Empat Pilar Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia: Perbedaan antara revisi

Empat Pilar MPR RI disosialisasikan kepada seluruh Rakyat Indonesia berdasarkan amanat pasal 5 huruf a dan huruf b, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang [Nomor 42 Tahun 2014<ref name=":2">{{Cite web|url=http://dpr.go.id/dokjdih/document/uu/1624.pdf|title=DPR|last=|first=|date=|website=UNDANG-UNDANG NomorREPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TahunTAHUN 2014]|access-date=6-November-2019}}</ref> tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ditugasi untuk memasyarakatkan Ketetapan MPR, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, [[Indonesia|Negara Kesatuan Republik Indonesia]], dan ''Bhinneka Tunggal Ika'' kepada masyarakat di seluruh wilayah tanah air. <ref name=":0" />

Pemasyarakatan empat pilar MPR RI juga selaras dengan upaya MPR RI untuk mewujudkan visi MPR yaitu "Rumah kebangsaan, pengawal ideologi pancasila dan kedaulatan rakyat"<ref name=":1">{{Cite web|url=https://www.mpr.go.id/halaman/d/visi-misi-dan-tujuan-mpr-ri|title=HALAMAN VISI MISI DAN TUJUAN MPR RI|last=|first=|date=|website=VISI MISI DAN TUJUAN MPR RI|access-date=06/11/-November-2019}}</ref>. Dengan visi tersebut, MPR diharapkan menjadi representasi majelis kebangsaan yang menjalankan mandat konstitusional untuk menjembatani berbagai arus perubahan, pemikiran, serta aspirasi masyarakat dan daerah. sebagai lembaga negara pembentuk konstitusi, MPR diharapkan dapat mengawal ideologi Pancasila sebagaimana termaktub dalam [http://www.dpr.go.id/jdih/uu1945 pembukaan UUD NKRI Tahun 1945.]

* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 jo [http://dpr.go.id/dokjdih/document/uu/1624.pdf Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014]<ref name=":2" /> tentang MPR, DPR, DPD, DAN DPRD Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 11 huruf c.

Secara yuridis ketatanegaraan<ref name=":1" />, Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia sebagaimana Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang kelahirannya ditempa dalam proses perjuangan kebangsaaan Indonesia sehingga perlu dipertahankan dan diaktualisasikan. Di samping itu, Pancasila perlu memayungu proses reformasi untuk diarahkan pada '<nowiki/>''reinventing and rebuilding''' Indonesia dengan berpegangan pada perundang-udangan yang juga berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara.<ref name=":0" />

Selain itu, juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011<ref>{{Cite web|url=https://kelembagaan.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2016/08/UU-12-Tahun-2011.pdf|title=Kelembagaan Risetdikti|last=|first=|date=|website=UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011|access-date=6-November-2019}}</ref> tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pancasila ditempatkan sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.