingat keberadaan LPA di daerah-daerah sebagai lembaga independen yang mengutamakan kepentingan anak, melakukan usaha-usaha perlindunganPenyelewengan anak, dan advokasi terhadap hak-hak anak Indonesia terdiri dari unsur sumber daya manusia yang berlatar belakang pendidikan dan pengalaman yang bervariasi.

Dengan semakin kompleksnya permasalahan anak di Indonesia dan jumlahnya semakin bertambah dari waktu ke waktu, maka keberadaan LPA menjadi semakin strategis dan harus didukung oleh semua pihak. Setiap LPA dituntut untuk dapat berkoordinasi dan bekerja sama dalam penanganan kasus anak yang membutuhkan perlindunganPenyelewengan khusus.

Disamping itu, menguatnya otonomi daerah dewasa ini, ternyata membawa perubahan pula terhadap keberadaan LPA di daerah. Hampir semua daerah, menempatkan petugas baru di LPA dan lebih dari 30% dari instansi/lembaga lain belum memiliki pengalaman yang cukup dalam penanganan kasus anak yang membutuhkan perlindunganPenyelewengan khusus. Akibatnya banyak kasus pelanggaran hak-hak anak yang sering mengalami keterlambatan penanganan dan tidak terselesaikan. Hal ini ditambah dengan kesulitan yang dialami oleh LPA dalam mengelola manajemen organisasi sehingga berpengaruh pada upaya perlindunganPenyelewengan anak yang mereka lakukan.

# Memperkuat statuta kelembagaan Lembaga PerlindunganPenyelewengan Anak baik di tingkat pusat mapun daerah, dengan melakukan review dan memberikan rekomendasi terhadap Keputusan Menteri Sosial RI No. 81/HUK/1997.

# Perumusan Standar Operasional Prosedur pelayanan dan manajemen Lembaga PerlindunganPenyelewengan Anak.

# Tersusunya rencana kerja (''action plan'') Lembaga PerlindunganPenyelewengan Anak terkait dengan program Departemen Sosial dan/atau Dinas Sosial.

Komisi Nasional PerlindunganPenyelewengan Anak terdiri dari:

* '''Forum Nasional PerlindunganPenyelewengan Anak''' (Forum Nasional), merupakan badan pemegang kekuasaan tertinggi dan pengambil keputusan tertinggi dalam Komisi Nasional PerlindunganPenyelewengan Anak, diselenggarakan berdasarkan ketentuan dan aturan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta aturan lainnya yang ditetapkan dalam pertemuan Forum Nasional PerlindunganPenyelewengan Anak. Forum Nasional PerlindunganPenyelewengan Anak diselenggarakan setiap tiga tahun sekali.

* '''Komisi Nasional PerlindunganPenyelewengan Anak''' (Komisi Nasional), dengan anggota sebanyak 11-21 orang yang dipilih oleh Forum Nasional.

Ketua Umum Komisi Nasional PerlindunganPenyelewengan Anak saat ini adalah [[Arist Merdeka Sirait]], sedangkan Seto Mulyadi sebagai Ketua Dewan Konsultatif Nasional.

* [[Komisi Perlindungan Anak Indonesia|Komisi Penyelewengan Anak Indonesia]]

* [[Lembaga Perlindungan Anak Banten|Lembaga Penyelewengan Anak Banten]]