Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia: Perbedaan antara revisi

'''Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia''' (biasa disingkat '''KPK''') adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.<ref name="Sekilas KPK">{{cite web|url=http://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/sekilas-kpk|title= Sekilas KPK|publisher=Komisi Pemberantasan Korupsi|accessdate=22 Maret 2015}}</ref> Komisi ini didirikan berdasarkan kepada [[Undang-Undang (Indonesia)|Undang-Undang Republik Indonesia]] Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<ref name="UU 30/2002">{{cite web|url=http://www.sjdih.kemenkeu.go.id/fullText/2002/30TAHUN2002UU.htm|title= Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi|publisher=Sekretaris Negara Republik Indonesia|date=27 Desember 2002|accessdate=22 Maret 2015}}</ref> Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK berpedoman kepada lima asas, yaitu: kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada [[Presiden]], [[DPR]], dan [[BPK]].<ref name="Sekilas KPK"/>

KPK dipimpin oleh Pimpinan KPK yang terdiri atas lima orang, seorang ketua merangkap anggota dan empat orang wakil ketua merangkap anggota. Pimpinan KPK memegang jabatan selama empat tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Dalam pengambilan keputusan, pimpinan KPK bersifat kolektif kolegial.<ref name="Sekilas KPK"/> Pada periode 2011''–''-2015 KPK dipimpin oleh Ketua KPK [[Abraham Samad]], bersama empat4 orang wakil ketuanya, yakni [[Zulkarnaen]], [[Bambang Widjojanto]], [[Busyro Muqoddas]], dan [[Adnan Pandu Praja]].<ref>[http://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/profil-pimpinan/2011-2015 Profil Pimpinan 2011-2015]</ref>

Pada tanggal 17 Desember 2015, Komisi Hukum DPR RI yang diketuai oleh Azis Syamsuddin, menetapkan [[Agus Rahardjo]] sebagai Ketua KPK terpilih periode 2015''–''-2019 setelah sebelumnya melakukan dua kali ''voting''<ref>[http://nasional.tempo.co/read/news/2015/12/17/063728643/agus-rahardjo-ketua-kpk Agus Rahardjo Ketua KPK] Tempo.co, tanggal 17 Desember 2015. Diakses tanggal 17 Desember 2015.

=== KPK di bawah Antasari Azhar (2007''–''-2009) ===

Kontroversi Antasari Azhar saat menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (2000''–''-2007) yang gagal mengeksekusi [[Tommy Soeharto]] tidak menghalangi pengangkatannya menjadi Ketua KPK setelah berhasil mengungguli calon lainnya, yaitu [[Chandra M. Hamzah]] dengan memperoleh 41 suara dalam pemungutan suara yang dilangsungkan oleh [[Komisi III DPR]]. Kiprahnya sebagai Ketua KPK antara lain menangkap Jaksa [[Urip Tri Gunawan]] dan [[Artalyta Suryani]] dalam kaitan penyuapan kasus [[BLBI]] [[Syamsul Nursalim]]. Kemudian juga penangkapan [[Al Amin Nur Nasution]] dalam kasus persetujuan pelepasan kawasan [[Hutan lindung]] Tanjung Pantai Air Telang, [[Sumatra Selatan]]. Antasari juga berjasa menyeret Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Aulia Tantowi Pohan yang juga merupakan besan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke penjara atas kasus korupsi aliran dana BI. Statusnya sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan [[Nasrudin Zulkarnaen]] membuat Presiden [[Susilo Bambang Yudhoyono]] pada tanggal 4 Mei 2009 memberhentikan dari jabatannya sebagai ketua KPK.

=== KPK di bawah Tumpak Hatorangan Panggabean (Pelaksana Tugas) (2009''–''-2010) ===

Mantan Komisaris [[PT Pos Indonesia]], [[Tumpak Hatorangan Panggabean]] terpilih menjadi pelaksana tugas sementara Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan dilantik pada 6 Oktober 2009 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Serta ditetapkan berdasarkan Perppu Nomornomor 4 tahun 2009 yang diterbitkan pada 21 September 2009. Pengangkatannya dilakukan untuk mengisi kekosongan pimpinan KPK setelah ketua KPK Antasari Azhar dinonaktifkan dan diberhentikan akibat tersangkut kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen. Di bawah masanya memang KPK ber­hasil me­netapkan be­­kas Men­­­teri So­­sial (Men­sos) Bachtiar Cham­­syah se­ba­gai ter­sangka da­lam kasus du­ga­an ko­rupsi pe­nga­daan mesin ja­hit dan impor sapi. Selain itu, KPK juga ber­ha­sil mene­tapkan Guber­nur Kepu­lauan Riau (Ke­pri), Ismet Ab­dullah sebagai ter­sangka kasus dugaan korupsi pengadaan mobil kebakaran. Tapi beberapa kasus masih man­dek penanganannya, mi­sal­­nya saja, kasus Bank Century, mem­buat peni­laian bahwa lem­baga itu mulai me­lempem. Pada tanggal 15 Maret 2010, ia diberhentikan dengan Keppres No. 33/P/2010 karena Perppu ditolak oleh DPR.

=== KPK di bawah Busyro Muqoddas (2010''–''-2011) ===

'''M. Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum.''' dilantik dan diambil sumpah oleh Presiden RI pada [[20 Desember]] 2010 sebagai ketua KPK menggantikan [[Antasari Azhar]]. Sebelumnya, Busyro merupakan ketua merangkap anggota [[Komisi Yudisial RI]] periode 2005''–''-2010. Pada saat sebagai ketua sangat sering mengkritik DPR, yang terakhir terkait hedonisme para anggota DPR. Pada pemilihan pimpinan KPK tanggal 2 Desember 2011 ia "turun pangkat" menjadi wakilwaki ketua KPK. Busyro hanya memperoleh 5 suara dibandingan dengan Abraham Samad yang memperoleh 43 suara. Serah terima jabatan dan pelantikan dilaksanakan pada [[17 Desember]] [[2011]].

=== KPK di bawah Abraham Samad (2011''–''-2015) ===

'''DrDR. [[Abraham Samad]], SSH.H., M.H.MH''' menggantikan [[Busyro Muqoddas]] sebagai ketua KPK selanjutnya. Pada tanggal 3 Desember 2011 melalui ''voting'' pemilihan Ketua KPK oleh 56 orang dari unsur pimpinan dan anggota Komisi III asal sembilan fraksi DPR, Abraham mengalahkan Bambang Widjojanto dan Adnan Pandu Praja. Abraham memperoleh 43 suara, Busyro Muqoddas 5 suara, Bambang Widjojanto 4 suara, Zulkarnain 4 suara, sedangkan Adnan 1 suara. Ia dan jajaran pimpinan KPK yang baru saja terpilih, resmi dilantik di [[Istana Negara]] oleh Presiden SBY pada tanggal 16 Desember 2011. Lima pimpinan KPK periode 2011''–''-2015 adalah Abraham Samad, [[Bambang Widjojanto]], Zulkarnaen, Adnan Pandu Pradja, dan [[Busyro Muqoddas]]. Beberapa kasus yang mencuat saat Abraham Samadsamad memimpin adalah Kasus Korupsi Wisma Atlet, Kasus Korupsi Hambalang, Kasus Gratifikasi Impor Daging Sapi, Kasus Gratifikasi [[SKK Migas]], Kasus Pengaturan Pilkada Kabupaten Lebak. Beberapa orang yang ditangkap/ditahan/dituntut KPK di antaranyadiantaranya adalah: [[Andi Malarangeng]], [[Muhammad Nazaruddin]], [[Angelina Sondakh]], [[Anas Urbaningrum]], [[Akil Mochtar]], [[Ratu Atut Chosiyah]], [[Ahmad Fathanah]], [[Luthfi Hasan Ishaq]], [[Rudi Rubiandini]], [[Suryadharma Ali]], [[Jero Wacik]], [[Miranda Goeltom]], [[Djoko Susilo]], dll.

=== KPK di bawah Agus Rahardjo (2015''–''-2019) ===

Pada tanggal 17 Desember 2015, Komisi Hukum DPR RI yang diketuai oleh Azis Syamsuddin, menetapkan Agus Rahardjo sebagai Ketua KPK terpilih periode 2015''–''-2019 setelah sebelumnya melakukan dua kali ''voting''. Rahardjo berhasil mendapatkan 53 suara. Sedangkan calon pimpinan KPK lainnya, Basaria Panjaitan mendapatkan 51 suara, Alexander Marwata 46 suara, Saut Situmorang 37 suara, dan Laode Muhammad Syarif 37 suara.

Kasus per September 2016 didominasi kasus suap dan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Kasus yang sangat mencuat ke publik yaitu OTT Ketua [[Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia|Dewan Perwakilan Daerah RI]] [[Irman Gusman]] (kasus suap impor gula), berbagai penangkapan OTT Panitera, Pengacara, Hakim Tinggi, dan Pejabat Mahkamah Agung termasuk Sekretaris MA Rohadi terkait suap dagang perkara (termasuk salah satunya yaitu pengacara kondang [[O.C. Kaligis]]), kasus korupsi dana aspirasi dan suap proyek infrastruktur berjamaah yang dilakukan oleh banyak anggota Komisi V DPR ([[Damayanti Wisnu Putranti]], dan sebagian besar anggota lainnya), kasus korupsi izin tambang Gubernur Sulawesi Tenggara [[Nur Alam]], kasus bansos dan suap oleh Gubernur Sumatra Utara [[Gatot Pujo Nugroho]] dan petinggi partai Nasdem [[Patrice Rio Capella]], dan kasus suap Raperda Reklamasi DKI Jakarta M Sanusi dari pengembang PT APL, dan berbagai kasus yang menjerat suap korporasi lainnya

Hal ini berawal dari penetapan Calon Kapolri Komjen Pol. [[Budi Gunawan|Budi Gunawan (BG)]] oleh Presiden Joko Widodo pada Januari 2015. Dua2 hari setelahnya, pimpinan KPK menetapkan Komjen BG sebagai tersangka gratifikasi saat beliau masih menjabat Kabiro Binkar SDM Polri tahun 2006 terkait isu rekening gendut. Namun,Tetapi meski ada status tersangka, 10 fraksi DPR menyetujui ''fit and proper test'' Komjen BG. Terjadi ketegangan antar instansi, dan Presiden Joko Widodo memberhentikan Jenderal Sutarman sebagai Kapolri dan mengangkat Wakapolri menjadi Plt. Kapolri. Pimpinan KPK ditersangkakan oleh Kabareskrim yang baru diangkat, yaitu Komjen Pol. [[Budi Waseso]] karena berbagai kasus lampau. Ketua KPK [[Abraham Samad]] ditersangkakan dikarenakan terjerat kasus pemalsuan dokumen, dan Wakil Ketua KPK [[Bambang Widjojanto]] ditahan karena pemalsuan kesaksian di MK semasa menjadi advokat. Sisa pimpinan lainnya juga diancam dijerat kasus masa lalunya masing-masing akan tetapi belum menjadi tersangka.

Konflik ini melebar dari kasus hukum, ke konflik internal polri dan kasus ketegangan antar instansi, menuju kegaduhan politik karena DPR juga merasa dilecehkan wibawanya karena Kapolri terpilih tidak segera dilantik, apalagi Presiden berbeda suara dengan partai pengusung PDIP. Masyarakat sipil pun menolak keras KPK dilemahkan, apalagi terjadi kekhawatiran terjadinya kekosongan kursi komisioner (ditambah bersamaan selesai masa jabatannya Busyro Muqoddas) dan adanya jumlah minimumminimal komisioner dalam memutuskan perkara. Presiden akhirnya menonaktifkan Abraham dan Bambang, menerbitkan Perppu mengenai Revisi UU KPK, dan mengangkat 3 Plt. komisionerKomisioner. Tak ayal, Ketua KPK periode pertama Taufiqurahman Ruki diangkatnya kembali menjadi Plt. Ketua. Kegaduhan baru pun muncul saat Budi Gunawan memenangkan praperadilan secara kontroversial atas KPK dan sejak itu KPK kebanjiran permintaan dan kekalahan dalam praperadilan. Kegaduhan ini terjadi selama empat4 bulan (Januari 2015''–''-April 2015) sampai ditetapkannya Kapolri definitif yaitu bukan Budi Gunawan, tetapi Wakapolri yang juga Plt. Kapolri [[Badrodin Haiti]].

* [[29]] [[Juli 2019]] KPK menetapkan Sekretaris [[Jawa Barat]] [[Iwa Karniwa]] sebagai tersangka dalam kasus izin proyek [[Meikarta]].<ref>{{Cite web|url=https://news.detik.com/berita/d-4644246/kpk-tetapkan-sekda-jabar-tersangka-suap-terkait-meikarta|title=KPK Tetapkan Sekda Jabar Tersangka Suap terkait Meikarta|last=Fadhil|first=Haris|website=detiknews|access-date=2019-07-30}}</ref> Iwa diduga menerima suap terkait Pembahasan Substansi Rancangan Peraturan Daerah tentang Detail Tata Ruang Kabupaten Bekasi Tahun 2017.<ref>{{Cite web|url=https://www.cnbcindonesia.com/news/20190729193716-4-88406/tersangkut-meikarta-sekda-jabar-jadi-tersangka-kpk|title=Tersangkut Meikarta, Sekda Jabar Jadi Tersangka KPK|last=Banjarnahor|first=Donald|website=news|language=id|access-date=2019-07-30}}</ref> Iwa diduga meminta uang sebesar Rp1 miliar pada PT Lippo Cikarang guna memuluskan proses RDTR tingkat provinsi.<ref name="Media">{{Cite web|url=https://nasional.kompas.com/read/2019/07/30/07542851/dua-tersangka-baru-dalam-pusaran-kasus-meikarta|title=Dua Tersangka Baru dalam Pusaran Kasus Meikarta Halaman all|last=Media|first=Kompas Cyber|website=KOMPAS.com|language=id|access-date=2019-07-30}}</ref> Pada hari yang sama, KPK juga menetapkan mantan Presiden Direktur [[Lippo Group|Lippo Cikarang]] Bartholomeus Toto sebagai tersangka. Bartholomeus diduga menyuap Bupati Bekasi [[Neneng Hassanah Yasin|Neneng Hassanah]] sebesar Rp10,5 miliar untuk memuluskan izin proyek [[Meikarta]].<ref name="Media"/><ref>{{Cite web|url=https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190729200529-12-416558/kpk-tetapkan-eks-bos-lippo-cikarang-tersangka-suap-meikarta|title=KPK Tetapkan Eks Bos Lippo Cikarang Tersangka Suap Meikarta|website=nasional|language=en|access-date=2019-07-30}}</ref>

* [[26]] [[Juli]] [[2019]] KPK tangkap Bupati [[Kudus, Kudus|Kudus]] [[Muhammad Tamzil]] beserta delapan8 orang lain dalam Operasi Tangkap Tangan. Penangkapan ini terkait dengan jual beli jabatan.<ref>{{Cite web|url=https://nasional.kompas.com/read/2019/07/27/12013091/ditangkap-kpk-bupati-kudus-dua-kali-jatuh-ke-lubang-yang-sama|title=Ditangkap KPK, Bupati Kudus Dua Kali Jatuh ke Lubang yang Sama Halaman all|last=Media|first=Kompas Cyber|website=KOMPAS.com|language=id|access-date=2019-07-29}}</ref>

*[[10 Juli]] 2019 KPK menangkap [[Gubernur]] [[Kepulauan Riau]], [[Nurdin Basirun]] dalam Operasi Tangkap Tangan terkait izin lokasi rencana [[Reklamasi daratan|reklamasi]] di wilayahnya. Ia ditangkap beserta lima orang lainnya termasuk dari pihak [[swasta]]. Dalam OTT ini, KPK berhasil mengamankan uang SGD6SGD 6.000.<ref>{{Cite web|url=https://news.detik.com/berita/d-4619872/kronologi-ott-gubernur-kepri-dikejar-kpk-dari-batam-ditangkap-di-kediaman|title=Kronologi OTT Gubernur Kepri, Dikejar KPK dari Batam Ditangkap di Kediaman|last=Irawan|first=Dhani|website=detiknews|access-date=2019-07-29}}</ref><ref>{{Cite web|url=https://news.detik.com/berita/d-4619292/gubernur-kepri-kena-ott-kemendagri-kalau-ditahan-wagub-jadi-plt|title=Gubernur Kepri Kena OTT, Kemendagri: Kalau Ditahan, Wagub Jadi Plt|last=Rahayu|first=Lisye Sri|website=detiknews|access-date=2019-07-29}}</ref>

* [[15]] [[Maret]] [[2019]] KPK menangkap Ketua Umum [[Partai Persatuan Pembangunan]] (PPP), [[Muhammad Romahurmuziy]] atau Rommy di Hotel Bumi [[Kota Surabaya|Surabaya]] dalam kasus suap jual jabatan di Kementerian Agama Jawa Timur, Rommy diduga menerima suap dari HRS, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur dan MFQ, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik. Dalam Operasi Tangkap Tangan ini KPK juga mengamankan uang tunai senilai Rp156Rp 156.758.000.<ref>{{Cite web|url=https://regional.kompas.com/read/2019/03/17/07224641/fakta-ott-ketum-ppp-romahurmuziy-sempat-berusaha-kabur-dari-petugas-kpk|title=Fakta OTT Ketum PPP Romahurmuziy, Sempat Berusaha Kabur dari Petugas KPK hingga Diduga Terkait Seleksi Jabatan Kemenag|last=Media|first=Kompas Cyber|website=KOMPAS.com|language=id|access-date=2019-03-21}}</ref>

* [[2 Juni]] KPK menangkap tangan Hakim Syarifuddin diduga menerima suap Rp250 juta dari kurator PT Skycamping Indonesia (PT SCI), Puguh Wirawan. Selain uang Rp250 juta, KPK juga menemukan uang tunai Rp142 juta, US$116.128, Sin$245 ribu, serta belasan ribu mata uang Kamboja dan Thailand diThailanddi rumah dinas Syarifudin <ref>http://us.nasional.vivanews.com/news/read/228269-masa-penahanan-hakim-syarifuddin-diperpanjang</ref>

* [[2 Juni]] KPK menangkap basah seorang Hakim pengawas di Pengadilan Niaga Jakarta yang diduga menerima uang suap di daerah Sunter Jakarta Utara. Dia diduga menerima suap dari kasus kepailitankepailitian.<ref>http://news.okezone.com/read/2011/06/02/339/463742/diduga-terima-suap-kpk-tangkap-hakim-pengawas-pengadilan-niaga</ref>

* [[22 November]] Penyidik KPK menangkap tangan jaksa Kasub Bagian pembinaan di Kejaksaan Negerinegeri Cibinong bernama Sisyoto bersama pengusaha E, AB dan satu orang sopir. Dalam penangkapan itu petugas KPK menemukan uang Rp100Rp 100 juta yang diduga merupakan suap untuk Jaksa Sisyoto.<ref>http://www.lensaindonesia.com/2011/11/22/kpk-tangkap-basah-jaksa-sisyoto-saat-terima-suap-rp-100-juta.html/</ref>

* Mantan [[Mendagri]] [[Hari Sabarno]], Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri [[Oentarto Sindung Mawardi]] dan [[Hengky Samuel Daud]] diselidiki terkait kasus korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran di 20 provinsi pada 2002''–''-2004.<ref>http://www.kpk.go.id/modules/news/article.php?storyid=2273</ref>

* [[3 September]] KPK menetapkan status tersangka terhadap bekas Sekretaris Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat [[Sutedjo Yuwono]], mantan Direktur Bina Pelayanan Medik Kementerian Kesehatan [[Ratna Dewi Umar]], dan mantan Kepala Pusat Penanggulangan Krisis di Kementerian Kesehatan [[Rustam Syarifuddin Pakaya]] dalam kasus korupsi alat kesehatan berbiaya Rp40Rp 40 miliar pada tahun anggaran 2007.<ref>http://www.kpk.go.id/modules/news/article.php?storyid=2266</ref> Pada [[23 Agustus]] 2011, [[Sutedjo Yuwono]] dinyatakan terbukti melakukan korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) penanggulangan flu burung di Kemenko Kesra pada 2006. Pengadilan Tipikor menjatuhkan hukuman tiga tahun penjara kepada Sutedjo.<ref>

* [[14 Februari]] Direktur Hukum BI Oey Hoey Tiong di Rutan Polda Metro Jaya dan Rusli Simanjuntak ditahan di Rutan Brimob Kelapa Dua. Kedua petinggi BI ini ditetapkan tersangka dalam penggunaan dana YPPI sebesar Rp100Rp 100 miliar. Mantan Direktur Hukum BI Oey Hoey Tiong dan mantan Kepala Biro BI Rusli Simanjuntak yang masing-masing empat tahun penjara.

* [[10 April]] Gubernur Bank Indonesia (BI) Burhanuddin Abdullah ditahan di Rutan Mabes Polri. Burhanuddin diduga telah menggunakan dana YPPI sebesar Rp100Rp 100 miliar. Burhanuddin sudah di vonis pengadilan tipikor lima tahun penjara,

* [[2 Maret]] Jaksa Urip Tri Gunawan ditahan di Rutan Brimob Kelapa Dua dan Arthalita Suryani ditahan di Rutan Pondok Bambu. Jaksa Urip tertangkap tangan menerima 610.000 dolar AS dari Arthalita Suryani di rumah obligor BLBI Syamsul Nursalim di kawasan Permata Hijau, Jakarta Selatan. Urip divonis di tingkatvonis ditingkat pengadilan Tipikor dan diperkuat di tingkatditingkat kasasi di Mahkamah Agung selama 20 tahun penjara. Sedangkan Arthalita di vonis di Tipikor selama 5 tahun penjara.

* [[12 Maret]] Pimpro Pengembangan Pelatihan dan Pengadaan alat pelatihan Depnakertrans Taswin Zein ditahan di Rutan Polda Metro Jaya. Taswin diduga terlibat dalam kasus penggelembungan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) Depnakertrans tahun 2004 sebesar Rp15Rp 15 miliar dan Anggaran Daftar Isian sebesar Rp35Rp 35 miliar. Taswin telah di vonis Pengadilan Tipikor selama 4 tahun penjara.

* [[20 Maret]] Mantan Gubernur Riau Saleh Djasit (1998''–''-2004) ditahan sejak 20 Maret 2008 di rutan Polda Metro Jaya. Saleh yang juga anggota DPR RI (Partai Golkar) ditetapkan sebagai tersangka sejak November 2007 dalam kasus dugaan korupsi pengadaan 20 unit mobil pemadam kebakaran senilai Rp15Rp 15 miliar. Saleh Djasit telah divonisdi vonis Pengadilan Tipikor selama 4 tahun penjara.

* [[10 November]] mantanMantan Gubernurgubernur Jawa Barat Danny Setiawan dan Dirjen Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri Oentarto Sindung Mawardi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Damkar ditahan di rutan Bareskrim Mabes Polri. KPK juga menahan mantan Kepala Biro Pengendalian Program Pemprov Jabar Ijudin Budhyana dan mantan kepala perlengkapan Wahyu Kurnia. Ijudin saat ini masih menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata Jabar. Selain itu KPK telah menahan Ismed Rusdani pada Rabu (12/12/08). Ismed yang menjabat staf biro keuangan di lingkungan Pemprov Kalimantan Timur ditahan di Rutan Polda Metro Jaya. Damkar juga menyeret Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Depok Yusuf juga ditetapkan sebagai tersangka pada Senin 22 September 2008

* [[9 April]] Anggota DPR RI (PPP) Al Amin Nur Nasution dan Sekda Kabupaten Bintan Azirwan ditahan di Rutan Polda Metro Jaya, Sekda Bintan Azirwan ditahan di Rutan Polres Jakarta Selatan. Al Amin tertangkap tangan menerima suap dari Azirwan. Saat tertangkap ditemukan Rp71Rp juta71juta dan 33.000 dolar Singapura. Mereka ditangkap bersama tiga orang lainnya di Hotel Ritz Carlton.

* [[17 April]] Anggota DPR RI (Partai Golkar) Hamka Yamdhu dan mantan Anggota DPR RI (Partai Golkar) Anthony Zeidra Abidin. Anthony Z Abidin yang juga menjabat Wakil Gubernur Jambi ditahan di Polres Jakarta Timur, Hamka Yamdhu ditahan di Rutan Polres Jakarta Barat. Hamda dan Anthony Z Abidin diduga menerima Rp31Rp 31,5 miliar dari Bank Indonesia.

* [[27 Desember]] - Menetapkan [[Bupati]] [[Kutai Kartanegara]] [[Syaukani Hassan Rais|Syaukani H.R.]] sebagai tersangka dalam kasus korupsi Bandara Loa Kulu yang diperkirakan merugikan negara sebanyak Rp15Rp 15,9 miliar.<small>[http://www.tribunkaltim.com/viewweb.php?id=10562 Tribun Kaltim]</small>

* [[22 Desember]] - Menahan Bupati [[Kabupaten Kendal|Kendal]] [[Hendy Boedoro]] setelah menjalani pemeriksaan Hari Jumat (22/12). Hendy ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi [[Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah|APBD]] [[Kabupaten Kendal]] [[2003]] hingga [[2005]] senilai Rp47Rp 47 miliar. Selain Hendy, turut pula ditahan mantan Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah Warsa Susilo.<small>[http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2006/12/22/brk,20061222-89986,id.html Tempo Interaktif]</small>

* [[30 November]] - Jaksa KPK Tuntut [[Mulyana W. Kusumah]] 18 bulanBulan dalam kasus dugaan korupsi pengadaan kotak suara Pemilihan Umum 2004.<small>[http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2006/11/30/brk,20061130-88742,id.html Tempo Interaktif]</small>

* [[30 November]] - Menahan bekas [[Konsul Jenderal]] RI di [[Johor Baru]], [[Malaysia]], [[Eda Makmur]]. Eda diduga terlibat kasus dugaan korupsi pungutan liar atau memungut tarif pengurusan dokumen keimigrasian di luar ketentuan yang merugikan negara sebesar [[Ringgit Malaysia|RM]] 5,54 juta atau sekitar Rp3Rp 3,85 miliar.<small>[http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2006/11/30/brk,20061130-88749,id.html Tempo Interaktif]</small>

* [[30 November]] - Menahan [[Rokhmin Dahuri]], [[Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia|Menteri Kelautan dan Perikanan]] periode [[2001|2001''–'']]-[[2004]]. Rokhmin diduga terlibat korupsi dana nonbujeter di departemennya. Total dana yang dikumpulkan adalah Rp31Rp 31,7 miliar.<small>[http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2006/11/30/brk,20061130-88774,id.html Tempo Interaktif]</small>

* [[2 September]] - Memeriksa [[Gubernur Jawa Barat]] [[Danny Setiawan]] selama 11 jam di gedung KPK. Pemeriksaan ini terkait kasus pembelian alat berat senilai Rp185Rp 185,63 miliar oleh Pemerintah Provinsi [[Jawa Barat]] yang dianggarkan pada 2003''–''-2004.<small>[http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa/jawamadura/2006/09/02/brk,20060902-83182,id.html Tempo Interaktif]</small>

* [[19 Juni]] - Menahan [[Gubernur Kalimantan Timur]], [[Suwarna Abdul Fatah|Suwarna A.F.]] setelah diperiksa KPK dalam kasus izin pelepasan kawasan hutan seluas 147 ribu hektare untuk perkebunan kelapa sawit tanpa jaminan, di mana negara dirugikan tak kurang dari Rp440Rp 440 miliar.<small>[http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2006/06/19/brk,20060619-79129,id.html Tempo Interaktif]</small>

* Dugaan penyalahgunaan jabatan oleh Kepala Bagian Keuangan Dirjen Perhubungan Laut dalam pembelian tanah yang merugikan keuangan negara Rp10 miliar lebih. (2004). Sedang berjalan, dengan tersangka tersangka Drs. Muhammad Harun Let Let dkk.